Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.291
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum AL-Daulah Rechtsidee Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam Pembaharuan Hukum JURNAL MAHKAMAH Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Kamaya: Jurnal Ilmu Agama Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Wahana : Tridarma Perguruan Tinggi Al-Usrah : Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah SANGKEP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Journal of Humanities and Social Studies Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam KRTHA BHAYANGKARA ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat Journal Of World Science Jurnal Interpretasi Hukum Journal Of Human And Education (JAHE) Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam Bulletin of Indonesian Islamic Studies Borneo : Journal of Islamic Studies AL-SULTHANIYAH Riwayat: Educational Journal of History and Humanities IIJSE El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Imam Yazid
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mechanical Engineering Nursing Social Sciences Other

Published : 63 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 63 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Menikah untuk Diceraikan: Menyorot Hak-Hak Perempuan pada Isbat Nikah untuk Cerai di Pengadilan Agama Medan Tahun 2015-2017 Imam Yazid
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 13 No 1 (2019)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (597.68 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v0i1.1900

Abstract

The validity of marriage in Indonesia is regulated through Islamic law and regulations in Indonesia. In fact, many marriages occur that do not meet the regulations in Indonesia, resulting in legal uncertainty of the people involved in the marriage. This research is empirical legal research. The purpose of this study is to find out how the policies of the Religious Courts in Medan settles cases of iṡbat nikah (seeking a formal, legalized marriage certificate) that aims to divorce in 2015-2017, how are legal considerations in giving a decision to isbat nikah that aims to divorce, and how is legal certainty after divorce through isbat nikah. This research found that: firstly, isbat nikah is a solution to the problem of a married couple who are not recorded by an official appointed by the state and then the marriage certificate is to establish a divorce permit; secondly, religious court judges in Medan have a legal basis in giving a decision of isbat nikah cases to divorce, so the decision can be normatively accounted for; thirdly, the court’s decision gives rise to the benefits desired by the Shari'a, namely legal certainty after the isbat nikah, namely, among others, the provision of appropriate mut’ah (severance pay) to ex-wives, provision of living expenses for children who are not yet 21 years old, and formal registration of children from marriages that are not recorded by officers appointed by the state when the previous marriage occurred.
Sikap Masyarakat Muslim Kota Medan Terhadap Kedudukan Anak Angkat Adilla Putri Putri; Muhammad Faisal Hamdani; Imam Yazid
Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat Vol 7 No 2 (2022)
Publisher : Lembaga Dakwah dan Pembangunan Masyarakat Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (LDPM UCY)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47200/jnajpm.v7i2.1149

Abstract

The Muslim community of Medan city, which adopts children, punishes adopted children like biological children. This study aims to determine the position of adopted children in the view of Islam, to determine the attitude of the Muslim community of Medan City towards the work of adopted children, and to analyze the perspective of the Muslim community of Medan City on the position of adopted children in terms of Law no. 23 of 2002, Compilation of Islamic Law and applicable regulations. To answer these problems, field research was conducted with a qualitative research analysis model, which was analyzed through national law theory, Islamic law, and adat law. Based on the study results, it is known that the attitudes of the Muslim community in the city of Medan to the position of adopted children vary. Some people make the position of adopted children like biological children. But some people understand the position of adopted children so that they do not equalize their position as biological children.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI ORANG TUA PECANDU NARKOBA PERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH Fitri Suryani Sihombing; Zulkarnain Zulkarnain; Imam Yazid
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam (Special Issue 2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i001.3515

