Articles
<![CDATA[Students and teenagers as perpetrators of robbery in Indonesia from the perspective of law enforcement ]]>
<![CDATA[Rusmana, I Putu Edi]]>
<![CDATA[ Journal of Law Science Vol. 6 No. 4 (2024): October: Law Science ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute Of computer Science (IOCS) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35335/jls.v6i4.5457
<![CDATA[Students are a group of teenagers who are the next generation of the nation. A person in his adolescence is someone who is looking for his identity by socializing with peers, paying attention to the surrounding environment, exploring something that has never been done, sometimes this can make a teenager fall into criminal acts. The criminal act that is currently rampant among teenagers who are still students is theft with violence carried out on the street or commonly called mugging, therefore it is necessary to know the factors that drive a student to commit mugging and law enforcement so that a teenager who is still a student can avoid it. This research is normative based on primary, secondary and tertiary legal sources contained in expert doctrine, sources from previous research and laws or books. This study concludes that there are factors that can influence teenagers to commit mugging such as economic, educational, environmental, sociological, psychological and biological factors. In its enforcement there are two law enforcement efforts, namely preventive efforts and repressive efforts. It is hoped that this research can be a reference so that crimes that are not repeated again.]]>
<![CDATA[Kewenangan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi Online ]]>
<![CDATA[Rusmana, I Putu Edi]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52947/morality.v10i2.577
<![CDATA[Prostitusi online adalah salah satu tindak pidana yang berkembang pesat, munculnya internet membuat tindak pidana prostitusi berkembang melalui media elektronik khususnya media sosial. Perkembangan internet adalah salah satu alasan utama berkembangnya tindak pidana, internet yang mudah diakses, memberikan ruang kepada penyedia jasa prostitusi mengembangkan bisnis prostitusi ke dunia digital. Perlunya penanganan ekstra dari penegak hukum yaitu kepolisian melalui kewenangannya menindak dan melakukan penegakan hukum pidana terhadap pelaku prostitusi online. Melalui tindakan penyelidikan, penyidikan, penangkapan adalah ranah kepolisian dalam penegakan hukum pidana. Dengan demikian fokus permasalahan yang penulis tulis dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum pidana yang mengatur tentang prostitusi online di Indonesia? dan bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia terhadap pelaku prostitusi online di Indonesia? Dengan tujuan penulisan adalah agar dapat mengetahui secara jelas pengaturan hukum pidana yang mengatur tentang prostitusi online dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia terhadap pelaku prostitusi online di Indonesia. Dengan adanya peraturan undang-undangan dapat menjadi acuan kepolisian dalam menindak tegas dan memberikan sanksi pidana yang pantas untuk pelaku tindak pidana prostitusi online untuk sekarang dan dimasa yang akan datang. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yang pertama adalah Pengaturan terhadap prostitusi diatur pada Pasal 298 dan 506 KUHP, di dalam UU ITE diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan sanksi pidananya diatur dalam Pasal 45. Kesimpulan yang Kedua adalah penegakan hukum pidana untuk tindak pidana prostitusi adalah kewenangan dari kepolisian, melalui tindakan penyelidikan, penangkapan dan penyidikan pelaku kejahatan prostitusi online yaitu mucikari saja]]>
<![CDATA[Developing Subak Capacity in Facing the Challenges of Modern Agriculture and Climate Change in Bali ]]>
<![CDATA[Rusmana, I Putu Edi]]>
<![CDATA[ Bali Membangun Bali: Jurnal Bappeda Litbang Vol 6 No 1 (2025): April 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51172/jbmb.v6i1.423
<![CDATA[Purpose: This study aims to analyze the challenges faced by the traditional Subak irrigation system in Bali in facing the development of modern agriculture and the impacts of climate change, and to identify strategies that can be used to overcome these challenges. Research methods: The research method used is a qualitative normative approach with analysis of literature, policy documents, and relevant secondary data. This study also involves a descriptive-evaluative approach to describe the condition of Subak and the potential and constraints it faces. Results and discussion: Subak needs to adopt modern agricultural technology that is in accordance with local wisdom values, as well as increase the capacity for adaptation to climate change through adjustments to cropping patterns, application of environmentally friendly technology, and strengthening institutions. Implication: The implication of this study is the need for comprehensive policy support and ongoing education for farmers to ensure the sustainability of Subak as a traditional irrigation system that is able to face the challenges of modernization and climate change, so that it continues to play a role as the main foundation of agriculture in Bali.]]>
<![CDATA[Pengembangan Kapasitas Subak dalam Menghadapi Tantangan Pertanian Modern dan Perubahan Iklim di Bali ]]>
<![CDATA[Rusmana, I Putu Edi]]>;
<![CDATA[Mahadewi, Kadek Julia]]>;
<![CDATA[Amalia, Rafika]]>;
<![CDATA[Sukmayanti, Made Sinthia]]>;
<![CDATA[Sukadana, Dewa Ayu Putri]]>;
<![CDATA[Rama, Bagus Gede Ari]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Vol 6 No 2 (2025): Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jenderal Achmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26874/jakw.v6i2.540
