Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.397
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Ensiklopedia of Journal Unes Law Review UNES Journal of Swara Justisia Ekasakti Journal of law and Justice Ekasakti Legal Science Journal Jurnal Sakato Ekasakti Law Review
Neni Vesna Madjid
Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Indonesia
Arts Humanities Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 46 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search
Journal : Ekasakti Legal Science Journal

 1 
Penerapan Unsur Tindak Pidana Perbuatan Memiliki Menguasai Mempunyai Persediaan Padanya atau Menyimpan Senjata Api Tanpa Izin Wahyudi, Weli; Fahmiron; Neni Vesna Madjid
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 1 No. 1 (2024): Januari
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/da8kkb52

Abstract

Penyidik di Satreskrim Dharmasraya menemui beberapa kesulitan dalam penerapan unsur pidana pada kasus Peredaran senjata api secara illegal yang terjadi di wilayah hukum Polres Dharmasraya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Penerapan Unsur Tindak Pidana Pada Perbuatan Memiliki Menguasai Mempunyai Persediaan Padanya Atau Menyimpan Senjata Api Tanpa Izin Oleh  Satreskrim Polres Dharmasraya  adalah menerapkan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dimana unsur yang diterapkan adalah  Unsur Barang Siapa  dimana dalam hal ini dapat orang perseorang dan koorporasi. Unsur Yang Tanpa Hak maksudnya. Unsur mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya. Hal ini terbukti ketika dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna Loreng dengan magezen terpasang yang berisikan 1 (satu) butir amunisi didalam kamar dan 5 (lima) butir didalam magazen dan bagian senjata seperti gagang, laras grendel yang siap dirakit serta perlengkapan lainnya yang digunakan oleh pelaku untuk membuat senjata api rakitan. Hambatan Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Pada Perbuatan Memiliki Menguasai Mempunyai Persediaan Padanya Atau Menyimpan Senjata Api Tanpa Izin Oleh  Satreskrim Polres Dharmasraya yaitu sulitnya diketahui adanya perdagangan senjata api gelap dengan harga jual yang murah dan proses yang mudah. Kurangnya anggota Satreskrim dengan keahlian khusus mendeteksi senjata api. Kendala lainnya adalah Kurang aktifnya masyarakat  terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di lingkungan sekitarnya sehingga mereka enggan untuk menjadi saksi dan kurangnya informasi yang diperoleh oleh kepolisian terhadap peredaran senjata api yang beredar di kalangan masyarakat.
Pertanggungjawaban Perdata Pengembang Terhadap Konsumen atas Kepailitan Perusahaan Madreani, Elvy; Neni Vesna Madjid
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 1 No. 1 (2024): Januari
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/k622zd74

Abstract

Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK PKPU) merupakan langkah konsumen properti untuk mendapatkan pertanggungjawaban perdata dari perusahaan pengembang yang mengalami pailit, atas uang pembelian apartemen yang telah dibayar konsumen. Seperti yang terjadi pada perkara yang telah diputus hakim dengan Nomor 03/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.NiagaJkt.Pst dan Nomor 01/Pdt.Sus.Pembtl. Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Penelitian ini mengkaji bagaimanakah bentuk Pertanggungjawaban perdata pengembang terhadap konsumen atas kepailitan perusahaan dan bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen perumahan untuk mendapatkan kembali uang pembelian apartemen yang telah dibayar kepada pengembang yang mengalami pailit Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dengan melakukan penelitian hukum yang in-concreto terhadap putusan Nomor 03/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.NiagaJkt.Pst dan Nomor 01/Pdt.Sus.Pembtl. Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban perdata terhadap konsumen atas kepailitan perusahaan adalah menggunakan Pertanggungjawaban Contractual Liability, 2) Pertangung-jawaban Product Liability, yaitu tanggung jawab perdata terhadap produk secara   langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat pada Perbuatan Melawan Hukum (tortius liability). Upaya hukum yang dapat dilakukan ketika pembeli properti yang mengalami kepailitan adalah melalui ketentuan yang daiatur oleh Undang Undang No 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pemidanaan Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilihan Umum Neni Vesna Madjid; Triati
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 1 No. 3 (2024): Juli
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/t9cxsx54

