Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

Kegiatan Bakti Sosial dan Sosialisasi Pengenalan Kampus di Desa Pulau Baru Kopah Kec. Kuantan Tengah Desriadi, Desriadi; Ramadhanti, Rika; M, Sarjan; Ammar, Zul; Rizhan, Afrinald
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 1 No. 1 (2021): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Juni 2021
Publisher : LPPM UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/bhakti_nagori.v1i1.1461

Abstract

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung atau pun tidak langsung kepada masyarakat Kegiatan ini akan diikuti oleh masyarakat Desa Pulau Baru Kopah Kec. Kuantan Tengah , Perangkat Desa, Dosen pada Program Studi Administrasi Negara, dan Mahasiswa Orientasi yang menjadi target pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi lebih banyak diarahkan kepada perubahan pola pikir (mindset) masyarakat dan mensinergikan Lembaga Pendidikan dengan masyarakat sebagai suatu kesatuan Dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan masyarakat dan kemampuan intelektualitas sivitas akademika Universitas Islam Kuantan Singingi dalam menjadikan program kegiatan dapat bermanfaat serta berkesinambungan Secara garis besar kegiatan pada tahap persiapan lebih banyak berhubungan dengan masalah administrasi. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah mengurus izin kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Kuantan Singingi. Pelaksanaan kegiatan ini diiringi dengan persiapan pembentukan tim pengabdian kepada masyarakat Program Studi Administrasi. Setelah tim pengabdian kepada masyarakat Program Studi Administrasi Negara terbentuk, maka panitia melakukan rapat secara berkala pada bulan Desember dan Januari
Sosialisasi Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Kepada Siswa SMAN 1 Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi richiyanti, shilvi; Iqbal, Muhammad; Rizhan, Afrinald; Aprinelita, Aprinelita; Iryanti, Ita; Asmara, Halmadi; muharam, sahri
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 1 No. 1 (2021): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Juni 2021
Publisher : LPPM UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/bhakti_nagori.v1i1.1468

Abstract

Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Transaction Information is a regulation that is often in direct contact with various groups of people in this advanced technology era. In general, the ITE Law has not been well socialized among high school students, especially SMAN 1 Gunung Toar, due to various factors, one of which is the lack of student understanding of the existing laws and regulations. As for the material in the Community Service material at SMAN 1 Gunung Toar, among others: What is the ITE Law, Am I covering the actions regulated in the ITE Law, what actions and sanctions are given to the perpetrators ITE Law criminal
PEMBUATAN PERATURAN DESA TERKAIT DENGAN RETRIBUSI DESA DI SIBAROBAH KECAMATAN GUNUNG TOAR Iqbal, Muhammad; Rizhan, Afrinald; Aprinelita, Aprinelita; Shilvirichiyanti, Shilvirichiyanti; Irianti, Ita; Asmara, Halmadi
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 1 No. 2 (2021): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Desember 2021
Publisher : LPPM UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/bhakti_nagori.v1i2.1846

Abstract

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan memberikan pengakuan dan kejelasan kepada desa akan status dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, Negara memberikan kewenangan Desa dalam melestarikan adat dan tradisi serta budaya masyarakat Desa. Pada prinsipnya asas pembentukan peraturan perundang-undangan sangat relevan dengan asas umum administrasi publik yang baik (general principles of good administration). Dalam Pasal 5 UU No.12 Tahun 2011 menegaskan tentang asas pembentukan peraturan daerah termasuk di dalamnya adalah Perdes. Memilih subyek dampingan ditunjuk secara langsung oleh LPMP Universitas Islam Kuanstan Singingi. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan mencapai tingkat optimal jika mampu memenuhi sasaran, target dan manfaat yang sudah ditetapkan oleh Tim Pengabdain Kepada Masyarakat, sehingga dapat disimpulkan hasil kegiatan yang diperoleh sebagai berikut: jadwal yang sudah ditetapkan dan diikuti oleh perangkat desa, masyarakat, dosen dan mahasiswa, disampaikan oleh narasumber sudah cukup memadai dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat, dilakukan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dapat memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh Desa untuk meyusun Peraturan Desa, Peserta seminar memperlihatkan minat dan kemauan untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah diperoleh selama pelaksanaan acara Pengabdian Kepada Masyarakat, Mempererat kerjasama dan saling memberikan informasi serta pengalaman antara pihak Universitas Islam Kuantan Singingi, Perangkat Desa, Perangkat Hukum, masyarakat, dosen dan mahasiswa selama pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat. Pengabdian Kepada Masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan.
PENYULUHAN HUKUM PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI MUSHALA AL HIJRAH DESA BERINGIN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Aprinelita, Aprinelita; Iqbal, Muhammad; Rizhan, Afrinald; Shilvirichiyanti, Shilvirichiyanti; Iryanti, Ita; Asmara, Halmadi
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 2 No. 1 (2022): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Juni 2022
Publisher : LPPM UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/bhakti_nagori.v2i1.2237

