cover
Contact Name
Ahmad Yani
Contact Email
ahmadyani.publichealth@gmail.com
Phone
+6281245936241
Journal Mail Official
contact@unismuhpalu.ac.id
Editorial Address
Jalan Jabal Nur No.1, Talise, Mantikulore, Talise, Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94118
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Jurnal Kolaboratif Sains
ISSN : -     EISSN : 26232022     DOI : https://doi.org/10.31934/jom
Jurnal Kolaboratif Sains merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Palu. Jurnal ini menerima artikel ilmiah dalam bentuk Hasil Penelitian, Laporan Penelitian, Literatur Review. Semua manuskrip yang dikirimkan adalah peer review oleh para ahli di bidang yang relevan. Tujuan dan Lingkup Jurnal Kolaboratif Sains untuk mendukung para akademisi/peneliti pada penelitian multidisiplin untuk mempublikasikan karya ilmiahnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 2,609 Documents
Kajian Yuridis Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Untuk Menjaga Keberlanjutan Sumber Daya Alam Di Kota Denpasar: Legal Study of Regional Government Responsibilities in Waste Management to Maintain the Sustainability of Natural Resources in Denpasar City Isnawati Choiriyah; Nanik Sutarni
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 1: Januari 2026 -In Progress
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i1.10094

Abstract

Pengelolaan sampah merupakan salah satu isu strategis Dalam menjaga dan mempertahankan sumber daya alam, terutama di area perkotaan yang memiliki pertumbuhan serta aktivitas ekonomi yang pesat, seperti di Kota Denpasar. Fenomena kesulitan pembuangan sampah yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan adanya persoalan struktural dalam sistem pengelolaan sampah daerah, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun implementasi kebijakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai peran pemerintah daerah dalam mengelola limbah agar dapat mempertahankan kelestarian sumber daya alam di Kota Denpasar dari aspek hukum. Sebuah metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini yang meninjau peraturan hukum yang berlaku serta pendekatan konseptual. Sumber hukum yang dipakai terdiri dari sumber hukum primer, yaitu peraturan mengenai pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan, serta sumber hukum sekunder yang mencakup riset ilmiah dan teori hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara hukum, pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban yang jelas dalam pengelolaan limbah sebagai langkah untuk melindungi sumber daya alam. Namun, pada tingkat pelaksanaan masih terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan kapasitas tempat pembuangan akhir, lemahnya pengawasan, dan belum optimalnya peran serta masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen pemerintah daerah melalui penyempurnaan kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta integrasi prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sampah guna menjaga kelestarian sumber daya alam di Kota Denpasar.
EPIDEMIOLOGI EKOLOGI KASUS MALARIA: FAKTOR HOST, DAN AGENT DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020 – 2023 Zahra, Alya Az
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 1: Januari 2026 -In Progress
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i1.10097

Abstract

Malaria merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis epidemiologi ekologi kasus malaria berdasarkan faktor host dan agent pada periode tahun 2020–2023. Penelitian menggunakan data sekunder dari SISMAL yang dianalisis secara deskriptif untuk melihat distribusi kasus menurut tahun kejadian, jenis kelamin, kelompok umur, pekerjaan, jenis Plasmodium, dan sebaran wilayah endemis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kasus malaria tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebanyak 5.226 jiwa. Kabupaten/Kota dengan status endemis sedang secara konsisten adalah Batubara, Asahan, Labuhan Batu Utara, dan Serdang Bedagai. Risiko penularan pada laki-laki dan perempuan sama (rasio 1:1). Kelompok umur dewasa (15–64 tahun) menjadi yang paling banyak terinfeksi. Jenis pekerjaan berisiko tertinggi tercatat pada tahun 2022 sebesar 3.569 jiwa, terutama pada sektor perkebunan, pertanian, perikanan, kehutanan, atau tinggal di daerah endemis. Sebagian besar kasus disebabkan oleh Plasmodium vivax dan Plasmodium falciparum, dengan Asahan mencatat kasus tertinggi. Sebaran wilayah endemis sedang berkisar 1–4 kabupaten, sedangkan endemis rendah meningkat hingga 21 kabupaten/kota pada 2023. Penelitian ini menegaskan bahwa faktor host (umur, pekerjaan,) dan agent (Plasmodium vivax serta Plasmodium falciparum) berperan penting dalam penularan malaria di Sumatera Utara, sehingga pengendalian malaria memerlukan pendekatan terintegrasi berbasis faktor risiko tersebut.
Pengembangan Media Digital Canva Berbasis Teori Van Hiele untuk Memahami Konsep Dasar Bangun Ruang di Kelas III SD Liana Tania Putri; Muhammad Nabil Muttaqin; Rica Elisabeth Situmorang; Alfiana Nurussama
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 1: Januari 2026 -In Progress
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i1.10098

