Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

Structure And Authority of The Shariah Court A Comparative Study Between Aceh and Penang Wahyudi; Susantri, Yulia; Maslijar, Heri; Rizki, Darlin
Al-Risalah VOLUME 26 NO 1, MAY (2026)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-risalah.vi.66567

Abstract

This study examines the institutional structure and authority of the Aceh Syar’iyah Court in Indonesia and the Penang Shariah Court in Malaysia as two models of implementing Islamic law within different national legal systems. Previous studies on Sharia courts in Southeast Asia have largely focused on normative and institutional aspects, with limited attention to how constitutional design shapes the scope of judicial authority in a direct comparative framework. This study argues that the differences in the authority of Sharia courts in Aceh and Penang are fundamentally influenced by constitutional structure and the distribution of state power in each country. This research employs normative legal research with a comparative approach through the analysis of laws and regulations, Aceh qanun, Penang state enactments, and relevant scientific literature. The findings show that the Aceh Syar’iyah Court has broader authority, including in the field of Islamic criminal law (jinayah), as a consequence of Aceh’s status as a special autonomous region within a unitary state. In contrast, the Penang Shariah Court has more limited authority due to the constraints of the Malaysian federal system, particularly in the field of criminal jurisdiction. This study contributes theoretically by providing a constitutional-based comparative analysis that explains the relationship between state structure and the scope of Sharia court authority, thereby enriching the study of constitutional law and Islamic judiciary in Southeast Asia.
PROBLEMATIKA INDEPENDENSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARIAH Darlin Rizki; Misnawati Misnawati; Tri Ulfa Wardani
Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Vol 4 No 1 (2026): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Islamic State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/ghaly.v4i1.13080

Abstract

Permasalahan independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjalankan fungsi pengawasan perbankan syariah masih menjadi isu krusial. Hingga saat ini, DPS dinilai belum mampu menjalankan tugasnya secara optimal akibat berbagai kendala teknis dan struktural. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dan fungsi DPS dalam kerangka sentralisasi dan desentralisasi pengawasan. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Sebanyak 730 artikel teridentifikasi pada tahun 2018-2022, kemudian diseleksi menggunakan metode PRISMA hingga diperoleh 37 artikel yang relevan untuk dianalisis secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam model desentralisasi, peran DPS belum signifikan dalam mendukung tata kelola kepatuhan syariah. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu keterbatasan kompetensi sumber daya manusia DPS, lemahnya daya ikat regulasi terhadap lembaga perbankan syariah, serta minimnya dukungan fasilitas pengawasan. Selain itu, ketergantungan anggaran DPS pada institusi yang diawasi turut mereduksi independensinya. Temuan ini mengindikasikan bahwa model pengawasan terpusat lebih berpotensi meningkatkan efektivitas dan independensi DPS. Namun demikian, penerapan sentralisasi juga menuntut penguatan kapasitas sumber daya manusia serta penataan mekanisme perizinan dan pengawasan yang lebih komprehensif. Konsep pengawasan secara desentralistik tampaknya memberikan beban ganda pada institusi, disamping itu kompetensi DPS belum menunjukkan dampak yang berarti. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menggunakan sistem pengawasan sentralistik untuk meminimalisir kondisi tersebut.