Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.138
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) PAMALI: Pattimura Magister Law Review International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Journal of Research in Social Science and Humanities Jurnal Hukum Sehasen Journal Evidence Of Law Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora JUDGE: Jurnal Hukum TOFEDU: The Future of Education Journal Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Innovative and Creativity Social Sciences Journal JURNAL KELUARGA SEHAT SEJAHTERA International Journal of Society and Law
Abdul Rahman Maulana Siregar
Universitas Pembangunan Panca Budi
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Legal Analysis of Debt Collector Case Settlement Through Restorative Justice at The Police Level Kevin Maisyan Rizaldi Mendrofa; Ismaidar Ismaidar; Abdul Rahman Maulana Siregar
Journal of Research in Social Science and Humanities Vol 5, No 4 (2025)
Publisher : Utan Kayu Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/jrssh.v5i4.606

Abstract

Debt collection practices by debt collectors in the consumer finance industry often raise legal issues, particularly when carried out through intimidation, threats, or the seizure of collateral without proper legal procedures. This situation causes the civil legal relationship between the debtor and the financing company to develop into a criminal case requiring law enforcement. In police practice, the resolution of such cases is often directed through restorative justice mechanisms as an alternative to criminal cases, as long as they comply with the provisions stipulated in the Republic of Indonesia National Police Regulation Number 8 of 2021. This study aims to analyze the legal aspects of the application of restorative justice in resolving debt collector cases at the police level and examine the position and responsibility of leasing companies regarding the actions of authorized debt collectors. The research method used is normative juridical with a statutory, conceptual, and case-based approach. The results show that restorative justice can only be applied to debt collector cases that are minor in nature, do not cause serious injuries, and the losses can be recovered through an agreement between the parties. Furthermore, the leasing company remains legally responsible for the actions of debt collectors as its extension, both in civil and criminal aspects. Therefore, the implementation of restorative justice must be carried out proportionally and still ensure legal protection for victims
The Role of the Police in Combating the Crime of Theft with Violence within the Jurisdiction of the Aceh Tenggara Resort Police Abdi Ridho; Abdul Rahman Maulana Siregar; Ismaidar Ismaidar
Journal of Research in Social Science and Humanities Vol 5, No 4 (2025)
Publisher : Utan Kayu Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/jrssh.v5i4.584

Abstract

This study aims to analyze the role of the Police in addressing violent theft crimes and the obstacles faced by the Aceh Tenggara Police Resort. The research uses an empirical method with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through observation, interviews with police personnel, and documentation related to crime prevention efforts. Data analysis was conducted by examining the roles, strategies, and challenges faced in the implementation of police duties. The results show that the role of the Aceh Tenggara Police Resort is carried out in an integrated manner through preemptive, preventive, and repressive efforts, including legal guidance and public awareness programs, routine patrols in high-risk areas, and law enforcement from investigation to prosecution. The support of Bhabinkamtibmas and active community cooperation enhances the effectiveness of prevention and case resolution, thereby maintaining public security and order. The obstacles faced include limited personnel and infrastructure, difficult-to-access geographical conditions, and technical investigation challenges, such as insufficient evidence and uncooperative witnesses. To overcome these challenges, the Aceh Tenggara Police Resort optimizes investigation management, personnel assignment, cross-functional coordination, persuasive approaches, technology utilization, and regular evaluation of investigations
Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan yang Membebaskan Terdakwa dari Segala Tuntutan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby) Rio Aginta Ginting; Abdul Rahman Maulana Siregar; Suci Ramadani
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i12.2532

