Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
14.789
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Dusturiah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Pembaharuan Hukum International Journal of Law Reconstruction Morality :Jurnal Ilmu Hukum Journal of Basication (JOB) : Jurnal Pendidikan Dasar NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial WAJAH HUKUM Jurnal Ilmu Hukum The Juris Awang Long Law Review Unes Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL ILMIAH ADVOKASI SIGn Jurnal Hukum Eksekusi : Journal Of Law Jurnal Ilmiah Pembelajaran Sekolah Dasar Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal SUBLIMAPSI UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Journal of Language and Health Collegium Studiosum Journal Journal Of Human And Education (JAHE) Jurnal Hukum Pelita Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Buana Pengabdian Innovative: Journal Of Social Science Research Gema Lingkungan Kesehatan Binamulia Hukum
Abas, Muhamad
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Automotive Engineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 128 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 128 Documents
Search

 9   10   11   12   13 
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MITRA DRIVER GOJEK YANG DIRUGIKAN AKIBAT PEMESANAN FIKTIF DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Maharani, Dennisya; Rahmatiar, Yuniar; Abas, Muhamad
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 10 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i10.2025.3980-3987

Abstract

Pemesanan fiktif merupakan tindakan konsumen yang memesan tanpa niat membayar, sehingga merugikan driver secara finansial dan psikologis. Pemesanan fiktif terjadi ketika konsumen melakukan pemesanan tanpa niat untuk membayar, sehingga menyebabkan kerugian bagi mitra driver yang telah menjalankan kewajibannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi mitra driver GOJEK yang dirugikan akibat praktik pemesanan fiktif pada layanan GoFood dan GoMart. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PT. Gojek Indonesia telah menyediakan fitur seperti GoShield dan Lapor Order Fiktif serta memberikan kompensasi, perlindungan yang diberikan masih belum optimal. Mitra driver masih menghadapi risiko kerugian akibat lemahnya sistem keamanan. Secara hukum, mitra driver dapat menempuh upaya non-litigasi dengan melapor kepada PT. Gojek Indonesia, serta litigasi berupa gugatan wanprestasi terhadap konsumen yang melanggar perjanjian. Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan perlindungan hukum dan sistem keamanan digital bagi driver GOJEK dalam ekosistem layanan transportasi online.
EFEKTFITAS MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERCERAIAN DALAM HUKUM INDONESIA DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA Mutiara Dewi, Chalidya; Guntara, Deny; Abas, Muhamad
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 10 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i10.2025.3988-3995

Abstract

Perceraian merupakan isu hukum keluarga yang tidak hanya berkaitan dengan aspek yuridis, tetapi juga berdampak luas pada dimensi sosial, psikologis, dan ekonomi. Mediasi hadir sebagai mekanisme penting dalam penyelesaian sengketa perceraian di Indonesia, dengan dasar hukum yang kuat. Landasan utamanya terdapat pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan proses mediasi sebagai tahapan sebelum pemeriksaan pokok perkara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai mediasi dalam penyelesaian perceraian di Indonesia serta menilai efektivitasnya sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Penelitian dengan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan menunjukkan bahwa mediasi memiliki efektivitas yang cukup signifikan dalam kasus perceraian, sebagaimana tampak pada perkara Nomor 353/PDT.G/2023/PA.SAL. Dari kasus tersebut, efektivitas mediasi dapat diukur melalui lima indikator: (1) kesepakatan komprehensif antara pihak, (2) perlindungan optimal terhadap kepentingan anak, (3) efisiensi waktu dan biaya, (4) terjaganya hubungan baik pasca-perceraian demi anak, dan (5) pencegahan konflik berkelanjutan. Keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh iktikad baik para pihak, keterampilan mediator, serta dukungan infrastruktur hukum dan kelembagaan. Dalam konteks ini, peradilan agama Indonesia telah menunjukkan upaya serius untuk menjadikan mediasi sebagai best practice dalam penyelesaian perceraian. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia telah membangun kerangka kerja yang robust dan adaptif, yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjaga nilai keadilan, keharmonisan, dan perlindungan keluarga di tengah kompleksitas perceraian modern.
STUDI KASUS PENERAPAN PERJANJIAN BAKU DALAM MENJAMIN KEADILAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Bintang, Muhamad; Rahmatiar, Yuniar; Abas, Muhamad
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 10 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i10.2025.3961-3969

