Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.744
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam SIGn Jurnal Hukum SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Journal Islamic Economics Ad Diwan QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies An Nuqud: Journal of Islamic Economics NALAR: Journal Of Law and Sharia SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Law and Justice Journal of Excellence Humanities and Religiosity Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Jurnal Teras Pengabdian Masyarakat
Zuhrah
Universitas Muhammadiyah Bima
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PROGRAM BUMDES DESA BELO Zuhrah, Zuhrah; Mahmudah, Husnatul; Juhriati, Juhriati
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 4 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v4i1.474

Abstract

Desa yang merupakan kesatuan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dalam konteks kekinian secara umum di Indonesia, bahwa angka kemiskinan masih terbilang tinggi. Hal ini memicu pemerintah untuk berinovasi dalam membuat program yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Program tersebut adalah program pemerintah pusat, tetapi akan diperpanjangtangankan oleh pemerintah desa agar berjalan efektif dan efisien. Program pemerintah tersebut adalah program BUMDes yakni badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Program BUMDes pertama kali dicanangkan oleh pemerintah sejak tahun 2014 bertepatan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Program BUMDes ini diharapkan menjadi program unggulan setiap Desa karena sifatnya yang massif untuk menyejahterakan masyarakat. Akan tetapi, program BUMDes ini masih dirasa belum efektif oleh sebagian masyarakat di Desa Belo. Sehingga peneliti ingin menelusuri sejauhmana efektifitas perjalanan program BUMDes di Desa Belo Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima dalam memberdayakan kaum perempuan khususnya.
AKTUALISASI SASU’U SALEMBA DALAM PEMBAGIAN WARISAN MASYARAKAT BIMA Zuhrah, Zuhrah; Juhriati, Juhriati; Mahmudah, Husnatul
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 5 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v5i1.602

Abstract

Secara umum di Indonesia belum terbentuk unifikasi hukum waris. Terlihat dari pluralitas hukum waris yang digunakan oleh masyarakat tanpa adanya sanksi bila memakai salah satu hukum waris tersebut (hukum waris Islam, hukum waris Perdata dan hukum Waris Adat). Dari sisi teologi, masyarakat muslim berkeinginan membagi warisan sesuai dengan kaidah al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi, karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan pembagian warisan secara Islam menyebabkan masyarakat membagi sesuai kehendak mereka. Lembaga peradilan yang menangani kewarisan hanya terbatas pada lingkup sengketa saja, tidak memberi edukasi bagaimana membagi warisan secara Islam. Masalah ini yang dihadapi masyarakat Bima saat ini dan entah sampai kapan akan berlanjut. Sasu’u Salemba dipahami sebagai metode pembagian warisan secara Islam dan dianggap telah dilaksanakan oleh masyarakat Bima. Padahal dalam kenyataannya bahwa pembagian warisan masyarakat Bima berdasarkan asas musyawarah mufakat. Dimana konteks tersebut menunjukkan bahwa jargon Sasu’u Salemba tinggal teori masa lalu bagi masyarakat Bima, bukan lagi dogma yang dipercaya sebagai bawaan agama yang harus dijalankan.
TRADISI MENYEDIAKAN PEKARANGAN DAN RUMAH SEBAGAI KONSEP PERJANJIAN PERKAWINAN TIDAK TERTULIS PADA PERKAWINAN MASYARAKAT BIMA (STUDI KASUS DI KEC. BELO) Zuhrah, Zuhrah; Mahmudah, Husnatul; Juhriati, Juhriati
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 5 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v5i2.694

Abstract

Perkawinan yang menjadi lembaga pengesahan hubungan laki-laki dan perempuan tidak harus selalu dipandang sebagai wadah ibadah kepada sang pencipta. Tetapi ada hubungan kemanusiaan yang juga perlu dijaga dimana antara suami dan istri harus diberi perlindungan yang sama dalam hal pembagian harta bawaan apabila terjadi perceraian. Oleh masyarakat Belo dibuat sebuah perjanjian perkawinan dalam bentuk yang berbeda yakni perjanjian perkawinan di bawah tangan atau tidak tertulis dengan dalih meneruskan tradisi nenek moyang yang telah lama hidup dalam masyarakat. Tradisi tersebut sifatnya lisan yakni ucapan kedua keluarga ketika bertemu untuk menyepakati komitmen menyatukan keluarga beserta harta yang akan dibawa oleh masing-masing pihak. Ucapan tersebut juga memiliki akibat hukum bagi pihak suami maupun istri, karena meskipun sifatnya lisan tetap menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka.
DISTRIBUSI PERAN PENCARI NAFKAH SUAMI ISTERI SEBAGAI PERWUJUDAN KELUARGA DEMOKRATIS Zuhrah, Zuhrah
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 6 No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v6i1.829