Abstract

Putusan bebas (vrijspraak) dalam perkara tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk putusan yang sering menimbulkan perdebatan karena berkaitan dengan perlindungan hak terdakwa di satu sisi dan pemenuhan rasa keadilan bagi korban serta masyarakat di sisi lain. Perbedaan penafsiran terhadap unsur kesengajaan, hubungan kausalitas, dan standar pembuktian menyebabkan putusan bebas dalam perkara pembunuhan menjadi isu penting dalam perkembangan hukum pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan hukum pidana dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby yang membebaskan terdakwa dari dakwaan tindak pidana pembunuhan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan bebas dijatuhkan karena majelis hakim menilai unsur kesengajaan, hubungan kausalitas, dan pembuktian tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 183 KUHAP, sehingga diterapkan asas in dubio pro reo. Namun, pada tingkat kasasi Mahkamah Agung menilai telah terjadi kekeliruan penerapan hukum oleh judex facti karena fakta persidangan dan alat bukti telah cukup membuktikan terpenuhinya unsur penganiayaan yang mengakibatkan kematian berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan penilaian terhadap alat bukti, unsur kesalahan, dan hubungan kausalitas menjadi faktor utama terjadinya disparitas putusan antar tingkat peradilan, sehingga diperlukan konsistensi penerapan prinsip pembuktian dan pertimbangan hukum untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
Analisis Penalaran Hukum Petugas Pemasyarakatan dalam Pemenuhan Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai Nadia Novitri Hasibuan; Abdul Rahman Maulana Siregar; Dio Dera Darmawan; Musannif
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.2029

Abstract

Pemenuhan hak narapidana merupakan bagian integral dari sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam praktiknya, pemenuhan hak tersebut tidak hanya ditentukan oleh norma hukum tertulis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh penalaran hukum petugas pemasyarakatan sebagai pelaksana kebijakan di tingkat operasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penalaran hukum petugas pemasyarakatan dalam pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip sistem pemasyarakatan dan asas keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif-empiris dengan sifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan wawancara dengan petugas pemasyarakatan yang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pemenuhan hak narapidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penalaran hukum petugas pemasyarakatan tidak hanya berlandaskan pada ketentuan normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh pertimbangan administratif, keamanan lembaga, dan pengalaman praktis petugas. Variasi dalam penafsiran dan penggunaan diskresi berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam pemenuhan hak narapidana, yang berdampak pada kepastian hukum dan keadilan substantif. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kualitas penalaran hukum petugas pemasyarakatan agar pemenuhan hak narapidana dapat dilaksanakan secara lebih konsisten, objektif, dan selaras dengan tujuan sistem pemasyarakatan.
Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak sebagai Pengedar Narkotika (Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdn) Haykal Ramadhan Adrianto; Abdul Rahman Maulana Siregar; Redyanto Sidi
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i09.2256

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme tanggung jawab pidana anak yang bertindak sebagai pelaku perdagangan narkotika melalui studi kasus Keputusan Nomor 46/Pid.SusAnak/2025/PN Mdn di lingkungan pengadilan anak. Kerangka teori yang digunakan adalah pendekatan hukum perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak dan teori tanggung jawab pidana yang mencakup unsur-unsur kesalahan (dolus/culpa), kapasitas bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pembenaran. Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan analisis deskriptif dan studi kasus keputusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam keputusan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan status anak dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk tindak pidana terkait perdagangan narkotika. Tanggung jawab pidana anak dalam konteks perdagangan narkotika terdapat dilema antara upaya rehabilitasi dan proses represif, terutama ketika terbukti bahwa anak-anak memiliki kapasitas untuk bertindak tetapi juga berada dalam situasi rentan. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa penerapan tanggung jawab pidana terhadap anak sebagai pelaku perdagangan narkotika harus dilakukan secara seimbang antara perlindungan hak-hak anak dan penegakan hukum pidana substantif tentang narkotika, dengan rekomendasi agar hakim lebih menekankan pada pendidikan, rehabilitasi, dan keterlibatan orang tua/wali dalam proses pembinaan anak pelaku kejahatan.
Problematika Pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 sebagai Rujukan Dasar Pelaku Pencurian Tandan Buah Segar di Lingkungan Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara IV Regional II Muhammad Reza Triangga Triangga; Ismaidar; Abdul Rahman Maulana Siregar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i09.2260

