Articles
<![CDATA[EFEKTIVITAS PASAL 144 UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP PENJATUHAN PIDANA BAGI RESIDIVE NARKOTIKA DI KABUPATEN BULELENG ]]>
<![CDATA[Yustisia Dewi, Ni Luh Putu Wahyuni]]>;
<![CDATA[Sari Adnyani, Ni Ketut]]>;
<![CDATA[Hartono, Made Sugi]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38086
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa efektivitas Pasal 144 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap penanggulangan residive narkotika di Kabupaten Buleleng, serta (2) mengetahui dan menganalisa upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng dalam menekan jumlah jumlah residive narkotika di Kabupaten Buleleng yang selalu meningkat setiap tahun. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah non probability sampling dan penentuan obyeknya dengan purposive sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Efektivitas Pasal 144 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap penanggulangan residive di Kabupaten Buleleng belum berjalan maksimal yang dikarenakan faktor kesadaran hukum di masyarakat yang masih sangat rendah sehingga tidak mampu menunjang sinergi hukum dan penegakan hukum yang telah dilakukan oleh pihak yang berwenang. Serta, (2) Upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng dalam rangka menekan jumlah angka residive di Kabupaten Buleleng adalah melakukan kerjasama dengan instansi-instansi pendidikan seperti sekolah dan kampus, memberikan sosialisasi terhadap siswa dan mahasiswa yang ada di Kabupaten Buleleng. Kemudian bekerjasama dengan desa-desa guna membatasi ruang gerak peredaran narkotika dalam ruang lingkup masyarakat terkecil serta membentuk klinik rehabilitasi untuk membantu pengurangan kecanduan terhadap obat- obatan.]]>
<![CDATA[UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TABRAK LARI DI KABUPATEN BULELENG ]]>
<![CDATA[Eswa Pramita, Komang]]>;
<![CDATA[Sugi Hartono, Made]]>;
<![CDATA[Sudiatmaka, Ketut]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v3i3.32871
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi faktor penyebab banyak terjadinya tabak lari di Kabupaten Buleleng dan upaya kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari di Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Lokasi penelitian ini adalah kepolisian yang memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari yaitu Unit Kecelakaan Satlantas Polres Buleleng. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen yang nantinya data tersebut akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi faktor penyebab banyak terjadinya tabrak lari di Kabupaten Buleleng yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, rasa takut dan jalan atau tempat yang sepi. Adapun upaya yang dilakukan kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari di Kabupaten Buleleng yaitu melalui upaya penal (penindakan) yaitu melalui mediasi antar pelaku dan korban, melakukan penyelidikan dan penyidikan. Selain upaya penal, dalam rangka penanggulangan ada upaya non penal (pencegahan) yaitu melakukan sosialisasi kepada siswa menengah atas (SMA), melakukan seminar umum dan edukasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan hal tersebut ada kendala yang dihadapi oleh Polres Buleleng dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari di Kabupaten Buleleng yaitu keterlambatan melapor, kurangnya kesadaran masyarakat, tidak ada saksi, wilayah kejadian tidak ada CCTV dan pelaku belum ditemukan.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEGIATAN NGAWEN DI KABUPATEN JEMBRANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN ]]>
<![CDATA[Ary Sutha, M. Berita]]>;
<![CDATA[Sugi Hartono, Made]]>;
<![CDATA[Febrinayanti Dantes, Komang]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38063
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaturan mengenai kegiatan Ngawen di Kabupaten Jembrana dalam perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, (2) dasar pertimbangan legalitas dari kegiatan Ngawen di Kabupaten Jembrana. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris yang mengkaji dengan cara mengkaji objek berupa peraturan perundang-undangan atau norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat atau yang diterapkan pada suatu permasalahan hukum tertentu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan historis. Sehingga hasil yang diperoleh berupa analisis mengenai pengaturan mengenai kegiatan Ngawen yang dilakukan oleh masyarakat desa penyanding hutan di Kabupaten Jembrana. Hasil penelitian ini yaitu, (1) pengaturan mengenai kegiatan Ngawen di Kabupaten Jembrana adanya larangan bagi setiap orang untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan bagi yang tidak memiliki izin yang terdapat di dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, (2) dasar pertimbangan legalitas mengenai kegiatan Ngawen di Kabupaten Jembrana dikarenakan adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.38/MENLHK/SETJEN/KUM/10/2016 tentang Perhutanan Sosial yang memberikan akses legal kepada masyarakat sekitar hutan untuk untuk dapat memanfaatkan dan mengelola hutan.]]>
<![CDATA[SANKSI KEBIRI KIMIA DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN DAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM) ]]>