<![CDATA[Artikel ini membahas tantangan yang dihadapi sistem irigasi tradisional Subak di Bali dalam menghadapi modernisasi pertanian dan dampak perubahan iklim. Subak, yang mencerminkan kearifan lokal dan telah bertahan selama berabad-abad, kini harus menyeimbangkan antara integrasi teknologi modern dan pelestarian nilai-nilai tradisional. Rumusan masalah pertama berfokus pada bagaimana Subak dapat mengadopsi teknologi pertanian modern tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan nilai-nilai lokal. Solusi yang diusulkan meliputi pemilihan teknologi ramah lingkungan, pendidikan petani, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Rumusan masalah kedua mengkaji upaya peningkatan kapasitas adaptasi Subak terhadap perubahan iklim, seperti penyesuaian pola tanam, diversifikasi pertanian, dan penguatan kelembagaan. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan Subak dapat tetap relevan dan berkelanjutan jika diupayakan integrasi teknologi yang bijaksana dan peningkatan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. Saran yang diberikan mencakup pengembangan kebijakan pendukung, pendidikan berkelanjutan, dan pengembangan infrastruktur yang tahan bencana. Dengan demikian, Subak diharapkan mampu terus menjadi sistem pertanian yang kuat dan berkelanjutan di Bali, sekaligus menjaga warisan budaya yang kaya akan kearifan lokal.]]>
<![CDATA[Implementasi Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Radikalisme Digital yang Berimplikasi pada Terorisme ]]>
<![CDATA[Usrinase, Yulius]]>;
<![CDATA[Rusmana, I Putu Edi]]>;
<![CDATA[Darma, I Made Wirya]]>;
<![CDATA[Antari, Putu Eva Ditayani]]>
<![CDATA[ PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 13 No 2 (2025): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum (IN PROGRESS) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kapuas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/perahu.v13i2.1705
<![CDATA[The development of information and communication technology creates new legal challenges, particularly in the spread of radical ideology through digital platforms. This article examines the application of the principle of legality in law enforcement against digital radicalism with implications for terrorism in Indonesia. Using normative legal research with legislative, conceptual, and analytical approaches, this research focuses on the Criminal Code, the Electronic Information and Transactions Law, and the Terrorism Law. The research findings reveal regulatory gaps, unclear legal provisions, and difficulties in distinguishing between protected expression and radical content, which hinder effective law enforcement. These gaps allow perpetrators to exploit the digital space and evade legal accountability. The research concludes that comprehensive legal reform, a progressive legal approach, and stronger international cooperation are needed to ensure that criminal law remains adaptive to technological developments while upholding legal certainty and human rights.]]>
<![CDATA[Developing Subak Capacity in Facing the Challenges of Modern Agriculture and Climate Change in Bali ]]>
<![CDATA[Rusmana, I Putu Edi]]>
<![CDATA[ Bali Membangun Bali: Jurnal Bappeda Litbang Vol 6 No 1 (2025): April 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51172/jbmb.v6i1.423
<![CDATA[Purpose: This study aims to analyze the challenges faced by the traditional Subak irrigation system in Bali in facing the development of modern agriculture and the impacts of climate change, and to identify strategies that can be used to overcome these challenges. Research methods: The research method used is a qualitative normative approach with analysis of literature, policy documents, and relevant secondary data. This study also involves a descriptive-evaluative approach to describe the condition of Subak and the potential and constraints it faces. Results and discussion: Subak needs to adopt modern agricultural technology that is in accordance with local wisdom values, as well as increase the capacity for adaptation to climate change through adjustments to cropping patterns, application of environmentally friendly technology, and strengthening institutions. Implication: The implication of this study is the need for comprehensive policy support and ongoing education for farmers to ensure the sustainability of Subak as a traditional irrigation system that is able to face the challenges of modernization and climate change, so that it continues to play a role as the main foundation of agriculture in Bali.]]>
<![CDATA[Penerapan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Upaya Peningkatan Pengelolaan Lingkungan ]]>
<![CDATA[Mahadewi, Kadek Julia]]>;
<![CDATA[Rusmana, I Putu Edi]]>;
<![CDATA[Amalia, Rafika]]>;
<![CDATA[Sukadana, Dewa Ayu Putri]]>;
<![CDATA[Sukmayanti, Made Sinthia]]>;
<![CDATA[Rama, Bagus Gede Ari]]>
<![CDATA[ Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal Vol. 7 No. 3 (2024): Juli 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[STMIK Royal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33330/jurdimas.v7i3.3123
