Articles
<![CDATA[IMPLEMENTASI TENTANG PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN (STUDI KASUS NO. PDM- 532/BLL/08/2020) ]]>
<![CDATA[Angela Claudia Scolastika Manurung]]>;
<![CDATA[Made Sugi Hartono]]>;
<![CDATA[Dewa Gede Sudika Mangku]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38145
<![CDATA[Penelitian ini ditujukan pada permasalahan yang berkaitan dengan terbitnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang merupakan suatu peraturan dan kebijakan baru dalam lingkup penuntutan dengan tujuan untuk menambah wawasan kepada para pembaca dalam bidang penulisan penyelesaian perkara berdasarkan restorative justice pada implementasi tentang prinsip restorative justice dalam perkara tindak pidana pengrusakan di Kabupaten Buleleng juga untuk mengkaji dan menganalisis peraturan tentang prinsip restorative justice pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 serta pada penanganan perkara pengrusakan dalam proses penuntutan di Kejaksaan Negeri Buleleng. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan data yang dilakukan dengan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik nonprobability sampling dengan bentuk purposive sampling. Data penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini dinilai telah berjalan sesuai dengan prosedural dari penerapan restorative justice pada penanganan perkara berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif serta terdapat juga hambatan dan faktor pendukung dalam penerapannya.]]>
<![CDATA[PERDAGANGAN PENGARUH (TRADING IN INFLUENCE) DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC) ]]>
<![CDATA[Anis Lailatul Fajriah]]>;
<![CDATA[Ni Ketut Sari Adnyani]]>;
<![CDATA[Made Sugi Hartono]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38149
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan mengenai perdagangan pengaruh ditinjau dari perspektif United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) serta kriminalisasi perdagangan pengaruh sebagai tindak pidana korupsi. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui studi dokumen. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perdagangan pengaruh telah diatur dalam UNCAC namun belum diimplementasikan ke daam hukum nasional walaupun Indonesia telah meratifikasi UNCAC ini sejak tahun 2006. Dalam perkembangannya, kasus mengenai perdagangan pengaruh terus bertambah dengan berbagai modus operandi yang beragam sebagaimana ketiga kasus yang dibahas dalam penelitian ini. Selama ini, upaya menjerat pelaku menggunakan pasal tentang suap yang mana sesungguhnya hanya terbatas pada pelaku yang merupakan penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil saja. Oleh karena itu, dalam hukum pidana Indonesia ke depan, perlu kriminalisasi perdagangan pengaruh sebagai tindak pidana korupsi, dalam hal ini didorong melalui revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.]]>
<![CDATA[SANKSI KEBIRI KIMIA DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN DAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM) ]]>
<![CDATA[Monica Monica]]>;
<![CDATA[Made Sugi Hartono]]>;
<![CDATA[Ni Putu Rai Yuliartini]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38151
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindakan kebiri kimia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dari perspektif hak asasi manusia (HAM), dan mengetahui bagaimana tindakan kebiri kimia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ditinjau dari tujuan pemidanaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan jenis pendekatan peraturan perundang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan historis (historical approach). Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum ialah teknik studi kepustakaan dan teknik peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa (1) tindakan kebiri kimia dianggap sebagai penyiksaan, tidak manusiawi, kejam, dan merendahkan martabat manusia dari perspektif hak asasi manusia, (2) tindakan kebiri kimia ditinjau dari tujuan pemidanaan dinilai tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan karena lebih berpusat pada pembalasan terhadap pelaku kekerasan seksual.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM OLEH PIHAK KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK OLEH IBU KANDUNG (STUDI KASUS DI POLRES GIANYAR) ]]>
<![CDATA[Dewa Ayu Made Laksmi Dewi]]>;
<![CDATA[Ni Ketut Sari Adnyani]]>;
<![CDATA[Made Sugi Hartono]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38161
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) penegakan hukum oleh pihak kepolisian dalam kasus tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung berdasarkan yurisprudensi, (2) faktor penghambat penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung di PolresGianyar dalam menegakkan hukum khusus nya tindak pidana pembunuhanterhadap anak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di Polres Gianyar. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi dokumen,observasidan wawancara. Teknik pengolahan dan analisis data secarakualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) berdasarkan uraian Berita Acara Pemeriksaan di Polres Gianyar bahwa penerapan pasal yang disangkakankepada tersangka telah sesuai, hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan dan penyelidikan, dimana tersangka telah melakukan tindak pidana yang telah disangkakan Pasal 76c Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau telah melakukan tindak pidana yang telah disangkakan dalam Pasal 340 KUHP, tentang pembunuhan berencana yang dilakukan oleh ibu kandungnya yang direncanakan terlebih dahulu. Serta (2) Faktor penghambat penegakan hukum oleh kepolisisan terhadap tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung di Polres Gianyar yaitu mencari keterangan-keterangan ahli dalam proses penyidikan dan penyelidikan, namun pihak kepolisian upaya penegakan hukum memberikan arti adanya upaya untuk menjaga agarkeberadaan hukum yang diakui di dalam suatu masyarakat, dapat tetap ditegakkan.]]>
<![CDATA[PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA ANAK DIBAWAH UMUR YANG DILAKUKAN KEPOLISIAN RESOR KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[I Gusti Bagus Andre Yudha Pratama]]>;
<![CDATA[Made Sugi Hartono]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.43081
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa bentuk penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur di wilayah kota Denpasar, serta (2) mengetahui dan menganalisa upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur yang dilakukan di wilayah Kota Denpasar. Jenis penelirian yang digunakan dalam penelirian ini adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di Polresta Denpasar. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah non probability sampling dan penentuan obyeknya dengan purposive sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Bentuk penyalahgunaan narkotika di Kota Denpasar yang dilakukan oleh anak dibawah umur diakibatkan oleh berbagai faktor diantaranya faktor lingkungan, kondisi keharmonisan keluarga dan faktor ekonomi. Kemudian bentuk penyalahgunaan narkotikanya adalah anak sebagai pemakai dan anak sebagai pengedar narkotika, serta (2) Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kota Denpasar adalah yang pertama dalam hal pencegahan, Polresta Denpasar beserta jajaran yang menangani khusus bidang narkotika melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait seperti BNN dan yang lainnya untuk melakukan langkah pencegahan seperti melakukan sosialisasi bahaya narkotika. Kemudian apabila anak telah melakukan tindak pidana tersebut maka tindakannya adalah penegakan hukum yang benar agar anak bisa berubah dan menyadari perbuatannya yang mereka lakukan salah.]]>
<![CDATA[PERAN KEPOLISIAN RESOR BULELENG DALAM UPAYA PENANGGULANAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK ]]>
<![CDATA[Kadek Dandi Saputra]]>;
<![CDATA[Made Sugi Hartono]]>;
<![CDATA[Muhamad Jodi Setianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.43083
<![CDATA[Tujuan Penelitian ini adalah Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penanggulangan dan penanganan tindak Pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kepolisian Resor Buleleng dan mengetahui proses pemeriksaan penyidikan terhadap korban. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif dengan lokasi penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resor Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan dan penanganan tindak Pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kepolisian Resor Buleleng yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resor Buleleng telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak meliputi sarana Penal melalui upaya Represif dan sarana Non Penal meliputi upaya pre-emtif dan preventif. Penyidikan terhadap kasus ini sesuai dengan aturan yang ada yaitu menerima laporan, melakukan sita barang bukti, penangkapan, penahanan pemberkasan dan kirim berkas ke Jaksa Penuntut Umum.]]>
<![CDATA[PENOLAKAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP DUGAAN MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS SK KEJATI SUMBAR No:B-/L.3/Es/10/2020 DAN PUTUSAN No.177/Pid.B/2020/PN PNN) ]]>
<![CDATA[Ari Darman]]>;
<![CDATA[Dewa Gede Sudika Mangku]]>;
<![CDATA[Made Sugi Hartono]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45941
<![CDATA[Penelitian ini ditujukan pada permasalahan yang berkaitan dengan faktor yang melatar belakangi penolakan penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 terhadap dugaan (modus operandi) kejahatan Tindak Pidana Pencurian dalam SK Kejati Sumbar No:B-/L.3/Es/10/2020) beserta akibat hukum penolakan penghentian penuntutan dalam Putusan No.177/Pid.B/2020/PN.PNN). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan data skunder dengan teknik studi kepustakaan dan diperkuat dengan bahan hukum primer, skunder, tersier dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses penuntutan telah terjadi upaya perdamaian perdamaian antara korban dan tersangka yang melibatkan keluarga sesuai Pasal 8 Ayat 2 Perja RI No.15 Tahun 2020. Sedangkan, mengenai dapat diterima atau ditolaknya penghentian penuntutan berdasarkan persetujuan Kejaksaan Tinggi, didasarkan pada ketentuan Pasal 12 Jo. Pasal 13 Perja RI No.15 Tahun 2020, dan berkas dilimpahkan di Persidangan Pengadilan Negeri Painan. Dalam perkara ini, Majelis Hakim dirasa telah menjatuhkan putusan yang sesuai dengan (Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan).]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BIASA DI POLRES BULELENG ]]>
<![CDATA[Ni Nyoman Ayu Pulasari Dewi]]>;
<![CDATA[Made Sugi Hartono]]>;
<![CDATA[Komang Febrinayanti Dantes]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45948
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa terkait implementasi prinsip restorative justice pada perkara tindak pidana penganiayaan biasa di Polres Buleleng, serta untuk (2) mengetahui dan menganalisa hambatan dan upaya Polres Buleleng dalam melaksanakan restorative justice pada perkara penganiayaan biasa. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Buleleng tepatnya di Polres Buleleng, adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini yaitu dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik Purposive Sampling sedangkan teknik pengolahan dan analisis data disusun secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) implementasi prinsip restorative justice pada perkara tindak pidana penganiayaan biasa di Polres Buleleng sudah berjalan sesuai dengan prosedural berdasarkan Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. (2) Hambatan dan Upaya Polres Buleleng dalam melaksanakan restorative justice pada perkara penganiayaan biasa berasal dari masyarakat yang kurang paham mengenai adanya penyelesaian perkara dengan prinsip Restorative justice.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENJUALAN BARANG HASIL TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KABUPATEN BULELENG ]]>
<![CDATA[Kadek Gesa Ananda Jati Utama]]>;
<![CDATA[Made Sugi Hartono]]>;
<![CDATA[Dewa Bagus Sanjaya]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 4 No 1 (2022): April, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The purpose of this study is to (1) analyze the legal protection of victims of the sale of goods resulting from the crime of theft in Buleleng district. (2) find out what are the obstacles faced by the Buleleng Regency Police in providing legal protection to victims of the sale of goods resulting from the crime of theft in Buleleng Regency. This type of research is empirical legal research with a descriptive nature of research. The location of this research was conducted in Buleleng Regency. Data collection techniques used are document studies, observations and interviews. The technique of determining the subject used is a purposive sampling technique. Data processing and analysis techniques were carried out qualitatively. The results of the study indicate that legal protection for victims of the sale of goods resulting from the crime of theft in Buleleng Regency has not gone well. This is reflected in the fact that the status of the person buying the goods resulting from the crime of theft is uncertain, so that the legal protection provided is also less than optimal. The obstacle faced by the Buleleng District Police in providing legal protection to victims of the sale of goods resulting from the crime of theft in Buleleng Regency is the problem of the status of the buyer of the stolen goods being uncertain so that the protection provided is only a protection mechanism as a witness.]]>
<![CDATA[PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA BAGI NARAPIDANA YANG DIJATUHI HUKUMAN PIDANA RINGAN ]]>
<![CDATA[Made Deby Listianitari]]>;
<![CDATA[Made Sugi Hartono]]>;
<![CDATA[Ni Ketut Sari Adnyani]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i2.51663
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui implementasi pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja bagi narapidana yang dijatuhi hukuman pidana ringan, serta untuk (2) mengetahui efektivitas pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik Non Probability Sampling dan diolah secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) terkait implementasi pembinaan narapidana yang dijatuhi hukuman pidana ringan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik, terbukti dari belum sepenuhnya hak-hak narapidana terpenuhi dan beberapa kegiatan yang berjalan kurang maksimal dikarenakan lembaga pemasyarakatan yang overcapasitas, tidak sebandingnya jumlah petugas pembinaan dan narapidana, serta kurangnya sarana dan prasarana penunjang pembinaan. (2) Terkait efektivitas pembinaan yang diberikan kepada narapidana yang dijatuhi hukuman pidana ringan juga belum sepenuhnya efektif karena pada kenyataannya masih ada narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana.]]>
