Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.291
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum AL-Daulah Rechtsidee Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam Pembaharuan Hukum JURNAL MAHKAMAH Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Kamaya: Jurnal Ilmu Agama Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Wahana : Tridarma Perguruan Tinggi Al-Usrah : Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah SANGKEP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Journal of Humanities and Social Studies Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam KRTHA BHAYANGKARA ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat Journal Of World Science Jurnal Interpretasi Hukum Journal Of Human And Education (JAHE) Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam Bulletin of Indonesian Islamic Studies Borneo : Journal of Islamic Studies AL-SULTHANIYAH Riwayat: Educational Journal of History and Humanities IIJSE El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Imam Yazid
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mechanical Engineering Nursing Social Sciences Other

Published : 63 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 63 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
KETERAKSESAN UN-CRC DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (PENDEKATAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM) Fri Yosmen; Imam Yazid; Nurcahaya Nurcahaya
istinbath Vol. 21 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ijhi.v21i2.570

Abstract

Perlindungan terhadap anak menjadi bagian krusial yang mesti diperhatikan bagi suatu negara. Keadaan anak akan menggambarkan bagaimana keadaan sebuah bangsa pada masa yang mendatang. Hak-hak anak adalah salah satu bagiannya. Anak seyogyanya telah memiliki hak mulai dari masih berbentuk janin. Dalam tulisan ini membahas tentang bagaimana ketercapaian UN-CRC sebagai tiang dari hak anak di dalam aturan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan mengkaji dari sudut pandang undang-undang serta hukum Islam. Dalam undang-undang tersebut terdapat perubahan usia dibolehkan seorang anak untuk menikah. Pokok bahasannya adalah apakah undangundang ini telah mempertimbangkan hak anak secara keseluruhan atau sekedar jawaban akan ketidakhadirannya bias gender pada sebuah aturan. Metode yang digunakan dalam tulisan ini metode penelitian hukum normatif yang mengkaji ketercapaian UN-CRC dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pespektif perundang-undangan dan hukum Islam. Setelah dianalisis dari dua perspektif yaitu pendekatan undang-undang dan hukum Islam, ternyata Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara umum telah mengakses sebagian besar amanat UN-CRC akan tetapi masih ada hal yang harus ditingkatkan agar lebih terjaminnya perlindungan hukum bagi seorang anak. Selanjutnya salah satu peran penting dari pengadilan adalah memerintahkan untuk memperoleh terlebih dahulu rekomendasi dari psikolog atau psikiater dan akan menjadi salah satu bahan pertimbangan oleh Hakim. Hal ini bukan untuk mempersulit tetapi bertujuan untuk menjamin terlindungnya hak anak.
Penggunaan Kontrasepsi Mantap pada Pasangan Suami Isteri di Kabupaten Langkat Ditinjau dari Hukum Islam dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga Sri Suci Ayu Sundari; Imam Yazid; Fatimah Zahara
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/juinhum.4.2.7309.218-225

Abstract

Penelitian ini menganalisis tentang penggunaan kontrasepsi mantap (kontap) pada pasangan suami dan isteri d Kabupeten Langkat ditinjau dari hukum Islam dan pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga. Fokus yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimanakah pengaruh kontrasepsi mantap terhadap ketahan keluarga di Kabupaten Langkat. Metode penelitian yang dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan kasus (case approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini berkesimpulan bahwa kontrasepsi mantap menurut MUI mengubah fatwa hukum vasektomi dari haram menjadi halal. Pasangan suami isteri di Kabupaten Langkat memiliki anggapan yang negatif terhadap kontrasepsi mantap, diantaranya: Pertama, bertentangan dengan adat istiadat yang melarang untuk melakukan kontrasepsi mantap dan rendahnya pengetahuan yang berpendapat bahwa metode kontrasepsi dilarang oleh agama. Kedua, Kerumitan yang cukup tinggi dalam melakukan kontrasepsi mantap dan membutuhkan banyak waktu dan tenaga dan Ketiga, asumsi dan kekhawatiran bahwa kontrasepsi mantap dapat mengganggu kejantanan dan impotensi, serta alasan ekonomi karena beranggapan bahwa vasektomi memerlukan biaya yang sangat tinggi. Metode kontrasepsi mantap juga berdampak bagi pasangan suami isteri di Kabupaten Langkat, kebanyakan dari laki-laki sebagai suami yang menolak untuk dilakukannya kontrasepsi mantap sebagai program keluarga berencana dan bagi pasangan suami isteri yang telah melakukan metode kontrasepsi mantap dalam pernikahannya di Kabupten Langkat berdampak pada keharmonisan rumah tangga dan menjadi ancaman dalam keutuhan rumah tangga.
ANALYSIS OF WAITING PERIOD FOR MEN AFTER DIVORCE PERSPECTIVE OF JAMALUDDIN AṬIYAH'S MAQAṢID AS-SHARIA THEORY Hasanuddin Hasanuddin; Muhammad Syukri Albani Nasution; Imam Yazid
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 8, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v8i2.12092