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya pemahaman siswa kelas III Sekolah Dasar terhadap konsep geometri bangun ruang yang seringkali dianggap abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran digital interaktif berbasis platform Canva dengan mengintegrasikan teori Van Hiele guna memfasilitasi pemahaman sistematis siswa terhadap konsep dasar bangun ruang. Metode yang diterapkan adalah Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R&D) menggunakan model ADDIE, yang mencakup lima tahapan: Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media digital Canva yang dikembangkan sesuai level berpikir Van Hiele (visualisasi dan analisis) mampu merepresentasikan materi bangun ruang secara konkret melalui integrasi fitur gambar 3D, animasi, serta ilustrasi kontekstual. Integrasi teori Van Hiele pada media tersebut memungkinkan siswa mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang melalui pengalaman visual yang eksploratif, sehingga menciptakan pembelajaran interaktif yang berorientasi pada pemahaman konsep, bukan sekadar hafalan. Simpulan dari penelitian ini adalah media digital Canva berbasis teori Van Hiele layak dan efektif digunakan sebagai sarana pembelajaran matematika di kelas III SD dalam upaya meningkatkan minat, motivasi, serta pemahaman konsep geometri siswa secara bermakna.
Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Canva pada Materi Mengontruksi dan Mengurai Bangun Ruang Berdasarkan Teori Van Hiele Yumna Mahira, Najwa; Husnullia Nurazizah , Citra; Adzkiya Amin, Nayla; Nurussama, Alfiana; Ginanjar Rahayu, Teten
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 1: Januari 2026 -In Progress
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i1.10100

Abstract

Penelitian ini difokuskan pada pengembangan media pembelajaran matematika berbasis Canva yang digunakan pada materi mengonstruksi dan mengurai bangun ruang untuk peserta didik kelas VI sekolah dasar dengan mengacu pada tahapan berpikir geometri dalam teori Van Hiele. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan (research and development) dengan prosedur ADDIE yang meliputi tahap analisis kebutuhan, perancangan media, pengembangan produk, pelaksanaan pembelajaran, serta evaluasi hasil. Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 04 Bambu Apus dengan melibatkan 25 peserta didik kelas VI sebagai subjek penelitian. Data penelitian diperoleh melalui proses validasi oleh ahli materi dan ahli media menggunakan lembar penilaian, serta melalui penyebaran angket kepada peserta didik untuk mengetahui respon terhadap media yang digunakan. Berdasarkan hasil validasi ahli, media pembelajaran menunjukkan tingkat kelayakan yang sangat tinggi dengan persentase rata-rata sebesar 92,49%. Sementara itu, hasil angket menunjukkan bahwa media pembelajaran memiliki tingkat kepraktisan sebesar 87,60% dan termasuk dalam kategori sangat praktis. Media yang dikembangkan mampu membantu peserta didik memahami konsep bangun ruang melalui penyajian visual yang menarik dan alur materi yang terstruktur, sehingga dapat mendukung perkembangan kemampuan berpikir geometri sesuai dengan teori Van Hiele. Media pembelajaran berbasis Canva yang dikembangkan dinyatakan layak dan dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar.
Status Tanah dan Ganti Kerugian Masyarakat Lokal di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN): Tinjauan Hukum Agraria dan HAM Muhammad Riva Shalahudin Akbar; Aulia Syafitri; Angel Sarah Puspa Kairupan; Agung Iriantoro
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 1: Januari 2026 -In Progress
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i1.10103