Abstract

Secara filosofis pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah untuk melindungi wanita atau ibu rumah tangga dari kekerasan dalam rumah tangga. Yang tertuang dalam undang-undang No 23 Tahun 2004 yang berbunyi “ Bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dengan falsafah pancasila dan undang-undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945”
PENYULUHAN HUKUM PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDES)DI DESA MUARO SENTAJO KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI: PKM Richiyanti, Shilvi; Aprinelita, Aprinelita; Rizhan, Afrinald; Iqbal, Muhammad; Hayani, Risma; Iryanti, Ita; Asmara, Halmadi
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 2 No. 2 (2022): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Desember 2022
Publisher : LPPM UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/bhakti_nagori.v2i2.2699

Abstract

Desa merupakan kesatuan masyarakat yang secara hukum berwenang untuk mengatur maupun mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat desa. Dalam hal ini pemerintahan desa berhubungan erat dengan masyarakat. Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, membuat masyarakat berwenang untuk mengatur dan mengurus tatacara pemerintahannya sendiri dan mengatur maupun mengurus segala urusan desa maupun kepentingan masyarakat desa setempat sesuai dengan upaya atau inisiatif dari masyarakat desa setempat. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) merupakan susunan rencana atau tatanan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sangat penting perannya bagi pemerintah desa karena Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) merupakan komponen utama dalam pembangunan desa, serta menjadi arah pembangunan desa secara utuh, baik pembangunan sosial ekonomi, membangun kebersamaan, dan meningkatkan kesejahteraan maupun meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang hidup dengan sumber daya yang terbatas, dan merupakan bentuk pertanggung jawaban pemerintah desa terhadap kehidupan masyarakat desa.
PENYULUHAN HUKUM PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA MUARO, KECAMATAN SENTAJO RAYA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI: Pengabdian Kepada Masyarakat Iqbal, Muhammad; Aprinelita, Aprinelita; Rizhan, Afrinald; Iryanti, Ita; Shilvirichiyanti, Shilvirichiyanti; Rismahayani, Rismahayani; Asmara, Halmadi; M.Musa, M.Musa; Hamzah, Rosyidi; Apriani, Desi; Admiral, Admiral; Febrianto, Surizki; Susanti, Heni; Prasja, Teguh Rama; Harviasantri, Selvi; Fudika, Moza Dela; Arlina, Sri
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 3 No. 2 (2023): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Desember 2023
Publisher : LPPM UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/bhakti_nagori.v3i2.3152

Abstract

Lembaga perkawinan merupakan lembaga yang mengesahkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam sebuah perkawinan. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin. Namun tidak selamanya tujuan perkawinan ini. Dalam berbagai tindak pidana klekerasan dalam rumah tangga terdapat bentuk-bentuk tindak kekerasan, yang meliputi: Kekerasan fisik,Kekerasan psikis, Kekerasan seksual, Penelantaran rumah tangga. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dapat memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam hal perlindungan terhadap kekerasan didalam rumah tangga. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga.Dalam berbagai perkara kekersan dalam rumah tangga, faktor penyebab nya adalah ekonomi dan perkembangan teknologi, apakah dalam hal ini media sosisal dan tontonan.
PENYULUHAN HUKUM PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP REMAJA DI SMK N 3 TELUK KUANTAN: PKM Iryanti, Ita; Aprinelita, Aprinelita; Iqbal, Muhammad; Rizhan, Afrinald; Shilvirichiyanti, Shilvirichiyanti; Rismahayani, Rismahayani; Asmara, Halmadi
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 4 No. 2 (2024): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Desember 2024
Publisher : LPPM UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/bhakti_nagori.v4i2.3911

