Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.744
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam SIGn Jurnal Hukum SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Journal Islamic Economics Ad Diwan QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies An Nuqud: Journal of Islamic Economics NALAR: Journal Of Law and Sharia SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Law and Justice Journal of Excellence Humanities and Religiosity Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Jurnal Teras Pengabdian Masyarakat
Zuhrah
Universitas Muhammadiyah Bima
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
Tinjauan Kriminologis Pola Penjualan Kosmetik Illegal di Kota Bima Syamsuddin; Zuhrah; Haryati, Tia
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 1 (2020): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/fundamental.v1i1.17

Abstract

Penjualan kosmetik ilegal di Indonesia sangat berkembang pesat, lebih khususnya di Wilayah Kota Bima. Berbagai cara dilakukan para pelaku usaha untuk meraup banyak keuntungan, salah satunya dengan memproduksi dan memperdagangkan kosmetik ilegal. Produk kosmetik ilegal merupakan produk yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi syarat peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan dan/atau kosmetika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998. Produk kosmetik illegal ini tentu dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. Efek samping kosmetik menimbulkan kekhawatiran pengguna kosmetik yang tetap ingin menjaga penampilan mereka. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah faktor penyebab terjadinya penjualan kosmetik ilegal secara bebas di Kota Bima? 2) Bagaimana peran Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) dalam mengawasi penjualan kosmetik illegal di Kota Bima? 3) Apakah akibat hukum bagi pelaku usaha yang menjual kosmetik illegal secara bebas?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum Empiris atau disebut penelitian lapangan. Penelitian ini didukung dengan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.Dari hasil penelitian didapatkan bahwa kesulitan ekonomi, banyaknya permintaan, ingin meraup banyak keuntungan serta kurangnya pengawasan menjadi faktor penyebab terjadinya penjualan kosmetik ilegal secara bebas. Sedangkan peran Loka POM yaitu melakukan pengawasan secara berkala serta melakukan uji sampling kandungan kosmetik berdasarkan analisa resiko. Adapun sanksi hukum bagi pelaku usaha yang menjual kosmetik ilegal yaitu sanksi administratif, saknsi pidana dijerat dengan Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, dan sanksi perdata
Eksploitasi Anak Pada Tradisi Pacuan Kuda Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Nurfitriani; Hidayatullah, Syarif; Mahmudah, Husnatul; Zuhrah; Sanusi, Gufran
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v12i1.102

Abstract

Penelitian ini tentang tradisi pacuan kuda yang menggunakan anak sebagai joki (joki cilik) di Bima Nusa Tenggara Barat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tentang ekploitasi anak yang terjadi pada tradisi pacuan kuda. Jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis empiris atau sosiological. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pacuan kuda yang melibatkan anak sebagai joki adalah adanya ekploitasi ekonomi. Dimana anak-anak diarahkan untuk menjadi joki dengan harapan mendapatkan imbalan/upah. Anak-anak melakukan aktivitas sebagai joki menggadaikan nyawa karena hal tersebut sangat berbahaya baik secara fisik maupun psikis anak. Dalam perspektif sejarah, pacuan kuda di Bima tidak menggunakan anak-anak sebagai joki. Namun seiring waktu karena dipengaruhi oleh aktivitas perjudian, anak-anak menjadi pilihan terbaik agar kuda dapat berlari kencang. Keterlibatan anak menjadi joki menyebabkan permasalahan laten di masyarakat. Seperti adanya eksploitasi anak untuk meningkatkan ekonomi keluarga, sehingga hak dasar anak yang lain terabaikan. Berdasarkan analisis perspektif hukum Islam dan Hukum positif diketahui bahwa hak-hak anak yang lalai dalam pemenuhannya adalah: (1) Pendidikan formal yang terbengkalai; (2) rentan mengalami kecelakaan/luka fisik. Orang tua yang seharusnya memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak, bukan sebaliknya. Menempatkan anak sebagai pekerja sama halnya dengan mengabaikan kewajiban orang tua, serta mendzolimi anak karena memberikan beban berlebihan yang tidak sesuai dengan usianya. Kata Kunci: Eksploitasi, Anak, Joki, Pacuan Kuda
Transplantasi Hukum Ekonomi Syari`ah di Indonesia Iksan; Zuhrah
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v12i2.201