Abstract

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Karena perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Sebagai pendidik orang tua bertanggung jawab untuk memciptakan lingkungan pengasuhan yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak. Berdasarkan tanggung jawab tersebut maka orang tua harusnya menjadi suri tauladan yang baik untuk anaknya sendiri, namun tanggung jawab itu tidak akan bisa dipenuhi kalau orang tuanya menjadi pencuri, pejudi, pemabuk, dan melakukan tindakan-tindakan yang tercela salah satunya yaitu terlibat dengan narkoba misalnya menjadi pecandu narkoba. Jenis penelitian ini adalah Normatf Empiris dengan pendekan Statute Approach dan Comparative Approach. Pendekatan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Undang-undang perlindungan anak di Indonesia sudah berjalan sebagaimana mestinya, walaupun masih ada yang tidak sejala atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak dari orang tua pecandu narkoba. Orang tua yang pecandu narkoba memiliki dampak kepada anak, baik dari segi ekonomi keluarga, pendidikan anak, bahkan kesehatan anak baik fisik maupun psikis anak. Dalam maqashid syariah perlindungan anak dari orang tua pecandu narkoba ini masuk kedalam al-Daruriyyat al-Khams yang meliputi Agama (hifz ad-din), Jiwa (Hifz ad-nafs), Keluarga dan keterunan (an-nasabu wa al-aradu), Akal (hifz ‘aql), Harta (hifz al-mal). Kategori ad-Daruriyyah al Kham ini ialah sesuatu yang tidak boleh tidak ada (harus ada) demi tegaknya kebaikan dan kesejahteraan, baik yang menyangkut urusan ukhrawi maupun duniawi. Jika aspek ini  tidak ada, maka tidak dapat terwujud kehidupan duniawi yang tertib dan sejahtera, bahkan yang terwujud ialah kehidupan duniawi yang berantakan (chaos) dan kehidupan ukhrawi yang menderita dan celaka.  Upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak dari orang tua pecandu narkoba adalah dengan berupa pendampingan dan menentukan hak asuh anak agar tidak jatuh kepada orang tua yang tidak bertanggung jawab. Jadi perlindungan yang dapat diberikan yaitu pengasuhan anak yang baik dan nafkah anak agar anak yang orang tuanya pecandu narkoba itu tidak terurus dan terlantar..
HUKUM KEWARISAN KAKEK MENURUT MAZHAB SYAFII DAN KHI Delti Hidayati; Muhammad Amar Adly; Imam Yazid
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam (Special Issue 2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i001.3423

Abstract

Tujuan Penelitian ini yaitu untuk Mendeskripsikan pandangan mazhab Syafii tentang kewarisan kakek kandung; untuk Mendeskripsikan interpretasi dan analisis terhadap norma Kompilasi Hukum Islam tentang kewarisan yang mengatur perihal kewarisan kakek; untuk Menemukan preskripsi yang relevan dan tepat sebagai usulan norma hukum yang mengatur kewarisan kakek dalam Kompilasi Hukum Islam. Jenis Penelitian ini ialah penelitian normatif atau doktrinal, bersifat eksplanatif analisis dengan tujuan menemukan norma hukum. Sumber-Sumber penelitian ini ialah sumber-sumber hukum primer, sumber-sumber hukum skunder dan sumber-sumber hukum tersier langkah-langkah penelitian yaitu(1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-bahan hukum primer dan sekunder, dan bahan-bahan non hukum sekiranya dipandang mempunyai relevansi; (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukun; dan (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan. Hasil penelitian ini pendapat Imam Syafi’I sejalan dengan  Zaid bin Ṡābit, Ali bin Abi Ṭālib, dan Abdullah bin Mas‘ūḍ  bahwa Kakek tetap diakui keberadaannya dan dapat memperoleh warisan; Kewarisan kakek tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.
Efektivitas Peraturan Tidak Menikah Selama Masa Studi di STAI As-Sunnah Deli Serdang Muhammad Amar Adly; Imam Yazid; Nur Halimah Assa’diah
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 10, No 02 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i02.2596

