Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.306
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA SOROT: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial DiH : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Komunikasi Hukum International Journal of Law Reconstruction Vidyottama Sanatana: International Journal of Hindu Science and Religious Studies Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Substantive Justice International Journal of Law Jambe Law Journal Udayana Journal of Law and Culture JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Sociological Jurisprudence Journal Jurnal Ilmu Hukum The Juris Unes Law Review Jurnal Hukum Prasada Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial PERSPEKTIF Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Jurnal Analisis Hukum JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi International Journal of Business, Law, and Education International Journal of Research in Community Services Jurnal Hukum Saraswati Journal Equity of Law and Governance Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Legislasi Indonesia Consensus : Jurnal Ilmu Hukum
Budiana, I Nyoman
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 55 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

 1 
Rekrutmen Terbuka Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Berbasis Sistem Merit Pada Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Keadilan Budiana, I Nyoman; Sabathian Poedjiarso, Benhard Okta; Joniarta, I Wayan; Nandari, Ni Putu Sawitri
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i10.61782

Abstract

Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kelancaran pemerintahan di suatu negara. Penyelenggaraan manajemen ASN di Indonesia menggunakan prinsip meritokrasi atau sistem merit. Melalui penetapan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, di mana prinsip meritrokrasi sebagai dasar penyelenggaraan manajemen ASN. Prinsip meritokrasi adalah prinsip pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau berkebutuhan khusus. Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN diatur bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan asas yang salah satunya adalah keterbukaan. Asas keterbukaan adalah penyelenggaraan manajemen ASN bersifat terbuka untuk publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Asas keterbukaan juga digunakan pada seleksi jabatan pimpinan tinggi yaitu dalam mengawasi proses pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi sebagai “perubahan besar” di dalam mewujudkan prinsip meritrokasi. Namun dalam pembobotan dalam sistem seleksi terbuka dalam pengisian Jabatan Tinggi pada ASN berpotensi terjadi subyektifitas dalam pengisian jabatan tinggi tersebut. Prinsip meritrokasi sangat erat dengan keadilan, sehingga dalam penelitian ini untuk mengkaji terpenuhi atau tidaknya sistem seleksi terbuka dalam pengisian jabatan tinggi berkenaan dengan asas-asas dalam keadilan.
Aspek Hukum dan Mitigasi Risiko Transformasi Digital Pada Government Service Gunadi, Gde Wahyu Marta; Budiana, I Nyoman
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.817 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i12.11266

Abstract

Era digital saat ini memaksa semua pihak untuk melakukan perubahan dan transformasi, termasuk pemerintah. Pemerintah dalam pelayanannya terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dari yang semula pelayanan dilakukakan secara tatap muka dan datang langsung atau yang biasa disebut dengan luring (luar jaringan) bertransformasi menjadi pelayanan secara daring (dalam jaringan) dengan hanya menggunakan media elektronik seperti komputer, laptop, dan ponsel pintar. Transformasi digital memiliki beberapa risiko yang dapat terjadi seperti kebocoran data, penyalahgunaan data, penyalahgunaan akun, dan lain sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Government Service dari aspek hukum dan Mitigasi Risiko Digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan melalui eksplorasi jurnal, buku, undang-undang dan informasi lain yang relevan dengan kajian. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada aspek hukum dalam pelaksanaan pelayanan pemerintah di Indonesia adalah perlunya perlindungan hukum preventif sebagai pencegahan atas berbagai risiko. Salah satunya yakni Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan, pada aspek mitigasi risiko transformasi digital pada layanan pemerintah adalah dengan standarisari keamanan informasi pada perangkat TIK resmi untuk menghindari atau memperkecil atas terjadinya risiko kebocoran dara, penyalahgunaan data, serta penyalahgunaan akun.
Urgensi Lembaga Mediasi dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Adat di Bali Budiana, I Nyoman; Gunadi, Gde Wahyu Marta; Driptayanti, Ni Kadek
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i2.16916

