cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,031 Documents
 90   91   92   93   94 
Pelanggaran Privasi Digital Di Kalangan Remaja (Penyebaran Foto/Video Tanpa Izin) Rizki Setyobowo Sangalang; Claudia Yuni Pramita; Madeline Gracelia
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2613

Abstract

Era digital menghadirkan peluang sekaligus risiko bagi remaja, terutama terkait pelanggaran privasi melalui penyebaran foto/video tanpa izin yang berdampak sosial-psikologis dan yuridis (UU ITE, UU PDP). Program pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan sikap etis remaja mengenai privasi digital serta konsekuensi hukumnya. Kegiatan dilaksanakan melalui edukasi interaktif berbasis diskusi partisipatif, studi kasus, dan tanya jawab, menekankan internalisasi nilai etika bermedia sosial. Sasaran adalah siswa-siswi SMA Nusantara Palangka Raya; pelaksanaan inti pada 15 September 2025 dengan 25 peserta. Evaluasi menggunakan kuesioner pra–pasca menunjukkan peningkatan pemahaman hukum/privasi dari 72% menjadi 88% (kenaikan 16 poin persentase). Peserta aktif berdiskusi, mengidentifikasi praktik berisiko, dan menyepakati komitmen bersama untuk tidak menyebarkan konten pribadi tanpa izin. Temuan menegaskan efektivitas pendekatan partisipatif dalam membangun literasi hukum dan etika digital pada remaja serta merekomendasikan integrasi literasi privasi dalam kurikulum sekolah dan keterlibatan orang tua.
Penerapan Kode Etik Notaris terhadap Fenomena Penumpukan Kantor Notaris di Wilayah Perkotaan I Gusti Ayu Agung Mirah Virgianitri; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi; Kadek Julia Mahadewi; I Gusti Ayu Eviani Yuliantari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2615

Abstract

Melalui pembuatan akta autentik, profesi notaris memainkan peran penting dalam menjamin kepastian hukum. Namun, dewasa ini muncul kecenderungan meningkatnya konsentrasi kantor notaris di wilayah perkotaan yang disebabkan oleh belum adanya ketentuan tegas terkait jarak minimal antar kantor dalam UUJN dan juga Kode Etik Notaris. Kondisi tersebut memunculkan persaingan yang tidak baik antar rekan seprofesi, menurunkan nilai profesionalitas, serta mengakibatkan ketimpangan dalam pemerataan akses pelayanan hukum. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis penerapan Kode Etik Notaris dalam menghadapi fenomena tersebut serta menilai sejauh mana efektivitasnya dalam mencegah praktik yang bertentangan dengan etika profesi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa meskipun Pasal 4 angka 9 Kode Etik Notaris mengatur larangan terhadap praktik persaingan tidak patut, pelaksanaannya masih kurang optimal karena lemahnya sistem pengawasan serta ketiadaan dasar normatif yang mengatur aspek spasial dalam pembukaan kantor. Oleh karena itu, pembaruan dan penguatan terhadap Kode Etik Notaris, khususnya dengan penambahan pengaturan mengenai radius antar kantor, menjadi hal yang mendesak guna menjaga proporsionalitas penyebaran jabatan, memperkuat integritas profesi, serta menjamin pemerataan pelayanan hukum bagi masyarakat.
Masifnya Sertipikat Ganda Sebagai Salah Satu Problematika Hukum Pertanahan di Indonesia : Studi Kasus Putusan 128/PDT.G/1996/PN.BKS Dian Nirmala Putri; Sri Wahyu Handayani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2618

Abstract

Sertipikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah memiliki kekuatan hukum atas hak atas tanah di Indonesia. Praktiknya, masih ditemukan permasalahan berupa sertipikat ganda, yakni suatu kondisi saat dua atau lebih sertipikat diterbitkan dalam satu bidang tanah yang sama. Hal tersebut mengancam kepastian hukum dan menimbulkan sengketa pertanahan, seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS di Bekasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyebab terjadinya sertipikat ganda dan mengkaji langkah preventif yang dapat diambil oleh Badan Pertanahan Nasional dalam meminimalisir permasalahan tersebut. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi akademis bagi perumusan kebijakan pertanahan yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan kualitatif, dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya sertipikat ganda ialah lemahnya sistem administrasi, kurangnya koordinasi antar instansi, dan minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Langkah preventif yang dapat ditempuh Badan Pertanahan Nasional adalah dengan meningkatkan sistem digitalisasi data, memperkuat koordinasi, serta melakukan edukasi hukum menyeluruh
Analisis Prinsip Keadilan dalam Transaksi Ekonomi Syariah Berdasarkan Perspektif Maqashid al-Syari’ah Nazwa Putri Aulia; Rozalinda, Rozalinda; Anisa Aura Musdalifah; M. Fiqram
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2621

