Claim Missing Document
Check
Articles

Strategi Penanggulangan Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah: Kajian Literatur Manurung, Andryman; Sutisna , Sobar; Kurniadi , Anwar; Widodo, Pujo; Kusuma, Kusuma
Manajemen dan Kewirausahaan Vol. 5 No. 2 (2024): Manajemen Kewirausahaan
Publisher : Manajemen FEB Unima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/mk.v5i2.9590

Abstract

Kejadian bencana meningkat pesat selama beberapa dekade terakhir Berdasarkan data statistik BNPB sepanjang tahun 2023 telah terjadi 3 239 kejadian bencana alam di seluruh Indonesia Dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana pemerintah daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD yang salah satu fungsinya adalah pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh Tujuan penelitian ini untuk mengkaji lebih dalam tentang faktor faktor yang mempengaruhi koordinasi BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Metode penelitian dengan melakukan literature review dengan mencari dan mengumpulkan studi pustaka melalui media elektronik menggunakan beberapa databased seperti Google Scholar dan Semantic Scholar dengan kata kunci dan pemilihan artikel untuk penelitian ini menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi Berdasarkan hasil literature review terdapat beberapa faktor yang memengaruhi koordinasi BPBD dalam penanggulangan bencana yaitu: Hubungan Koordinasi baik vertikal maupun horizontal; elemen mekanisme dasar koordinasi yaitu Hierarki Manajemen Peraturan dan Prosedur serta Perencanaan dan Penetapan Tujuan; Komunikasi; Kompetensi dan Evaluasi Penting untuk memastikan koordinasi yang baik antara BPBD dan lembaga instansi terkait agar penanggulangan bencana dapat berjalan lebih efisien dan efektif < p> < p> Disaster events have increased rapidly over the past few decades with 3 239 natural disasters occurring throughout Indonesia in 2023 BNPB 2024 In terms of organizing disaster management the local government forms a Regional Disaster Management Agency BPBD one of whose functions is to coordinate the implementation of disaster management activities in a planned integrated and comprehensive manner The purpose of this study is to examine more deeply the factors that influence the coordination of BPBDs in organizing disaster management The research method is to conduct a literature review by searching and collecting literature studies through electronic media using several databases such as Google Scholar and Semantic Scholar with keywords and selecting articles for this study using inclusion and exclusion criteria Based on the results of the literature < em>review several factors influence BPBD coordination in disaster management namely: Coordination Relationships both vertical and horizontal; elements of the basic coordination mechanism namely Management Hierarchy Regulations and Procedures and Planning and Goal Setting; Communication; Competence and Evaluation It is important to ensure good coordination between BPBDs and related institutions agencies so that disaster management can run more efficiently and effectively< em>< p>
Program Desa Tangguh Bencana (Destana) sebagai Instrumen Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Kesiapsiagaan Bencana Susilastuti, Susilastuti; Maarif, Syamsul; Kusuma, Kusuma; Kurniadi, Anwar
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7302

Abstract

Indonesia yakni negara yang memiliki tingkat kerentanan bencana yang amat besar, sehingga penguatan kapasitas masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan ketangguhan komunitas. Pemerintah telah meluncurkan program Desa Tangguh Bencana (Destana) sebagai strategi nasional untuk meningkatkan kesiapsiagaan melalui pemberdayaan, pengorganisasian kelembagaan lokal, dan kolaborasi multipihak. Artikel ini bertujuan menganalisis konsep pemberdayaan masyarakat dan kesiapsiagaan komunitas dalam implementasi Destana di Indonesia. Penelitian mempergunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur serta analisis dokumen kebijakan nasional, standar nasional, publikasi ilmiah, serta laporan lembaga internasional. Hasil kajian menunjukkan Destana berperan penting sebagai model pemberdayaan masyarakat yang terstruktur dan terstandar, didukung oleh kebijakan nasional dan Standar Nasional Indonesia (SNI) Desa Tangguh Bencana. Sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan kebijakan nasional menjadi faktor utama keberlanjutan program. Temuan ini memberikan kontribusi konseptual dalam memperkuat hubungan antara pemberdayaan masyarakat dan kesiapsiagaan komunitas sebagai dasar kebijakan ketangguhan desa di Indonesia.
Strategi Resolusi Konflik Sipil-Militer Dalam Era Disinformasi: Klaim Ilegal Pasukan Garuda Hitam PMPP TNI Tadore Alauddin, Nur Afiyin; Rachmat Setiawibawa; Arifuddin Uksan; M. Adnan Madjid; Kusuma, Kusuma
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.13257

Abstract

Era digital menghadirkan kompleksitas baru dalam hubungan sipil–militer, di mana disinformasi menjadi salah satu bentuk ancaman non-tradisional terhadap stabilitas nasional. Penelitian ini menganalisis strategi resolusi konflik sipil–militer di era disinformasi dengan studi kasus “Pasukan Garuda Hitam” yang mencatut nama Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami bagaimana narasi palsu terbentuk, menyebar, serta memengaruhi persepsi publik terhadap lembaga militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disinformasi digital dapat menimbulkan konflik perseptual, mengikis kepercayaan publik, dan menciptakan ketegangan sipil–militer. Melalui integrasi teori hubungan sipil–militer (Huntington), kekerasan struktural (Galtung), transformasi konflik (Lederach), komunikasi krisis (Coombs), dan ketahanan informasi nasional, penelitian ini menemukan bahwa strategi resolusi yang efektif perlu berbasis kolaborasi multi-aktor, literasi digital, serta komunikasi strategis pertahanan. Selain itu, teori information warfare (Bennett, 2020), cognitive security, dan strategic communication (NATO StratCom, 2022) memperkuat pemahaman bahwa disinformasi merupakan instrumen geopolitik yang dapat dimitigasi melalui diplomasi militer dan pendekatan digital peacebuilding. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model resolusi konflik adaptif berbasis ketahanan informasi nasional.
Peran Korban Dalam Peacebuilding Dan Implikasinya Terhadap Keamanan Nasional Afithasari, Devi; Widodo, Pujo; Kusuma, Kusuma; Setiawibawa, Rachmat; Uksan, Arifuddin
Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 5 (2025): CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
Publisher : DAS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53866/jimi.v5i5.1040