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peraturan tidak menikah selama masa studi bagi mahasiswa/i STAI Assunnah, Untuk mengetahui bagaimana efektivitas peraturan tidak menikah selama masa studi bagi mahasiswa/i STAI Assunnah, dan untuk mengetahui bagaimana analisis normatif peraturan tidak menikah selama masa studi bagi mahasiswa/i STAI Assunnah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (field Research). Penelitian ini akan dilakukan di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Assunnah pada bulan November 2021. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), wawancara, angket, dokumentasi dan gabungan keempatnya. Penulis akan menggunakan tahapan analisis berupa, membaca/mengamati data, menandai kata kunci dan gagasan yang ada dalam data, mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, membuat ikhtisar, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data, berfikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan serta membuat temuan-temuan umum. Hasil penelitian ini ialah ditemukan bahwa salah satu syarat mahasiswa/I mendapatkan beasiswa di STAI Assunah yaitu belum menikah, dan ketika sudah mengikuti perkuliahan berlaku peraturan tidak menikah selama masa studi, maka beasiswanya akan dicabut dan mendapatkan denda, dan mengembalikan nilai beasiswa yang telah diberikan. Peraturan tidak menikah selama masa kuliah sangat efektiv disebabkan denda yang tak main-main dan untuk tujuan yang bagus. Secara normatif peraturan telah dibuat sebelum mahasiswa masuk dan wajib membaca dan memahaminya, maka itu sah dimata hukum
Kesejahteraan Keluarga Pasangan Hasil Dispensasi Kawin di Kota Medan: Perspektif Maslahah Mursalah Imam Yazid; M Amar Adly; Ahmad Tamami
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 10, No 02 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i02.3141

Abstract

Sejak diundangkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka batas usia perkawinan di Indonesia adalah 19 tahun. Pertimbangan usia tersebut, disebabkan dampak negatif dari pernikahan dini. Namun, dengan alasan tertentu, lewat mekanisme peradilan, pasangan di bawah 19 tahun tetap dapat melaksanakan perkawinan, dengan mengajukan dispensasi kawin. Karena itu, dispensasi kawin dimaksudkan untuk menanggulangi dampak negatif pernikahan dini, yang diaksentuasikan pada kebijaksanaan hakim. Lantas, bagaimana efektivitas dispensasi kawin dalam meminimalisir dampak negatif pernikahan dini? Pasalnya, tujuan perkawinan adalah membangun kesejahteraan manusia berbasis keluarga. Terkait dispensasi kawin, ada 11 pasangan yang mendapatkan izin di Kota Medan pada tahun 2010-2012. Sehingga, dibutuhkan penelitian untuk menguji apakah pasangan perkawinan hasil dispensasi kawin di Kota Medan telah memenuhi standar keluarga sejahtera? Istilah sejahtera berekuivalen dengan maslahah dalam disiplin hukum Islam. Sebab itu, penelitian ini menjadikan maslahah sebagai pisau analisisnya. Penelitian ini adalah penelitian hukum empris; data penelitian bersumber langsung dari lapangan, yakni kata-kata dan tindakan subyek perkawinan hasil dispensasi kawin; diperoleh melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa, pasangan perkawinan tersebut tidak memenuhi strandar kualifikasi sebagai keluarga sejahtera (maslahah). Mulai aspek religiusitas (hifz al-din), pemeliharaan jiwa seperti tidak melakukan KDRT (hifz al-nafs), memperoleh pengetahuan (hifz al-‘aql), pengasuhan anak (hifz al-nasl), sampai kebutuhan finansial yang paling dasar (hifz al-mal), oleh masing-masing pasangan tidak terpenuhi, kecuali hanya satu keluarga saja.Kata Kunci: Dispensasi Kawin; Keluarga Sejahtera; Maslahah Mursalah
Hubungan Karakteristik Penduduk dengan Perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Desa Silo Lama Tahun 2022 Imam Yazid; Ririn Oktaviani; Salsabila Nailul Muna Lubis; Dea Amalia Putri; Nisya Rahmaini Marpaung
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 23, No 1 (2023): Februari
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/jiubj.v23i1.2810

Abstract

One of the public health problems that is still a global problem is the habit of open defecation. The habit of open defecation (BABS) is one example of a very bad and unhealthy habit. The purpose of this study was to determine the description and relationship between the dependent and independent variables. This research is a quantitative research with a cross sectional research design. The total population in this study were all residents of the Silo Lama village, Silau Laut sub-district with a total of 1264 families and the sample in the study was 125 families in Silo Lama Village, Silau Laut District. Procedures for collecting data were interviews and questionnaires, data analysis was carried out univariate and bivariate with the help of the SPSS program. The results showed that age and open defecation behavior did not have a relationship with p = 0.695 (> 0.05), and the variables associated with open defecation were education, knowledge, attitudes, and habits. It is better if the community in Silo Lama village, Silau Laut sub-district, should conduct a village consultation regarding open defecation in order to obtain a solution that will be carried out to deal with these health problems.
The Rights of an Apostate Wife Whom Her Husband Divorces Based On the Judgment of Islamic Religious Judges Nurlaini Milo Siregar; Muhammad Syukri Albani; Imam Yazid
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v10i1.9761

