Articles
Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Wanita
Rasyid, Zulfa Rismana;
Pawennei, Mulyati;
Bima, Muhammad Rinaldy
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Tujuan penelitian menganalisis efektifitas penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di kalangan Wanita di Kepolisian Resor Gowa dan faktor-faktor yang memengaruhi dalam penegakan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di kalangan Wanita di Kepolisian Resor Gowa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sumber data primer yaitu data yang bersifat orisinil yang di peroleh secara langsung dari sumbernya di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektifitas penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di kalangan wanita di Kepolisian Resor Gowa menggunakan upaya preventif, pre-entif dan represif (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di kalangan wanita di kepolisian Resor Gowa yaitu faktor Substansi Hukum, Penegak hukum, Sarana/ Prasarana, Budaya Hukum, dan Masyarakat. The research objective is to analyze the effectiveness of law enforcement against Crimes of narcotic abuse among Women in the Gowa Resort Police and the factors that influence the enforcement of Crimes of narcotic abuse among Women in the Gowa Resort Police. This research uses empirical legal research with a primary data source approach, namely original data obtained directly from sources in the field. The results of this research show that: (1) The effectiveness of law enforcement against criminal acts of narcotics abuse among women in the Gowa Police using preventive, preventive and repressive measures (2) Factors that influence the effectiveness of law enforcement against criminal acts of narcotics abuse in among women in the Gowa Resort police, namely legal substance, law enforcement, facilities/infrastructure, legal culture and society.
COMPARATIVE ANALYSIS OF MARRIAGE DISPENSATION ARRANGEMENTS IN LEGISLATION IN INDONESIA
Bima, Muhammad Rinaldy
Awang Long Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56301/awl.v6i1.994
This thesis aims to determine the age limit for marriage as regulated in Law No. 16 of 2019. The law regulates the minimum age for marriage, which is 19 (nineteen) years for both men and women. In addition, this thesis also examines the implementation of the new Marriage Law in the city of Makassar and the factors that cause underage marriages in the city of Makassar. This research uses empirical legal research (non-doctrinal legal research), which is a legal research method that focuses attention on the legal reality in society. The conclusion is that the number of underage marriages in the city of Makassar is still relatively high both before and after the enactment of Law No. 16 of 2019 concerning marriage in October 2019. The percentage of underage marriages in the Makassar City Religious Court obtained the following data: there were 70 cases of underage marriages in 2017, 82 cases in 2018, 57 cases in 2020, and there were 44 cases in 2021. In addition, based on the results of research, several factors cause underage marriages in Makassar City, including education factors, accidental marriage (pregnancy out of wedlock), low level of education, and economic factors. The recommendation of this research is for the community because many requests for dispensation from marriage are motivated by the social environment, one of which is because of association. Therefore, it is necessary to give religious understanding from an early age to minimize the occurrence of things that are not good.
Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Restorative Justice Dalam Lingkup Kejaksaan Negeri Majene
Ridwan R, Muhammad;
Rahman, Sufirman;
Bima, Muhammad Rinaldy
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan Restorative Justice dalam proses penyelesaian tindak pidana pada Kejaksaan Negeri Mejene. Metode penelitian ini merupakan tipe penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Restorative justice pada Kejaksaan Negeri Majene dilaksanakan pada saat penyerahan tersangka dan barang bukti yakni pada tahap II telah dilaksanakan. Penerapan restorative justice dalam proses penyelesaian tindak pidana dapat dikatakan efektif karena tindak pidana dihentikan dengan cara menghentikan perkara pada tahap penuntutan sebelum perkara tindak pidana tersebut dilimpahkan ke pengadilan negeri, hal tersebut berkesesuaian dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam pelaksanaan restorative justice. 2) Prinsip restorative justice bertujuan untuk memulihkan keadaan menjadi seperti sedia kala sehingga selain peran serta masyarakat sangat dibutuhkan juga dukungan atau partisipasi dari korban serta keluarganya dan pelaku serta keluarganya. Sebab, hal tersebut menjadi sangat penting karena dalam proses pelaksanaan restorative justice melibatkan tidak hanya korban dan pelaku melainkan juga melibatkan keluarga para pihak. The research objective is to analyze the effectiveness of implementing Restorative Justice in resolving criminal acts at the Mejene District Prosecutor's Office. This research method is a type of empirical research. The research results show that: 1) in stage II, Restorative justice at the Majene District Prosecutor's Office was carried out when the suspect and evidence were handed over. The application of restorative justice in the process of resolving criminal acts can be said to be effective because criminal acts are stopped by stopping the case at the prosecution stage before the criminal case is transferred to the district court, this is by the principles of fast, simple and low cost in the implementation of restorative justice. 2) The principle of restorative justice aims to restore the situation to the way it was before so that apart from community participation, support or participation is also needed from the victim and his family and the perpetrator and his family. Because this is very important because the process of implementing restorative justice involves not only the victim and perpetrator but also the families of the parties
Efektivitas Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Melalui Penggunaan Meme Internet Media Sosial
Ramadhani, Rezky Aulia;
Rahman, Sufirman;
Bima, Muhammad Rinaldy
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Tujuan penelitian menganalisis bentuk keefektivitasan aturan hukum terhadap tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial pada Kantor Kepolisian Resort Besar Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Evektivitas hukum dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial sejauh ini belum dapat dikatakan efektiv. Maraknya kasus pencemaran nama baik melalui media sosial yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai alat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang yang dilanggar hak dan martabatnya serta guna memberikan efek jera terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial. Serta penegakan hukum yang diharap mampu menjadi alat untuk mengurangi tindakan kriminal pada kasus tersebut, sejauh ini masih belum berdampak signifikan dikarenakan dinamikan kasus pencemaran nama baik masih sangat sering dijumpai. The research objective is to analyze the effectiveness of legal regulations on acts of defamation through social media at the Makassar City Resort Police Office. This research is empirical normative legal research. The results of this research show that (1) The effectiveness of the law in handling criminal acts of defamation through social media cannot be said to be effective so far. The rise in cases of defamation through social media which is regulated by Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions is a tool in providing legal protection for someone whose rights and dignity are violated and to provide a deterrent effect against perpetrators of defamation through social media. Law enforcement, which is expected to be a tool to reduce criminal acts in these cases, has so far not had a significant impact because the dynamics of defamation cases are still very common.