Abstract

Setiap Pemilihan Umum (Pemilu) selalu diwarnai praktik politik uang termasuk di Kota Solok Sumatera Barat. Data yang diperoleh di Pemilu tahun 2019, ada sebanyak 5 Temuan praktik politik uang dan semuanya sudah diproses. Dua diantara kasus tersebut diputus oleh pengadilan dengan Putusan Pengadilan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN/Slk dan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Solok. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana politik uang pada pemilihan umum dalam perkara pidana Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN/Slk dan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Solok? Kedua, bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan pemidanaan terhadap terdakwa tindak pidana politik uang pada pemilihan umum dalam perkara pidana Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN/Slk dan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Solok? Penelitian ini merupakan penelitian hukum bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan: Pertama, penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana politik uang pada Pemilihan Umum dalam perkara pidana Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN/Slk dan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN. Solok diterapkan Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 dengan hukuman pidana berupa penjara selama 4 bulan.  Kedua, pertimbangan hakim dalam putusan pemidanaan terhadap terdakwa tindak pidana politik uang pada Pemilu dalam perkara pidana Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN/Slk dengan menjatuhkan putusan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Sementara itu, dalam perkara Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Solok menyatakan Terdakwa Joni Edison Nuis panggilan Jon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.
Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Padang Kelas IA Rafki, Muhammad; Vesna Madjid, Neni
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/b95ncw96

Abstract

Sengketa Ekonomi Syariah menjadi kompetensi absolut dalam Peradilan Agama. Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut upaya damai/mediasi harus dilakukan oleh hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR/ Pasal 154 R.Bg serta Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 Tahun 2016 tentang Mediasi. Belum optimalnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama dan belum efektifnya penyelesaian mediasi di perbankan syariah mendorong penulis untuk menuliskan terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama.   Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimanakah penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Padang Kelas I A pada Putusan Nomor 967/Pdt. G/2019/PA.Pdg dan Nomor 396/Pdt. G/2020/PA.Pdg? Kedua, bagaimana peran hakim dalam mengoptimalkan perannya dalam penyelesaian sengketa ekonomi di Pengadilan Agama Padang Kelas I A pada Putusan Nomor 967/Pdt. G/2019/PA.Pdg dan Nomor 396/Pdt. G/2020/PA.Pdg? Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Data yang digunakan dapat dianalisis secara deskriptif analitis dan disajikan dengan metode kualitatif.  Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan, Pertama, dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada perkara Nomor 967/Pdt. G/2019/PA.Pdg dan perkara Nomor 396/Pdt. G/2020/PA.Pdg  adalah dalam pertimbangan, hakim hanya menegakan hukum acara saja dan cenderung bersifat pasif hanya dalam formalitas memeriksa perkara yang diajukan para pihak tidak melewati posita dan petitum, semestinya dalam  persidangan hakim wajib aktif untuk mengupayakan penyelesaian sengketa, karena perdamaian sangat ditekankan dalam hukum acara perdata terutama sengketa ekonomi syariah. Kedua, peran Hakim dalam mengoptimalkan perannya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam putusan Nomor 967/Pdt. G/2019/PA.Pdg dan putusan Nomor 396/Pdt. G/2020/PA.Pdg menurut penulis belum berperan secara optimal dalam hal penemuan hukum baru, atau berani bertentangan dengan hukum, dan berani mengadili secara kasuistik dalam sistem hukum.
Efektivitas Pelaksanaan Patroli Dialogis Oleh Satuan Samapta Kepolisian Resor Agam Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Kejahatan Piliang, Julfan; Madjid, Neni Vesna
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 2 No. 1 (2025): Januari
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/4fr9h192