Abstract

This study aimed to analyze the rights of apostate wives divorced by their husbands, focusing on the Klaten Religious Court Number 0082/Pdt.G/2022 / PA decision. Klt. This study aims to fill the gap in Marriage Law No. 1 of 1974, revised into law No. 16 of 2019, and the compilation of Islamic law, which needs to provide detailed regulations on the legal consequences of post-divorce due to apostasy (riddah). This research uses normative juridical methodology (literature research) with a comparative approach to analyze the data. The study found that the decision of the Klaten Religious Court registered as 0082 / Pdt.G/2022 / PA. The Atos recognizes apostasy as one of the causes of the dissolution of marriage, as stated in the compilation of Islamic Law Article 114 reasons for the dissolution of marriage letter (h). The court granted the apostate wife the right to iddah and Mut'ah based on the Judge's view that apostasy could be grounds for marriage termination. As a result, the ex-wife has the right to apply for his rights. In conclusion, the decision of the Klaten Religious Court addressed the issue of the rights of apostate wives divorced by their husbands. However, it underscores the need for a more detailed and comprehensive legal framework to guide similar cases and protect the parties' rights. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hak-hak istri murtad yang diceraikan oleh suaminya, dengan fokus pada keputusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0082/Pdt.G/2022/PA. Klt. Studi ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang direvisi menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, dan Kompilasi Hukum Islam, yang tidak memberikan peraturan yang rinci mengenai konsekuensi hukum pasca perceraian karena apostasi (riddah). Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif (penelitian pustaka) dengan pendekatan komparatif untuk menganalisis data. Studi ini menemukan bahwa keputusan Pengadilan Agama Klaten yang terdaftar sebagai 0082/Pdt.G/2022/PA. Klt, mengakui apostasi sebagai salah satu penyebab pembubaran pernikahan, seperti yang dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 Alasan Pembubaran Pernikahan huruf (h). Pengadilan memberikan hak iddah dan mut'ah kepada istri murtad, berdasarkan pandangan Hakim bahwa apostasi dapat dianggap sebagai alasan pemutusan pernikahan. Akibatnya, mantan istri berhak untuk mengajukan hak-haknya. Kesimpulannya, keputusan Pengadilan Agama Klaten mengatasi masalah hak-hak istri murtad yang diceraikan oleh suaminya. Namun, hal tersebut menggarisbawahi kebutuhan kerangka hukum yang lebih rinci dan komprehensif untuk membimbing kasus serupa dan melindungi hak-hak para pihak yang terlibat dalam situasi seperti itu secara memadai.
Prohibition of Marriage According to the Mandailing Christmas Custom, North Sumatra (Maqashid Sya'riah Analysis) Mhd. Eko Nanda Siregar; Muhammad Syukri Albani Nasution; Imam Yazid
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 6, No 2 (2023): Budapest International Research and Critics Institute May
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v6i2.7605

Abstract

The prohibition of marriage in Mandailing custom is an attempt to maintain genealogy, maintain the kinship system (da lihan na tolu and partuturon) and prevent generations of offspring from various health impacts that may occur if the prohibited marriage is violated. In the maqasid sharia theory, paying attention to lineage and the quality and quantity of generations of offspring is highly recommended. So in order to maintain the existence of offspring so that it can take place it is recommended to choose a partner who can give birth to healthy and many offspring, and everything that can cause no offspring in both males and females should be avoided as much as possible. Relative (cousin) marriage is a form of marriage that is prohibited in Mandailing custom but not prohibited in Islamic law and the Compilation of Islamic Law. Various population studies and several studies on health explain that consanguineous marriages have health risks to the generations they are born with, such as cancer, mental, liver, stomach-gut, hypertension, hearing loss, heart disease, thalassemia and other defects in children.
Fenomena Peningkatan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sibuhuan Tahun 2020-2021 Marwah Amelia Sari Harahap; Imam Yazid
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 5, No 1 (2023): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Mei
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/arbiter.v5i1.1609