Abstract

Perdagangan bertujuan mewujudkan kesejahteraan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Untuk melindungi hak para pihak dalam aktivitas perdagangan, perjanjian baku diatur dalam UUPK. Perjanjian ini umumnya tidak melalui proses tawar-menawar, sehingga menciptakan ketimpangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen. Ketika terjadi pelanggaran akibat perjanjian baku, hak para pihak bisa terlanggar. Oleh sebab itu, penting memahami klausula terlarang sebagaimana diatur Pasal 18 UUPK, seperti klausula pembebasan tanggung jawab, pemutusan sepihak, pengalihan tanggung jawab, perubahan sepihak, dan sanksi tidak proporsional. Asas kebebasan berkontrak kini tidak lagi mutlak, karena perjanjian baku sering bersifat “take it or leave it”. Contohnya, kasus ZS pada Agustus 2019, di mana ia dirugikan oleh perubahan sepihak dalam program tantangan oleh PT Transportasi Online Indonesia. Klausula tersebut melanggar asas keadilan, sebagaimana ditegaskan Mariam Darus Badrulzaman bahwa hukum dibuat untuk melindungi hak dan menciptakan keadilan. Maka, pelaku usaha wajib merancang klausula sesuai hukum demi keadilan bagi semua pihak.
ANALISIS YURIDIS EXECUTORIAL REEL PADA PERJANJIAN KREDIT FIDUSIA KENDARAAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 18/PUU-XVIII/2019 Hambali, Muslim; Rahmatiar, Niar; Abas, Muhamad
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 10 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i10.2025.3970-3979

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang didasarkan pada ketentuan hukum positif serta literatur yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebelum putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kreditur memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi langsung atas objek jaminan fidusia berdasarkan kekuatan eksekutorial yang melekat pada Sertifikat Jaminan Fidusia. Namun, pasca putusan, eksekusi hanya dapat dilaksanakan apabila debitur secara eksplisit mengakui telah melakukan wanprestasi atau terdapat penetapan dari pengadilan. Putusan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi debitur serta mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh pihak kreditur. Kendati demikian, implementasi ketentuan baru ini menimbulkan berbagai kendala, terutama bagi entitas pembiayaan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi agar mekanisme eksekusi jaminan fidusia tetap mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, serta memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak yang berkepentingan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Cbd) Aini, Nida Qurratul; Guntara, Deny; Abas, Muhamad
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i2.76095

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan implementasi upaya perlindungan secara yuridis bagi korban perdagangan orang di Indonesia, terutama dengan pendekatan studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Cbd. Meskipun secara normatif Indonesia telah disertai dengan mekanisme hukum yang komprehensif, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, implementasinya di lapangan masih dihadapkan pada sejumlah hambatan. Berdasarkan putusan yang ditelaah, pihak yang dirugikan mengalami eksploitasi serius berupa pemindahan paksa lintas negara, kekerasan fisik dan psikis, serta kerugian ekonomi, namun permohonan restitusi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ditolak oleh majelis hakim tanpa pertimbangan yang memadai. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban masih bersifat normatif dan formalistik, belum sepenuhnya berpihak pada pemulihan hak-hak korban secara substantif. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga terkait, serta pendekatan hukum yang lebih responsif terhadap dinamika kejahatan berbasis migrasi dan eksploitasi tenaga kerja.
Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Permendagri No. 110/2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Lukman, Dedi; Amaliya, Lia; Abas, Muhamad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6383

