Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.766
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam SIGn Jurnal Hukum Jurnal Hukum Lex Generalis SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Journal Islamic Economics Ad Diwan Kasta: Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya dan Terapan QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies An Nuqud: Journal of Islamic Economics Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum NALAR: Journal Of Law and Sharia SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Law and Justice Journal of Excellence Humanities and Religiosity Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Teras Pengabdian Masyarakat
Zuhrah
Universitas Muhammadiyah Bima
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 47 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
AKTUALISASI SASU’U SALEMBA DALAM PEMBAGIAN WARISAN MASYARAKAT BIMA Zuhrah, Zuhrah; Juhriati, Juhriati; Mahmudah, Husnatul
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 5 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v5i1.602

Abstract

Secara umum di Indonesia belum terbentuk unifikasi hukum waris. Terlihat dari pluralitas hukum waris yang digunakan oleh masyarakat tanpa adanya sanksi bila memakai salah satu hukum waris tersebut (hukum waris Islam, hukum waris Perdata dan hukum Waris Adat). Dari sisi teologi, masyarakat muslim berkeinginan membagi warisan sesuai dengan kaidah al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi, karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan pembagian warisan secara Islam menyebabkan masyarakat membagi sesuai kehendak mereka. Lembaga peradilan yang menangani kewarisan hanya terbatas pada lingkup sengketa saja, tidak memberi edukasi bagaimana membagi warisan secara Islam. Masalah ini yang dihadapi masyarakat Bima saat ini dan entah sampai kapan akan berlanjut. Sasu’u Salemba dipahami sebagai metode pembagian warisan secara Islam dan dianggap telah dilaksanakan oleh masyarakat Bima. Padahal dalam kenyataannya bahwa pembagian warisan masyarakat Bima berdasarkan asas musyawarah mufakat. Dimana konteks tersebut menunjukkan bahwa jargon Sasu’u Salemba tinggal teori masa lalu bagi masyarakat Bima, bukan lagi dogma yang dipercaya sebagai bawaan agama yang harus dijalankan.
TRADISI MENYEDIAKAN PEKARANGAN DAN RUMAH SEBAGAI KONSEP PERJANJIAN PERKAWINAN TIDAK TERTULIS PADA PERKAWINAN MASYARAKAT BIMA (STUDI KASUS DI KEC. BELO) Zuhrah, Zuhrah; Mahmudah, Husnatul; Juhriati, Juhriati
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 5 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v5i2.694

Abstract

Perkawinan yang menjadi lembaga pengesahan hubungan laki-laki dan perempuan tidak harus selalu dipandang sebagai wadah ibadah kepada sang pencipta. Tetapi ada hubungan kemanusiaan yang juga perlu dijaga dimana antara suami dan istri harus diberi perlindungan yang sama dalam hal pembagian harta bawaan apabila terjadi perceraian. Oleh masyarakat Belo dibuat sebuah perjanjian perkawinan dalam bentuk yang berbeda yakni perjanjian perkawinan di bawah tangan atau tidak tertulis dengan dalih meneruskan tradisi nenek moyang yang telah lama hidup dalam masyarakat. Tradisi tersebut sifatnya lisan yakni ucapan kedua keluarga ketika bertemu untuk menyepakati komitmen menyatukan keluarga beserta harta yang akan dibawa oleh masing-masing pihak. Ucapan tersebut juga memiliki akibat hukum bagi pihak suami maupun istri, karena meskipun sifatnya lisan tetap menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka.
DISTRIBUSI PERAN PENCARI NAFKAH SUAMI ISTERI SEBAGAI PERWUJUDAN KELUARGA DEMOKRATIS Zuhrah, Zuhrah
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 6 No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v6i1.829

Abstract

Tanggung jawab mencari nafkah dalam hukum Islam maupun hukum positif tertuju kepada laki-laki sebagai suami sebagai kepala keluarga. Tetapi semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dan terbukanya informasi, maka peran mencari nafkah juga melibatkan perempuan sebagai isteri yang harusnya berada di wilayah domestik dengan berbagai alasan dan tanpa mengabaikan kewajibannya. Data BPS menunjukkan bahwa jumlah pekerja laki-laki dan perempuan tidak menunjukkan jarak yang terlalu jauh, sehingga saat ini pekerja perempuan merupakan hal biasa baik dari latar belakang tingkat Pendidikan maupun strata sosial. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan. Bahwa pekerja perempuan telah atur dan dilindungi oleh Undang-Undang dan kondisi ini menunjukkan bahwa keluarga demokratis di Indonesia sedikit demi sedikit terpola dalam masyarakat. Artinya bahwa peran pencari nafkah merupakan hak dan kewajiban yang bisa ditanggung bersama oleh suami maupun istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga.
HAKIM SEBAGAI UJUNG TOMBAK SISTEM PERADILAN Zuhrah, Zuhrah
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 7 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v6i2.1259