Abstract

Tanggung jawab mencari nafkah dalam hukum Islam maupun hukum positif tertuju kepada laki-laki sebagai suami sebagai kepala keluarga. Tetapi semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dan terbukanya informasi, maka peran mencari nafkah juga melibatkan perempuan sebagai isteri yang harusnya berada di wilayah domestik dengan berbagai alasan dan tanpa mengabaikan kewajibannya. Data BPS menunjukkan bahwa jumlah pekerja laki-laki dan perempuan tidak menunjukkan jarak yang terlalu jauh, sehingga saat ini pekerja perempuan merupakan hal biasa baik dari latar belakang tingkat Pendidikan maupun strata sosial. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan. Bahwa pekerja perempuan telah atur dan dilindungi oleh Undang-Undang dan kondisi ini menunjukkan bahwa keluarga demokratis di Indonesia sedikit demi sedikit terpola dalam masyarakat. Artinya bahwa peran pencari nafkah merupakan hak dan kewajiban yang bisa ditanggung bersama oleh suami maupun istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga.
HAKIM SEBAGAI UJUNG TOMBAK SISTEM PERADILAN Zuhrah, Zuhrah
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 7 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v6i2.1259

Abstract

Hakim sebagai ujung tombak peradilan berdasarkan sumpah dan janji dituntut untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai hakim sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sebagai bentuk peradilan yang merdeka, mandiri dan profesional. Tetapi, dalam perjalanan menjalankan sidang khususnya perkara korupsi, terkadang dengan kewenangan diskresi yang diberikan memberi putusan yang dirasa tidak memberikan keadilan juga menghasilkan disparitas putusan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji independensi hakim dalam membuat putusan dari sudut konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga peraturan perundang-undangan lainnya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Metode penelitiannya adalah yuridis normatif, yakni mengumpulkan bahan tertulis dan menganalisis berdasarkan data-data disparitas putusan kasus korupsi yang telah diputus. Hasil penelitian ini menemukan bahwa independensi hakim sangat penting dalam menghasilkan putusan yang berkualitas. Di samping itu, hakim dalam peristiwa disparitas putusan kasus korupsi dilakukan dengan menggunakan ratio decidendi, dissenting opinion dan Res Judicate Pro Veritate Hebetur. Selain itu, juga mengukur independensi hakim dari beberapa indikator dari JRI, apakah masih relevan dengan krisis moral yang terjadi pada oknum hakim saat ini.
Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Sunni dan Syiah: Kajian tentang Keadilan dan Penerapannya di Nusa Tenggara Barat Suryadin, Suryadin; Arkiang, Bachder Syarif; Yumansyah, Diky; Zuhrah, Zuhrah
SIGn Jurnal Hukum Vol 7 No 1: April - September 2025
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v7i1.447