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Pelaksanaan patroli dialogis dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana di Wilayah Hukum Kabupaten Agam dilakukan dengan mendengarkan langsung keluhan dan masalah yang dihadapi warga, seperti ketidakamanan, kemacetan, atau konflik antarwarga. Polisi mencari solusi yang tepat bersama masyarakat. Keterlibatan aktif dalam dialog, masyarakat akan merasa bahwa kepolisian bukan hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung dan pemberi layanan. Setiap keluhan yang diterima dicatat dan dianalisis lebih lanjut untuk dijadikan dasar dalam pengambilan tindakan yang diperlukan. Informasi ini juga bisa digunakan sebagai bahan dalam melakukan patroli berikutnya atau sebagai laporan untuk pemerintah daerah jika perlu ada kebijakan tambahan. Patroli dialogis oleh Polres Agam, adalah pendekatan preventif dan proaktif yang berfokus pada interaksi langsung antara polisi dan masyarakat. Efektivitas pelaksanaan patroli dialogis dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana di  Wilayah Hukum Kabupaten Agam dapat diukur dengan indikator seberapa besar dukungan dari masyarakat, yaitu apakah masyarakat mempercayai aparat keamanan, merasa nyaman dalam berinteraksi dengan mereka, dan mau berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan. Berdasarkan data dari Polres Agam, setelah intensifikasi patroli dialogis di beberapa wilayah rawan, terjadi penurunan signifikan dalam jenis tindak pidana seperti pencurian dengan kekerasan, perkelahian antar pemuda, dan penyalahgunaan narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran polisi secara reguler dan komunikasi yang baik dengan warga membantu mencegah potensi kejahatan sebelum terjadi. Patroli dialogis berhasil memperbaiki hubungan antara masyarakat dan polisi. Di Kabupaten Agam, patroli ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Ketika warga merasa lebih nyaman untuk melapor dan berdialog dengan polisi, mereka lebih proaktif dalam memberikan informasi terkait potensi ancaman atau kejahatan di sekitar mereka.
Pertanggungjawaban Hukum Secara Perdata Terhadap Dokter Yang Melakukan Tindakan Malpraktek Septrina, Nazmi; Madjid, Neni Vesna
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 2 No. 2 (2025): April
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/vhnde451

Abstract

Dokter sebagai salah satu pihak yang memberikan pelayanan kesehatan kepada Pasien memiliki tanggungjawab serta kewajiban yang harus dipenuhi terhadap Pasien, dimana harapan Pasien atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Dokter adalah Pasien memperoleh kesembuhan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Tetapi, dalam menjalankan tugas dan tindakan medisnya,  seorang dokter, tidak selalu berhasil sebagaimana yang diharapkan oleh semua pasien. Sebagaimana yang terjadi pada kasus berdasarkan putusan nomor 152/PDT/2019/PT SMR dan putusan Nomor 61/PDT/2018/PT PBR yang mana pasien menggugat dokter atas perbuatan melawan hukum terkait dugaan kelalaian dokter maupun dugaan tindakan malpraktek. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai bahan utama dalam mengkaji putusan nomor 152/PDT/2019/PT SMR dan putusan nomor 61/PDT/2018/PT PBR. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif kualitatif.
Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Dissenting Opinion Pada Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Perspektif Keadilan Ikram, Ishlahul; Madjid, Neni Vesna
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 2 No. 3 (2025): Juli
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/y88tnv77