Abstract

The Director General of Islamic Religious Institutional Development again issued Circular Number P-005 / DJ. III/Hk.00.7/10/2021 concerning marriage during the iddah period, according to the provisions of the circular "an ex-husband man can marry another woman when the iddah period of his ex-wife has ended". This article attempts to further analyze the waiting period for men due to talak raj'i divorce using Jamaluddin Aṭiyah's theory of maqashid as-sharia. This research is normative legal research. In the perspective of Maqashid As-Sharia proposed by Jamaluddin Aṭiyah, the regulation of waiting periods for men after divorce not only reflects aspects of Islamic law governing divorce, but also serves as a means to achieve broader goals in the lives of individuals, families, communities, and humanity by Islamic values. With this approach, the regulation has a profound impact on various aspects of life-related to divorce.Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam kembali mengeluarkan surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah, menurut ketentuan edaran tersebut “laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa iddah bekas isterinya”. Artikel ini mencoba menganalisis lebih jauh terkait masa tunggu bagi laki-laki akibat perceraian talak raj’i dengan menggunakan teori maqashid as-syariah Jamaluddin Aṭiyah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Dalam perspektif Maqashid As-Syariah yang dikemukakan oleh Jamaluddin Aṭiyah, regulasi masa tunggu bagi laki-laki setelah bercerai tidak hanya mencerminkan aspek hukum Islam yang mengatur peristiwa perceraian, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih luas dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat, dan kemanusiaan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan pendekatan ini, regulasi tersebut memiliki dampak yang mendalam pada berbagai aspek kehidupan yang berkaitan dengan perceraian
The Role Of The Head Of The Religious Affairs Office (Kua) In Minimizing Unrecorded Marriages (Case Study In Kua Pematang Jaya District) Haniyah Haniyah; Fatimah Zahara; Imam Yazid
JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES) Vol 8, No 1 (2024): JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/jhss.v8i1.9525

Abstract

This study aims to find out the reality of unrecorded marriages in Pematang Jaya District. To find out how the role of the Head of KUA Pematang Jaya in minimizing marriage is not recorded in the community in Pematang Jaya. To find out what obstacles faced by KUA Pematang Jaya District in minimizing marriage are not recorded in the community in Pematang Jaya. The type of research used is descriptive research, while the data analysis used is qualitative descriptive data analysis. The author obtained this data source through direct interviews with the parties, namely the Head of KUA Pemtatang Jaya. In this study, what is included in the secondary data is literature research. The role of the Religious Affairs Office (KUA) of Pematang Jaya District in minimizing marriage under hand, including Coordinating work with all sectors (village heads, hamlet heads) that support the implementation of the effectiveness of marriage registration in various ways including giving reprimands, to amils / clerics who have intentionally or unintentionally married men and women, the Office of Religious Affairs collaborates with ustadz and religious leaders to convey counseling and guidance to the community of all villages in Pematang Jaya District on how important a marriage is recorded from every religious kegatan both recitations and others, Conducting counseling on Marriage Registration and Happy Family conducted by the Marriage Advisory, Guidance and Preservation Agency (BP4) at the Office of Religious Affairs to prospective brides and guardians. There are several things that become obstacles faced by KUA, including the very limited economic income of the community in their daily lives. So they reasoned that they were unable to pay the administrative costs in KUA as well as transportation costs to travel the distance to KUA. There is still a lack of awareness and understanding of the law in the community among people in Pematang Jaya sub-district who do not realize and fully understand how important marriage registration is. The low level of education studied by the community in Pematang Jaya sub-district, where the perpetrators of marriage are under their hands.
CONSIDERATION OF JUDGES OF THE PANDAN RELIGIOUS COURT IN DETERMINING THE STATUS OF THE DEFENDANT / INVISIBLE APPLICANT: MAQASHID AL-USRAH PERSPECTIVE Imam Yazid; Nurcahaya Nurcahaya; Fikri Al Muhaddits
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 10, No 2 (2023): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v10i2.34111