Abstract

ABSTRAK Pembangunan ibu kota baru Indonesia, Ibu Kota Nusantara (IKN), telah menimbulkan tantangan hukum yang signifikan terkait hak atas tanah masyarakat lokal dan kecukupan kompensasi dalam proses pengadaan tanah. Studi ini mengkaji status hukum tanah yang dikuasai masyarakat dalam kerangka agraria Indonesia, mengevaluasi mekanisme kompensasi yang diterapkan dalam pengadaan tanah IKN, dan menilai kesesuaiannya dengan standar hak asasi manusia, khususnya hak-hak masyarakat adat dan prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC). Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menemukan bahwa sistem penguasaan tanah nonformal masih belum memadai, yang menyebabkan ketimpangan struktural dan potensi pelanggaran hak. ABSTRACT The development of Indonesia’s new capital, Ibu Kota Nusantara (IKN), has generated significant legal challenges regarding the land rights of local communities and the adequacy of compensation in land acquisition processes. This study investigates the legal status of community-held land under Indonesia’s agrarian framework, evaluates the compensation mechanisms applied in IKN land acquisition, and assesses their conformity with human rights standards, particularly the rights of Indigenous peoples and the principle of Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). Using a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, the research finds that non-formal land tenure systems remain insufficiently recognized, leading to structural inequality and potential rights violations.
Deteksi Bakteri Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus (Mrsa) Dan Extended Spectrum Beta- Lactamase (Esbl) Pada Saliva Pasien Perawatan Gigi Di Rsgm Soelastri: Detection of Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) and Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) in the Saliva of Dental Patients at RSGm Soelastri Erika Melvyona Satya Darmawan; Azizah Athiyyah Alamsyah; Ardy Prian Nirwana
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 1: Januari 2026 -In Progress
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i1.10108

Abstract

Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dalam perawatan gigi dapat memicu resistensi bakteri, termasuk MRSA dan ESBL. Saliva pasien dapat menjadi media penularan dan reservoir bakteri resisten ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi keberadaan MRSA dan ESBL pada saliva pasien perawatan gigi di RSGM Soelastri. Penelitian deskriptif observasional dengan pendekatan cross-sectional ini menggunakan teknik purposive sampling pada 15 responden. Identifikasi bakteri dilakukan dengan kultur pada media BHI, BAP, MC, NA, MSA, serta uji biokimia. Deteksi MRSA dan ESBL dilakukan dengan uji sensitivitas antibiotik Cefoxitin, Ceftazidime, dan Ceftriaxone, menggunakan metode Kirby Bauer, mengacu standar CLSI 2023. Hasil menunjukkan bahwa 73% sampel terindikasi positif MRSA dengan resistensi terhadap Cefoxitin, sedangkan 33% terindikasi ESBL terhadap Ceftriaxone, dan tidak ditemukan indikasi ESBL pada uji Ceftazidime. Bakteri yang dominan adalah Klebsiella pneumoniae dan Pseudomonas aeruginosa. Temuan ini menunjukkan tingginya potensi resistensi antibiotik di lingkungan perawatan gigi, sehingga diperlukan penggunaan antibiotik yang rasional serta peningkatan kontrol infeksi untuk mencegah penyebaran MRSA dan ESBL.
Hubungan Penggunaan Media Sosial Terhadap Perilaku Seksual Pada Remaja di SMA X Denpasar: The Relationship Between Social Media Use and Sexual Behavior Among High School Students at SMA X Denpasar Kadek Risma Devina Pramesti; Ni Luh Gede Intan Saraswati; I Dewa Agung Ketut Sudarsana
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 1: Januari 2026 -In Progress
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i1.10111

Abstract

Remaja rentan terhadap perilaku seksual berisiko yang dipengaruhi meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sumber informasi dan paparan konten seksual. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan penggunaan media sosial dengan perilaku seksual pada remaja di SMA X Denpasar. Penelitian menggunakan desain deskriptif korelasional dengan pendekatan cross-sectional. Sampel berjumlah 190 responden yang diperoleh melalui teknik Stratified Random Sampling. Instrumen penelitian berupa kuesioner penggunaan media sosial dan perilaku seksual. Analisis bivariat dilakukan menggunakan uji Spearman’s Rho dengan ? = 0,05. Penggunaan media sosial pada remaja berada pada berbagai kategori intensitas. Hasil uji Spearman’s Rho menunjukkan p-value = <0,001 (p < 0,05), yang berarti terdapat hubungan signifikan antara penggunaan media sosial dengan perilaku seksual pada remaja. Terdapat hubungan bermakna antara penggunaan media sosial dan perilaku seksual, di mana semakin tinggi intensitas penggunaannya, semakin besar kecenderungan perilaku seksual pada remaja. Temuan ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki hubungan terhadap perilaku seksual remaja melalui paparan konten, interaksi daring, proses belajar sosial, dan kurangnya kontrol diri dan impulsivitas pada remaja. Diperlukan peningkatan edukasi kesehatan reproduksi, pengawasan orang tua, serta literasi digital untuk membantu remaja memahami risiko, membatasi paparan konten negatif, dan menggunakan media sosial secara lebih sehat dan bertanggung jawab.
Talak Di Luar Pengadilan Studi Harmonisasi Hukum Keluarga Islam Dengan Hukum Nasional: Divorce Outside the Court: A Study on the Harmonization of Islamic Family Law with National Law Ade Daharis; Robby Has Wantania; Hamzah Mardiansyah; Alief Akbar Musaddad; Johannes Triestanto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 1: Januari 2026 -In Progress
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i1.10115

Abstract

Praktik talak di luar pengadilan merupakan fenomena yang masih banyak dijumpai dalam masyarakat Muslim di Indonesia dan menimbulkan persoalan serius dalam konteks harmonisasi antara undang-undang keluarga Islam dan undang-undang nasional. Dalam perspektif fikih klasik, talak dipandang sah secara agama apabila diucapkan oleh suami dengan memenuhi rukun dan syarat tertentu, tanpa mensyaratkan adanya proses peradilan. Namun, hukum nasional Indonesia melalui Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan Pengadilan Agama setelah upaya perdamaian tidak berhasil. Disebabkan perbedaan mendasar ini, keabsahan talak, yang sah secara agama tetapi tidak diakui secara hukum negara, terbagi menjadi dua. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis praktik talak di luar pengadilan dengan meninjau perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta mengkaji upaya harmonisasi yang dilakukan melalui regulasi dan fatwa keagamaan, khususnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh kajian literatur dari jurnal nasional dan sumber hukum relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa talak di luar pengadilan dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan membahayakan hak-hak perempuan dan anak. Ini terutama berlaku untuk hak perdata seperti nafkah dan status hukum. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum, norma-norma hukum Islam dan hukum nasional harus disesuaikan dengan baik, keadilan substantif, serta perlindungan hak asasi dalam kehidupan keluarga Muslim di Indonesia.
Pengaturan Living Law Dalam Kuhp Nasional: Antara Pengakuan Hukum Adat Dan Kepastian Hukum: Living Law Regulations in the National Criminal Code: Between Recognition of Customary Law and Legal Certainty Ernesta Arita Ari; Agus Sugiarto; Yuniantoro Sudrajad; Iwan Rasiwan; Johannes Triestanto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 1: Januari 2026 -In Progress
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i1.10124

Abstract

Konsep living law merepresentasikan keberadaan norma hukum yang berkembang dan dipatuhi secara nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman sosial dan budaya. Keberadaan norma tersebut memperoleh pengakuan normatif melalui pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, yang membuka peluang bagi hukum adat untuk diintegrasikan ke dalam sistem hukum pidana positif. Pengakuan terhadap living law ini dimaksudkan sebagai upaya negara untuk mengakomodasi nilai-nilai lokal yang hidup di masyarakat, sekaligus memperkuat rasa keadilan substantif yang berakar pada realitas sosial. Meskipun demikian, pengaturan tersebut tidak terlepas dari berbagai perdebatan yuridis, terutama terkait dengan potensi benturan antara pengakuan hukum adat dan prinsip kepastian hukum yang menjadi pilar utama asas legalitas dalam hukum pidana. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan living law dalam KUHP Nasional dengan menitikberatkan pada landasan konseptual, tantangan implementatif, serta implikasinya terhadap asas legalitas dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, kajian ini juga mengkaji sejauh mana mekanisme harmonisasi dapat dilakukan agar keberlakuan living law tidak menimbulkan ketidakpastian hukum atau membuka ruang penyalahgunaan kewenangan dalam praktik penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh analisis terhadap literatur dan jurnal hukum nasional yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengakuan living law dalam KUHP Nasional merupakan langkah progresif dalam merespons pluralisme hukum di Indonesia. Namun, tanpa batasan normatif yang jelas, pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan problematika hukum, khususnya dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan formulasi kebijakan yang lebih terukur dan harmonis agar integrasi living law dalam sistem hukum pidana nasional dapat berjalan secara adil, proporsional, dan konstitusional.
Kontrak Pintar (Smart Contract) Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia: Smart Contracts in the Perspective of Indonesian Civil Law Johannes Triestanto; Natasya Yunita Sugiastuti; Anggit Wasesa Praja; Arnes Yuli Vandika; Rizki Wahyudi
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 1: Januari 2026 -In Progress
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i1.10125