Abstract

Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat meskipun terdapat perbedaan, sesuai Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Beda pendapat antar hakim akan mempengaruhi putusan sebagaimana dalam putusan nomor 150/Pid.B/2022/PN Plj dan nomor 307/Pid.B/2019/PN Bkn, yang terdapat dissenting opinion dalam tindak pidana penganiyaan. Tentang beda pendapat majelis hakim memiliki pertimbangan tersendiri, sehingga aspek keadilan bersifat relatif dan belum mencerminkan kepastian hukum. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan pertama, bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam dissenting opinion pada pembuktian tindak pidana penganiayaan nomor: 150/Pid.B/2022/PN Plj dan nomor: 307/Pid.B/2019/PN Bkn?. Kedua bagaimakah putusan hakim dengan adanya dissenting opinion pada tindak pidana penganiyaan dalam perspektif keadilan?. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif yang menggambarkan tentang pertimbangan majelis hakim dalam dissenting opinion pada pembuktian tindak pidana penganiayaan menurut perspektif keadilan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan sumber data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif analistis. Hasil penelitian pertama, pertimbangan majelis hakim dalam dissenting opinion pada pembuktian tindak pidana penganiayaan nomor: 150/Pid.B/2022/PN Plj dan nomor: 307/ Pid.B/ 2019/ PN Bkn yaitu dissenting opinion pada putusan pertama didasarkan pertimbangan salah satu hakim anggota bahwa ketiga terdakwa dinyatakan bersalah sebab ketiganya menuju tempat kejadian perkara secara bersama-sama, namun oleh ketua hakim dan hakim anggota lainnya berpendapat berbeda dengan pertimbangan bahwa tidak ada saksi yang memberikan keterangan bahwa terdakwa ikut menganiaya korban. Sehingga terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sedangkan dissenting opinion pada putusan kedua, oleh hakim anggota didasarkan pada pertimbangan terdakwa melakukan penganiyaan bukan karena sengaja melainkan akibat dari keadaan yang tidak dikehendaki oleh terdakwa tanpa ada unsur kesengajaan. Kedua, putusan hakim dengan adanya dissenting opinion pada tindak pidana penganiyaan dalam perspektif keadilan belum mencerminkan kepastian hukum sebab beda pendapat berdasarkan penilaian hakim secara subjektifitas terdakwa sebagaimana tidak mempertimbangkan secara yuridis, sehingga belum memenuhi unsur keadilan. Putusan dissenting opinion akan menimbulkan upaya hukum pada tingkat selanjutnya, sebab pertimbangan minoritas hakim dikesampingkan oleh pertimbangan mayoritas hakim.
Efektivitas Pelaksanaan Pencabutan Hak Program Integrasi Bagi Klien Terhadap Tingkat Pengulangan Tindak Pidana Rinaldi; Madjid, Neni Vesna; Fahmiron
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 2 No. 4 (2025): Oktober
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/mhy4tn71

Abstract

Pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana disertai dengan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2022. Melalui program integrasi seperti Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, narapidana dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat. Namun, apabila syarat integrasi dilanggar, program tersebut dapat dicabut sesuai Permenkumham No. 7 Tahun 2022. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan pencabutan program integrasi terhadap klien pengulangan tindak pidana di Bapas Kelas I Padang, hambatan yang dihadapi, serta efektivitas pencabutannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara, lalu dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan hak integrasi berfungsi sebagai sanksi administratif sekaligus alat pembelajaran sosial. Hambatan dalam pelaksanaan terdiri dari faktor internal seperti rendahnya ketahanan spiritual dan faktor eksternal seperti stigma sosial. Meskipun demikian, pencabutan program integrasi dinilai cukup efektif menekan angka residivisme, tercermin dari penurunan kasus pencabutan integrasi dari 164 kasus pada 2022 menjadi 44 kasus pada 2024. Hal ini menunjukkan mulai terbentuknya efek jera pada klien
Pertimbangan Penyidik Menolak Dilakukannya Penangguhan Penahanan Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anak Perdana, Ilham; Madjid, Neni Vesna
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 1 (2026): Januari
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/pg00qs84

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Pertimbangan Penyidik pada Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pariaman menolak dilakukannya penangguhan penahanan perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan anak diantaranya beratnya tindak pidana yang dilakukan, risiko pengulangan tindak pidana, serta kepentingan dalam mengungkap jaringan narkotika yang lebih luas. Dengan ancaman hukuman yang tinggi ini, penyidik memiliki alasan kuat untuk tetap melakukan penahanan terhadap tersangka, termasuk anak-anak, guna memastikan bahwa tersangka tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Secara sosial dan psikologis, alasan yang menjadi pertimbangan penyidik adalah risiko pengulangan tindak pidana walaupun hal ini bertolak belakang dengan undang undang perlindungan anak. Kendala bagi penyidik pada Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pariaman dalam pertimbangan menolak dilakukannya penangguhan penahanan perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan anak adalah anak-anak yang terlibat dalam peredaran narkotika bukan merupakan pelaku tunggal, melainkan bagian dari jaringan yang lebih luas. Tekanan dari pihak keluarga dan masyarakat yang sering kali mempersulit penyidik dalam mengambil keputusan yang tegas terkait penangguhan penahanan. Kendala administratif dalam memproses permohonan penangguhan penahanan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, permohonan penangguhan penahanan harus memenuhi beberapa syarat, seperti adanya jaminan dari orang tua atau pihak yang bertanggung jawab atas anak serta pernyataan tertulis bahwa anak tidak akan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana. Namun, dalam praktiknya, banyak permohonan yang diajukan tanpa memenuhi persyaratan yang lengkap, sehingga menyulitkan penyidik dalam melakukan verifikasi terhadap kelayakan penangguhan
Peran Serikat Pekerja Terhadap Pekerja Yang Dipensiundinikan oleh Kebijakan Perusahaan di PT. Sumatera Tropical Spices Delfit, M. Welly One; Madjid, Neni Vesna
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 1 (2026): Januari
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/gbgakj78