Abstract

Pemerintahan desa merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan Indonesia yang berperan dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta penyediaan layanan publik. Untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan partisipatif, diperlukan lembaga representatif seperti BPD. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran BPD dalam menjalankan fungsi legislasi sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 110/2016. Sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa, BPD memiliki peran strategis dalam membahas dan menyepakati peraturan desa, menyalurkan aspirasi, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Kedawung, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara dengan Ketua BPD dan aparat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD cukup efektif dalam menjalankan fungsinya, khususnya dalam menyalurkan aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah dusun dan musrenbangdes, serta dalam penyusunan peraturan desa. Namun demikian, masih terdapat hambatan terkait rendahnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan pemahaman mengenai peran BPD. Temuan ini diharapkan dapat berkontribusi pada penguatan kelembagaan BPD serta peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih partisipatif dan transparan.
Penegakan Hukum Lingkungan dalam Tata Kelola dan Pengawasan Pertambangan Ilegal (Studi Kasus Pertambangan Gunung Kuda Kabupaten Cirebon) Nasution, Moh Sofyan; Guntara, Deny; Abas, Muhamad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6400

Abstract

Pertambangan ilegal di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius berupa deforestasi, ancaman longsor, dan terganggunya sumber air bersih. Meskipun kerangka hukum telah tersedia melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan kasus (case approach), didukung data empiris berupa fakta lapangan serta literatur akademik terkait hukum lingkungan dan tata kelola pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan di Gunung Kuda belum efektif, ditandai oleh lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, keterbatasan kapasitas pengawasan, serta kurangnya konsistensi aparat penegak hukum. Hal ini memperlihatkan kesenjangan antara das sollen (aturan hukum yang berlaku) dan das sein (praktik implementasi). Selain itu, tata kelola dan pengawasan pertambangan ilegal di Gunung Kuda belum sepenuhnya mencerminkan prinsip good governance sebagaimana menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan rule of law. Sentralisasi kewenangan pasca revisi UU Minerba 2020 justru melemahkan kontrol lokal, sehingga respons pemerintah bersifat reaktif dan tidak berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kasus Gunung Kuda menjadi cerminan lemahnya efektivitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia, sekaligus menunjukkan belum optimalnya tata kelola pertambangan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.
Tinjauan Yuridis Tentang Praperadilan Sebagai Mekanisme Pengawasan Penetapan Tersangka (Studi Putusan No. 24/Pid.Pra/2025/PN Jakarta Selatan) Herman, Rizky Nurjulianto; Guntara, Deny; Abas, Muhamad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6414

Abstract

Institusi praperadilan di Indonesia berfungsi sebagai instrumen kontrol yudisial untuk memastikan setiap penetapan tersangka oleh penyidik, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memenuhi ketentuan hukum acara pidana. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas cakupan praperadilan hingga mencakup penetapan tersangka, sehingga setiap subjek yang mengajukan praperadilan dapat menilai aspek formil dan substantif bukti permulaan. Studi kasus Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2025/PN Jakarta Selatan atas permohonan Hasto Kristiyanto menggambarkan dilema antara prosedur formal dan perlindungan hak asasi tersangka. Hakim praperadilan memeriksa kelengkapan Sprindik dan SPDP serta pemenuhan syarat minimal dua alat bukti sah, namun menolak menilai kualitas bukti permulaan dan relevansi materiil dugaan tindak pidana. Keputusan ini mencerminkan ketegangan antara pendekatan formalisme hukum dan perlindungan hak konstitusional, serta inkonsistensi putusan antar hakim. Studi ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus, menelaah norma KUHAP, Putusan MK, dan doktrin ahli guna menilai peran praperadilan sebagai sarana judicial review horizontal. Temuan menunjukkan bahwa meskipun praperadilan memiliki potensi strategis dalam mencegah penyalahgunaan wewenang, penerapannya kerap terbatasi oleh fokus yang berlebihan pada aspek formil. Oleh karena itu, rekomendasi penelitian menekankan perlunya penegakan praperadilan yang berimbang antara verifikasi prosedural dan penilaian substantif bukti permulaan guna memperkuat perlindungan hak asasi dan akuntabilitas penyidik.
Kekuatan Hukum Putusan BPSK Terhadap Kewajiban Ahli Waris dalam Pelunasan Utang Debitur yang Telah Meninggal Dunia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor: Arbitrase/017/BPSK-KRW/VIII/2022) Wiranata, Muhammad Ardi; Rahmatiar, Yuniar; Abas, Muhamad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6524

