cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 2,239 Documents
 178   179   180   181   182 
Penegakan Hukum Atas Pemalsuan Dokumen Dan Kredit Macet Di Perbankan Syariah Dalam Studi Kasus Bank Muamalat Harkat Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mna Dhiyaksa Nugraha; Ilham Khofipratomo; Eka Lestari Simaremare; Winda Agustina; Angela Paula Feby Simanjuntak; Ine Dwiyanti; Arkaan Daffa; Luthy Yustika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4400

Abstract

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap pemalsuan dokumen dan kredit macet pada PT BPRS Muamalat Harkat berdasarkan Putusan PN Manna Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mna. Terdakwa, selaku Asisten Account Officer, terbukti memalsukan tanda tangan pemilik sertifikat agunan pada dokumen pembiayaan sehingga melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan menyebabkan kerugian bank sebesar Rp 60 juta. Dengan menggunakan metode hukum normatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini menemukan bahwa unsur kesengajaan dan pencatatan palsu terpenuhi, sehingga hakim menerapkan asas lex specialis dalam pemidanaan. Kasus ini menunjukkan lemahnya pengawasan internal, ketidakpatuhan terhadap prinsip kehati-hatian, serta pelanggaran asas transparansi dan akuntabilitas. Penelitian menegaskan pentingnya penguatan tata kelola, verifikasi dokumen, dan manajemen risiko untuk menjaga integritas sistem perbankan syariah.
Ketimpangan di Balik Lembar Kontrak: Analisis Sosio-Legal Perjanjian Finance di Indonesia Jufianty Trisna Putri; Dina Fitriani Wulandari; Triananda Genedin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4408

Abstract

Penelitian ini menganalisis praktik perjanjian pembiayaan konsumen di Indonesia melalui pendekatan socio-legal dengan menyoroti ketimpangan relasi kuasa di balik struktur kontrak baku yang secara formal tampak netral. Data penelitian bersumber dari analisis normatif terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta putusan pengadilan utama, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan beberapa putusan Pengadilan Negeri terkait sengketa pembiayaan. Data tersebut dipadukan dengan kajian literatur kritis untuk membaca interaksi antara norma hukum dan realitas sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum kontrak didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dan kesetaraan para pihak, dalam praktik perusahaan pembiayaan berada pada posisi dominan melalui penggunaan kontrak baku, penguasaan informasi, dan akses terhadap sumber daya hukum, sementara konsumen berada dalam posisi rentan akibat tekanan ekonomi dan rendahnya literasi hukum. Temuan ini mengindikasikan bahwa hukum kontrak tidak hanya gagal mengoreksi ketimpangan struktural, tetapi juga cenderung mereproduksinya melalui legitimasi formal atas relasi yang tidak setara. Secara teoretis, artikel ini berkontribusi pada kajian socio-legal dengan menunjukkan bahwa kontrak pembiayaan tidak dapat dipahami semata sebagai instrumen privat, melainkan sebagai arena relasi kuasa yang membentuk kerentanan hukum konsumen.
Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Memberikan Persetujuan Dibawah Paksaan Azzahra Audina Tangahu; Nur Mohamad Kasim; Sri Nanang Meiske Kamba
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4452

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi perlindungan hukum bagi pihak yang memberikan persetujuan di bawah paksaan dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ketentuan mengenai paksaan dan cacat kehendak telah diatur secara jelas dalam Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1324 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penerapannya dalam praktik peradilan belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi pihak yang berada dalam posisi lemah. Hal ini terlihat dari adanya putusan pengadilan yang lebih menitikberatkan pada aspek formalitas perjanjian dibandingkan dengan kebebasan kehendak para pihak.
Strategi Digital Marketing Dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Berbasis Online Hendrarso, Panji; Pryo Handoko; Eva Latifah; Heru Wicaksono
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4458