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi syariah berdasarkan perspektif maqashid al-syari’ah. Latar belakang penelitian ini berangkat dari pentingnya penerapan nilai keadilan dalam sistem ekonomi Islam yang tidak hanya menekankan aspek legal-formal, tetapi juga tujuan moral dan sosial dari setiap transaksi. Dalam praktiknya, masih ditemukan penyimpangan yang menyebabkan ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi meskipun menggunakan akad-akad syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah berbagai literatur klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan konsep keadilan dan maqashid al-syari’ah dalam ekonomi Islam. Sumber data diperoleh dari buku-buku fiqh muamalah, karya ulama seperti al-Ghazali dan al-Syatibi, serta jurnal-jurnal ilmiah modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi syariah tidak hanya mencakup keadilan hukum (legal justice), tetapi juga keadilan sosial dan spiritual yang bertujuan menjaga lima maqashid utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa penerapan nilai keadilan dalam ekonomi syariah merupakan kunci tercapainya keseimbangan dan kemaslahatan dalam kehidupan ekonomi umat.
Peran Ganda Perempuan Di Era Media Sosial Tinjauan Hukum Islam Andi Marwah; Kurniati; Musyfikah Ilyas
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2626

Abstract

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah mengubah peran perempuan Muslim secara signifikan, baik dalam ranah domestik maupun publik. Fenomena ini menimbulkan isu baru mengenai keadilan gender dalam hukum Islam, terutama ketika perempuan memikul tanggung jawab ganda antara peran keluarga dan aktivitas sosial di ruang digital. Isu ini menjadi penting untuk dikaji karena pemaknaan tradisional terhadap hukum Islam sering kali menempatkan perempuan dalam batas domestik, sementara realitas modern menuntut partisipasi mereka dalam ruang publik secara lebih luas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan gender dalam hukum Islam dengan meninjau peran ganda perempuan di era media sosial. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam merespons keterlibatan perempuan di ruang publik digital tanpa mengabaikan tanggung jawab terhadap keluarga dan nilai-nilai moral Islam. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Penelitian ini memanfaatkan teori Keadilan Gender Islam dari Amina Wadud dan Double Movement Theory dari Fazlur Rahman sebagai kerangka analisis utama, dengan sumber data berupa literatur klasik, teks keislaman kontemporer, dan kajian akademik yang relevan dengan aktivitas perempuan di media digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat adaptif dan kontekstual terhadap perkembangan zaman. Prinsip al-‘adl (keadilan), al-musawah (persamaan), dan al-maslahah (kemaslahatan) menjadi dasar penerapan keadilan gender yang memungkinkan perempuan berperan aktif di ruang digital secara etis, produktif, dan tetap sejalan dengan nilai-nilai syariat.
Perlindungan Hak Korban atas Privasi dalam Kasus Penyebaran Video CCTV Bermuatan Pornografi di Indonesia Rusmana, I Putu Edi; I Gede Druvananda Abhiseka; I Gusti Agung Virlan Awanadi; I Gusti Agung Kiddy Krsna Zulkarnain
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2627

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hak privasi korban dalam kasus penyebaran video CCTV bermuatan pornografi di Indonesia, yang menjadi salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia di era digital. Teknologi pengawasan yang awalnya dirancang untuk meningkatkan keamanan publik kini justru menghadirkan tantangan baru terhadap batas-batas privasi individu. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis konseptual terhadap tanggung jawab negara, pelaku, dan lembaga penegak hukum dalam menjamin hak korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan yang ada masih bersifat sektoral, reaktif, dan belum menempatkan korban sebagai pusat perhatian. Hambatan utama terletak pada lemahnya koordinasi, ketidakpastian hukum, serta rendahnya literasi privasi di masyarakat. Untuk mencapai keadilan yang substantif, dibutuhkan sistem perlindungan yang berorientasi pada korban dengan memperkuat aspek pencegahan, penegakan hukum yang proporsional, serta pemulihan psikologis dan sosial bagi korban. Kajian ini menegaskan pentingnya reformasi hukum yang sensitif terhadap perkembangan teknologi dan berlandaskan nilai kemanusiaan agar hak atas privasi dapat terlindungi secara efektif di tengah masyarakat digital.
Analisis Yuridis Peran Iom Dalam Mendukung Upaya Indonesia Dan Kamboja Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Elen Anedya Frahma
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2628

Abstract

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan transnasional yang kompleks, melibatkan perekrutan, pemindahan, dan eksploitasi korban secara fisik, psikologis, maupun ekonomi. Indonesia dan Kamboja menghadapi tantangan serupa, termasuk migrasi non-prosedural, eksploitasi digital, serta keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum. International Organization for Migration (IOM) berperan strategis dalam mendukung kedua negara melalui fungsi sebagai instrument, arena, dan actor, meliputi perumusan kebijakan migrasi, forum kerja sama, serta pemulangan dan reintegrasi korban. Meskipun regulasi nasional telah ada, perbedaan definisi TPPO, lemahnya koordinasi bilateral, serta modus baru seperti online scam menjadi kendala. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-deskriptif dengan analisis dokumen hukum, literatur ilmiah, dan laporan resmi IOM. Hasil kajian menunjukkan bahwa IOM dapat memperkuat harmonisasi hukum, meningkatkan kapasitas penegakan, serta mendorong kerja sama bilateral Indonesia-Kamboja dalam penanggulangan TPPO.
Pengaturan Hukum Logo Yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan Sebagai Objek Merek: Studi Komparatif Indonesia Dan Uni Eropa Ni Komang Nayati Sukma Dewi; Bagus Gede Ari Rama; I Gede Agus Kurniawan; Kadek Januarsa Adi Sudharma
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2629