Abstract

Kontrak pintar (smart contract) merupakan salah satu inovasi dalam teknologi blockchain yang menawarkan mekanisme otomatisasi pelaksanaan perjanjian tanpa memerlukan perantara tradisional seperti notaris atau agen pihak ketiga. Kontrak ini secara digital mengeksekusi kewajiban dan hak para pihak sesuai dengan kode yang telah diprogram sebelumnya, sehingga memungkinkan transaksi berlangsung lebih cepat, transparan, dan efisien. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan smart contract dalam perspektif hukum perdata Indonesia, termasuk analisis kesesuaian dengan asas keabsahan kontrak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), kendala hukum yang muncul, perlindungan hukum bagi para pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang relevan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi literatur, analisis peraturan perundang-undangan, dan telaah jurnal ilmiah yang membahas kontrak pintar di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa smart contract secara teori memiliki potensi untuk memenuhi unsur sahnya suatu perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, objek yang jelas, causa yang halal, dan kemampuan hukum para pihak, sepanjang persetujuan digital tersebut dapat diidentifikasi dan diverifikasi. Meskipun demikian, masih terdapat kekosongan regulasi khusus yang mengatur smart contract secara tegas, termasuk mengenai bukti digital, yurisdiksi, serta perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat dalam transaksi. Tantangan hukum ini menuntut pengembangan kerangka peraturan yang lebih jelas agar smart contract dapat diimplementasikan secara aman dan sah di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami peluang dan batasan legal smart contract dalam sistem hukum perdata nasional, sekaligus menjadi dasar pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam mengadopsi teknologi blockchain untuk kontrak digital.

Filter by Year

2015 2026


Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 2: Februari 2026 Vol. 9 No. 1: Januari 2026 -In Progress Vol. 8 No. 12: Desember 2025 Vol. 8 No. 11: November 2025 Vol. 8 No. 10: Oktober 2025 Vol. 8 No. 9: September 2025 Vol. 8 No. 8: Agustus 2025 Vol. 8 No. 7: Juli 2025 Vol. 8 No. 6: Juni 2025 Vol. 8 No. 5: Mei 2025 Vol. 8 No. 4: April 2025 Vol. 8 No. 3: Maret 2025 Vol. 8 No. 2: Februari 2025 Vol. 8 No. 1: Januari 2025 Vol. 7 No. 12: Desember 2024 Vol. 7 No. 11: November 2024 Vol. 7 No. 10: Oktober 2024 Vol. 7 No. 9: September 2024 Vol. 7 No. 8: Agustus 2024 Vol. 7 No. 7: July 2024 Vol. 7 No. 6: Juni 2024 Vol. 7 No. 5: MEI 2024 Vol. 7 No. 4: APRIL 2024 Vol. 7 No. 3: MARET 2024 Vol. 7 No. 2: FEBRUARI 2024 Vol. 7 No. 1: JANUARI 2024 Vol. 6 No. 12: DESEMBER 2023 Vol. 6 No. 11: NOVEMBER 2023 Vol. 6 No. 10: OKTOBER 2023 Vol. 6 No. 9: SEPTEMBER 2023 Vol. 6 No. 8: AGUSTUS 2023 Vol. 6 No. 7: JULI 2023 Vol. 6 No. 6: JUNI 2023 Vol. 6 No. 5: MEI 2023 Vol. 6 No. 4: APRIL 2023 Vol. 6 No. 3: MARET 2023 Vol. 6 No. 2: FEBRUARI 2023 Vol. 6 No. 1: JANUARI 2023 Vol. 5 No. 12: DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 11: NOVEMBER 2022 Vol. 5 No. 10: OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 9: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 8: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 7: JULI 2022 Vol. 5 No. 6: JUNI 2022 Vol. 5 No. 5: MEI 2022 Vol. 5 No. 4: APRIL 2022 Vol. 5 No. 3: MARET 2022 Vol. 5 No. 2: FEBRUARI 2022 Vol. 5 No. 1: JANUARI 2022 Vol. 4 No. 12: DESEMBER 2021 Vol. 4 No. 11: NOVEMBER 2021 Vol. 4 No. 10: OKTOBER 2021 Vol. 4 No. 9: SEPTEMBER 2021 Vol. 4 No. 8: AGUSTUS 2021 Vol. 4 No. 7: JULI 2021 Vol. 4 No. 6: JUNI 2021 Vol. 4 No. 5: MEI 2021 Vol. 4 No. 4: APRIL 2021 Vol. 4 No. 3: MARET 2021 Vol. 4 No. 2: FEBRUARI 2021 Vol. 4 No. 1: JANUARI 2021 Vol. 3 No. 9: DESEMBER 2020 Vol. 3 No. 8: NOVEMBER 2020 Vol. 3 No. 7: OKTOBER 2020 Vol. 3 No. 6: SEPTEMBER 2020 Vol. 3 No. 5: AGUSTUS 2020 Vol. 3 No. 4: JULI 2020 Vol. 3 No. 3: JUNI 2020 Vol. 3 No. 2: MEI 2020 Vol. 3 No. 1: APRIL 2020 Vol. 2 No. 1: Oktober 2019 Vol. 1 No. 1: Oktober 2018 More Issue