Abstract

Islamic inheritance law constitutes a paradigmatic arena of debate concerning gender justice. This debate primarily concerns the position of daughters, which differs fundamentally between the Sunni and Shia schools of thought. This study has three objectives: first, to comparatively analyze the position of daughters in the legal constructions of Sunni and Shia inheritance law; second, to map the implementation of this law within the landscape of legal pluralism in West Nusa Tenggara; and third, to evaluate the materialization of gender justice in prevailing practices. This study employs a mixed-methods design with a sequential explanatory strategy. It combines doctrinal analysis of primary jurisprudential texts, an examination of court decisions, in-depth interviews with judges and customary leaders, and a survey of 150 heads of households in three representative locations in West Nusa Tenggara. The results reveal three layers of conflict. First, a philosophical conflict between the principles of ‘aṣabah (Sunni) and qarābah (Shia). Second, a variation in implementation at the judicial level, ranging from rigid-formalistic to adaptive-collaborative, which is heavily influenced by the hegemony of patriarchal customary law. Third, a quantitatively measured gender justice deficit caused by the interaction among the formalism of state law (the Compilation of Islamic Law), the dominance of patriarchal culture, and low gender literacy. It is concluded that gender injustice in inheritance practices in West Nusa Tenggara is structural. This problem cannot be resolved merely through the reform of legal texts but requires a holistic approach that includes critical education and the strengthening of substantive justice mechanisms.
Inheritance Law in Egypt, Sudan, and Jordan: A Comparative Study of Systems and Implementation Kandriana, Muhammad; Sukardiawan, I Wayan; Rifaid, Muhammad; Arifin, Zainal; Wildan, Muhammad; Zuhrah
Al-Risalah VOLUME 25 NO 2, NOPEMBER (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-risalah.vi.57241

Abstract

Inheritance law in Islamic legal systems exhibits unique characteristics shaped by religious doctrine, state policies, and socio-cultural dynamics. This study conducts a comparative analysis of inheritance law in Egypt, Sudan, and Jordan, focusing on legal sources, regulatory implementation, and practical challenges. By employing a normative juridical approach with comparative legal analysis, this research systematically examines legislation, court rulings, and scholarly literature to highlight variations in the application of Islamic inheritance principles across these jurisdictions. The findings reveal that while all three countries base their inheritance systems on Islamic law, significant differences emerge due to political, social, and cultural influences. Egypt integrates Islamic inheritance law with national regulations, reflecting modernization efforts, whereas Sudan maintains a fiqh-based system strongly influenced by customary law. Jordan, meanwhile, codifies Islamic inheritance law within its legal framework, with the Sharia Court playing a central role in dispute resolution. The comparative approach of this study underscores the adaptability of Islamic inheritance law in different legal environments and highlights the need for harmonization between religious principles and contemporary legal reforms. The findings carry important implications for future legal reforms, suggesting that policymakers should consider contextual adaptations to enhance inclusivity and responsiveness to social changes. This study contributes to comparative legal scholarship by offering insights into the dynamic interplay between Islamic law and national legal systems, while proposing recommendations for progressive inheritance law reform in Muslim-majority countries.
TINJAUAN YURIDIS PEMBATASAN USIA PERKAWINAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK Angriani, Novi; Zuhrah; Hadijah
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 1 (2024): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v3i1.815

Abstract

Perkawinan anak di Indonesia masih menjadi persoalan serius yang berdampak pada terhambatnya pemenuhan hak-hak dasar anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan berbasis gender. Praktik ini juga meningkatkan risiko kehamilan usia dini, kematian ibu dan bayi, serta siklus kemiskinan antargenerasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis normatif efektivitas pembatasan usia perkawinan dalam mencegah praktik perkawinan anak, dengan fokus pada penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Kebijakan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam perlindungan anak dan mewujudkan kesetaraan gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat penguatan regulasi, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Faktor sosial budaya, seperti adat yang menganggap perkawinan anak sebagai hal lumrah, tekanan ekonomi keluarga, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menjadi kendala utama. Selain itu, mekanisme dispensasi perkawinan sering disalahgunakan, sehingga tujuan perlindungan anak belum optimal. Upaya pencegahan perkawinan anak memerlukan pendekatan komprehensif dan integratif. Selain pembaruan hukum, perlu adanya pendidikan hukum dan kesehatan reproduksi bagi masyarakat, penguatan peran aparat penegak hukum, optimalisasi pengawasan peradilan agama, serta kolaborasi multi-sektoral antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh adat-agama. Dengan sinergi tersebut, pembatasan usia perkawinan tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan yang nyata dan berkelanjutan bagi masa depan anak-anak Indonesia.
Politik Hukum Dalam Pembentukan Hukum Waris Nasional di Indonesia: Antara Keberagaman Sistem dan Tuntutan Unifikasi Muhsin; Dediansyah; Zuhrah
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 2 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqs.v14i2.26748

