Claim Missing Document
Check
Articles

Upaya Non Penal Penanggulangan Pengguna Narkotika di Lampung Selatan Tias Eka Putri; Maya Shafira; Fristia Berdian Tamza; Budi Rizki Husin; Sri Riski
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4814

Abstract

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga berdampak luas terhadap kesehatan, sosial, ekonomi, dan ketertiban masyarakat. Kabupaten Lampung Selatan sebagai wilayah strategis pintu gerbang Pulau Sumatera memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab pengguna narkotika serta mengkaji upaya penanggulangan non-penal terhadap pengguna narkotika di Lampung Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang diperkuat dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan wawancara terhadap aparat penegak hukum, lembaga terkait, pengguna narkotika, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab penyalahgunaan narkotika terdiri atas faktor internal, seperti kondisi psikologis, lemahnya kontrol diri, rendahnya moralitas, dan ketergantungan, serta faktor eksternal berupa lingkungan pergaulan negatif, tekanan ekonomi, stigma sosial, lemahnya pengawasan keluarga, rendahnya edukasi, dan faktor geografis wilayah. Selanjutnya, upaya penanggulangan non-penal dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi bahaya narkotika, pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas, pembentukan kader anti narkotika, pembinaan karakter, serta rehabilitasi medis dan sosial. Pendekatan non-penal dinilai lebih humanis dan berorientasi pada pencegahan serta pemulihan, sehingga memerlukan sinergi berkelanjutan antara aparat, pemerintah, keluarga, dan masyarakat guna menekan angka penyalahgunaan narkotika di Lampung Selatan.
Kebijakan Pemidanaan terhadap Anak Pelaku Persetubuhan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Nandini Cahya Suci; Dona Raisa Monica; Fristia Berdian Tamza
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5001

Abstract

Penanganan perkara pidana yang melibatkan anak memerlukan perlakuan khusus dalam sistem peradilan karena anak merupakan individu yang masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Salah satu tindak pidana yang sering menimbulkan perhatian hukum dan sosial adalah tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemidanaan terhadap anak pelaku persetubuhan dalam sistem peradilan pidana anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana harus mengedepankan prinsip perlindungan, pembinaan, serta kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Penerapan pemidanaan tidak hanya menitikberatkan pada aspek pembalasan, tetapi juga mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan upaya diversi guna menjamin masa depan anak. Oleh karena itu, hakim dituntut mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis sebelum menjatuhkan sanksi pidana kepada anak pelaku tindak pidana.
Upaya Kolaboratif dalam Penanggulangan Penebangan Kayu Illegal di Provinsi Lampung Muhammad Tegar Aliffaza; Maya Shafira; Fristia Berdian Tamza
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 3 No. 3 (2025): Agustus: Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v3i3.5444

Abstract

Illegal logging causes deforestation, disrupts forest ecosystems, and threatens biodiversity, contributing to climate change by reducing carbon absorption. It also leads to soil erosion and other environmental issues. This study examines the measures taken by the Lampung Provincial Forestry Service to combat illegal logging in the Way Waya Protected Forest, Pringsewu Regency, and the challenges faced in these efforts. Using a normative and empirical legal approach, the study collects data through literature review and interviews with investigators from the Forestry Service, the Lampung Regional Police, and academics. The findings reveal that preventive actions, such as community outreach and education, alongside repressive measures like joint operations, patrols, and law enforcement, are in place. However, technical and social challenges hinder their effectiveness, requiring institutional improvements and better inter-agency collaboration. This study highlights the need for stronger partnerships between the government, communities, and relevant agencies to combat forest crimes. The recommendations aim to improve forest management policies and raise public awareness of forest preservation.
Efektivitas Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Sebagai Hak Tersangka Rekas Bagarlo Rivan; Eko Raharjo; Fristia Berdian Tamza; Mamanda Syahputra Ginting; Firganefi
Jurnal Ilmu Komunikasi Balayudha Vol. 6 No. 1 (2026): JIKOBA (JURNAL ILMU KOMUNIKASI BALAYUDHA)
Publisher : Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of rehabilitation for narcotics users as a legal right for suspects, focusing on how regulations, implementation, and social factors influence the success of rehabilitation programs. This research uses a qualitative descriptive approach based entirely on secondary data. Sources include laws and regulations such as Law No. 35 of 2009 on Narcotics, government regulations, joint regulations on integrated assessment, court decisions, reports from the National Narcotics Agency (BNN), Ministry of Health publications, and relevant academic literature. Data were analyzed through content analysis and descriptive methods to evaluate policy implementation, program effectiveness, and challenges in rehabilitation practices. The study found that while regulations recognize rehabilitation as a right for narcotics users, implementation is not fully effective. Challenges include limited rehabilitation facilities, lack of professional staff, inconsistent application of integrated assessments, weak coordination between law enforcement and health institutions, and social stigma. These factors result in many users receiving imprisonment instead of rehabilitation, reducing overall program effectiveness. Rehabilitation is normatively guaranteed but not fully realized in practice. Effective rehabilitation requires improvements in facility availability, integrated assessment implementation, post-rehabilitation support, public education to reduce stigma, and stronger coordination between law enforcement and health institutions. This study relies solely on secondary data, limiting direct observation of rehabilitation practices and first-hand insights from stakeholders or users. The study provides insights for policymakers, law enforcement, healthcare providers, and researchers on the implementation gaps and strategies to enhance rehabilitation effectiveness. It contributes to the fields of criminal law, public health, and social rehabilitation programs.Keywords: narcotics rehabilitation, suspect rights, program effectiveness, law implementation, public health