Abstract

Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) telah mengubah sistem hukum kekayaan intelektual, khususnya di bidang merek. Logo yang dihasilkan AI secara mandiri menimbulkan persoalan hukum terkait subjek dan kepemilikan hak eksklusif karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) masih berpijak pada prinsip human authorship yang hanya mengakui manusia sebagai pencipta. Penelitian ini bertujuan menganalisis kekosongan hukum terhadap logo hasil AI serta menelaah relevansi Artificial Intelligence Act (AI Act) Uni Eropa sebagai model pembaruan hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki parameter normatif dan administratif untuk mengatur keterlibatan AI dalam penciptaan logo, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebaliknya, AI Act menerapkan risk-based approach dengan prinsip transparansi, pengawasan manusia, dan penilaian kepatuhan. Penerapan prinsip-prinsip ini dapat memperkuat sistem hukum merek nasional agar lebih adaptif terhadap inovasi teknologi tanpa mengabaikan kepastian hukum.
Peran Jaminan Deposito dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja: Perspektif Hukum pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Suhaila Zulkifli; Tajuddin Noor
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2631

Abstract

Pemberian kredit merupakan fungsi utama perbankan yang menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan setelah mengumpulkan dana dari deposan. Dalam praktiknya, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian (the principle of prudence). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tata cara pemberian kredit modal kerja dengan jaminan deposito, serta hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi keuntungan yang diperoleh setiap pihak. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan data sekunder dari bahan hukum seperti KUH Perdata dan UU No. 7 Tahun 1992 Jo UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh pemohon kredit sesuai yang ditetapkan bank. Perjanjian kredit modal kerja mengatur secara rinci hak dan kewajiban para pihak, yang memberikan banyak keuntungan bagi nasabah untuk menjaga kelangsungan usaha.Kesimpulan menunjukkan bahwa perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan deposito telah diatur dengan jelas, memudahkan bank dalam mengambil pelunasan jika debitur wanprestasi. Diharapkan adanya regulasi nasional mengenai penggunaan deposito sebagai jaminan kredit yang dapat diterapkan diseluruh bank di Indonesia.
Sosialisasi Hukum Siber Sebagai Upaya Preventif Kejahatan Digital Di Kalangan Pelajar Heni Wardana; Najwa Rofifah; Rahma L Nafsyiah Fadhilah; Olga Luthfia Andani; Sunariyo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2632

Abstract

Kejahatan siber kini menjadi persoalan serius di Indonesia yang memiliki keterkaitan erat dengan dinamika hukum internasional.  Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi hukum siber (cyber law) sebagai langkah preventif kepada 28 siswa di SMK Istiqomah Muhammadiyah 4 Samarinda, yang berlokasi di Jl. A. Wahab Syahranie, RT.25, Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Tujuan spesifiknya adalah meningkatkan kesadaran hukum siswa mengenai risiko dan konsekuensi pelanggaran UU ITE yang dipicu oleh faktor-faktor yang kerap sulit dibuktikan secara hukum, terutama dalam proses pembuktian perkara. Akses internet yang terbuka untuk semua orang memungkinkan individu menggunakan jaringan tersebut untuk mencapai berbagai tujuan, termasuk aktivitas ilegal. Oleh karena itu, SMK Istiqomah Muhammadiyah 4 Samarinda menjadi objek pengabdian kepada masyarakat sebagai sarana untuk mensosialisasikan terkait UU ITE kejahatan siber yang berkembang menjadi fenomena yang meluas dan membutuhkan penanganan melalui perangkat hukum yang tegas. Metode yang digunakan adalah penyuluhan interaktif yang mencakup pemaparan materi, studi kasus cyberbullying dan hoaks, serta diskusi partisipatif ini berfokus pada pengaturan pidana terhadap cybercrime di Indonesia, menelaah persoalan yang muncul, serta memberikan alternatif solusi guna memperkuat efektivitas penegakan hukum untuk mengkaji sejauh mana ketentuan pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) berjalan secara efektif, serta menilai fungsi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai upaya pencegahan. Kegiatan ini dilandasi oleh Teori Kesadaran Hukum dan konsep keadilan preventif, yang menekankan bahwa pemahaman norma akan membentuk perilaku patuh hukum. Hasil penelitian menegaskan bahwa harmonisasi regulasi di bidang hukum siber merupakan langkah penting untuk membangun sistem hukum yang adaptif, kolaboratif, dan responsif dalam menghadapi ancaman digital yang terus berkembang.

Page 92 of 104 | Total Record : 1031

 90   91   92   93   94 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023