Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

KEKUATAN HUKUM JUAL-BELI TANAH WARISAN TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS (Studi di Desa Dena Kabupaten Bima) Hikmawati; Sarbini, Ilyas; Zuhrah
NALAR: Journal Of Law and Sharia Vol 2 No 1 (2024): Nalar: Jurnal of Law dan Sharia
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61461/nlr.v2i1.95

Abstract

Penelitian ini mengkaji kekuatan hukum jual-beli tanah warisan yang dilakukan tanpa persetujuan seluruh ahli waris di Desa Dena, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima. Praktik jual-beli tanah warisan seringkali menimbulkan konflik antar ahli waris, terutama ketika salah satu pihak melakukan transaksi tanpa sepengetahuan atau persetujuan pihak lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum dari transaksi jual-beli tersebut berdasarkan hukum waris yang berlaku di Indonesia, baik hukum adat maupun hukum positif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus di Desa Dena. Data dikumpulkan melalui studi pustaka serta wawancara dengan pihak-pihak terkait, termasuk ahli waris, pembeli, dan perangkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual-beli tanah warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris dianggap tidak sah secara hukum, baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari, termasuk pembatalan perjanjian jual-beli. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya melibatkan seluruh ahli waris dalam setiap transaksi jual-beli tanah warisan serta penguatan sosialisasi hukum waris di masyarakat guna mencegah terjadinya konflik di masa mendatang.
DISPENSASI KAWIN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN LANGGUDU KABUPATEN BIMA Yasmin, Aulya; Zuhrah; Juhriati
NALAR: Journal Of Law and Sharia Vol 2 No 1 (2024): Nalar: Jurnal of Law dan Sharia
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61461/nlr.v2i2.101

Abstract

Berdasarkan data Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Pemberian dispensasi Kawin tertinggi berada di Pengadilan Agama Bima sebanyak 276 kasus. Dengan penyebab yang sama yaitu di antaranya: pasangan melakukan hubungan intim diluar nikah, pengaruh lingkungan sosial, Faktor ekonomi dan kurangnya pengetahuan tentang ketegasan hukum mengenai perkawinan yang sah. Maka dari itu peneliti mengangkat judul "Dispensasi Kawin Dan Dampaknya Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima” bertujuan untuk menemukan titik solusi dari adanya dispensasi kawin ini sehingga mengurangi tingginya angka perkawinan dibawah umur di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dan ingin menekankan kepada pemerintah daerah agar segera membentuk sebuah kebijakan khusus untuk pemerintah Desa supaya bisa menanggulangi adanya perkawinan dibawah umur di setiap desa di Kecamatan Langgudu. Didalam penelitian ini menggunakan metode hukum non Dotrinal (sosiologis/empiris) yang dimana penelitian ini menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun prilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung mengenai perkawinan dibawah umur. Untuk menentukan penyelesaian hukumnya yaitu dengan menggunakan pendekatan sosiologis.
Pendampingan Pengembangan Brand Produk UP2K Obat Herbal Tradisional (Madasusa) Suku Sambori Lambitu Untuk Meningkatkan Ekonomi Keluarga Taufiqurrahman; Ridwan; Zuhrah
SEWAGATI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2 No 2 (2023): Sewagati: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61461/sjpm.v2i2.31

Abstract

Program Pengabdian Kepada Masyarakat bertujuan untuk memberikan pendampingan pengembangan produk UP2K berupa obat herbal di Suku Sambori Kecamatan Lambitu Kab. Bima berupa Pendampingan Program Pengembangan Produk UP2K & Obat Herbal Tradisional (Madasusa) Untuk Meningkatkan Ekonomi Keluarga. Sasaran dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat ini yakni warga setempat di Wilayah Kec. Lambitu yang mendiami lereng kaki gunung Lambitu dan Anggota UP2K PKK Desa Sambori, Desa Teta dan Desa Kaowa Kecamatan Lambitu Kab Bima. Metode yang digunakan dengan penyuluhan terlebih dahulu kemudian melakukan pendampingan pengembangan brand, pembuatan media promosi, agar meningkatkan pengetahuan akan pentingnya UP2K serta melestarikan kearifan lokal Obat Tradisional Masyarakat Adat Suku Sambori Kecamatan Lambitu. Manfaat yang didapatkan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat antara lain masyarakat dapat berfikir kreatif dan inovatif berlandaskan kewirausahaan agar dapat mendukung peningkatan pendapatan ekonomi keluarga. Selain itu, luaran dari Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat meningkatkan pemberdayaan berbasis masyarakat, kemandirian kesehatan masyarakat, serta kesejahteraan keluarga.
Meningkatkan Kesadaran Lingkungan Melalui Pelatihan Pembuatan Kursi Ecobrick Retnoningsih; Mahmudah, Husnatul; Zuhrah; Zuhriyah, Nurul; Nurfitriani; Hidayatullah, Syarif
SEWAGATI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 3 No 3 (2024): Sewagati: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61461/sjpm.v3i3.102