Abstract

This study discusses legal politics in the formation of national inheritance law in Indonesia, focusing on the challenges of diverse inheritance law systems and the demand for unification. Indonesia has a pluralistic inheritance law system consisting of customary inheritance law, Islamic inheritance law, and civil inheritance law, all of which coexist and are applied based on social and religious backgrounds. The process of forming national inheritance law, which is expected to accommodate this diversity, faces various obstacles, such as differences in values, ideologies, and conflicting political interests. The research method used is a qualitative approach with documentary studies and case studies. The data utilized includes legal documents, court decisions, parliamentary meeting minutes, and relevant academic literature. The research findings show that despite unification efforts through drafts of laws and court decisions, significant challenges remain in harmonizing the various inheritance law systems in force. This study concludes that the formation of national inheritance law requires a compromise between existing legal systems, taking into account political dynamics, public interests, and principles of justice that are fair and equitable. Keywords: legal politics, national inheritance law, legal pluralism, unification, harmonization.
Pedampingan Hukum UPTD PPA Kabupaten Bima Terhadap Anak Korban Persetubuhan Muhammad, Fadel; Zuhrah; Juhriati
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 2 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqs.v14i2.26802

Abstract

Kekerasan seksual anak, khususnya persetubuhan, merupakan masalah krusial di Kabupaten Bima, mendesak peran negara sesuai UU No. 35 Tahun 2014. UPTD PPA Kabupaten Bima penting dalam penanganan kasus melalui pendampingan hukum dan layanan terpadu. Namun, efektivitasnya terhambat kurangnya tenaga ahli psikolog dan minimnya keterlibatan pendamping hukum. Penelitian ini menganalisis pengaturan hukum dan hambatan bantuan hukum oleh UPTD PPA, menyoroti signifikansi peran psikolog dan pendamping hukum. Menggunakan metode hukum empiris, studi literatur, dan analisis perundang-undangan, penelitian menemukan: 1) UPTD PPA memiliki landasan hukum kuat dan fungsi komprehensif dari pengaduan hingga rehabilitasi. 2) Implementasi penyelesaian kasus belum optimal akibat keterbatasan SDM spesialis. 3) Keterlibatan psikolog dan pendamping hukum sangat signifikan untuk pemulihan trauma, pengungkapan fakta, penguatan pembuktian, dan keadilan restoratif. Penelitian ini menyarankan agar penguatan SDM (psikolog dan pendamping hukum), kolaborasi multisektor, serta peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat di Kabupaten Bima. Ini demi memastikan keadilan dan pemulihan bagi anak korban. Kata Kunci: UPTD PPA; Pendamping Hukum; Korban Persetubuhan.
Co-Authors Adi Sulistiyono Ainun Wulandari Andriadin, Andriadin Angriani, Novi Anis Arkiang, Bachder Syarif Atika, Sri Darmansyah Dediansyah Didik Irawansah Ela, Ela Erham erham, erham Fadel Muhammad, Fadel Fathir Fathir Fathurrahman Firmanto, Taufik Hadijah Haryati, Tia Hikmawati Husnatul Mahmudah Iksan Ilyas Indradewa, Rhian Juhriati Juhriati Juhriati Juhriati, Juhriati Kandriana, Muhammad Kasmar Khairunnisa Kusuma Wijaya, Edi Luthfiyah Luthfiyah M, Firdaus Ma'arij, Aman Mekadina, Nur Arisah Muhammad Rizkan Muhammad Wildan Muhsin Munir Muslimin Muslimin Nasarudin Nurbaitillah, Nurbaitillah Nurfarhaty Nurfitriani Nurlaila Nurlaila Nurul Zuhriyah Rahmawati Ramadhan, Sahrul Ramdin Retnoningsih Ridwan Rifaid, Muhammad Rizky Amelia RR. Ella Evrita Hestiandari Sanusi, Gufran Saputri, Ika Sarbini, Ilyas Sukardiawan, I Wayan Sukma Mulia, Khas Suryadin, Suryadin Syamsuddin Syamsuddin Syamsuddin Syamsuddin Syarif Hidayatullah Syarifuddin Syarifuddin Taufiqurrahman Wahyan Yasmin, Aulya Yumansyah, Diky Zainal Arifin