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana transplantasi hukum yang terjadi pada proses pembentukan hukum perbankan syariah, dan bagaimana solusi alternatif transplantasi pada hukum perbankan syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian filosofis dengan menggunakan data sekunder yang berbasis pada kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pembentukan hukum perbankan syariah terbukti melakukan transplantasi hukum terutama pada perbankan-perbankan syariah yang sudah lama eksis di negara-negara lain di dunia muslim, seperti di mesir, pakistan, malaysia, arab saudi dan lain-lain. Dan salah satu hal yang menjadi solusi agar perbankan syariah ini mampu menjawab tantangan riba pada perbankan adalah dengan melakukan transplantasi hukum zakat kedalam hukum perbankan syariah.
Independensi Hakim dalam Berbagai Disparitas Putusan Perkara Korupsi di Mahkamah Agung Zuhrah; Adi Sulistiyono; Ridwan; Syamsuddin; Iksan
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v13i1.236

Abstract

Artikel ini mengkaji tentang independensi hakim serta disparitas putusan hakim pada perkara kasus korupsi di lingkup Mahkamah Agung. Faktor Undang-Undang sangat substansial, di mana Undang-Undang merupakan acuan penetapan jenis dakwaan dan tuntutan bagi pelaku. Fakta hukum dan independensi hakim juga turut mempengaruhi terjadinya disparitas putusan dan disparitas putusan juga dijadikan landasan untuk mengukur apakah hakim telah independen atau belum dalam menetapkan sebuah putusan. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif atau library research (kepustakaan) dengan menggunakan Undang-Undang Kekuasaan Kahakiman, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP dan putusan perkara korupsi yang mengalami disparitas sebagai bahan hukum primer dan karya ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai bahan hukum sekunder. Artikel ini dianalisis menggunakan teori kepastian hukum Hans Kelsen dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Penulisan ini menemukan penyebab terjadinya disparitas putusan pada perkara tindak pidana korupsi, independensi hakim terhadap sejumlah putusan perkara korupsi, dan indikator independensi Hakim dalam Disparitas Putusan Korupsi. Kata Kunci: independensi hakim; disparitas; korupsi; mahkamah agung.
Legal Protection of Local Product of Tambora Coffee as A Product of Geographical Indications in West Nusa Tenggara Province Saputri, Ika; Taufik Firmanto; Ilyas; Zuhrah; Erham; Ainun Wulandari
Law and Justice Vol. 10 No. 1 (2025): Law and Justice
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v10i1.2133

Abstract

This article is a legal research that discusses the legal protection of local tambora coffee products as a product of geographical indications in the province of West Nusa Tenggara (NTB). Writing this article aims to analyze the form of legal protection for local Tambora coffee products as a product of geographical indications in the Province of NTB. Method the method used is normative legal research, with several approaches used, namely, the statutory approach, the concept approach, the historical approach, and the analytical approach. Novelty , from this research it was found that legal facts had not been optimal in legal protection efforts for local Tambora coffee products as a product of geographical indications by the local government in NTB. The discussion from this study found the fact that legal protection efforts for local tambora coffee products as a product of geographical indications by the local government in NTB were not optimal. The local government in NTB needs to guarantee legal protection for Tambora coffee as a geographical indication in order to maintain the uniqueness of local products as a regional identity so as to avoid claims by other regions for local Tambora coffee products to be able to compete nationally and internationally. In conclusion , legal protection for local Tambora coffee products as a geographical indication product in NTB Province is not optimal. The lack of attention and supervision by the regional government in protecting the local Tambora coffee product as a geographical indication is at least indicated by the absence of regional legal products in the form of Regional Regulations (Perda) and/or Perkada which guarantee legal protection for local Tambora coffee products as a geographical indication product. Likewise, the implementation of legal protection and supervision of local Tambora coffee products as a product of geographical indications in the province of NTB still tends to be weak. The local government in NTB neglected to guarantee supervision and legal protection for local Tambora coffee products as a geographical indication. Even though it does not rule out the possibility that Tambora coffee can be branded /marketed as a product that is not only worth selling in the region but can also compete in national and international markets.  
Deconstructing the Legitimacy of Patriarchy through Qur’anic Reinterpretation and Gender Education: Case Study in Bima’s Muslim Society Mekadina, Nur Arisah; Atika, Sri; Nurbaitillah, Nurbaitillah; Muslimin, Muslimin; Zuhrah, Zuhrah
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam Vol 17 No 2 (2025): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam
Publisher : State of Islamic Institute Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/jurisprudensi.v17i2.11593