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Di Kalangan TNI
Nashihah, Indah Ismy;
Rahman, Abd;
Bima, Muhammad Rinaldy
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum tindak pidana perzinahan di kalangan TNI dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan di kalangan TNI. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari studi Pustaka (dokumen) kemudian dianalisis menggunakan metode empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan di kalangan TNI kurang efektiv dikarenakan berdasarkan rekap daftar perkara pidana perzinahan di kalangan TNI jumlah pelaku tindak pidana perzinahan tidak berkurang bahkan meningkat. Kesimpulan penelitian dari penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan belum terwujudnya prinsip kepastian, kemanfaatan, dan keadilan khususnya dalam kalangan TNI, serta faktor-faktor yang kurang mendukung seperti kaidah hukum, penegak hukum, sarana/prasarana, dan kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat. The research objective is to analyze the effectiveness of law enforcement for the crime of adultery among the TNI and what factors influence the effectiveness of law enforcement against the crime of adultery among the TNI. The research method used in writing this thesis is empirical legal research. This research uses primary and secondary data from library studies (documents) and is then analyzed using empirical methods. The results of this research indicate that law enforcement against the crime of adultery among the TNI is less effective because based on the recap of the list of criminal cases of adultery among the TNI the number of perpetrators of the crime of adultery has not decreased, but has even increased. The research conclusion is that law enforcement regarding the crime of adultery has not yet realized the principles of certainty, usefulness and justice, especially within the TNI, as well as less supportive factors such as legal rules, law enforcement, facilities/infrastructure, and lack of legal awareness by the community.
Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam
Dhermawan, Dhiky;
Thalib, Hambali;
Bima, Muhammad Rinaldy
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam di Kabupaten Enrekang; (2) Untuk memahami upaya penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam di Kabupaten Enrekang oleh penegak hukum di Kabupaten Enrekang. Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan jenis penelitian empiris. Hasil Penelitian ini menujukkan bahwa: (1) Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam di Kabupaten Enrekang meliputi beberapa faktor seperti faktor kebiasaan, pengaruh lingkungan, kondisi ekonomi dan tingkat pendidikan; (2) Upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian Resort Enrekang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam di Kabupaten Enrekang meliputi upaya Pre-emtif, Preventif, dan Represif. The research objective is to analyze the factors that cause cockfighting gambling crimes in Enrekang Regency; (2) To understand efforts to overcome the crime of cockfighting gambling in Enrekang Regency by law enforcers in Enrekang Regency. This research is research using empirical research. The results of this research show that: (1) The factors causing the crime of cockfighting gambling in Enrekang Regency include several factors such as habitual factors, environmental influences, economic conditions and level of education; (2) Efforts made by the Enrekang Resort police to tackle criminal acts of cockfighting gambling in Enrekang Regency include Pre-emptive, Preventive and Repressive efforts.
Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Panitera Dalam Penyelesaian Perkara Pidana
Patta, Hasnawati;
Bima, Muhammad Rinaldy;
Abbas, Ilham
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan fungsi Panitera dalam penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Negeri Makassar, Selain itu, Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi panitera dalam penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Negeri Kota Makassar. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan : (1) Pelaksanaan fungsi Panitera di Pengadilan Negeri Makassar dalam melakukan pengelolaan administrasi perkara pidana kurang efektif; (2) Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Panitera di Pengadilan Negeri Makassar, adalah substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana, kesadaran hokum dan budaya hukum. The research objective is to analyze the effectiveness of implementing the clerk's function in resolving criminal cases at the Makassar District Court. In addition, to analyze and explain what factors influence the effectiveness of the clerk's function in resolving criminal cases at the Makassar City District Court. From the research results, it was concluded that: (1) The implementation of the Registrar's function at the Makassar District Court in managing the administration of criminal cases is less effective; (2) Factors that influence the implementation of the Registrar's functions at the Makassar District Court are legal substance, legal structure, facilities and infrastructure, legal awareness and legal culture.
