Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Dimensi

PENGARUH MOTIVASI, DISIPLIN, PELATIHAN, KEPUASAN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU Mulyono, Desri; Ratnasari, Sri Langgeng; Nasrul, Herni Widiyah; Sutjahjo, Gandhi; Diana, Ilfi Nur; Anggraini, Titis Ayu; Apriyulianti, Sindy; Putri, Madu Novia; Tawee, Seow; Amin, Saifuddin
JURNAL DIMENSI Vol 14, No 1 (2025): JURNAL DIMENSI (MARET 2025)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/dms.v14i1.7333

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi, disiplin, pelatihan, kepuasan dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai di Perwakilan BKKBN Provinsi Kerpulauan Riau. Populasi penelitian ini adalah pegawai di Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau. Teknik analisis kuantitatif deskriptif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 113 responden. Berdasarkan analisis data maka hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau, disiplin (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau, pelatihan (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau, kepuasan (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau, lingkungan kerja (X5) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau, motivasi, disiplin, pelatihan, kepuasan dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai (Y) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau.
Pasang Surut Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Pasca Reformasi Abra, Emy Hajar; Hadiyanto, Alwan; Hanafi, Hanafi; Laila, Saviarnis; Ciptono, Ciptono; Arianto, Dian; Herningtyas, Tuti; Sriono, Sriono; Marfuah, Siti; Amin, Saifuddin
JURNAL DIMENSI Vol 14, No 1 (2025): JURNAL DIMENSI (MARET 2025)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/dms.v14i1.7065

Abstract

Sebuah negara dikatakan berdemokrasi ketika dijalankannya sistem pemilihan umum. Begitupun dengan Indonesia yang sepanjang perjalanan pasca kemerdekaan telah menjalankan sistem pemilihan umum baik legislatif juga eksekutif dengan beragam formula dan perubahannya. Indonesia kemudian mulai berbenah sistem ketatanegaraan dengan didahului pada amandemen konstitusi yakni pada masa refromasi tahun 1998. Dalam perubahan konstitusi konstruksi pemilihan umum khususnya pada pemilihan presiden dan wakil presiden mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari masa jabatan presiden, sistem pemilihan, asal presiden sampai pada proses pemberhentian. Sayangnya, perubahan konstitusi tidak berbanding lurus pada pelaksanaan undang-undang pemilu. Undang-undang pemilihan umum khususnya untuk presiden dan wakil presiden kian hari mengalami pasang surut nilai demokrasi. Lantas bagaimana melihat pasang surut demokrasi dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia. Metode penulisan ini adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan dengan data kepustakaan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang kemudian dianalisa secara deksriptif kualitatif. Pasang surut demokrasi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia ini kemudian penulis kaji menggunakan tiga kategori sebagai pisau Analisa, dengan hasil dan kesimpulan sebagai berikut. Pertama ambang batas pemilihan umum presiden dan wakil presiden untuk menjadi pintu masuk dalam penyederhanaan partai politik demi penguatan system presidensial menjadi tidak tepat. Kedua; terkait konstruksi parpol Indonesia. Bahwa penyederhanaan partai politik harus memperhatikan alasan-alasan fundamental yang tidak dapat terlepas dari. Ketiga; terkait dengan produk hukum pemilihan umum, maka undang-undang pemilihan umum dari masa ke masa mengalami proses kemunduran demokrasi.