Abstract

Couples who cannot prove their marriage with a marriage certificate can submit a marriage certificate application to the Religious Court. This study aims to determine the factors causing the increase in applications for marriage certificates in the Sibuhuan Religious Court. The problem is focused on increasing applications for marriage certificates at the Sibuhuan Religious Court for 2020-2021. The data were collected through a field approach and literature were analyzed qualitatively using a Juridstic Empirical type of research. It was found that in the practice of carrying out marriages there are still many people who do not have a marriage certificate due to negligence in recording marriages. Then, with the increase in public legal awareness regarding the ownership of marriage certificates so that people are very enthusiastic about legalizing their marriages which were not originally recorded in countries with marriage certificates. There is an integrated marriage registration program with an easy submission process, fast completion, low cost and even free for the less fortunate. The facts that have been mentioned are the factors causing the increase in applications for marriage certificates in 2020-2021 at the Sibuhuan Religious Court.
Co-Authors Adilla Putri Putri Adly, M. Amar Ahmad Tamami Amin, Ade Ulfa Ananda, Faisar Anisah Nasution Annisa Silitonga Anshari, Muhd. Khumaidi El Apriansyah, Adit ARDIANSYAH ARDIANSYAH Aryani, Winda Intan Bagus Ramadi Batubara, Alvi Mawaddah Damanik, Dian Farindah Dea Amalia Putri Delti Hidayati Erwansyah, Erwansyah Fachrul Dhamanhuri Herman Fatimah Zahara Fatimah Zahara Fikri Al Muhaddits Fitri Suryani Sihombing Fitria, Chici Fri Yosmen Haniyah Haniyah Harahap, Khairuddin Soleh Harahap, Puspa Indriani Hasanuddin Hasanuddin Hasibuan, Ahmad Ridoan Heri Firmansyah Ibsah, Mirdiana Putri Ilmi Aulia Ismail Iwan Iwan Jannah, Nurul Miftahul Kartika, Chairany Khotimah, Dinda Nurul M Amar Adly Makky, Ahmad Marwah Amelia Sari Harahap Mhd. Eko Nanda Siregar Mhd. Fadli Al Hadi Mirdiana Putri Ibsah Muhammad Ali Akbar, Muhammad Ali Muhammad Amar Adly Muhammad Amar Adly, Muhammad Amar Muhammad Fadhil Muhammad Faisal Hamdani Muhammad Irfan Muhammad Syukri Albani Muhammad Syukri Albani Nasution Muhammad Zulfikar Mustapa  Khamal  Rokan Muzakir Nainggolan, Miftah Al Azrin Nasution, Muhammad Roihan Nasution, Saphira Husna Nisya Rahmaini Marpaung Nur Halimah Assa’diah Nurcahaya Nurcahaya Nurcahaya, Nurcahaya Nurlaini Milo Siregar Nurul Huda Prasetiyo, Yogi Pryambudi, Muhammad Qorib, Ahmad Rahmi Lestari Hutagalung Reza Fauzan Rif'at, Rif'at Ririn Oktaviani Salsabila Nailul Muna Lubis Sholak, Desmawan Sholeh Kamil Sihombing, Fitri Suryani Siregar, Ali Muktar Siti Wahyuni Panjaitan Solahuddin Nasution Sri Suci Ayu Sundari Sukiati Sukiati Sukiati Sukiati Sukiati, S Syafiq, Syafiq Aljani Siagian Syafruddin Syam Syahputra, Akmaluddin Tetty Marlina Tarigan Turnip, Devi Cantika Wandasari, Opi Wulan Dari, Wulan Zulkarnain Zulkarnain Zulkarnain Zulkarnain