Abstract

Lembaga mediasi adalah lembaga yang berfungsi sebagai pihak ketiga yang netral, independen, dan profesional, yang membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan damai secara sukarela, tanpa mengikat, dan tanpa menggantikan keputusan para pihak. Tujuan penelitian untuk mengetahui urgensi lembaga mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa adat di Bali. Untuk mengetahui bentuk, fungsi, dan peran lembaga mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa adat di Bali. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan melakukan studi pustaka. Teknik analisis data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga mediasi dapat memberikan solusi yang lebih sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal masyarakat adat Bali, yang mengutamakan musyawarah, mufakat, dan rekonsiliasi, daripada litigasi, yang bersifat konfrontatif, kompetitif, dan win-lose. Lembaga mediasi dapat memberikan solusi yang lebih menghormati dan melindungi hak asasi manusia, khususnya hak-hak masyarakat adat, yang seringkali terabaikan atau dilanggar oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Lembaga mediasi dapat memberikan solusi yang lebih berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat adat, lingkungan, dan pembangunan, daripada solusi yang bersifat sementara, pragmatis, dan berdampak negatif. Bentuk lembaga mediasi dalam penyelesaian sengketa adat di Bali dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Lembaga Mediasi Adat, Lembaga Mediasi Independen, Lembaga Mediasi Profesional.
Co-Authors Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Anak Agung Gde Rahmadi Anak Agung Ngurah Eddy Supriyadinata Gorda Antari, Putu Eva Ditayani Aptaningsih, Ni Made Indah Arif Budiman Lubis Ayu Meitrisnawati, Ni Komang Desak Putu Rini Larashati Subagia Dewa Putu Adi Putra Dewi Bunga, Dewi Disantara, Fradhana Putra Driptayanti, Ni Kadek Fridayanthi, Putu Pande Nathasya Gde Wahyu Marta Gunadi Gede Eka Rusdi Antara gorda, tini rusmini Gunadi, Gde Wahyu Marta Gusmana, I Putu Gede Radithya Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Gede Agus Kurniawan I Gede Gatot Kasmariadi I Gusti Agung Mas Triwulandari I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Made Warta I Made Warta I Made Wirya Darma I Nyoman Dharma Wiasa I Nyoman Subanda I Putu Edi Rusmana I Putu Wisnu Dharma Pura I Wayan Joniarta I Wayan Suderana Ida Ayu Sadnyini Ida Bagus Bujangga Pidada Kastu Suardana Juliani, Kadek Eni Kadek Januarsa Adi Sudharma Kadek Julia Mahadewi Leo Liusiana Made Arya Prasetya Wibawa Made Oka Cahyadi Wiguna Melianus T, Giovanni Narwadi, N Agus Adyatma Ni Kadek Lira Ayu Trisna Ni Kadek Nadya Putri Maharani Ni Ketut Ananda Putri Pramessy Ni Ketut Elly Sutrisni, Ni Ketut Elly Ni Luh Putu Putri Prami Dewi Ni Luh Putu Rita Sukmawati Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Nyoman Nadiari Ni Nyoman Nityarani Sukadana Putri Ni Putu Eva Ditayani Antari Ni Putu Sawitri Nandari Ni Wayan Diah Sukmadewi Novi Mardihana Sari Nur Anisa Nutakor, Briggs Samuel Mawunyo Oktaviani. M, Masrianti Prasada, Dewa Krisna Purnamawan, I Gede Putri Ramadhani, Faradhina Zahra Putri Sukadana, Dewa Ayu Putu Aras Samsithawrati Putu Rosa Paramitha Dewi R. A.T. Kuswardhani Rama, Bagus Gede Ari Riski Wahyudi, Anak Agung Ngurah Rusdi Antara, Gede Eka Rusmini Gorda, A.A.A Ngurah Tini Sabathian Poedjiarso, Benhard Okta Sadnyini, Ida Ayu Sanjaya, Sang Putu Adi Scolastika, Sheanny Suardana, I Nyoman Alit Sukmawati, Ni Luh Putu Rita Veronika Frinka Rambo Warta, I Made Wesnala, I Made Andika Widhiadnyani, Pande Ketut Ratih