Abstract

This article aims to find out what the judge considers in determining the status of the defendant/respondent in absentia. Then, the consideration is analyzed using the maqashid al-usrah theory which is part of the maqashid al-syariah study. The judge's consideration referred to here is the consideration of the judge of the Pandan Religious Court, which is limited to occult divorce cases, to be precise Decision Number 33/Pdt.G/2020/PA.Pdn and Decision Number 24/Pdt.G/2020/PA.Pdn. This decision is interesting to discuss, because the entire determination of the invisibility limit in the Pandan Religious Court does not have a definite time limit, including these two decisions. The methodological flow of this research uses a normative legal research format, with primary legal materials (secondary data), Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the Compilation of Islamic Law, and copies of Decision Number 33/Pdt.G/2020/PA.Pdn and Decision Number 24/Pdt.G/2020/PA.Pdn. The results of the study show that in the two decisions, it must be distinguished between the judge's consideration in determining the status of the defendant/respondent in occultation and the judge's consideration in breaking the marriage bond between the litigants. Regarding the determination of the status of the respondent/applicant as invisible, it turned out that the judge was not guided by Islamic law (fiqh mazhab), but rather the general civil procedural law. As for the reason for dissolving the marriage, the judge saw that the marriage of the litigants no longer fulfilled the elements to achieve the purpose of marriage; if the family is maintained, it will bring mafsadah. It can be concluded that the judge's consideration in each decision is in accordance with maqashid al-usrah.
Variety of Qira'at in the Qur'an (Study of Surah Al-Fatihah Qira'at 'Asyrah Shughra and 'Asyrah Kubra) Sholeh Kamil; Nasution, Muhammad Roihan; Imam Yazid
Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol 10 No 1 (2024): Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam
Publisher : Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Raden Fatah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/t3ratn33

Abstract

The results of this study are that the differences and varieties of qira'at contained in the Qur'an are not the result of one's ijtihad in determining the type of reading in the Qur'an, but must be based on and based on following the sanad and history that is directly connected to the Prophet Muhammad SAW. because qira'at is a discipline of science that is alone. As for the qira'at asyrah shughra and qira'at asyrah kubra in Surah Al-Fatihah, that there are differences in almost all verses in Surah Al-Fatihah according to qira'at and their respective histories. As for the qira'at asyrah shughra is a qira'at that there are ten imams qurra' and each imam imam qurra' has two narrators, and each of these narrators has one thariq (path) which is commonly called the path of shathibiyyah, so that the total history and path is twenty history and twenty thariq (path). While what is meant by qira'at asyrah kubra is qira'at which is attributed to ten imams qurra' which in each imam qira'at has two narrators, in addition to each History has fifty thariq, so the total is twenty History and a thousand thariq (paths).
KEPATUHAN HUKUM DALAM BERNIAGA MENURUT UMAR BIN KHATTAB (Studi Kasus Akuisisi TikTok Shop dan Tokopedia) Harahap, Puspa Indriani; Imam Yazid
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr Vol 13 No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr
Publisher : Lembaga Kajian dan Pemberdayaan Mahasiswa UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/jimrf.v13i1.12263

Abstract

Trade is a dynamic economic activity, governed by laws that continually evolve over time. In Indonesia, the implementation of Minister of Trade Regulation No. 31 of 2023 on Business Licensing, Advertising, Guidance, and Supervision of Business Actors in Electronic Commerce has significantly impacted the landscape, notably resulting in the closure of TikTok Shop in 2023. This research seeks to explore the legal foundation underlying the prohibition of social commerce platforms from conducting trade transactions, as stipulated in MOT 31/2023, and to examine the concept of legal compliance in trade through the lens of Umar bin Khattab’s legal principles. The study employs a normative-juridical approach, framed by the theory of legal compliance. The findings reveal that the restriction on social commerce platforms from facilitating payment transactions on their own platforms is intended to mitigate conflicts of interest in electronic transactions. Furthermore, adherence to the legal principles of trade, as outlined by Umar bin Khattab, is regarded as fundamentally crucial and must be upheld within the framework of trade ethics
Persamaan Usia Perkawinan Pria dan Wanita Ditinjau dari Hifdzul al-Nasl (Implementasi UU No. 16 Tahun 2019) Zulfikar, Muhammad; Adly, M. Amar; Yazid, Imam
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 18, No. 5 : Al Qalam (September 2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v18i5.4019

Abstract

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimal menikah bagi pria dan wanita adalah 19 tahun, sebuah langkah penting dalam perlindungan keturunan (Hifdzul al-Nasl) sesuai dengan Maqashid al-Syariah. Penelitian ini mengeksplorasi tantangan dan peluang dalam implementasi kebijakan ini dari perspektif Hifdzul al-Nasl. Berdasarkan analisis kebijakan dan tinjauan literatur, tantangan utama meliputi resistensi budaya, keterbatasan akses pendidikan, dan masalah ekonomi. Namun, kebijakan ini juga menawarkan peluang signifikan untuk meningkatkan kesehatan reproduksi, kesejahteraan anak, dan stabilitas keluarga, serta mengurangi angka pernikahan anak. Implementasi yang efektif memerlukan pendekatan holistik yang mencakup sosialisasi nilai-nilai islami, penguatan regulasi, dan peningkatan akses layanan kesehatan serta pendidikan. Dengan demikian, penyamaan usia perkawinan diharapkan dapat mendukung terciptanya generasi yang sehat dan keluarga yang sejahtera, sejalan dengan tujuan syariah untuk melindungi keturunan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI ORANG TUA PECANDU NARKOBA PERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH Sihombing, Fitri Suryani; Zulkarnain, Zulkarnain; Yazid, Imam
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam (Special Issue 2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i001.3515

Abstract

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Karena perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Sebagai pendidik orang tua bertanggung jawab untuk memciptakan lingkungan pengasuhan yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak. Berdasarkan tanggung jawab tersebut maka orang tua harusnya menjadi suri tauladan yang baik untuk anaknya sendiri, namun tanggung jawab itu tidak akan bisa dipenuhi kalau orang tuanya menjadi pencuri, pejudi, pemabuk, dan melakukan tindakan-tindakan yang tercela salah satunya yaitu terlibat dengan narkoba misalnya menjadi pecandu narkoba. Jenis penelitian ini adalah Normatf Empiris dengan pendekan Statute Approach dan Comparative Approach. Pendekatan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Undang-undang perlindungan anak di Indonesia sudah berjalan sebagaimana mestinya, walaupun masih ada yang tidak sejala atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak dari orang tua pecandu narkoba. Orang tua yang pecandu narkoba memiliki dampak kepada anak, baik dari segi ekonomi keluarga, pendidikan anak, bahkan kesehatan anak baik fisik maupun psikis anak. Dalam maqashid syariah perlindungan anak dari orang tua pecandu narkoba ini masuk kedalam al-Daruriyyat al-Khams yang meliputi Agama (hifz ad-din), Jiwa (Hifz ad-nafs), Keluarga dan keterunan (an-nasabu wa al-aradu), Akal (hifz ‘aql), Harta (hifz al-mal). Kategori ad-Daruriyyah al Kham ini ialah sesuatu yang tidak boleh tidak ada (harus ada) demi tegaknya kebaikan dan kesejahteraan, baik yang menyangkut urusan ukhrawi maupun duniawi. Jika aspek ini  tidak ada, maka tidak dapat terwujud kehidupan duniawi yang tertib dan sejahtera, bahkan yang terwujud ialah kehidupan duniawi yang berantakan (chaos) dan kehidupan ukhrawi yang menderita dan celaka.  Upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak dari orang tua pecandu narkoba adalah dengan berupa pendampingan dan menentukan hak asuh anak agar tidak jatuh kepada orang tua yang tidak bertanggung jawab. Jadi perlindungan yang dapat diberikan yaitu pengasuhan anak yang baik dan nafkah anak agar anak yang orang tuanya pecandu narkoba itu tidak terurus dan terlantar..
Perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah pinjaman online pada aplikasi fintech berdasarkan ijtima’ ulama komisi fatwa se-Indonesia Khotimah, Dinda Nurul; Yazid, Imam
Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 9, No 2 (2023): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/1202323396