<![CDATA[Monica, Monica]]>;
<![CDATA[Sugi Hartono, Made]]>;
<![CDATA[Rai Yuliartini, Ni Putu]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38151
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindakan kebiri kimia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dari perspektif hak asasi manusia (HAM), dan mengetahui bagaimana tindakan kebiri kimia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ditinjau dari tujuan pemidanaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan jenis pendekatan peraturan perundang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan historis (historical approach). Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum ialah teknik studi kepustakaan dan teknik peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa (1) tindakan kebiri kimia dianggap sebagai penyiksaan, tidak manusiawi, kejam, dan merendahkan martabat manusia dari perspektif hak asasi manusia, (2) tindakan kebiri kimia ditinjau dari tujuan pemidanaan dinilai tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan karena lebih berpusat pada pembalasan terhadap pelaku kekerasan seksual.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 DIKAITKAN DENGAN OVERCAPACITY DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA ]]>
<![CDATA[Rahma Gayatri, Ni Kadek Diah]]>;
<![CDATA[Sugi Hartono, Made]]>;
<![CDATA[Sari Adnyani, Ni Ketut]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38038
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk ( 1) mengkaji dan menganalisis mengenai implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 terhadap pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan mengalami overcapacity di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja (2) mengkaji dan menganalisi mengenai upaya dalam meningkatkan fungsi pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan overcapacity di lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Jenis penelitian yang digunakan adalah oenelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subyek menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Implementasi Pasal 3 Undang-Undang pemasyarakatan di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja belum sepenuhnnya berjalan karena di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Singaraja mengalami overcapacity hunian yang mengakibatkan pembinaan tidak bisa berjalan maksimal dikarenakan adannya ketidakseimbangan antara jumlah warga binaan dan jumlah petugas lapas, dari pihak lapas juga tidak bisa mendatangkan pelatih dari luar dikarenakan masalah anggaran. (2) upaya-upaya yang dapat diterapkan terhadap fungsi pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatana di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB singaraja yaitu perihal pengajuan menambahkan pegawai, mengajukan penambahan saranan dan prasarana dan memindahkan warga binaan pemasyarakatan ini harus dilakuan dengan hati-hati karena harus dibarengi dengan kosisensi dalam menerapkan peraturan.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI PIDANA DALAM KETENTUAN PASAL 60 UU NO. 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN JO PP NO 21 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19. ]]>
<![CDATA[Ardianti May, Windy]]>;
<![CDATA[Sudika Mangku, Dewa Gede]]>;
<![CDATA[Sugi Hartono, Made]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38032
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaturan sanksi pidana dalam penerapan PSBB menurut PP Nomor 21 Tahun 2020 dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan (2) faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam terlaksananya sanksi pidana terhadap pelanggaran PSBB berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2020. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu aturan-aturan yang khusus mengatur tentang sanksi pidana dalam penerapan PSBB dalam penanganan Covid-19. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menggali kerangka normatif dan Teknik studi dokumen menggunakan bahan hukum yang membahas tentang Sanksi Pidana dalam Ketentuan PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Penanganan Covid- 19. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 juga tidak memuat sanksi khusus bagi pelanggar PSBB, yang termuat hanya sanksi secara umum saja. Sehingga dalam hal ini kriteria dari pelanggaran ringan hingga berat memiliki konsekuensi hukum yang sama. Mengingat makna dari PSBB dan Kekarantinaan Kesehatan memiliki makna yang berbeda. (2) Tingkat kedisplinan masyarakat dalam menjalankan kebijakan Pemerintah masih sangat rendah, maka diperlukan peran POLRI dalam melakukan upaya persuasif yang tidak hanya himbauan kepada masyarakat, tetapi sebagai strategis komunikasi sosial yang efektif sehingga dapat diterima oleh semua masyarakat.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PENGGUNAAN FACEBOOK ADVERTISING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Yogo Puspawan, Made]]>;
<![CDATA[Sugi Hartono, Made]]>;
<![CDATA[Ardhya, Si Ngurah]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38077
