cover
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Articles 1,031 Documents
Implementasi Teori Retributif Dalam Penjatuhan Pidana Mati Kasus Mutilasi Wanita di Malang Prasetya, Regita Cahyani; Afifah, Hasna
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2635

Abstract

Kasus mutilasi terhadap seorang wanita di Pasar Besar Malang yang dilakukan oleh seorang laki-laki berinisial SS telah menjadi perhatian publik karena kekejaman dan kebrutalan tindakannya. Kejahatan ini menimbulkan perdebatan etis dan yuridis mengenai bentuk hukuman yang pantas bagi pelaku. Penulis berpendapat bahwa penjatuhan hukuman mati oleh Mahkamah Agung melalui putusan kasasi Nomor 888 K/Pid/2020 merupakan bentuk keadilan yang sesuai dengan teori retributif Immanuel Kant. Teori ini berlandaskan pada prinsip pembalasan yang setimpal atas perbuatan jahat, di mana hukuman dijatuhkan bukan untuk sekadar menakuti, melainkan untuk menegakkan nilai moral dan hukum itu sendiri. Dalam kasus SS, perbuatan sadis berupa pembunuhan disertai mutilasi terhadap korban yang masih hidup mencerminkan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan norma kemanusiaan. Oleh karena itu, hukuman mati dapat dianggap proporsional sebagai bentuk tanggung jawab moral negara dalam menegakkan keadilan. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis terhadap teori hukum, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah terkait hukuman mati dalam perspektif HAM dan filsafat hukum Kantian.
Strategi Perencanaan Dakwah Di Era Digital Menurut Al-Qur’an: Telaah Atas Praktik Influencer Muslim Di Media Sosial Fitrah Amaliah Hasibuan; Hamidullah Mahmud
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2637

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam metode dakwah, khususnya dalam menjangkau generasi muda yang akrab dengan media sosial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis strategi perencanaan dakwah di era digital menurut perspektif Al-Qur’an serta menelaah praktik dakwah influencer Muslim di media sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka terhadap literatur, jurnal, serta ayat-ayat Al-Qur’an yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perencanaan dakwah merupakan fondasi penting dalam mencapai efektivitas penyampaian pesan Islam, yang sejalan dengan prinsip-prinsip Qur’ani tentang persiapan, hikmah, dan strategi komunikasi. Influencer Muslim memanfaatkan platform digital seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya untuk menyampaikan pesan Islam dengan pendekatan yang personal, kreatif, serta relevan bagi kebutuhan spiritual generasi Z. Dakwah digital yang efektif ditandai dengan perencanaan konten, pemahaman karakter audiens, dan penggunaan media yang tepat, sehingga dapat menghadirkan dakwah yang inklusif, moderat, dan berdampak luas. Studi ini menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai Qur’ani dengan teknologi digital menjadi kunci keberhasilan dakwah di era modern.
Kebebasan Pers Mahasiswa dalam Perspektif Undang Undang Pers dan Hak Asasi Manusia di Indonesia Syamsul Hadi; Sunardi; Trias Hernanda
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2639

Abstract

Kebebasan pers mahasiswa di Indonesia memiliki peran strategis dalam mengawal transparansi, mengkritisi kebijakan kampus, dan menyuarakan kepentingan sivitas akademika. Namun, status hukumnya masih ambigu karena tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, sehingga rentan terhadap represi, sensor, dan tekanan kampus. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum pers mahasiswa menurut UU Pers serta menilai perlindungannya dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Pendekatan yang digunakan adalah hukum empiris dengan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi pada tiga LPM di Kabupaten Kudus. Hasil penelitian menunjukkan pers mahasiswa diakui secara substansial sebagai media informasi dan ruang diskusi kritis, namun perlindungan hukumnya masih bergantung pada pedoman internal dan solidaritas komunitas. Dalam perspektif HAM, kebebasan berekspresi dijamin, tetapi praktiknya dibatasi oleh tekanan internal kampus dan sensor tidak resmi. Rekomendasi meliputi penguatan regulasi internal, aturan formal di perguruan tinggi, serta jaminan hukum jelas agar fungsi pers mahasiswa dapat optimal.
Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Akad Mudharabah di Peradilan Agama Nur Adilah; Kurniati; Musyfikah Ilyas
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2641