Abstract

Perkembangan teknologi digital semakin mengubah cara UMKM memasarkan produk dan layanan secara online sehingga pelaku usaha dituntut untuk aktif menerapkan strategi digital marketing yang terencana dan konsisten agar hubungan dengan pelanggan terjaga dalam jangka panjang dan kepercayaan dapat tumbuh melalui pengalaman yang berulang serta relevan sesuai kebutuhan pasar. Persaingan yang semakin ketat di platform marketplace dan media sosial menjadikan loyalitas pelanggan sebagai faktor kunci dalam menjaga keberlangsungan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaku UMKM yang menjalankan usahanya secara online menyusun dan menerapkan strategi digital marketing sebagai bagian dari upaya aktif mereka dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan sehingga kepercayaan serta keterikatan pelanggan dapat terjaga dan berkembang secara berkelanjutan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi aktivitas pemasaran digital, serta dokumentasi penjualan dan interaksi pelanggan. Informan penelitian terdiri atas pemilik UMKM, pengelola akun digital, dan pelanggan loyal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi konten kreatif, interaksi personal melalui media sosial, pemanfaatan ulasan pelanggan, serta peningkatan kualitas layanan digital berperan penting dalam membangun kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Temuan ini mengindikasikan bahwa integrasi strategi digital marketing yang berorientasi pada pengalaman pelanggan mampu memperkuat loyalitas pelanggan UMKM berbasis online.
Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pelayanan Publik Berbasis Digital Untuk Mewujudkan Tata Kelola Transparan Sri Rejeki, Indira; Ihin Solihin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4459

Abstract

Perkembangan teknologi digital dalam pelayanan publik memberi kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk ikut terlibat secara aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah melalui berbagai saluran pengaduan serta media digital yang tersedia dan mudah diakses oleh publik. Keterlibatan masyarakat ini berperan sebagai bentuk pengawasan sosial yang mendorong keterbukaan informasi sekaligus menjadi sarana penting bagi pemerintah dalam memperbaiki kualitas pelayanan sehingga proses penyelenggaraan pelayanan publik dapat berjalan lebih jujur bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik berbasis digital berlangsung dalam praktik serta menelaah dampaknya terhadap peningkatan transparansi dan kualitas tata kelola pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi, analisis konten pengaduan digital, dan wawancara terhadap pengelola layanan serta pengguna kanal pengaduan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan platform pengaduan digital dan media sosial mampu meningkatkan akses masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan keluhan secara cepat dan terbuka. Namun demikian, efektivitas pengawasan digital masih menghadapi kendala pada aspek literasi digital, kapasitas pengelola, serta konsistensi tindak lanjut. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan partisipasi masyarakat berbasis digital merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang transparan dan responsif.
Pengaturan Rehabilitasi bagi Pelaku Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ni Nyoman Ayu Trisna Aryanti; Made Sugi Hartono
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4463

Abstract

Kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melanggar martabat manusia dan hak asasi manusia, sehingga memerlukan penanganan hukum yang tidak semata-mata bersifat represif. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memperkenalkan kebijakan rehabilitasi bagi pelaku sebagai tindakan yang dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual serta menelaah makna dan implikasinya dalam sistem pemidanaan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi dalam UU TPKS mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang mengintegrasikan dimensi korektif dan preventif. Rehabilitasi medis berfungsi sebagai instrumen intervensi klinis untuk mengendalikan risiko pengulangan tindak pidana, sedangkan rehabilitasi sosial berfungsi sebagai sarana pemulihan dan resosialisasi pelaku ke dalam masyarakat. Namun, pengaturan rehabilitasi masih bersifat normatif dan memerlukan penguatan melalui peraturan pelaksana serta koordinasi antar lembaga. Dengan demikian, rehabilitasi harus ditempatkan sebagai bagian strategis dalam sistem pemidanaan kejahatan seksual di Indonesia.
Pengaruh Literasi Keuangan dan Financial technology terhadap Inklusi Keuangan pada Mahasiswa Ekonomi di Kabupaten Buleleng Bali Ni Putu Nathasa Sany Fridayanti; Ni Made Suci
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4512