Abstract

Plastic waste is one of the significant environmental problems, especially in areas with minimal waste management. As an effort to increase environmental awareness while reducing the negative impact of plastic waste, training on making ecobrick-based chairs was carried out for women who are members of the Bima Regency Women's Organization Association (GOW). This activity was held on August 13, 2024 in the Hall of the Bima Regency PKK Building with a participatory approach. The training began with counseling on the impact of plastic waste and the introduction of the concept of ecobricks as an innovative and applicable solution. Furthermore, participants were involved in hands-on practice of making ecobrick chairs, from filling plastic bottles to assembling them into ready-to-use chairs. This activity was attended by participants from various women's organizations in Bima Regency. The results of the training showed that participants were able to understand and practice ecobrick chair making techniques well. In addition, this activity succeeded in increasing participants' awareness of the importance of plastic waste management. All participants stated that this training was informative, useful, and easy to apply in their homes. This training is expected to be the first step to create positive changes in plastic waste management in the community, as well as motivate participants to spread the concept of ecobricks as a sustainable solution in overcoming the problem of plastic waste
PERAN HUKUM DALAM MENYEIMBANGKAN PERSAINGAN USAHA DI EKOSISTEM DIGITAL Ramdin; Zuhrah
An Nuqud Journal of Islamic Economics Vol 3 No 1 (2024): AN NUQUD
Publisher : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51192/annuqud.v3i1.1635

Abstract

The rapidly evolving digital ecosystem has created new challenges in the world of business competition, especially in relation to monopolies and market dominance by large platforms. Anti-competitive practices such as predatory pricing, data hoarding, and the use of algorithms to regulate the market further exacerbate competitive inequality. This research aims to analyse the role of law in balancing business competition in the digital era, focusing on the regulations needed to ensure fair competition in the digital ecosystem. Using a qualitative approach with a descriptive analysis method, this research examines competition regulations implemented in various countries, as well as the challenges faced in their implementation in the digital market. Data was obtained through literature study and comparison of regulations between the European Union, the United States, and Indonesia. The research findings show that while regulations such as the Digital Markets Act (DMA) in the European Union and the Antimonopoly Law in Indonesia have provided a legal basis for regulating competition, there are still gaps in addressing the dominance of digital platforms that hinder fair competition. Therefore, this study suggests the need for improvements in regulation that are more adaptive to digital dynamics, emphasising the importance of transparency, non-discrimination and sustainability principles to create a fairer market. This research provides important insights for policy development that can strengthen competition in the digital ecosystem.
ANALISIS TANTANGAN HUKUM DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DIGITAL DAN E-COMMERCE DI ERA TEKNOLOGI MODERN: Analisis Tantangan Hukum Dalam Pengembangan Ekonomi Digital Dan E-Commerce Di Era Teknologi Modern Nasarudin; Zuhrah
JOURNAL ISLAMIC ECONOMICS AD DIWAN Vol 4 No 2 (2025): AD DIWAN
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51192/ad.v4i2.1594

Abstract

The development of the digital economy and e-commerce in the era of modern technology faces significant legal challenges, regulatory gaps, consumer protection, and data security. The purpose of this study is to analyze the legal challenges in the development of the digital economy and e-commerce, identify regulatory gaps, create an adaptive and inclusive legal framework to support the growth of the digital economy in Indonesia. Qualitative research methods, the research approach uses a library research approach. The data collection method uses document review. The analysis used is content analysis. The results of the study indicate that the legal challenges in the development of the digital economy and e-commerce in the era of modern technology can be grouped into several main aspects, namely regulation, consumer protection, data security, and sustainability of the digital ecosystem. First, regulatory gaps are a significant problem because many laws are no longer relevant to the development of digital technology, such as cross-border trade and digital taxation. In addition, the lack of harmonization of laws between countries hinders international trade. Furthermore, consumer protection is also a concern, where many consumers face unclear rights and responsibilities in online transactions, as well as the risk of fraud and lack of transparency from service providers. On the other hand, data security and privacy are major issues, with regulations that are still weak in protecting personal information and low public awareness of the importance of data privacy. Challenges to the sustainability of the digital ecosystem also arise, especially related to the inequality of access to technology and the imbalance of power between large and small business actors. This study emphasizes the urgent need to develop regulations that are more adaptive and flexible to technological innovation, as well as the importance of collaboration between governments, industry players, and the international community to overcome global challenges in the digital economy.
TINJAUAN HUKUM ATAS EKSISTENSI DAN LEGALITAS LEMBAGA ADAT DESA DI KABUPATEN BIMA Zuhrah; Nurfarhaty; Mahmudah, Husnatul; Rahmawati
NALAR: Journal Of Law and Sharia Vol 3 No 1 (2025): NALAR: Journal Of Law and Sharia
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61461/nlr.v3i1.121