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekuatan hukum putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terhadap kewajiban ahli waris dalam pelunasan utang debitur yang telah meninggal dunia, yaitu dengan studi kasus putusan BPSK Karawang Nomor Arbitrase/017/BPSK-KRW/VIII/2022 dalam sengketa yang terjadi antara ahli waris Almarhum Restina Lumban Gaol dengan PT. Oto Multiartha mengenai kontrak kredit mobil nomor 10-113-16-01884. Permasalahan ini muncul ketika perusahaan pembiayaan yaitu PT. Oto Multiartha menuntut pelunasan utang kepada ahli waris berdasarkan klausula baku yang menyatakan utang menjadi jatuh tempo apabila debitur meninggal dunia, hal ini dianggap bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan mengacu pada literatur yang terkait dengan permasalahan hukum yang dibahas seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta mengkaji norma hukum, asas hukum pendekatan lapangan melalui wawancara mendalam dengan Ketua BPSK Karawang. Data primer yang diperoleh dari putusan BPSK dan Pengadilan Negeri Karawang, sedangkan untuk data sekunder berupa literatur hukum dan jurnal ilmiah. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menjawab permasalahan mengenai kewenangan BPSK dan kekuatan hukum putusannya dalam konteks perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPSK Karawang memiliki kewenangan penuh untuk menangani perkara tersebut berdasarkan Pasal 52 UUPK, dengan catatan bahwa kedua belah pihak harus sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme BPSK. BPSK memutuskan bahwa klausula baku yang membebankan kewajiban pelunasan kepada ahli waris melanggar Pasal 18 UUPK dan dinyatakan batal demi hukum, sehingga kewajiban pelunasan berakhir dengan meninggalnya debitur. Putusan BPSK memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Pasal 54 dan 58 UUPK, namun dalam praktiknya menghadapi kendala implementasi karena ketiadaan kesepakatan para pihak dan kemungkinan upaya hukum ke pengadilan negeri.
CANCELLATION OF OWNERSHIP CERTIFICATE ON THE BASIS OF UNLAWFUL ACT (Decision Study: No. 58/pdt.G/2020/PN. Kwg) Maulida Ridfar, Lulu; Guntara, Deny; Abas, Muhamad
EKSEKUSI Vol 7, No 2 (2025): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v7i2.37193