Abstract

Penelitian ini membahas pergeseran paradigma peran korban dalam proses pembangunan perdamaian serta implikasinya terhadap keamanan nasional di Indonesia. Secara historis, korban sering diposisikan sebagai penerima pasif kebijakan negara, hanya dipandang sebagai objek perlindungan atau penerima bantuan kemanusiaan. Namun, melalui perspektif viktimologi aktif dan teori peacebuilding yang dikembangkan oleh Johan Galtung dan John Paul Lederach, penelitian ini menunjukkan bahwa korban dapat menjadi aktor strategis dalam proses rekonsiliasi dan rekonstruksi pascakonflik. Dengan pendekatan kualitatif dan analisis data sekunder, studi ini menelaah berbagai kasus di Indonesia dan dunia, termasuk Ambon, Kolombia, dan Rwanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi korban berkontribusi terhadap transformasi konflik dalam tiga aspek utama: narasi (pergeseran wacana dari kebencian ke dialog), struktur (pembangunan ruang komunitas inklusif), dan relasi (pemulihan kepercayaan sosial). Partisipasi aktif korban memperkuat legitimasi negara, mencegah radikalisasi, dan memperluas dimensi keamanan manusia. Dengan demikian, pelibatan korban dalam peacebuilding bukan sekadar keharusan normatif, melainkan strategi keamanan nasional untuk menciptakan stabilitas yang inklusif dan tangguh.
Strategi Resolusi Konflik Sipil-Militer Dalam Era Disinformasi: Klaim Ilegal Pasukan Garuda Hitam PMPP TNI Tadore Alauddin, Nur Afiyin; Rachmat Setiawibawa; Arifuddin Uksan; M. Adnan Madjid; Kusuma, Kusuma
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.13257

Abstract

Era digital menghadirkan kompleksitas baru dalam hubungan sipil–militer, di mana disinformasi menjadi salah satu bentuk ancaman non-tradisional terhadap stabilitas nasional. Penelitian ini menganalisis strategi resolusi konflik sipil–militer di era disinformasi dengan studi kasus “Pasukan Garuda Hitam” yang mencatut nama Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami bagaimana narasi palsu terbentuk, menyebar, serta memengaruhi persepsi publik terhadap lembaga militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disinformasi digital dapat menimbulkan konflik perseptual, mengikis kepercayaan publik, dan menciptakan ketegangan sipil–militer. Melalui integrasi teori hubungan sipil–militer (Huntington), kekerasan struktural (Galtung), transformasi konflik (Lederach), komunikasi krisis (Coombs), dan ketahanan informasi nasional, penelitian ini menemukan bahwa strategi resolusi yang efektif perlu berbasis kolaborasi multi-aktor, literasi digital, serta komunikasi strategis pertahanan. Selain itu, teori information warfare (Bennett, 2020), cognitive security, dan strategic communication (NATO StratCom, 2022) memperkuat pemahaman bahwa disinformasi merupakan instrumen geopolitik yang dapat dimitigasi melalui diplomasi militer dan pendekatan digital peacebuilding. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model resolusi konflik adaptif berbasis ketahanan informasi nasional.
Strengthening The Capacity Of Sleman Regency In Protecting The Prambanan Temple Site From Mount Merapi Eruption Prabowo, Arie; Kusuma, Kusuma; Wahyudi, Bambang; Wilopo, Wilopo
International Journal of Education, Vocational and Social Science Vol. 5 No. 02 (2026): International Journal of Education, Vocational and Social Science( IJVESS)
Publisher : Cita konsultindo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63922/ijevss.v5i02.3064

Abstract

Mount Merapi is one of the most active volcanoes in Indonesia, administratively located in the southern part of Sleman Regency. Prambanan Temple is a historical site in Sleman Regency that was affected by the eruption of Mount Merapi. To reduce the impact of the eruption of Mount Merapi on the world historical site of Prambanan Temple, capacity building and cooperation from stakeholders in Sleman Regency are needed. The purpose of this study is to analyze the implementation of capacity building in Sleman Regency in protecting the world historical site of Prambanan Temple from the eruption of Mount Merapi. This research method uses a qualitative approach with the research locus carried out in the Sleman Regency area. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. The data examination is carried out with triangulation and data analysis techniques using an interactive analysis model. The results of the study show that mitigation focuses on structural aspects, especially post-disaster activities with tarpaulin coverings, while non-structural efforts are not optimal due to gaps in coordination, communication and cooperation between agencies. The Mount Merapi disaster risk assessment in strengthening the capacity of Sleman Regency through strategic efforts ranging from procedures or SOPs to scenarios and alternatives that have been well prepared such as several signs and evacuation symbols. Sleman Regency has implemented innovation and knowledge through its sister village program to provide evacuation information through a mutual cooperation system. Keywords: Mount Merapi, Prambanan Temple, Risk, Institutional Capacity