Abstract

Penelitian ini mengkaji eksistensi, legalitas, serta peran dan fungsi Lembaga Adat Desa di Kabupaten Bima dalam konteks regulasi dan implementasi di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan menggabungkan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan serta analisis terhadap data faktual. Hasil penelitian ini menemukan bahwa (1) legalitas formal lembaga adat masih sangat terbatas. hanya sebagian kecil desa yang telah memiliki payung hukum sebagai dasar pembentukan lembaga tersebut. (2) Dari sisi pelaksanaan fungsi, kegiatan lembaga adat cenderung bersifat seremonial dan tidak mencerminkan peran substantif sebagaimana diamanatkan dalam regulasi. Fungsi strategis seperti penyelesaian konflik, pendidikan nilai-nilai sosial, dan partisipasi dalam pembangunan desa belum dijalankan secara optimal. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kelembagaan, pembinaan teknis, serta integrasi lembaga adat ke dalam sistem pemerintahan desa untuk mewujudkan tata kelola berbasis kearifan lokal yang responsif terhadap tantangan era modern.
Pendampingan Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Menggunakan Referensi Otomatis Berbasis Aplikasi Mendeley Luthfiyah, Luthfiyah; Nurlaila, Nurlaila; Zuhrah, Zuhrah; Syarifuddin, Syarifuddin; Fathir, Fathir
Jurnal Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2025): Jurnal Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (JP3M)
Publisher : Yayasan Assyifa Assyaka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71301/jp3m.v2i1.99

Abstract

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam menulis karya ilmiah yang sesuai dengan standar akademik melalui pemanfaatan aplikasi manajemen referensi Mendeley. Permasalahan umum yang dihadapi dalam penulisan ilmiah, seperti ketidaktepatan dalam pengutipan, penulisan daftar pustaka, serta kurangnya pemahaman terhadap etika akademik, menjadi latar belakang utama pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan dilaksanakan di Kampus 1 Universitas Muhammadiyah Bima, bertempat di ruangan dosen, dengan pendekatan pelatihan yang terdiri dari tiga tahap: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Peserta diberikan materi teori penulisan ilmiah, dilanjutkan dengan praktik langsung penggunaan Mendeley, serta pendampingan dalam menyusun draft artikel ilmiah. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta dalam menulis serta mengelola referensi secara sistematis dan bebas dari plagiarisme. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun budaya literasi ilmiah berbasis teknologi di lingkungan kampus.
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI BIMA DALAM BINGKAI BUDAYA PATRIARKI Zuhrah, Zuhrah
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 1 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v1i1.66

Abstract

The important in this research is to solve the main factor of violent in household. The research will focus on the perspective of patriarchy culture in Bima. The style of research is field research, researcher be on the field directly, he interview the objects or stakeholders who ever known about the case of violent in household. The sample is taken by using purposive sampling method, and the technique of collect data are using observation, interview, documentation and study literature. Based on the result of research, the case of violent in household in Bima District are more than in Bima City. While the data at Bima City during 2014-2015 only 17% than data at Bima District. The case of violent in household which written at Religious Court are more effected by noting care about household. There are husbands who has not the permanent job, while their wife does not want to help her husband to get job, so they get more income. The violent in household at Bima sometime it be happen to wife or children. The important in this research is to solve the main factor of violent in household. The research will focus on the perspective of patriarchy culture in Bima. The style of research is field research, researcher be on the field directly, he interview the objects or stakeholders who ever known about the case of violent in household. The sample is taken by using purposive sampling method, and the technique of collect data are using observation, interview, documentation and study literature. Based on the result of research, the case of violent in household in Bima District are more than in Bima City. While the data at Bima City during 2014-2015 only 17% than data at Bima District. The case of violent in household which written at Religious Court are more effected by noting care about household. There are husbands who has not the permanent job, while their wife does not want to help her husband to get job, so they get more income. The violent in household at Bima sometime it be happen to wife or children.
HADHANAH ANAK PASCA PUTUSAN PERCERAIAN (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA) Mahmudah, Husnatul; Juhriati, Juhriati; Zuhrah, Zuhrah
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 2 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v2i1.263

Abstract

Penelitian ini merupakan studi komparasi terkait hadhanah anak pasca putusan perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimanakah dasar hukum pelaksanaan hadhanah pada anak pasca perceraian dalam dua perspektif hukum tersebut. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Hadhanah merupakan hak anak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tua. Hadhanah meliputi pendidikan dan pengasuhan dari orang dewasa selaku orang tua kepada anak yang belum dewasa. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hadhanah dalam hukum Islam sangat mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini tertuang dalam sumber utama hukum Islam (al-Qur’an dan Hadis) bahwa anak-anak pun memiliki hak yang melekat dalam hubungannya dengan kedua orang tuanya, meskipun telah terjadi perceraian. Begitu juga dalam hukum positif di Indonesia. Kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian menurut ketentuan kedua hukum (Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia) tersebut adalah sejalan, makna kekuasaan orang tua terhadap anak sangat berkolerasi terhadap makna perkawinan dan perceraian sebagaimana diatur oleh KHI dan UU Perkawinan. Pemaknaan hadhanah yang terdapat di dalam kedua hukum ini ternyata juga sejalan dengan pemaknaan perlindungan anak sebagaimana diatur di dalam UU Perlindungan anak, yaitu memberikan yang terbaik kepada anak. Sehingga kedua orang tua yang bercerai harus tetap memenuhi hadhanah anaknya sesuai dengan hak anak dalam UU Perlindungan Anak yaitu, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi.