Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.127
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pembaharuan Hukum Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Didaktika Religia Qawanin: Journal of Economic Syaria Law
Nurbaedah, Nurbaedah
Universitas Islam Kadiri
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 82 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 82 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
IMPLEMENTASI REKRUTMEN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO MAHARDIKA FM KOTA BLITAR BERDASARKAN PASAL 14 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN Ridwan, Mochammad Robby; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 (2026): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v15i1.8939

Abstract

Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) merupakan instrumen negara dalam menjamin hak masyarakat atas informasi yang netral, independen, dan berorientasi pada kepentingan publik. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah mengatur secara tegas mekanisme rekrutmen Dewan Pengawas dan Direksi LPPL melalui uji kepatutan dan kelayakan yang terbuka serta melibatkan partisipasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ketentuan tersebut dalam proses rekrutmen Dewan Pengawas dan Direksi LPPL Radio Mahardika FM Kota Blitar serta menilai implikasi Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2016 terhadap independensi penyiaran publik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dengan praktik rekrutmen yang diatur dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2016. Keterlibatan aktif Wali Kota Blitar dalam penentuan Dewan Pengawas dan Direksi berimplikasi pada terbatasnya partisipasi publik serta berpotensi mengganggu independensi LPPL sebagai lembaga penyiaran publik. Adanya peran aktif Walikota Blitar dalam menentukan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi di Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM Kota Blitar membatasi peran partisipasi publik, dan keterbukaan partisipasi publik dalam menempati jabatan publik. Hal ini berdampak pada netralitas lembaga penyiaran publik yang diamanahi untuk menjaga kepentingan publik dan pemerintah.
PELAKSANAAN PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022 PERUBAHAN ATAS PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG) Supriadi, Sugeng; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 (2026): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v15i1.8940

Abstract

Penerapan sistem peradilan elektronik merupakan bagian dari agenda reformasi peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 sebagai perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 hadir untuk memperkuat dasar hukum serta menyempurnakan mekanisme administrasi perkara dan persidangan secara elektronik melalui e-Court dan e-Litigation. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Perma Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Tulungagung serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Perma Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Tulungagung pada prinsipnya telah berjalan dengan baik, namun masih ditemui kendala berupa keterbatasan sarana prasarana, tingkat literasi teknologi para pihak, serta aspek budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi teknis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan sosialisasi berkelanjutan guna mewujudkan peradilan elektronik yang efektif, efisien, dan berkeadilan.
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM BERSTATUS RESIDIVIS (Studi Kasus di Polres Tulungagung) Wahyudi, Wahyudi; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 (2026): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v15i1.8941

Abstract

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus dalam proses penegakan hukum pidana. Dalam sistem peradilan pidana, anak tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa karena secara psikologis dan sosiologis masih berada dalam tahap perkembangan. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana terhadap anak harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), perlindungan hak asasi anak, serta pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum serta mengkaji sejauh mana penerapan tersebut telah sesuai dengan tujuan pemidanaan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan pemidanaan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap anak pada praktiknya masih didominasi oleh pendekatan represif berupa pidana penjara, meskipun hukum positif telah mengatur secara jelas mengenai alternatif sanksi berupa pidana dengan syarat, pembinaan, pelatihan kerja, serta tindakan non-pidana. Selain itu, pelaksanaan diversi sebagai upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan belum berjalan optimal akibat keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum dan minimnya dukungan sarana serta peran masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum belum sepenuhnya mencerminkan tujuan perlindungan dan pembinaan anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi keadilan restoratif, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta sinergi antara negara, keluarga, dan masyarakat guna mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada rehabilitasi dan masa depan anak.
PENERAPAN PASAL 16 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TERHADAP AKTIVITAS REKLAMASI Zulkarnain, Iskandar; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 (2026): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v15i1.8928

Abstract

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pengendalian reklamasi ilegal di Dusun Pangsing Desa Persiapan Pengantap. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penerapan pasal 16 UU Nomor 1 Tahun 2014 pada kegiatan reklamasi di Dusun Pangsing, serta menganalisis faktor hambatan dalam penerapan pasal 16 UU Nomor 1 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian: Aktivitas reklamasi pantai di wilayah dusun pangsin, Desa Persiapan Pengantap, Kecamatan Sekotong ditutup dengan pemasangan plang oleh SATPOL PP LOBAR. Penerapan Pasal 16 UU PWP3K di Dusun Pangsing adalah sebuah cerminan klasik dalam studi hukum antara dunia ideal peraturan (das sollen) dan realitas sosial yang kompleks (das sein). Untuk memahami kegagalan penerapan pasal ini, kita perlu membedah kedua dunia tersebut sebelum mengkonfrontasikannya. Hambatan penerapan Pasal 16 UU Nomor 1 Tahun 2014 pada kegiatan reklamasi di Dusun Pangsing adalah adanya perbedaan signifikan antara klaim pihak pengelola reklamasi dan temuan faktual lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak yang bersangkutan, pengelola menyatakan bahwa kegiatan reklamasi telah memperoleh persetujuan dari pihak-pihak terkait demi kepentingan pembangunan ekonomi masyarakat pesisir. Pasal 16 UU Nomor 1 Tahun 2014 gagal total dalam menjalankan fungsi gatekeeping (penjaga gerbang) tata kelola wilayah pesisir ketika dihadapkan pada desakan pragmatisme untuk bertahan hidup (survivalist pragmatism) yang lahir dari kondisi kemiskinan struktural.
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA PENGELOLAAN WANA WISATA PANTAI TAMBAKREJO BLITAR OLEH PERUM KPH PERHUTANI BLITAR, PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR DENGAN PEMERINTAH DESA TAMBAKREJO Kiswara, Anggita Surya; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 2 inpress (2026): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v15i2 inpress.9389

Abstract

Nature-based tourism, also known as wana wisata, is a strategic sector with significant potential to promote sustainable regional economic growth. Pantai Tambakrejo, located in Blitar Regency, is one of the leading ecotourism destinations managed through a tripartite cooperation agreement involving the State Forestry Corporation (Perum KPH Perhutani), the Blitar Regency Government, and the Tambakrejo Village Government. However, the implementation of this cooperative agreement is not without challenges. Several issues have arisen, particularly concerning land ownership status, unclear revenue-sharing mechanisms, and a lack of synergy regarding the roles and responsibilities of the involved parties. This study adopts an empirical legal research method with a socio-legal approach, aiming to examine how the terms of the agreement are applied in practice and to identify any obstacles encountered during its execution.The results indicate that while the overall implementation has been relatively effective and aligned with the initial terms, several obstacles persist. These include internal problems within the Tambakrejo Village Government related to land claims and management authority. Moreover, the revenue-sharing mechanism has undergone several changes over the years, particularly following the enactment of Perhutani Director Regulation No. 06/PER/DIR/02/2024 on Guidelines for Tourism Management Cooperation, which has significantly affected the distribution of revenues among the parties.
UPAYA PEMBERIAN KEPASTIAN HUKUM OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA KEDIRI DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT PENGGANTI AKIBAT PUTUSAN PENGADILAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Kdr) Gusmiarto, Dodik; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 2 inpress (2026): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v15i2 inpress.9390

Abstract

The issuance of replacement certificates is prone to problems, especially when a court decision orders the issuance of a duplicate certificate while the original certificate has already been attached to the case file in a different ruling. One example of an issue related to the issuance of a replacement certificate as a consequence of a court decision occurred in the Kediri District Court Decision Number 53/Pdt.G/2022/PN Kdr. The formulation of the research problems in this study is: 1) How are the efforts made by the Kediri City National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) to provide legal certainty in the issuance of replacement certificates as a consequence of the Kediri District Court Decision Number 53/Pdt.G/2022/PN Kdr? 2) What are the obstacles faced by the Kediri City National Land Agency in issuing replacement certificates as a consequence of the Kediri District Court Decision Number 53/Pdt.G/2022/PN Kdr?. This research uses an empirical legal research method. The findings of this research are: 1) The efforts of the Kediri City National Land Agency to provide legal certainty in issuing replacement certificates as a consequence of the Kediri District Court Decision Number 53/Pdt.G/2022/PN Kdr were carried out in the form of discretion. However, these efforts have not achieved legal certainty because until now the replacement certificate has not yet been issued and therefore does not fulfill the requirements of legal certainty. 2) The obstacles faced by the Kediri City National Land Agency in issuing replacement certificates as a consequence of the Kediri District Court Decision Number 53/Pdt.G/2022/PN Kdr are the contradictions between the Kediri District Court Decision Number 53/Pdt.G/2022/PN and Article 57 paragraph (1) of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 24 of 1997 concerning Land Registration, which results in a legal vacuum. This situation requires the use of discretion by the Kediri City National Land Agency, based on the provisions of Article 22 paragraph (2) of Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2014 concerning Government Administration.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS PEMEGANG LETTER C ATAS TANAH YANG BELUM MELAKSANAKAN PENDAFTARAN TANAH (Studi Di Desa Getas Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk) Budiono, Bambang; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 2 inpress (2026): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v15i2 inpress.9387