Abstract

Hakim sebagai ujung tombak peradilan berdasarkan sumpah dan janji dituntut untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai hakim sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sebagai bentuk peradilan yang merdeka, mandiri dan profesional. Tetapi, dalam perjalanan menjalankan sidang khususnya perkara korupsi, terkadang dengan kewenangan diskresi yang diberikan memberi putusan yang dirasa tidak memberikan keadilan juga menghasilkan disparitas putusan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji independensi hakim dalam membuat putusan dari sudut konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga peraturan perundang-undangan lainnya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Metode penelitiannya adalah yuridis normatif, yakni mengumpulkan bahan tertulis dan menganalisis berdasarkan data-data disparitas putusan kasus korupsi yang telah diputus. Hasil penelitian ini menemukan bahwa independensi hakim sangat penting dalam menghasilkan putusan yang berkualitas. Di samping itu, hakim dalam peristiwa disparitas putusan kasus korupsi dilakukan dengan menggunakan ratio decidendi, dissenting opinion dan Res Judicate Pro Veritate Hebetur. Selain itu, juga mengukur independensi hakim dari beberapa indikator dari JRI, apakah masih relevan dengan krisis moral yang terjadi pada oknum hakim saat ini.
Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Sunni dan Syiah: Kajian tentang Keadilan dan Penerapannya di Nusa Tenggara Barat Suryadin, Suryadin; Arkiang, Bachder Syarif; Yumansyah, Diky; Zuhrah, Zuhrah
SIGn Jurnal Hukum Vol 7 No 1: April - September 2025
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v7i1.447

Abstract

Islamic inheritance law constitutes a paradigmatic arena of debate concerning gender justice. This debate primarily concerns the position of daughters, which differs fundamentally between the Sunni and Shia schools of thought. This study has three objectives: first, to comparatively analyze the position of daughters in the legal constructions of Sunni and Shia inheritance law; second, to map the implementation of this law within the landscape of legal pluralism in West Nusa Tenggara; and third, to evaluate the materialization of gender justice in prevailing practices. This study employs a mixed-methods design with a sequential explanatory strategy. It combines doctrinal analysis of primary jurisprudential texts, an examination of court decisions, in-depth interviews with judges and customary leaders, and a survey of 150 heads of households in three representative locations in West Nusa Tenggara. The results reveal three layers of conflict. First, a philosophical conflict between the principles of ‘aṣabah (Sunni) and qarābah (Shia). Second, a variation in implementation at the judicial level, ranging from rigid-formalistic to adaptive-collaborative, which is heavily influenced by the hegemony of patriarchal customary law. Third, a quantitatively measured gender justice deficit caused by the interaction among the formalism of state law (the Compilation of Islamic Law), the dominance of patriarchal culture, and low gender literacy. It is concluded that gender injustice in inheritance practices in West Nusa Tenggara is structural. This problem cannot be resolved merely through the reform of legal texts but requires a holistic approach that includes critical education and the strengthening of substantive justice mechanisms.
Inheritance Law in Egypt, Sudan, and Jordan: A Comparative Study of Systems and Implementation Kandriana, Muhammad; Sukardiawan, I Wayan; Rifaid, Muhammad; Arifin, Zainal; Wildan, Muhammad; Zuhrah
Al-Risalah VOLUME 25 NO 2, NOPEMBER (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-risalah.vi.57241

Abstract

Inheritance law in Islamic legal systems exhibits unique characteristics shaped by religious doctrine, state policies, and socio-cultural dynamics. This study conducts a comparative analysis of inheritance law in Egypt, Sudan, and Jordan, focusing on legal sources, regulatory implementation, and practical challenges. By employing a normative juridical approach with comparative legal analysis, this research systematically examines legislation, court rulings, and scholarly literature to highlight variations in the application of Islamic inheritance principles across these jurisdictions. The findings reveal that while all three countries base their inheritance systems on Islamic law, significant differences emerge due to political, social, and cultural influences. Egypt integrates Islamic inheritance law with national regulations, reflecting modernization efforts, whereas Sudan maintains a fiqh-based system strongly influenced by customary law. Jordan, meanwhile, codifies Islamic inheritance law within its legal framework, with the Sharia Court playing a central role in dispute resolution. The comparative approach of this study underscores the adaptability of Islamic inheritance law in different legal environments and highlights the need for harmonization between religious principles and contemporary legal reforms. The findings carry important implications for future legal reforms, suggesting that policymakers should consider contextual adaptations to enhance inclusivity and responsiveness to social changes. This study contributes to comparative legal scholarship by offering insights into the dynamic interplay between Islamic law and national legal systems, while proposing recommendations for progressive inheritance law reform in Muslim-majority countries.
Tinjauan Kriminologis Pola Penjualan Kosmetik Illegal di Kota Bima Syamsuddin; Zuhrah; Haryati, Tia
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 1 (2020): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/fundamental.v1i1.17

Abstract

Penjualan kosmetik ilegal di Indonesia sangat berkembang pesat, lebih khususnya di Wilayah Kota Bima. Berbagai cara dilakukan para pelaku usaha untuk meraup banyak keuntungan, salah satunya dengan memproduksi dan memperdagangkan kosmetik ilegal. Produk kosmetik ilegal merupakan produk yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi syarat peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan dan/atau kosmetika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998. Produk kosmetik illegal ini tentu dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. Efek samping kosmetik menimbulkan kekhawatiran pengguna kosmetik yang tetap ingin menjaga penampilan mereka. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah faktor penyebab terjadinya penjualan kosmetik ilegal secara bebas di Kota Bima? 2) Bagaimana peran Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) dalam mengawasi penjualan kosmetik illegal di Kota Bima? 3) Apakah akibat hukum bagi pelaku usaha yang menjual kosmetik illegal secara bebas?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum Empiris atau disebut penelitian lapangan. Penelitian ini didukung dengan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.Dari hasil penelitian didapatkan bahwa kesulitan ekonomi, banyaknya permintaan, ingin meraup banyak keuntungan serta kurangnya pengawasan menjadi faktor penyebab terjadinya penjualan kosmetik ilegal secara bebas. Sedangkan peran Loka POM yaitu melakukan pengawasan secara berkala serta melakukan uji sampling kandungan kosmetik berdasarkan analisa resiko. Adapun sanksi hukum bagi pelaku usaha yang menjual kosmetik ilegal yaitu sanksi administratif, saknsi pidana dijerat dengan Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, dan sanksi perdata
Eksploitasi Anak Pada Tradisi Pacuan Kuda Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Nurfitriani; Hidayatullah, Syarif; Mahmudah, Husnatul; Zuhrah; Sanusi, Gufran
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v12i1.102

Abstract

Penelitian ini tentang tradisi pacuan kuda yang menggunakan anak sebagai joki (joki cilik) di Bima Nusa Tenggara Barat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tentang ekploitasi anak yang terjadi pada tradisi pacuan kuda. Jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis empiris atau sosiological. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pacuan kuda yang melibatkan anak sebagai joki adalah adanya ekploitasi ekonomi. Dimana anak-anak diarahkan untuk menjadi joki dengan harapan mendapatkan imbalan/upah. Anak-anak melakukan aktivitas sebagai joki menggadaikan nyawa karena hal tersebut sangat berbahaya baik secara fisik maupun psikis anak. Dalam perspektif sejarah, pacuan kuda di Bima tidak menggunakan anak-anak sebagai joki. Namun seiring waktu karena dipengaruhi oleh aktivitas perjudian, anak-anak menjadi pilihan terbaik agar kuda dapat berlari kencang. Keterlibatan anak menjadi joki menyebabkan permasalahan laten di masyarakat. Seperti adanya eksploitasi anak untuk meningkatkan ekonomi keluarga, sehingga hak dasar anak yang lain terabaikan. Berdasarkan analisis perspektif hukum Islam dan Hukum positif diketahui bahwa hak-hak anak yang lalai dalam pemenuhannya adalah: (1) Pendidikan formal yang terbengkalai; (2) rentan mengalami kecelakaan/luka fisik. Orang tua yang seharusnya memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak, bukan sebaliknya. Menempatkan anak sebagai pekerja sama halnya dengan mengabaikan kewajiban orang tua, serta mendzolimi anak karena memberikan beban berlebihan yang tidak sesuai dengan usianya. Kata Kunci: Eksploitasi, Anak, Joki, Pacuan Kuda
Transplantasi Hukum Ekonomi Syari`ah di Indonesia Iksan; Zuhrah
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v12i2.201