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran serikat pekerja terhadap pekerja yang dipensiundinikan melalui kebijakan perusahaan pada PT. Sumatera Tropical Spices, dengan fokus pada implementasi program pensiun dini, bentuk perlindungan yang diberikan serikat pekerja, serta kendala yang dihadapi dalam memperjuangkan hak-hak pekerja. Latar belakang penelitian berangkat dari adanya program pensiun dini yang dijalankan sebagai bagian dari strategi efisiensi dan restrukturisasi perusahaan, yang dalam praktiknya berpotensi menimbulkan masalah terkait transparansi prosedur, kepastian hukum, dan pemenuhan hak normatif pekerja. Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengurus serikat pekerja, manajemen perusahaan, dan pekerja yang terkena maupun berpotensi terkena kebijakan pensiun dini, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dokumen perusahaan, dan literatur ilmiah terkait hubungan industrial serta perlindungan hukum pekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa serikat pekerja berperan sebagai organisasi yang memberikan perlindungan hukum, melakukan negosiasi mengenai kompensasi, pesangon, dan jaminan sosial, serta menjadi mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Namun, peran tersebut belum optimal karena terhambat oleh rendahnya pemahaman pekerja mengenai fungsi serikat dan hak-haknya, keterbatasan akses informasi, lemahnya komunikasi dan transparansi kebijakan dari pihak perusahaan, serta kapasitas internal serikat pekerja yang masih perlu diperkuat. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan fungsi serikat pekerja, perbaikan mekanisme komunikasi dan sosialisasi kebijakan pensiun dini, serta penegakan kepatuhan terhadap regulasi agar kebijakan pensiun dini terlaksana secara adil dan sejalan dengan prinsip perlindungan hak-hak pekerja.
Co-Authors Abadi, Bakti Firman Afdal Novriadi Afrinal Afrinal Afrinal, Afrinal Akbar, Rachmat Angga Dwi Prasetyo Ardila, Mirza Ariwibawa, Tegar Arliman S , Laurensius Bakhti, Nur Tania Bisma Putra Pratama Darmini Roza Delfit, M. Welly One Desi Fitria Fahmiron Fahmiron Fahmiron, Fahmiron Fernandes, Corry Gun Sugianto Hutajulu, Maria Margaeta Ikram, Ishlahul Ilham Perdana Indah Monalisa Iyah Faniyah, Iyah Ladio, Rahmad Lailaturahmah, Nabila Madreani, Elvy Mahdapati, Jade Maulana Mardenis Mardenis Mekky Putra Monalisa, Indah Muhapsak Hendra Putra Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Novriadi, Afdal Otong Rosadi Pangestu, Khosim Adhi Permana, Deri Piliang, Julfan Pulungan, Mangedar Putra, Mekky Putra, Muhapsak Hendra Rachmat Akbar Rafki, Muhammad Rinaldi Saldi Isra Saputra, Ilhamda Akmal Septrina, Nazmi Setyoningsih, Aris Sugianto, Gun Syofiarti Tegar Ariwibawa Tegar Ariwibawa Triati Wahyudi, Weli Werri Werri Werri, Werri Wira Okta Viana