<![CDATA[The use of natural resources for the implementation of development is closely related to the environment and spatial planning. These two things have so far tended to be unplanned and unsustainable, the result of which is a decline in the quality and function of the environment, including the natural resources within it. Environmental problems are increasing day by day, this indicates that environmental policy has not been successful. The community service activity was carried out on Friday 26 July 2024 at the Subak Sibang Kaja Abiansemal Hall. The problem formulation in this report is firstly, What is the form of community synergy to realize sustainable development in environmental management? and secondly, what are the inhibiting factors in realizing sustainable development? The aim of this report is to find out the synergy of society in realizing sustainable development in environmental management and what factors are obstacles in realizing sustainable development. This implementation method uses socialization where implementation is carried out through lectures given by resource persons with the aim of making the community understand the importance of management. environment . The results of the first community service activities are in the form of synergy which occurs in the form of cooperation between the community and the government in environmental management such as establishing a waste bank and the first inhibiting factors in sustainable development, lack of public awareness, the absence of legal regulations that provide appropriate sanctions. firm and finally the existence of climate change in an area Keywords: environment; improvement; sustainable developmen.]]>
<![CDATA[Kedudukan dan Keabsahan Hukum Perjanjian Joint Venture dalam Hukum Perdata Indonesia ]]>
<![CDATA[Amalia, Rafika]]>;
<![CDATA[Rusmana, I Putu Edi]]>
<![CDATA[ Wajah Hukum Vol 9, No 2 (2025): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/wjh.v9i2.1952
<![CDATA[The joint venture agreement is a form of business collaboration increasingly utilized in commercial practice by both domestic and foreign parties. However, Indonesian legislation does not explicitly regulate such agreements, raising legal questions regarding their standing and enforceability under national law. This study aims to examine the legal position of joint venture agreements within the Indonesian civil law system and assess their compliance with the validity requirements of contracts as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code (KUH Perdata). This is normative legal research employing a statute-based and conceptual approach. The findings show that joint venture agreements are legally acknowledged and enforceable based on the principle of freedom of contract as articulated in Article 1338 of the Civil Code As long as the agreement meets the four requirements for a valid agreement, namely agreement, capacity, a specific object, and a lawful cause it is considered valid and binding under Indonesian civil law. Although there is no specific statutory framework governing joint ventures, their legal force is supported through legal doctrines and judicial precedents. This study concludes that the absence of explicit regulation does not invalidate joint venture agreements but highlights the importance of carefully interpreting foundational civil law principles to ensure legal certainty and protection for the contracting parties.]]>
<![CDATA[Pengaturan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pertambangan Ilegal di Indonesia ]]>
<![CDATA[Dwi Ratmaja, I Gede Sadia]]>;
<![CDATA[Rusmana, I Putu Edi]]>
<![CDATA[ Wajah Hukum Vol 9, No 2 (2025): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/wjh.v9i2.1953
<![CDATA[Illegal mining in Indonesia has become a serious issue with widespread environmental, economic, and social impacts. This study aims to analyze the criminal law regulations regarding illegal mining offenses and the sanctions imposed on perpetrators based on Indonesian positive law. The research method used is normative juridical, with a descriptive-analytical approach. The findings indicate that the primary regulation governing illegal mining offenses is Law Number 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining (UU Minerba), which imposes a maximum prison sentence of 5 years and fines up to Rp100.000.000.000 (one hundred billion rupiah). Additionally, illegal mining activities causing environmental damage may be subject to additional sanctions under Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management and Law Number 18 of 2013 on the Prevention and Eradication of Forest Destruction. Although the regulations are clear, challenges in law enforcement remain a major obstacle. Therefore, synergy between the government, law enforcement agencies, and the community is needed to effectively eradicate illegal mining.]]>
<![CDATA[Pengaturan Hukum Positif Indonesia Terkait Perlindungan Anak Terhadap Modus Operandi Child Grooming Melalui Cyberspace Game Online ]]>
<![CDATA[Ketut Arya Amanta Wiguna]]>;
<![CDATA[I Putu Edi Rusmana]]>;
<![CDATA[Ni Nyoman Juwita Arswati]]>;
<![CDATA[Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari]]>
<![CDATA[ Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61104/alz.v3i5.2322
<![CDATA[Perkembangan teknologi digital yang pesat telah membuka ruang baru bagi interaksi sosial anak, namun sekaligus memunculkan potensi penyalahgunaan di cyberspace, khususnya melalui game online. Cyberspace game online ini sering digunakan oleh pelaku untuk mendekati dan memanipulasi anak dalam praktik child grooming dengan tujuan eksploitasi seksual. Penelitian ditujukan untuk menelusuri sejauh mana instrumen hukum di Indonesia mampu memberikan perlindungan terhadap anak dari ancaman modus operandi child grooming pada cyberspace game online. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggabungkan analisis terhadap peraturan undang-undang, teori hukum, serta perbandingan peraturan hukum, penelitian ini mendpatkan hasil bahwa kerangka hukum nasional di Indonesia meliputi UU ITE, UU Pornografi, dan UU Perlindungan Anak belum mampu menjerat secara menyeluruh tindakan pelaku seksual yang menggunakan modus oprandi child grooming di cyberspace game oline. Sebaliknya, Filipina melalui Republic Act No. 11930 telah mengatur secara tegas tindak kejahatan seksual berbasis teknologi. Karena itu, hukum Indonesia perlu disempurnakan agar mampu merespons perkembangan kejahatan seksual pada cyberspace secara adaptif]]>