Abstract

Land plays a strategic role not only as a place to live but also as a source of economic and social status. However, legal issues such as document forgery, duplicate certificates, and land grabbing still frequently occur. This study uses a normative juridical method to examine the cancellation of land certificates due to unlawful acts (PMH) based on Article 53 of the State Administrative Law and Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency No. 11 of 2016. The principle of legal certainty in Article 19 of the UUPA is an important basis for resolving land disputes. The case study of the Karawang District Court Decision No. 58/Pdt.G/2020/PN.Kwg, which was upheld by the Bandung High Court No. 207/PDT/2021/PT.BDG, emphasizes the importance of caution by land officials and the application of the principle of ius curia novit and the social function of land as regulated in Article 6 of the UUPA.
Co-Authors Abdurakhman, Maman Aditia, Fani Agus Antoni, Mochamad Aini, Nida Qurratul Akbar, Gary Gagarin Akbar, Muhamad Gary Gagarin Akbar, Muhammad Gary Gagarin Akup, Apriliyanto Juwan Sukmana Amalia, Sitti Fadilah Amaliya, Lia Andri Susanto Andriani, Nina Anggraeni, Kiki Arafat, Zarisnov Ardiansyah, Aldi Ardiansyah, Ata Arisa Wongchai Asnanda, Anggraeni Asyahadi, Farhan Asyhadi, Farhan Atmaja, Annisa Tri Ayomi, Andreas C. Bintang S, Andi Muhamad Bintang, Muhamad Budi Prayogo, Sutras Chicka Aircheny Dede Nurhayatie Devi Arviani Arinta Dewi Putri Wibowo, Sabrina Dini Nurfalah Farhan Asyhadi Fatonah Fatonah Fauzan, Ade Ahmad Fauzi, Muhamad Jiia Febrian, M. Ibnu Gagarin Akbar, M. Gary Gary Gagarin Akbar, Muhamad Gary Gagarin Akbar, Muhammad Gugun Gunawan, Gugun Guntara, Deny Haetami, Vikri Hambali, Muslim Hariawan, Hariawan Hasanah, Hilyatun Hasrinda, Hasrinda Hendri Gunawan Herman, Rizky Nurjulianto Hidayat, Anwar Hilman Alfiansah Himim, Aldora Ananda Putra I Ketut Suardika Ichsan Maulana Indah Nurhayati Irawan, Angki Irawan, Surya Irwanto, Danang Iswandi, Erik Ivan Hanafi Ixal, Da'i Safuad Kaimuddin, Sitti Mikarna Koswara, Wahyu Kurnia, Didiek Lestari, Widya Annisa Pudji LIA AMALIA Lubis, Adyan Lukman, Dedi Machestian, Hario Bismo Maharani, Dennisya Maharani, Syahwa Mahmudi, Afrizal Makhron, Fiki Muzaki Malau, Masnida Marhan, Citra Marpaung, Dorkas Maulida Ridfar, Lulu Mehue, Bruce Meidah, Nuryanah Tirostiah Mohamad ArdinSuwandi Muhammad Latif Mustika, Mela Mutiara Dewi, Chalidya Nasution, Moh Sofyan Ningrum, Wulan Cahya Nopianti, Wike Nor Khasanah, Jana Siti Nugraha Putra, Muhamad Nugroho, Gynastiar Nur Elita, Raden Lita Nurbaliza, Violita Nurdin Nurdin Nurhidayah, Desyifa Pebriyani, Pebriyani Pranata, Rifo Andi Pratama, Raka Indra Prilly Larasati, Dwiana Purwana, Dalih Putra, Reza Alamsyah Putri, Ina Malia R, La Ode Rafiuddin Rahmalia, Indah Rahmatiar , Yuniar Rahmatiar, Niar Rahmatiar, Yuniar Ramadani, Trisna Rana Dewi Siauta, Putri Rizal Aripin Robillah, Robillah Rosdiana Dewi, Elvira Rudin, Suci Ramadhani Sadjat, Rizki Safitri, Diana Alpiani Sahab, Nurlin Sampurna Banyuaji, Sampurna Sanjaya , Suyono Sanjaya, Suyono Santoso, Imam Budi Saprudin Saripudin, Asep Sartika Dewi Septian, Fazrian Setiawan, Ade Yunas Shidqi Mubarok, Muhammad Sibri, Lili Sidabutar, Octaviana Sihotang, Alex Antonius Sihotang, Alex Antonius Suddyarto Sitorus, Leonardo Sopian, Singgih Sopyan Sopyan Sri Wahyuni Sudjadi, Agung Sukarta, Dimas Tatang Wiro Sukmawati Sukmawati Suroso, Zulfiansyah Yusuf Suryadi, Ismutiah Susanti, Depi Sutrisno, Sutrisno Syahida, Nadia Taofik Rohman, Paisal Targana, Tatang Toha, Imam Sofii Tri Setiady, Tri Triana Dewi, Liza Viyanda, Karina Wakono, Nur Widasari, Widasari Wilianita, Ani Wiranata, Muhammad Ardi Yulianita, Donna Yulianti, Yuli Yuniar Rahmatiar Yunior Sanu, Primawan Zaenury, Ahmad Goza Zahra Alfianti, Kartika Zahra Maharani Hilman, Hanna