<![CDATA[Pada penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna Facebook Advertising dalam transaksi secara elektronik ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, (2) mengetahui akibat hukum terhadap penggunaan data pribadi di Facebook Advertising yang tanpa melalui persetujuan pemilik akun (subjek data). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini memakai 3 (tiga) pendekatan antara lain, pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik studi dokumen yaitu pengumpulan bahan hukum terhadap sumber kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang membahas perbandingan dan asas-asas hukum perlindungan data pribadi. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam Facebook Advertising telah berupaya untuk mematuhi peraturan perlindungan data yang ada pada GDPR (General Data Protection Regulation) namun pada perusahaan lokal yang menggunakan Facebook Advertising, perlindungan data dalam aturan internalnya masih lemah, (2) dalam penyalahgunaan data pribadi dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan lisan, peringatan tertulis penghentian sementara kegitan, dan pengumuman di situs dalam jaringan. Â ]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PASAL 5 UNDANG-UNDANG PEMASYARAKATAN TERKAIT PEMBINAAN NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN ]]>
<![CDATA[Ari Swandewi, Ni Putu]]>;
<![CDATA[Sugi Hartono, Made]]>;
<![CDATA[Rai Yuliartini, Ni Putu]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38034
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa ImplementasiPasal 5 Undang- UndangPemasyarakatanterkait optimalisasi pembinaan narapidana sebagai upaya mencegah terjadinya residivis tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, serta untuk (2) mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan seorang narapidana menjadi residivis tindak pidana pencurian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Teknik pengumpulan data digunakan adalah dengan studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sempel yang digunakan adalah teknik nonprobability sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan terkait optimalisasi pembinaan narapidana sebagai upaya mencegah terjadinya residivis tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singarajasudah berjalan namun belum maksimal karena minimnya sumber daya manusia petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja dalam melaksanakan program pembinaan, (2) faktor-faktor yang menyebabkan seorang narapidana menjadi residivis tindak pidana pencurian adalah karena faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktorkeluarga., danfaktor pendidikan.]]>
<![CDATA[KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAN BERMOTOR DI KABUPATEN BULELENG ]]>
<![CDATA[Dos Santos, Martinha]]>;
<![CDATA[Sugi Hartono, Made]]>;
<![CDATA[Rai Yuliartini, Ni Putu]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38078
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya tin- dak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng, serta (2) mengetahui hubungan faktor ekonomi yang mempengaruhi perilaku menyimpang sehingga menyebabkan terjadinya tindak pidana penggela- pan kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum em- piris. Sumber bahan Hukum yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Data-data yang diperoleh dalam penulisan ini adalah hasil wawancara dengan Kepolisian Resor Buleleng dan pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor serta masyarakat yang bersangkutan di Kecamatan Buleleng, Banjar dan Seririt. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng yaitu disebabkan faktor ekonomi, pendidikan dan faktor lingkungan pergaulan yang tidak baik. (2) Faktor ekonomi yang mempengaruhi perilaku menyimpang yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor diantaranya disebabkan karena kemiskinan, ketimpangan sosial, penganggu- ran, dan pertumbuhan ekonomi.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TENTANG TIDAK DIPERTIMBANGKANNYA ALASAN PEMAAF DALAM KASUS PENGANIAYAAN BEGAL KARENA MEMBELA DIRI (STUDI PUTUSAN NOMOR 01/PID.SUS-ANAK/2020/PN.KPN) ]]>
<![CDATA[Putra Permana, Hadi]]>;
<![CDATA[Sugi Hartono, Made]]>;
<![CDATA[Sari Adnyani, Ni Ketut]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38060
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisis mengenai tidak dipertimbangkannya alasan pemaaf pada kasus penganiayaan begal yang dilakukan karena membela diri pada Putusan No.01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, serta (2) mengetahui dan menganalisa bentuk kesalahan pada kasus penganiayaan begal pada Putusan No.01/Pid.Sus/2020/PN.Kpn. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, maka jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach, dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan (library research) yang nantinya bahan hukum tersebut di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan 1 tahun pembinaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak karena terdakwa masih dibawah umur.(2) Dalam putusan tersebut bentuk kesalahan Anak termasuk dalam kesengajaan dengan sadar kemungkian. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan artinya apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan timbul akibat lain.]]>