Legal Counseling on Radicalism
Bima, Muhammad Rinaldy;
Aswari, Aan
Advances in Community Services Research Vol. 3 No. 1 (2025): September - February
Publisher : Yayasan Pendidikan Bukhari Dwi Muslim
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.60079/acsr.v3i1.464
Purpose: This study aims to explore the increasing vulnerability of young individuals to radicalization and terrorist recruitment, mainly through social media. The study focuses on the lack of awareness among local communities and village officials regarding radicalism and examines preventive measures through legal counseling and digital literacy programs. The research was conducted in Pucak Village, Tompobulu District, and Maros Regency, where concerns about radical influences remain significant. Research Design and Methodology: A qualitative descriptive approach is employed to analyze the patterns of radical recruitment, the role of terrorist networks, and the effectiveness of government surveillance and legal intervention. Data collection includes direct observations, interviews with community members and officials, and documentation of legal awareness initiatives. The study also evaluates digital education strategies aimed at preventing online radicalization. Findings and Discussion: The findings indicate that village officials and the local community have limited knowledge of radicalism, making them vulnerable to indirect involvement in radical activities. Additionally, inadequate digital literacy and ineffective government oversight contribute to the spread of radical ideologies. Collaborative strategies involving law enforcement, cybersecurity agencies, and community engagement are necessary for preventing radical influence. Implications: The study suggests that preemptive and preventive legal counseling combined with enhanced digital literacy can significantly reduce radical influence. Strengthening community awareness programs and law enforcement coordination is crucial in mitigating radicalism in local villages.
Diversion of Corruption Eradication Commission of The Republic of Indonesia Employees To State Civil Apparatus
Bima, Muhammad Rinaldy
SASI Volume 29 Issue 3, September 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47268/sasi.v29i3.1275
Introduction: This article analyzes the regulation legislation related to the transition of employee Commission Eradication Corruption (CEC) became Apparatus Civil State (ACS). Based on the mandate of the CEC Law, it assesses CEC employees through National Insight Test (NIT) to measure integrity, neutrality, and radicalism, on March 18 until 09 April 2021 against thousand three hundred and fifty-one CEC employees. However, the implementation of NIT reaped the pros and cons.Purposes of the Research: This study aims to analyze the validity test outlook nationality in the transfer of employee status Commission Eradication Corruption Becomes Apparatus Civil State and employee status Commission Eradication Corruption that does not pass the test outlook nationality based on regulation legislation.Methods of the Research: The method used in the study is method research law normative with analysis data descriptive-prescriptive, using approach statutes and conceptual approach.Results of the Research: The results of the research show the validity of NIT already based on Constitutional Court Decision Number: 34/PUU-XIX/2021, Law Number 19 of 2019, Law Number 5 of 2014, Government Regulation No. 41 of 2021, Supreme Court Decision Number 2 P/HUM/2020, Regulation of the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 61 of 2018, and CEC Regulation Number 1 of 2021. The status of CEC employees who do not pass the NIT is terminated based on CEC Decree Number 1354 of 2021. The study concludes that it results from NIT already corresponding Supreme Court decision Number 34/PUU-XIX/2021, and Law Number 19 of 2019 concerning the CEC. The Recommendation for this study is National Insight Test should be more transparent, consider the Constitutional Court's decision, and direct the president.
Pertanggungjawaban Perusahaan Pertambangan Atas Tindak Pidana di Bidang Lingkungan di Kabupaten Bombana
Saraswathi, Debby Cahya Ainun;
Bima, Muhammad Rinaldy;
Salle, Salle
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20716
Abstract This research aims to analyze the enforcement of environmental law against mining companies that cause environmental damage and to formulate an ideal model for equitable dispute resolution for affected communities. The study is driven by the occurrence of several environmental violations in Bombana Regency, notably by companies such as PT. Tonia Mitra Sejahtera, PT. Timah Investasi Mineral, and PT. Narayana Lambale Selaras. The research employs an empirical juridical method with normative and sociological approaches. Data were collected through literature study, interviews with key stakeholders, and documentation of legal cases. The data were analyzed qualitatively to describe the effectiveness of criminal law enforcement against corporations responsible for environmental harm. Findings indicate that law enforcement in these cases has largely relied on administrative sanctions and mediation, which have proven insufficient in restoring environmental and community losses. Despite the legal basis of strict liability under environmental law, criminal sanctions against corporations are rarely applied. Thus, this study proposes a restorative justice approach as a more effective solution for achieving environmental restoration and social justice. The conclusion suggests that traditional enforcement methods fail to provide deterrence and fair outcomes. Implementing restorative justice through restorative conferencing involving corporations, communities, and law enforcement can serve as an effective resolution model. Recommendation: Law enforcement authorities should strengthen the application of criminal sanctions against corporate offenders and incorporate restorative justice principles to ensure ecological sustainability and protect the rights of affected communities.