Abstract

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menyebabkan semakin banyaknya kasus sengketa akad mudharabah yang diajukan ke pengadilan agama. Sengketa ini umumnya terjadi antara para investor dan pengelola usaha akibat perbedaan dalam pengaturan pembagian keuntungan atau tanggung jawab atas kerugian. Dalam keadaan seperti ini, peran hakim sangat penting untuk memastikan keadilan dengan mengedepankan prinsip hukum Islam serta nilai-nilai moral. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai bagaimana para hakim menimbang aspek hukum, prinsip-prinsip syariah, dan nilai-nilai moral serta sosial dalam menyelesaikan sengketa akad mudharabah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yaitu menganalisis putusan pengadilan agama, peraturan, fatwa DSN-MUI, serta literatur yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mayoritas hakim sudah mengikuti prinsip hukum Islam dalam hal pembagian keuntungan dan tanggung jawab risiko, serta menekankan pentingnya amanah dan kejujuran. Akan tetapi, dalam beberapa kasus, penerapan nilai-nilai moral dan sosial belum sepenuhnya konsisten karena faktor sosial yang dipertimbangkan. Secara keseluruhan, pertimbangan para hakim memberikan kontribusi dalam membangun sistem hukum ekonomi syariah yang lebih adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Peran Psikoedukasi dalam Meningkatkan Pengetahuan Ibu tentang Pengelolaan Emosi Anak di Kelas Ibu Balita Rensa Erika; Adnani Budi Utami
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2642

Abstract

Penelitian ini berfokus pada strategi pengelolaan emosi anak pada ibu balita dalam program komunitas Kelas Ibu Balita (Mother of Toddlers Class) di Puskesmas D. Latar belakang penelitian ini berangkat dari temuan bahwa banyak orang tua belum memahami strategi yang efektif dalam menghadapi ledakan emosi anak balita dan cenderung merespons dengan marah atau menghukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan pengelolaan emosi pada ibu balita serta mengevaluasi efektivitas psikoedukasi dalam meningkatkan kemampuan ibu merespons emosi anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, observasi, Focus Group Discussion (FGD), dan kuesioner Parenting Style Dimensions Questionnaire (PSDQ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ibu menerapkan gaya pengasuhan otoriter dan mengalami kesulitan dalam mengelola emosi anak maupun dirinya sendiri.
Perlindungan Hukum Tentang Tenaga Kerja Wanita Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Rizka Kartika; Nurhimmi Falahiyati; Zuhri Arif
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2643

Abstract

Pelnellitian ini belrtuljulan ulntulk 1) melngeltahuli pelrlindulngan telrhadap telnaga kelrja wanita di KFC Adam Malik Meldan, 2)  melngeltahuli pellaksanaan pelrlindulngan hulkulm telrhadap telnaga kelrja wanita melnulrult ULndang-ulndang Nomor 13 Tahuln 2003 telntang keltelnagakelrjaan KFC Adam Malik Meldan, 3) melngeltahuli kelndala yang hadapi olelh pelmelrintah di dalam pelrlindulngan hulkulm telnaga kelrja wanita dan solulsinya belrdasarkan ulndang-ulndang Nomor Tahuln 2023. Jelnis pelnellitian ini adalah yulridis elmpiris. Pelndelkatan yang digulnakan  pelndelkatan pelrulndang-ulndangan (Statultel Aprroach), pelndelkatan kasuls (Casel Approach), pelndelkatan Konselptulal (Concelptulal Approach). Bahan hulkulm yang digulnakan telrdiri dari tiga jelnis, yaitul bahan hulkulm primelr, selkulndelr, dan telrsielr. Telknik pelngulmpullan data yang digulnakan adalah obselrvasi, wawancara, dan dokulmelntasi. Telknik analisis data yang digulnakan analisis delskriptif. Belrdasarkan hasil pelnellitian yang dilakulkan telrhadap pelrlindulngan hulkulm telrhadap pelkelrja pelrelmpulan di KFC Adam Malik  dapat disimpullkan bahwa pelnellitian ini melnulnjulkkan bahwa KFC Adam Malik tellah belrulpaya ulntulk melmbelrikan pelrlindulngan kelpada pelkelrja pelrelmpulan dalam melmatulhi selbagian belsar keltelntulan yang diatulr dalam ULndang-ULndang Keltelnagakelrjaan telrkait pelrlindulngan hak pelkelrja pelrelmpulan. Namuln, masih telrdapat belbelrapa aspelk yang bellulm selpelnulhnya ditelrapkan delngan baik di lapangan
Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Dinas Perikanan dalam Penanganan Penggunaan Alat Tangkap yang Dilarang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Bobi Sandi; Muhlizar; Zuhri Arif
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2644