Abstract

Ideally, the Qur’an as a guide for Muslims contains universal principles of justice and equality that place men and women in balanced relations. However, the reality in the Muslim community of Bima shows that patriarchal structures are legitimized through conservative interpretations of the Qur’an, patrilineal customs, and social norms that position women in subordinate roles. This study aims to analyze how the legitimacy of patriarchy is constructed and maintained through Qur’anic interpretation, local customs, and social structures, as well as to propose deconstruction strategies through the reinterpretation of religious texts and gender education. This article employs a qualitative library research method with descriptive analysis. The findings reveal that the legitimacy of patriarchy in the Muslim community of Bima emerges from the close interaction between customs, conservative interpretations, and patrilineal social systems. Nevertheless, deconstruction can still be achieved through egalitarian reinterpretations of the Qur’an and the strengthening of gender education, thereby opening participatory dialogue between local customs, Islam, and human rights. The synergy of these two approaches provides a significant contribution to weakening patriarchy and offers an alternative model of gender justice within Muslim societies.
Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online di Indonesia Anis; Zuhrah; Didik Irawansah
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 7 No. 4 (2025): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v7i4.9449

Abstract

This study aims to determine consumer protection for users of fintech services (Peero-Peer Lending) in the perspective of consumer protection law in Indonesia and to find out efforts to resolve disputes against JULO application Fintech Peer To Peer Lending services. This research uses normative juridical methods with statutory and conceptual approaches. As a literature research, the main focus is on analyzing primary legal materials such as Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law No. 11 of 2008 concerning ITE, as well as various OJK regulations including POJK No. 10/POJK.05/2022. A statutory approach is applied to comprehensively review regulations relevant to online loan consumer protection, while a conceptual approach is used to analyze theories of consumer protection, principles of justice, and legal certainty. This research aims to provide an in-depth understanding of the legal framework governing consumer protection in online lending services as well as its implementation in practice. This research reveals that although FinTech P2P Lending consumer protection in Indonesia has a strong legal foundation through the Consumer Protection Law and POJK No. 77/POJK.01/2016, its implementation still faces challenges in the form of regulatory gaps with practices in the field. The study on the JULO platform shows that 78% of complaints are resolved through internal mechanisms, while adjudication is an effective solution with an 85% satisfaction rate and faster resolution time (14 working days). The findings identified three main issues: inconsistency in the application of rules, low consumer legal literacy (42%), and the complexity of cross-jurisdictional disputes. The research recommends strengthening OJK's technology-based supervision, improving consumer education, and optimizing adjudication, emphasizing the importance of collaboration between regulators, businesses, and communities to create an equitable and sustainable P2P Lending ecosystem.
NILAI-NILAI PERLINDUNGAN HAK-HAK WANITA DALAM KONSEP PERJANJIAN PERKAWINAN Zuhrah, Zuhrah
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 6 No. 1 (2013)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2013.06106