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana transplantasi hukum yang terjadi pada proses pembentukan hukum perbankan syariah, dan bagaimana solusi alternatif transplantasi pada hukum perbankan syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian filosofis dengan menggunakan data sekunder yang berbasis pada kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pembentukan hukum perbankan syariah terbukti melakukan transplantasi hukum terutama pada perbankan-perbankan syariah yang sudah lama eksis di negara-negara lain di dunia muslim, seperti di mesir, pakistan, malaysia, arab saudi dan lain-lain. Dan salah satu hal yang menjadi solusi agar perbankan syariah ini mampu menjawab tantangan riba pada perbankan adalah dengan melakukan transplantasi hukum zakat kedalam hukum perbankan syariah.
Independensi Hakim dalam Berbagai Disparitas Putusan Perkara Korupsi di Mahkamah Agung Zuhrah; Adi Sulistiyono; Ridwan; Syamsuddin; Iksan
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v13i1.236

Abstract

Artikel ini mengkaji tentang independensi hakim serta disparitas putusan hakim pada perkara kasus korupsi di lingkup Mahkamah Agung. Faktor Undang-Undang sangat substansial, di mana Undang-Undang merupakan acuan penetapan jenis dakwaan dan tuntutan bagi pelaku. Fakta hukum dan independensi hakim juga turut mempengaruhi terjadinya disparitas putusan dan disparitas putusan juga dijadikan landasan untuk mengukur apakah hakim telah independen atau belum dalam menetapkan sebuah putusan. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif atau library research (kepustakaan) dengan menggunakan Undang-Undang Kekuasaan Kahakiman, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP dan putusan perkara korupsi yang mengalami disparitas sebagai bahan hukum primer dan karya ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai bahan hukum sekunder. Artikel ini dianalisis menggunakan teori kepastian hukum Hans Kelsen dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Penulisan ini menemukan penyebab terjadinya disparitas putusan pada perkara tindak pidana korupsi, independensi hakim terhadap sejumlah putusan perkara korupsi, dan indikator independensi Hakim dalam Disparitas Putusan Korupsi. Kata Kunci: independensi hakim; disparitas; korupsi; mahkamah agung.
Co-Authors Abdin Abdul Malik Abdurahman Adi Sulistiyono Agus Awaluddin Ainun Wulandari Andriadin, Andriadin Anis Apriliani Rahmalillah Arkiang, Bachder Syarif Atika, Sri Darmansyah Didik Irawansah Dyah Retnaning Aryati Dzul Fadli Efriza Malna Denta Eka Turkiani Ela, Ela Erham erham, erham Fathir Fathir Fathurrahman Firmanto, Taufik Gufran Hadijah Hadijah Hadijah Haryati, Tia Hikmawati Husnatul Mahmudah Husnatul Mahmudah Husnul Khulqiyah Iksan Ilyas Isnaini Daula Juhriati Juhriati Juhriati Juhriati Juhriati Juhriati, Juhriati Kandriana, Muhammad Kasmar Khairunnisa Kusuma Wijaya, Edi Luthfiyah Luthfiyah M, Firdaus Ma'arij, Aman Mahisa Mareati Maskur Mastorat Mekadina, Nur Arisah Muhamad Ajrin Muhammad Rizkan Muhammad Wildan Mukhtar Munir Munir Muslimin Muslimin Nasarudin Novi Angriani Nur Mutmainnah Nurbaitillah, Nurbaitillah Nurfarhaty Nurfarhaty Nurfitriani Nurlaila Nurlaila Nurul Zuhriyah Rahmawati Rahmawati Ramdin Retnoningsih Retnoningsih Ridwan Rifaid, Muhammad Rizky Amelia Ronis RR. Ella Evrita Hestiandari Rusdin Sahrul Ramadhan Sanusi, Gufran Saputri, Ika Sarbini, Ilyas Sirajuddin Sukardiawan, I Wayan Sukma Mulia, Khas Suryadin, Suryadin Syamsuddin Syamsuddin Syamsuddin Syamsuddin Syarifuddin Syarifuddin Taufiqurrahman Wahyan Wusiat Yasmin, Aulya Yumansyah, Diky Zainal Arifin Zufriadin Adil Setiawan