Abstract

Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum dalam ijtima' ulama komisi fatwa se-Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah. Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Teori yang digunakan adalah teori kepatuhan hukum, karena dengan menempatkan fatwa sebagai objek yang mengatur perilaku dalam beragama. Penelitian ini menggunakan pendekatan bibliografi untuk pengumpulan data, serta mengumpulkan informasi sekunder dari berbagai sumber, seperti putusan pengadilan, undang-undang, peraturan, buku dalam koleksi pribadi dan perpustakaan, artikel surat kabar dan majalah, jurnal online, dan makalah ilmiah. Penelitian ini menghasilkan berdasarkan hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia membuat ketentuan hukum mengenai perlindungan data pribadi yang mana aturan tersebut berisi tentang pinjaman online bahwa dilarang memberikan ancaman fisik atau membuka rahasia (aib) seseorang yang tidak mampu membayar hutang.
Co-Authors Adilla Putri Putri Adly, M. Amar Ahmad Tamami Amin, Ade Ulfa Ananda, Faisar Anisah Nasution Annisa Silitonga Anshari, Muhd. Khumaidi El Apriansyah, Adit ARDIANSYAH ARDIANSYAH Aryani, Winda Intan Bagus Ramadi Batubara, Alvi Mawaddah Damanik, Dian Farindah Dea Amalia Putri Delti Hidayati Erwansyah, Erwansyah Fachrul Dhamanhuri Herman Fatimah Zahara Fatimah Zahara Fikri Al Muhaddits Fitri Suryani Sihombing Fitria, Chici Fri Yosmen Haniyah Haniyah Harahap, Khairuddin Soleh Harahap, Puspa Indriani Hasanuddin Hasanuddin Hasibuan, Ahmad Ridoan Heri Firmansyah Ibsah, Mirdiana Putri Ilmi Aulia Ismail Iwan Iwan Jannah, Nurul Miftahul Kartika, Chairany Khotimah, Dinda Nurul M Amar Adly Makky, Ahmad Marwah Amelia Sari Harahap Mhd. Eko Nanda Siregar Mhd. Fadli Al Hadi Mirdiana Putri Ibsah Muhammad Ali Akbar, Muhammad Ali Muhammad Amar Adly Muhammad Amar Adly, Muhammad Amar Muhammad Fadhil Muhammad Faisal Hamdani Muhammad Irfan Muhammad Syukri Albani Muhammad Syukri Albani Nasution Muhammad Zulfikar Mustapa  Khamal  Rokan Muzakir Nainggolan, Miftah Al Azrin Nasution, Muhammad Roihan Nasution, Saphira Husna Nisya Rahmaini Marpaung Nur Halimah Assa’diah Nurcahaya Nurcahaya Nurcahaya, Nurcahaya Nurlaini Milo Siregar Nurul Huda Prasetiyo, Yogi Pryambudi, Muhammad Qorib, Ahmad Rahmi Lestari Hutagalung Reza Fauzan Rif'at, Rif'at Ririn Oktaviani Salsabila Nailul Muna Lubis Sholak, Desmawan Sholeh Kamil Sihombing, Fitri Suryani Siregar, Ali Muktar Siti Wahyuni Panjaitan Solahuddin Nasution Sri Suci Ayu Sundari Sukiati Sukiati Sukiati Sukiati Sukiati, S Syafiq, Syafiq Aljani Siagian Syafruddin Syam Syahputra, Akmaluddin Tetty Marlina Tarigan Turnip, Devi Cantika Wandasari, Opi Wulan Dari, Wulan Zulkarnain Zulkarnain Zulkarnain Zulkarnain