Abstract

Dalam konteks ini, peranan Dinas Perikanan sebagai lembaga pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam menjalankan kewenangannya untuk melakukan pengawasan, pencegahan, serta penindakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai dalam menangani penggunaan alat tangkap yang dilarang, menilai efektivitas pelaksanaan kewenangan tersebut, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai secara normatif mencakup fungsi pengawasan, penyuluhan, pengelolaan perizinan, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan TNI Angkatan Laut. Namun, kewenangan tersebut belum sepenuhnya dapat dijalankan secara optimal. Hambatan utama yang ditemukan adalah keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana pengawasan laut, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum sebagian masyarakat nelayan
Perlindungan Konsumen Pada Perjanjian Baku Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Fajra Ananda Ritonga; Muhlizar; Dian Mandayani Ananda Nasution
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2646

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini adalah : 1) mengetahui perlindungan konsumen pada perjanjian baku dalam transaksi E-Commerce ditinjau berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, 2) mengetahui tanggung jawab pelaku usaha pada perjanjian baku dalam transaksi E-Commerce berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, 3) mengetahui hak dan kewajiban pada perjanjian baku dalam transaksi E-Commerce ditinjau berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) perlindungan konsumen pada perjanjian baku dalam transaksi e-commerce menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 memberikan dasar hukum untuk melindungi konsumen dari klausul baku yang tidak adil dan membatalkan perjanjian yang merugikan, 2) tanggung jawab pelaku usaha pada perjanjian baku dalam transaksi e-commerce berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 adalah pelaku usaha bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang timbul akibat penggunaan barang/jasa dalam transaksi e-commerce, 3) hak konsumen adalah untuk menerima informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, sementara kewajiban pelaku usaha dalam perjanjian baku e-commerce mengacu pada prinsip itikad baik
Dari Weber Ke New Public Service : Evolusi Paradigma Administrasi Publik Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Didin Halim; Herman H; Adelia Ramadani; Nurul Amalia Arif; Alya Oktavina Nur Alam; Putri Amalia Ilyas
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2649

Abstract

Administrasi publik merupakan disiplin ilmu yang terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sosial, politik, dan teknologi. Perubahan tersebut tercermin dalam evolusi paradigma yang mendasari praktik dan pemikiran administrasi publik. Paradigma Weberian menekankan rasionalitas, hierarki, dan kepatuhan aturan. Pada 1980-an, New Public Management menonjolkan efisiensi dan prinsip manajerial swasta. Selanjutnya, New Public Service berfokus pada demokrasi, etika, partisipasi, dan keadilan pelayanan publik. Artikel ini bertujuan untuk menelusuri evolusi ketiga paradigma tersebut melalui pendekatan filsafat ilmu, mencakup aspek ontology, epistemology, dan aksiologi. Metode yang digunakan adalah studi komparatif kualitatif, dengan memanfaatkan sumber-sumber literatur sekunder seperti artikel ilmiah, buku, dan penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa pergeseran paradigma dari Weberian ke NPM, dan kemudian ke NPS, tidak hanya merefleksikan perubahan dalam cara mengelola birokrasi, tetapi juga menunjukkan pergeseran dalam nilai-nilai dasar administrasi publik dari orientasi pada efisiensi menuju orientasi pada etika, kolaborasi, dan pelayanan bagi warga negara  
Kasus Potential Review Supervisor Sales Latar Tempat Kerja di Hotel AA Surabaya Rais Kaisariadi; Etik Darul Muslikah; Dwi Sarwindah Sukiatni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2650

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan untuk melakukan Potential Review terhadap posisi Supervisor Sales di Hotel AA Surabaya. Latar belakang penelitian berawal dari permintaan pihak HR yang menemukan adanya penurunan pencapaian target penjualan dan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia secara objektif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai potensi, kompetensi, dan kesesuaian individu terhadap tuntutan jabatan melalui asesmen psikologis yang terstruktur. Metode yang digunakan meliputi serangkaian tes psikologi seperti IST, Kraeplin, PAPI Kostick, 16PF, MSDT, serta wawancara terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek memiliki kekuatan pada aspek pengambilan keputusan, tanggung jawab, dan daya ingat, namun lemah pada kemampuan komunikasi, ketelitian, logika berpikir, serta stabilitas emosi. Berdasarkan hasil komparasi profil jabatan dan individu, ditemukan bahwa lebih dari 32% aspek tidak terpenuhi sehingga kandidat dinyatakan tidak disarankan untuk posisi Supervisor Sales. Rekomendasi yang diberikan berupa pelatihan dan  coaching berfokus pada peningkatan kemampuan     komunikasi, kepemimpinan, dan ketelitian agar individu dapat lebih optimal dalam peran profesionalnya.

Page 93 of 104 | Total Record : 1031