Abstract

This study examines the legal protection for heirs of letter c holders on land who have not carried out land registration. Land is something that is very important and has a high value, because land is synonymous with running the wheel of people's lives. Ownership of land rights which has been explained by the UUPA must go through registration of ownership rights to the land so as to give rise to legal certainty over these rights. The purpose of this study is to analyze how the legal rights for heirs to land with proof of letter c have never been carried out by land registration and how land rights are transferred to heirs in connection with the obligation to register land which is still registered as evidence of letter c. This research method uses empirical legal research. The results of this study explain that where letter c is proof of the right to ownership of a land before the existence of the UUPA which regulates certificates as proof of legal land rights and has been regulated therein so that people currently use legal certificates for ownership of land rights. And the legal transfer of ownership from Letter C to a certificate has been regulated in Article 19 of the UUPA, through the National Land Agency so that the proof of ownership of the land which was originally letter c changed to form in the form of a certificate, due to the existence of the UUPA which regulates certificates as land ownership rights to make letter c has no definite legal force.
PENJUALAN JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN DAN MENURUT PPAT (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali) Fitriyanti, Fitriyanti; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 2 inpress (2026): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v15i2 inpress.9393

Abstract

This research was conducted on a case No. 305/ Pdt. G/ 2009/ PN. Byl. In Bendosari Village, Sawit District, Boyolali Regency. The results of this study indicate that land sales and purchases carried out without a PPAT sale and purchase deed are binding on the parties as long as the material requirements are met, and to validate the sale and purchase, a PPAT Sale and Purchase Deed is made as a requirement for registering the transfer of land rights. Efforts that can be made so that land sales and purchases carried out without a PPAT sale and purchase deed are by filing a lawsuit with the Head of the local District Court with the authority, with the contents of the lawsuit so that the Head of the District Court decides that the sale and purchase of land rights is valid and based on this decision gives power to the buyer as the plaintiff to act on behalf of the seller and at the same time act on his own behalf as the buyer, so that the sale and purchase of land rights can be proven by a PPAT sale and purchase deed to be immediately registered at the local Land Office. The approach in this study is an empirical juridical approach. Empirical juridical research is an approach to problems regarding juridical matters and the existing facts regarding juridical matters. Empirical legal research or sociological research is legal research that uses primary data.
PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN JALAN TOL KEDIRI-TULUNGAGUNG YANG BERKAITAN DENGAN WARIS OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA KEDIRI Hermawan, Yudi; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 2 inpress (2026): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v15i2 inpress.9399

Abstract

The vulnerability of issues arising from land acquisition for public purposes requires a legal foundation that guarantees legal certainty in land settlement. One of the land acquisition problems for public purposes occurred in the construction of the Kediri–Tulungagung toll road, where the land release process faced obstacles due to inheritance disputes. The research problems in this study are: 1) How is the settlement of inheritance-related land acquisition disputes for the construction of the Kediri–Tulungagung toll road carried out by the National Land Agency of Kediri City? 2) What are the inhibiting and supporting factors in resolving inheritance-related land acquisition disputes for the construction of the Kediri–Tulungagung toll road by the National Land Agency of Kediri City? This study employs an empirical legal research method. The findings of this research are: 1) The settlement of inheritance disputes in land acquisition for the construction of the Kediri–Tulungagung toll road is carried out through mediation and consignment, as stipulated in Articles 43 and 44 of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020 concerning the Handling and Settlement of Land Cases, Articles 42 and 43 of Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development in the Public Interest, as well as Articles 128 and 129 of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 19 of 2021 concerning the Implementation of Government Regulation Number 19 of 2021 on Land Acquisition for Development in the Public Interest. 2) The inhibiting factor in resolving land acquisition disputes for the construction of the Kediri–Tulungagung toll road is the legal culture factor, while the supporting factor is the legal factor, particularly the existence of various regulations concerning consignment.
PELAKSANAAN PASAL 83 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2021 DALAM PROSES PENDAFTARAN HAK BARU ATAS TANAH BEKAS HAK GUNA BANGUNAN (HGB) (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kota Kediri) Pertiwi, Adea Ninda; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 2 inpress (2026): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v15i2 inpress.9388