Abstract

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 dikeluarkan untuk menyesuaikan ambang batas kerugian dalam kasus pidana ringan, termasuk pencurian kecil, untuk mengurangi beban sistem peradilan pidana. Namun, penerapannya sebagai dasar hukum untuk kasus pencurian Tandan Buah Segar (FFB) di perkebunan kelapa sawit menimbulkan masalah hukum dan sosial. Di satu sisi, nilai ekonomi FFB yang dicuri seringkali di bawah ambang batas yang ditetapkan oleh Perma, sehingga pelaku hanya menerima sanksi ringan. Di sisi lain, tindakan tersebut secara sistematis, berulang, dan terorganisir menyebabkan kerugian bagi perusahaan dan berdampak pada stabilitas sosial di daerah sekitar perkebunan. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menguji relevansi, efektivitas, dan dampak penggunaan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Denda untuk Tindak Pidana Ringan di HUKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), khususnya dalam menangani kasus pencurian FFB. Hasil penelitian menunjukkan ketidakseimbangan antara pendekatan formal berdasarkan nilai kerugian dan kerugian substantif yang dialami oleh perusahaan. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan yang problematis antara penegakan hukum yang adil dan perlindungan kepentingan industri strategis. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang lebih kontekstual yang mempertimbangkan karakteristik lokal dan nilai kumulatif dari tindakan kriminal berulang dalam kasus serupa.
Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Penadahan Berupa Handphone di Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Natal Ari Antonius Sibarani; Aulia Rahman Hakim Hasibuan; Abdul Rahman Maulana Siregar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 10 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i10.2372

Abstract

Tindak pidana penadahan Handphone merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum yang diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), Pasal 481 dan 482 KUHP. Penyelesaian perkara tindak pidana seperti pidana pada pasal 480 KUHP dapat dilakukan dengan mengutamakan rasa keadilan bagi korban maupun pelaku dengan berdasarkan rasa kemanusian. Efektivitas penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana penadahan di Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum, penerapan, serta faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan Restorative Justice dalam perkara penadahan Handphone dengan kerugian dibawah dua juta lima ratus ribu rupiah. Metode yang digunakan ialah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis, yang menggambarkan penerapan keadilan restoratif berdasarkan data lapangan dan wawancara dengan jaksa penuntut umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif di Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal belum sepenuhnya berjalan efektif karena adanya kendala pada aspek substansi hukum, keterbatasan sumber daya manusia, faktor geografis, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Meski demikian, pendekatan ini terbukti mampu mewujudkan penyelesaian perkara yang lebih cepat, efisien, dan berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, serta masyarakat. Keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada peran aktif jaksa sebagai fasilitator perdamaian, dukungan masyarakat, serta konsistensi penerapan regulasi. Dengan optimalisasi ketiga aspek tersebut, penerapan Restorative Justice diharapkan mampu memperkuat nilai kemanusiaan dan mewujudkan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana Indonesia
Legal Analysis on Accountability for the Management of Evidence for Narcotics Crimes Erwin Juliandi Sipakkar; Abdul Rahman Maulana Siregar; Syahranuddin Syahranuddin
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 12 No 1 (2026): April
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v12i2.11255

Abstract

The management of evidence in narcotics criminal cases is the most important stage in the criminal justice system because it is directly related to evidence and legal certainty. Inaccuracies in the administration, storage, and destruction of evidence have the potential to cause abuse of authority, loss of evidence, and even weaken the law enforcement process. This study aims to analyze the legal aspects of accountability for the management of evidence of narcotics crimes in the South Nias District Attorney's Office, identify the management mechanisms applied, and assess the obstacles that affect the effectiveness of its implementation. The research method used is empirical legal research with a legislative approach. Data was obtained through a literature study of regulations related to evidence management and interviews. The results of the study show that the management of evidence has been carried out according to administrative procedures, starting from receipt, recording, storage, to destruction, but obstacles are still found in the form of limited storage facilities, lack of human resources, and not optimal supervision. Legal accountability in the management of evidence is based on the principles of office accountability, administrative responsibility, and potential criminal liability in the event of irregularities. Therefore, it is necessary to strengthen the supervision system, digitize administration, and increase the capacity of the apparatus to ensure transparency and integrity in the management of evidence. This research is expected to make a conceptual and practical contribution in improving the professional and fair governance of narcotics evidence.
Legal Protection For Children As Victims Of Domestic Violence (Women And Children Protection Unit, Medan City Police) Imam Saputra; Abdul Rahman Maulana Siregar; Suci Ramadani
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 12 No 1 (2026): April
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v12i1.11286