Abstract

Perkembangan layanan keuangan digital mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan formal, khususnya di kalangan mahasiswa sebagai generasi produktif. Namun, tingkat literasi keuangan yang dimiliki individu belum tentu secara langsung mampu meningkatkan inklusi keuangan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan dan financial technology terhadap inklusi keuangan pada mahasiswa ekonomi di Kabupaten Buleleng. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial literasi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan, financial technology berpengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan, dan secara simultan literasi keuangan dan financial technology berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kemudahan akses, pemanfaatan, dan kualitas layanan teknologi keuangan lebih berperan dalam mendorong penggunaan layanan keuangan formal dibandingkan pemahaman konseptual semata. Meskipun demikian, secara simultan kedua variabel tetap berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan inklusi keuangan perlu didukung oleh penguatan penerapan literasi keuangan secara praktis serta pengembangan layanan financial technology yang inklusif dan mudah diakses.
Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pengadilan Agama Brebes Semester I Tahun Anggaran 2025 Berbasis Akrual Nasiruddin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4539

Abstract

Penerapan pelaporan keuangan berbasis akrual di pengadilan agama merupakan komponen kritis dalam reformasi sektor publik yang bertujuan memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini menganalisis laporan keuangan Pengadilan Agama Brebes pada semester I tahun anggaran 2025 untuk menilai kesesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2023 serta mengukur kualitas transparansi dan akuntabilitasnya. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis dokumen sebagai metode utama, penelitian mengkaji Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas. Temuan menunjukkan bahwa meskipun prinsip akuntansi akrual telah diterapkan—terlihat dari pengakuan penyusutan, piutang, dan kewajiban—masih terdapat kelemahan signifikan, seperti tidak tersedianya Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), inkonsistensi data antar-laporan, kesalahan penulisan, serta anomali yang tidak dijelaskan, seperti kas sebesar Rp30 miliar dan lonjakan kewajiban jangka pendek. Hal ini mengurangi kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan untuk pengawasan publik. Penelitian menyimpulkan bahwa peningkatan kapasitas teknis dan komitmen institusional diperlukan agar pelaporan berbasis akrual tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi benar-benar menjadi mekanisme akuntabilitas publik yang efektif.
Analisis Ushuliyyah Terhadap Lafaz Mutlaq Dan Muqayyad Dalam Ushul Fiqh: Implikasi Terhadap Penafsiran Hukum Islam Ifham, Dhiyaul Habib; Mhd. Syahnan; Nispul Khair; Dhiauddin Tanjung
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.4586

Abstract

Lafaz mutlaq dan muqayyad merupakan konsep kebahasaan penting dalam ushul fiqh yang berpengaruh langsung terhadap penafsiran dan penetapan hukum Islam. Perbedaan sifat keduanya menuntut ketelitian dalam memahami nash agar tidak menyimpang dari maksud syariat. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep mutlaq dan muqayyad serta implikasinya terhadap proses istinbāṭ hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan normatif-usuliyyah dan konseptual, melalui analisis literatur ushul fiqh klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa lafaz mutlaq menunjukkan keluasan makna hukum selama tidak terdapat dalil pembatas, sedangkan lafaz muqayyad berfungsi memperjelas dan membatasi penerapan hukum. Perbedaan pandangan ulama, khususnya antara jumhur dan mazhab Hanafiyyah, mencerminkan dinamika metodologis dalam penafsiran hukum. Kajian ini menegaskan pentingnya pemahaman mutlaq dan muqayyad dalam menjaga ketepatan, kehati-hatian, dan konsistensi penetapan hukum Islam
Kewenangan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi Sebagai Wujud Negara Berdasarkan Atas Hukum Casnika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4587

Abstract

Penegakan hukum merupakan proses atau upaya dalam tegaknya suatu hukum atau norma-norma yang hidup di masyarakat untuk kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum seringkali dilakukan di dalam negara hukum agar hukum selalu terjaga kedaulatannya. Kedaulatan hukum harus diakui oleh semua masyarakat karena hukum adalah suatu sarana untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik lagi, untuk mencapai keadilan kepastian serta manfaat di dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum merupakan bagian instrumen penting untuk menjaga kedaulatan. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sejalan dengan tuntutan reformasi maka pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan salah satu agenda utama dan menjadi tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh lembaga Kejaksaan.

Page 180 of 224 | Total Record : 2239

 178   179   180   181   182 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue