Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

TINDAK PIDANA PENAMBANGAN ILEGAL (Studi Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2021/PN.Lsm) Putriani, Putriani; Nur, Muhammad; Tasyukur, Tasyukur
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penambangan ilegal menunjukkan ketidaksesuaian antara kenyataan dan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 serta Pasal 158 jo. Pasal 35 UU No. 3 Tahun 2020 yang mewajibkan izin dalam aktivitas pertambangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara penambangan ilegal pada Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2021/PN Lsm. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan penambangan dan penjualan tanah timbun tanpa IUP dan dijatuhi pidana penjara 4 bulan. Majelis Hakim dinilai telah menerapkan prinsip keadilan dan kepastian hukum secara proporsional berdasarkan alat bukti dan kondisi sosial-ekonomi terdakwa. Meskipun proses penyidikan dan penuntutan berjalan sesuai prosedur, praktik di lapangan masih menghadapi kendala berupa lemahnya pengawasan, minimnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penekanan terhadap perlunya pendekatan korektif-edukatif dalam penegakan hukum pidana lingkungan, serta usulan penguatan regulasi melalui sistem perizinan pertambangan rakyat yang adaptif dan berbasis digital. Kesimpulannya, penegakan hukum pidana terhadap tambang ilegal sudah memiliki dasar yang kuat, namun memerlukan dukungan kebijakan yang lebih partisipatif dan inovatif. Saran yang diajukan yaitu perlunya reformasi sistem izin pertambangan rakyat yang inklusif, transparan, dan terintegrasi.
Keputusan Gen Z Melanjutkan Hidup dengan atau Tanpa Menikah Rahmatillah, Rahmatillah; Muslimah, Ranisah Azza; Azura, Nona; Putriani, Putriani; Aliyah, Nur; Riamanda, Irin
Syiah Kuala Psychology Journal Vol 3, No 2 (2025)
Publisher : Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/skpj.v3i2.30687

Abstract

The decision-making process regarding marital commitment serves as a crucial foundation in determining whether to pursue or forgo marriage. This study aims to explore how members of Generation Z make decisions related to marital commitment and the influencing factors behind those decisions. The research involved five individuals from Generation Z residing in various districts/cities within Aceh Province. Data were collected through in-person and video call interviews, then analyzed using thematic analysis. The findings reveal variations in the decision-making process. Decisions to marry were influenced by strong family support, religious values, positive beliefs about marriage, and love for a partner. In contrast, decisions to remain unmarried were shaped by past experiences such as abuse, parental marital conflict, personal values and beliefs, and a desire for independence. Viewing marriage as an unsuitable solution for personal problems also emerged as a contributing factor. These findings provide insight into the motivations and considerations underlying marital commitment decisions among Generation Z.Proses pengambilan keputusan terhadap komitmen pernikahan merupakan landasan penting dalam menentukan pilihan untuk menikah atau tidak. Penelitian ini bertujuan mengkaji proses pengambilan keputusan Generasi Z terkait komitmen pernikahan serta faktor-faktor yang memengaruhi keputusan tersebut. Subjek penelitian terdiri atas lima individu dari Generasi Z yang berasal dari berbagai kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dan panggilan video, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan untuk menikah dilandasi oleh dukungan keluarga, nilai agama, keyakinan positif terhadap pernikahan, dan cinta terhadap pasangan. Sementara itu, keputusan untuk tidak menikah dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu seperti pelecehan, ketidakharmonisan rumah tangga orang tua, nilai dan keyakinan pribadi, serta keinginan untuk hidup bebas dan mandiri. Pandangan bahwa pernikahan bukan merupakan solusi atas permasalahan pribadi juga menjadi faktor yang diperhatikan. Temuan ini memberikan gambaran tentang motivasi dan pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan komitmen pernikahan pada Generasi Z.
Promosi Kesetaraan Gender dan Penghapusan Diskriminasi Mahyus, Mahyus; Wahida, Nur; Putriani, Putriani; Fatima, Siti; Faisal, Muh.
Journal Social Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2025): September 2025
Publisher : Journal Social Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesetaraan gender merupakan prinsip dasar dalam perlindungan hak asasi manusia dan pencapaian pembangunan yang inklusif. Namun, diskriminasi berbasis gender masih menjadi tantangan global yang kompleks dan multidimensional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis upaya promosi kesetaraan gender serta strategi penghapusan diskriminasi terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan. Melalui pendekatan deskriptif-kualitatif dan studi pustaka, artikel ini mengkaji bentuk-bentuk diskriminasi gender yang terjadi dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, dan partisipasi politik. Ditemukan bahwa ketimpangan struktural, budaya patriarki, serta lemahnya implementasi kebijakan menjadi faktor utama yang menghambat terciptanya keadilan gender. Artikel ini juga mengulas berbagai inisiatif nasional dan internasional dalam mendorong kesetaraan, termasuk pendidikan gender, advokasi hukum, dan pemberdayaan ekonomi. Hasil kajian menunjukkan bahwa promosi kesetaraan gender membutuhkan sinergi lintas sektor dan perubahan paradigma di tingkat masyarakat. Dengan demikian, penghapusan diskriminasi gender bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Kata Kunci: kesetaraan gender, diskriminasi, hak asasi manusia, pemberdayaan, pembangunan inklusif