Abstract

Semakin maraknya kasus pelecehan seksual yang melibatkan remaja di bawah umur bahkan anak-anak sebagai korban, Dengan kondisi ini maka kami dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi ingin utnuk berbagi ilmu tentang pelecehan seksual. Dalam hal ini kami akan menyampaikan bahwa pelecehan seksual termasuk tindak pidana dan pelaku bisa dihukum. Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah Dengan kondisi ini maka kami dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi ingin utnuk berbagi ilmu tentang pelecehan seksual. Dalam hal ini kami akan menyampaikan bahwa pelecehan seksual termasuk tindak pidana dan pelaku bisa dihukum dan membantu atau memberikan bantuan pemikiran, tenaga, ilmu dan teknologi serta seni bagaimana dalam mencegah terhadap pelecehan seksual dikalangan remaja. Adapun tujuan pengabdian kepada masyarakat ini secara umum diuraikan adalah membantu atau memberikan bantuan pemikiran, tenaga, ilmu dan teknologi serta seni bagaimana dalam mencegah terhadap pelecehan seksual dikalangan remaja.
PENYULUHAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DALAM HUKUM PIDANA DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 TELUK KUANTAN Iqbal, Muhammad; Aprinelita, Aprinelita; Rizhan, Afrinald; Iryanti, Ita; shilvirichiyanti, shilvirichiyanti; Rismahayani, Rismahayani; Sandia Fitri, Adilla; Akbar, wahyudi
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 5 No. 1 (2025): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Juni 2025
Publisher : LPPM UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/bhakti_nagori.v5i1.4359

Abstract

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptkan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan social. Untuk dapat melindungi anak dari perbuatan-perbuatan negative atau yang bertentangan dengan norma, adat dan kebiasaan di Indonesia, maka di terbitkan lah peraturan/ hukum, khususnya dalam hukum pidana. Diantara nya perturan tersebut adalah Undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang sistem peradilan pidana anak dan undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sebelum melakukan penegabdian, Tim melakukan berbabagai tahapan untuk terlakasanya kegiatan pengadian dengan baik, tahapan nya antara lain : Tahap Persiapan, Tahap Penjajakan , Tahap Persiapan Materi, Tahap Pelaksanaan Seminar, Pada pelaksanaan seminar atau pengadian, maka tim pengadian melakukan dengan menerapakan metode pemaparan materi / ceramah oleh narasumber, sebagai berikut : Peserta diberi materi mengenai perlindungan anak dalam hukum pidana, motivasi tentang pentingnya Pengetahuan tentang perlindungan anak dan sesi tanya jawab, Narasumber memberikan jawaban, pada sesi ini tinggi minat dan antusias siswa/I dalam bertanya berkaitan dengan pelindungan hukum terhadap anak, Diantara pertanya di ajukan antara lain bagaimana jika melihat kejadian atau peristiwa pembullyan yang dilakukan oleh anak terhadap anak, serta bagaiaman pembuktian terhadap penganiayaan terhadap anak balita yang berumur kurang dari satu tahun . serta pertanyaan lain.
IMPLEMENTASI PKM MELALUI PROGRAM MAGANG MAHASISWA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI DI PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN Nola riona ramadhan; Tya Laila Fitria; Dwi erlinda putri; Adila Sandia Fitri; Nuriani; Febri andika; Muhammad atala Rafif; Afrinald Rizhan; Aprinelita; Rismahayani
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 5 No. 2 (2025): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Desember 2025
Publisher : LPPM UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/bhakti_nagori.v5i2.4956

Abstract

Program magang mahasiswa hukum merupakan bagian dari Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik hukum. Kegiatan ini dilaksanakan oleh mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada periode 21 Juli–19 September 2025. Pemilihan topik ini didasarkan pada pentingnya memberikan pengalaman kontekstual kepada mahasiswa agar memahami proses administrasi perkara, jalannya persidangan, serta mekanisme mediasi. Metode pengabdian yang digunakan adalah pendekatan service learning dengan tahapan analisis kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan kegiatan inti, evaluasi, serta pendampingan berkelanjutan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa mahasiswa memperoleh keterampilan praktis dalam pengelolaan dokumen perkara, mengikuti alur persidangan, serta memahami peran mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Keberadaan mahasiswa juga membantu efektivitas pelayanan publik di Pengadilan Agama Teluk Kuantan, khususnya dalam bidang administrasi dan kepaniteraan. Secara kelembagaan, program ini memperkuat kerja sama antara universitas dengan lembaga peradilan sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas layanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, implementasi PKM melalui program magang terbukti efektif dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa, mendukung penguatan kelembagaan mitra, dan berpotensi untuk dikembangkan secara berkelanjutan