Abstract

Marriage agreement is a necessity for women (wives) are arranged in Indonesia marriage laws and marriage laws and other Muslim countries. Particularly in Indonesia, the marriage agreement provided forn in Law of Marriage (Undang-undang No.1 1974), Compilation of Islamic Law (KHI) and also in the Civil Code (BW). Although the marriage agreement is not are requirement or condition validity of marriage, but in the context of the present agreement shall be made to see the phenomenon of marriage because of social changes in society and the impact on family life. In the marriage agreement contains the values of the protection of the rights of women from discriminatory actions of a husband, namely the sacred values because of the agreement on be half of God, moral values, values of love, the value of responsibility, and deterrent value if the husband violated the agreement. Breach of the agreement is a very fatal consequences, which could be detrimental to both parties. Therefore, to consider again the consequences will be given.[Perjanjian perkawinan merupakan sebuah keniscayaan bagi wanita (istri) yang diatur dalam perundang-undangan perkawinan Indonesia maupun perundang-undangan perkawinan negara Muslim lainnya. Di Indonesia, perjanjian perkawinan diatur dalam UU No.1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga dalam KUHPerdata (BW). Meski perjanjian perkawinan bukanlah sebuah keharusan atau syarat sahnya perkawinan, tapi dalam konteks masa kini perlu diadakan perjanjian perkawinan karena melihat fenomena perubahan sosial dalam masyarakat dan berimbas pada kehidupan keluarga. Dalam perjanjian perkawinan tersebut mengandung nilai-nilai perlindungan terhadap hak-hak wanita dari tindakan diskriminatif seorang suami, yakni nilai sakral karena perjanjian tersebut atas nama Tuhan, nilai moral, nilai cinta, nilai tanggung jawab, dan nilai jera bagi suami jika melanggar perjanjian tersebut. Pelanggaran terhadap perjanjian tersebut memiliki konsekuensi yang sangat fatal, yang bisa merugikan kedua belah pihak. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan lagimengenai konsekuensi yang akan diberikan.]
Sosialisasi Penegakan Hukum Dan Teknologi Kunci Utama Menuju Generasi  Emas 2045 Ramadhan, Sahrul; Munir; Hadijah; Syamsuddin; Zuhrah; Taufik Firmanto
Jurnal Teras Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2025): Vol 1, No 1, January (2025)
Publisher : PT. Teras Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Upaya mewujudkan Generasi Emas 2045 membutuhkan sinergi antara penegakan hukum yang efektif dan penerapan teknologi yang inovatif. SMA Muhammadiyah Kota Bima sebagai institusi pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk siswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter dan memiliki keterampilan teknologi yang relevan. Artikel ini membahas pentingnya penegakan hukum yang tegas untuk menanamkan nilai-nilai disiplin, integritas, dan tanggung jawab pada siswa, serta penerapan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global. Program pengabdian yang dilaksanakan melalui seminar ini bertujuan untuk mensosialisasikan pentingnya kedua aspek tersebut sebagai kunci menuju Generasi Emas 2045. Dalam seminar tersebut, peserta diberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban siswa dalam sistem pendidikan, serta cara penegakan hukum yang adil dan transparan melalui teknologi. Hasil seminar menunjukkan bahwa pengetahuan siswa tentang hukum dan teknologi meningkat, serta kesadaran akan pentingnya kedua aspek tersebut dalam kehidupan mereka. Penegakan hukum yang kuat dan pemanfaatan teknologi yang inovatif diyakini akan menjadi fondasi untuk menciptakan masyarakat yang adil, inovatif, dan berdaya saing global, serta mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk menghadapi masa depan yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan pada tahun 2045.  
KEDUDUKAN DISPENSASI KAWIN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENINGKATAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR Ela, Ela; Zuhrah, Zuhrah; Juhriati
NALAR: Journal Of Law and Sharia Vol 2 No 3 (2024): NALAR: Journal Of Law and Sharia
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61461/nlr.v2i3.112

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan dispensasi kawin dalam sistem hukum di Indonesia dan dampaknya terhadap peningkatan perkawinan di bawah umur. Dispensasi kawin adalah kebijakan hukum yang memberikan pengecualian terhadap batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Melalui metode penelitian hukum empiris, penelitian ini mengevaluasi bagaimana pengadilan memberikan dispensasi kawin dan implikasinya terhadap hak-hak anak serta fenomena peningkatan perkawinan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dispensasi kawin dimaksudkan sebagai solusi terakhir, praktiknya justru berkontribusi pada peningkatan angka perkawinan di bawah umur, terutama di daerah dengan tingkat pendidikan rendah dan tekanan sosial yang kuat. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi dampak negatif perkawinan di bawah umur, seperti hilangnya hak atas pendidikan, tingginya risiko kesehatan reproduksi, dan kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi terkait dispensasi kawin, termasuk peningkatan standar persyaratan pengajuan serta pengawasan ketat oleh pengadilan.
Co-Authors Adi Sulistiyono Ainun Wulandari Andriadin, Andriadin Angriani, Novi Anis Arkiang, Bachder Syarif Atika, Sri Darmansyah Dediansyah Didik Irawansah Ela, Ela Erham erham, erham Fadel Muhammad, Fadel Fathir Fathir Fathurrahman Firmanto, Taufik Hadijah Haryati, Tia Hikmawati Husnatul Mahmudah Iksan Ilyas Indradewa, Rhian Juhriati Juhriati Juhriati Juhriati, Juhriati Kandriana, Muhammad Kasmar Khairunnisa Kusuma Wijaya, Edi Luthfiyah Luthfiyah M, Firdaus Ma'arij, Aman Mekadina, Nur Arisah Muhammad Rizkan Muhammad Wildan Muhsin Munir Muslimin Muslimin Nasarudin Nurbaitillah, Nurbaitillah Nurfarhaty Nurfitriani Nurlaila Nurlaila Nurul Zuhriyah Rahmawati Ramadhan, Sahrul Ramdin Retnoningsih Ridwan Rifaid, Muhammad Rizky Amelia RR. Ella Evrita Hestiandari Sanusi, Gufran Saputri, Ika Sarbini, Ilyas Sukardiawan, I Wayan Sukma Mulia, Khas Suryadin, Suryadin Syamsuddin Syamsuddin Syamsuddin Syamsuddin Syarif Hidayatullah Syarifuddin Syarifuddin Taufiqurrahman Wahyan Yasmin, Aulya Yumansyah, Diky Zainal Arifin