Abstract

This research aims to identify the factors that cause domestic violence against children and to analyze the role of the Unit for the Protection of Women and Children (PPA) of the Medan Police in providing legal protection for child victims. The study uses an empirical legal research method with a juridical approach. Data were obtained through interviews with officers from the Unit for the Protection of Women and Children (PPA) of the Medan Police and literature studies on relevant laws, books, and journals. The results show that domestic violence against children is caused by various interrelated factors, including economic hardship, low educational levels, patriarchal culture, psychological pressure, substance abuse, and disharmonious family relationships. The Unit for the Protection of Women and Children (PPA) of the Medan Police plays three main roles: preventive efforts through public legal education, repressive efforts through law enforcement against perpetrators, and rehabilitative efforts through psychological and social recovery for victims. However, the implementation of legal protection for child victims is not yet optimal due to limited human resources, insufficient facilities, and weak inter-agency coordination. Strengthening institutional cooperation and public legal awareness is essential to achieve effective and sustainable protection for children who are victims of domestic violence.
RESOLUTION OF CONSUMER DISPUTES THROUGH ARBITRATION BASED ON RULING NUMBER 038/ARBITRASE/2022/BPSK.MDN Abdul Rahman Maulana Siregar; Rico Nur Ilham; Sardi; Sri Devi Zebua
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : CV. RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v4i1.1339

Abstract

Dispute problems often occur in the community and become legal problems and problems that need to be discussed from a juridical aspect, in order to find out the basis for a problem that arises due to indications that arise from misunderstanding, tolerance in the problem, resulting in confusion and the emergence of a problem. which was ultimately resolved through litigation and non-litigation efforts. Specifically regarding the discussion of dispute resolution efforts through non-litigation, in this case using the arbitration settlement method requires a resolution of consumer disputes through arbitration. The law provides an alternative way by providing non-litigation or out-of-court dispute resolution in the form of conciliation, mediation and arbitration. As part of alternative dispute resolution, consumer dispute resolution is resolved through the Consumer ispute Resolution Agency (BPSK) as in dispute Number 038/Arbitrase/2022/BPSK.Mdn. BPSK is an alternative solution in resolving consumer disputes regarding problems in society, although it does not escape peace efforts or legal resolution in judicial procedures.
Co-Authors Abdi Ridho Ahbym Faizan Alberto Paskah Tarigan Alfarazi Alfonso Pahala Manihuruk Andi Gultom Andronius Basado Siahaan Angga Sahputra Sirait Ari Antonius Sibarani Aswindari Harahap Aulia Rahman Hakim Hasibuan Bambang Agus Pariyono Bambang Harianto Bima Lumbanbatu Briski Viktor Sinaga Chairuni Nasution Cindi Patricia Surbakti Clara Hotmaida Siregar Derta Simbolon Dio Dera Darmawan Doni Sabda Tanjung Eddy Eddy Eri Siswanto Erlina Damanik Erwin Juliandi Sipakkar Etty Uyun Farlin Subeki Fauzan Fitra Mamanda Tarigan Fitria Ranadhani Siregar Freddi Agus Hutapea Hardy Syahputra Haris Habibi Haykal Ramadhan Adrianto Hempi Wanty Saragih Henry Aspan Imam Saputra Ireny Natalia Putri Sihite Ismaidar Ismaidar Ismaidar I, Ismaidar Ismaidar Ismaidar Ismaidar Ismaidar Ismaidar Ismaidar Ismaidar Ismaidar Jhoni Muda Pratama Barus Kaaisar Romolus Deo Sianipar Kevin Maisyan Rizaldi Mendrofa Khairuddin Siregar Leonard Martinus Bosko Sinaga Medi Islamta Sembiring Meutia, Cut Yeni Mhd. Azhali Siregar Mhd. Azhali Siregar Muhammad Arif Sahlepi Muhammad Reza Triangga Triangga Musannif Nadia Novitri Hasibuan Noni Merantika Br Marpaung Nora Elida Manurung Rahmayanti Rahmayanti Rahmayanti Rahmayanti Rahmayanti Rahmayanti Rahmayanti Rahul Ardian Fikri Redyanto Sidi Rico Nur Ilham Rifqi Fairuz Ula Rio Aginta Ginting Riza Firdaus Rohasiholan Doloksaribu Sagita Ifani Emri Sagita Purnomo Sagita Purnomo Sakramen Sembiring Sardi Sidi, Redyanto Sonya Evalin Br. Silalahi Sri Devi Zebua Suci Ramadani Suci Ramadani Suci Ramadani Sudarno Hariadi Nasution Sumarno Sumarno Sumarno Sutri Anggita Syahranuddin Tri Harianto Trilestaria Simbolon Utari Debora Yoshep Ferdinand Sitompul Zulfahmi Harahap