Abstract

This research originates from a legal issue concerning the implementation of Article 83 of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 18 of 2021 in the process of registering new rights over land with Building Use Rights (HGB) that have expired within the jurisdiction of the Land Office of Kediri City. The purpose of this study is to analyze the implementation of Article 83 of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 18 of 2021 in the process of registering new rights over land with expired Building Use Rights (HGB) at the Land Office of Kediri City, as well as to examine the obstacles encountered in applying the provision. The research method used in this study is empirical legal research. The findings show that: (1) The implementation of Article 83 of Government Regulation Number 18 of 2021 at the Land Office of Kediri City has generally complied with the prevailing legal provisions, whereby applicants are facilitated to apply for the registration of new rights over land with expired HGB. Nevertheless, practical implementation still faces several challenges-juridical, administrative, and technical-including regulatory inconsistencies, limited human resources and supporting facilities, as well as issues in land measurement activities and boundary disputes, all of which contribute to delays in the settlement process. (2) The obstacles in implementing Article 83 of Government Regulation Number 18 of 2021 at the Land Office of Kediri City directly affect the effectiveness of services and legal certainty, as they prolong completion times, delay certificate issuance, and reduce public trust in land administration services. This demonstrates that the success of implementing Article 83 is not only determined by regulations, but also by the readiness of institutions and land administration systems at the regional level.
Co-Authors Agustina, Inge Agyl Jatikusuma, R. Maredian Al-Mighfar, Anas Alfian, M. Rizki Nur Amrulloh, Muhammad Wahyu Anita Rahmawati Anugrah, Eka Fifty Asrori, Mokhamad Aziz Zamzam, Zanuba Arifia Bagaswara, M. Yoga Bambang Budiono Bambang Sugianto Britama, Azriel Putra Candra Surya Kurniawan Chaliati Dewi, Tutik Mahanani Umi Dharmawan, Eka Yudha Dicky Wahyudi Dimyati, Amalia Ramadhani Endryani, Ellysa Fitriyanti Fitriyanti Gusmiarto, Dodik Hendrawan, Rizki Bagus Hermawan, Yudi Hidayah, Fajar Khoirul Imadhudin, Rizky Ramadhan Indriyanto, Anang Ismail Marzuki Jayanto, Lucky Dwi Juliati, Atik Jumali Jumali Kiswara, Anggita Surya Kusuma, Amita Arum Lestari, Mega Zuni Eka Listiana, Enik M. Rizal Fahmi M. Saifuddin Zuhri, M. Saifuddin Machmud, Yudhy Marjuki Marjuki Matsnal Hakim, Muassisil Husna Mindarsih, Mindarsih Mubarok, Dzikri Musafirin, Ardeta Nabil Az Zaidan Mustakim Mustakim Pertiwi, Adea Ninda Priyastu, Juniar Kintam Rahardian, Alvin Ridwan, Mochammad Robby Rinto Syahputra, Mochamad Zanu Risan Pasha, Rossyda Nurhairy Riskawati Riskawati, Riskawati Rofi'an, Moh Rofik, HIdayatur Rokhim, Moh. Kholilul Rudiana Rudiana, Rudiana Saifudin, Ahmad Ibnu Sari, Nawang Dwiparvita Sasongko, Rama Uji Sokheh, Mohammad Hidayatus Sugeng Supriadi, Sugeng Sujatmiko, Iwan Aji Sulistyo, Gagot Suparyanto, Bambang Surnawan, Eko Idya Susilo Raga, Dimas Hendrawan Sya’bana, Indana Lazulfa Teguh Ariyanto Tri Oktovia, Mochammad Andrie Trijanto, Mohammad Trismawati, Ninik Retno Tustarama, Rekha Wahyudi Wahyudi Widyaningrum, Fitria Ayu Wulandari, Kartika Ika Yudhy Machmud Zaenal Arifin, Muhammad