Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.473
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Governance Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Jurnal Cahaya Keadilan Jurnal Hukum Samudra Keadilan JURNAL MERCATORIA Awang Long Law Review Jurnal Jatiswara Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JURNAL USM LAW REVIEW Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ungu ( Abdi Ke Ungu) CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Jurnal hukum IUS PUBLICUM PETITA Journal of Innovation Research and Knowledge Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora Cendekia: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan Focus: Jurnal of Law Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada) Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial
Malau, Parningotan
Faculty Of Law, Universitas Riau Kepulauan
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 54 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 54 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Studi Keterkaitan Negara Hukum Dan Kekuasaan Dalam Perspektif Politik Hukum Nickolaz Boy Regawoge; Siti Aminah Mega Putri; Maria Ulfa; Parningotan Malau
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4394

Abstract

Power is closely related to law because power is not only concerned with the instruments of lawmaking, but also includes law enforcement. The synergistic character of law and power, especially in terms of the legality of power, is explained by Mochtar Kusumaatmadja with one phrase, "Law without power is a dream and power without law is despotism." This synergy between law and power can be seen as the division of power known as the Trias Politica principle. Power consisting of legislative, executive, and judicial institutions is regulated by the 1945 Constitution as the highest source of law in Indonesia. This paper uses a juridical-normative study research method with a literature review in the form of secondary data, namely journals and books resulting from previous research. The results of this study indicate that law and power are closely related. Law and power run side by side and cannot be separated from each other. The essence of power is the ability of a person to impose their will on others. Law exists because of legitimate power. It is legitimate power that creates law. This means that law and power are complementary to each other.
Keterkaitan Antara Negara Hukum Dan Kekuasaan Ujung, Pendi; Hendra Sudarsin; Sopar Usman; Parningotan Malau
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4418

Abstract

Konsep Rechtsstaat atau negara hukum selalu berkaitan erat dengan distribusi, pembatasan, dan pengendalian kekuasaan politik. Sepanjang sejarah, para ahli hukum memperdebatkan apakah negara hukum berfungsi sekadar sebagai ideal normatif atau sebagai mekanisme operasional yang mampu mengekang kewenangan negara yang sewenang-wenang. Artikel ini mengkaji keterkaitan antara prinsip negara hukum dengan praktik penyelenggaraan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan modern. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, tulisan ini menemukan bahwa esensi negara hukum tidak hanya bertumpu pada supremasi hukum, melainkan juga pada desain kelembagaan yang menjamin checks and balances, perlindungan HAM, dan pencegahan konsentrasi kekuasaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan antara negara hukum dan kekuasaan bersifat dialektis: hukum membentuk kekuasaan, dan kekuasaan menopang berjalannya hukum. Tanpa interaksi yang seimbang, negara hukum mudah berubah menjadi konsep yang semu atau bahkan represif.
Analisis Ke-Ekonomian Transformasi Regulasi Sektor Keuangan dalam Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Nasional Siti Aminah Mega Putri; Parningotan Malau
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5649

Abstract

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) merupakan lahir dari respons kebutuhan reformasi yang holistik dalam keuangan Indonesia yang dinilai tidak lagi sesuai atau relevan dengan perkembangan zaman. Sebelum adanya regulasi tersebut, berbagai peraturan di bidang keuangan telah tersebar di beberapa undang-undang yang berumur lebih dari 30 tahun. Hal ini menyebabkan mereka tidak mampu mengakomodasi perkembangan global, pembaruan teknologi, dan kerumitan atau kompleksitas keuangan yang modern. Pengalaman krisis moneter 1998 ataupun krisis keuangan dunia 2008 menjadi petunjuk bahwa kelemahan struktur regulasi dan koordinasi antarotoritas memberikan dampak sistemik dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, perlu adanya suatu kerangka hukum yang lebih terintegrasi, adaptif, serta mampu memperkuat stabilitas sistem keuangan. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif dan deskriptif yang memberikan uraian kajian secara mendetail. UU P2SK hadir dalam omnibus law bertujuan mengintegrasikan dan mengubah sekitar 17 undang-undang di bidang keuangan dengan tujuan memperkuat kelembagaan, meningkatkan tata kelola, memperluas inklusi keuangan, dan mendorong adanya inovasi di bidang keuangan berbasis teknologi. Pembentukan Undang-Undang ini secara yuridis menjadi bukti upaya negara untuk menciptakan kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan yang ada di Indonesia. Dengan sistem keuangan yang lebih kuat, efisien, dan inklusif, UU P2SK diharapkan mampu menjadi suatu media yang strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi berskala nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Analisis Yuridis Program Makanan Bergizi dalam Mendorong Pembangunan Nasional dan Pemenuhan Hak Gizi Anak Indonesia Aura Kalisha; Parningotan Malau
CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan Vol. 6 No. 2 (2026): Mei: CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/cendekia.v6i2.8848

Abstract

The Free Nutritious Meal Program (MBG) is a strategic initiative by the Indonesian government to address the long-standing issues of malnutrition and stunting, which have significantly hindered human resource (HR) development in Indonesia. The program aims to improve children's nutrition and reduce stunting by providing free nutritious meals, particularly in areas with limited access to healthy food. This study aims to analyze the legal framework of MBG, its effectiveness in achieving its goals, and its impact on national development. Using a qualitative approach, the study analyzes the implementation of MBG through document analysis, interviews with relevant stakeholders, and field observations. The findings highlight challenges within the program, including imbalanced food distribution, inadequate infrastructure in remote areas, and suboptimal food quality control, which resulted in several food poisoning incidents in 2025. Nevertheless, the program has a positive economic impact by empowering micro, small, and medium enterprises (MSMEs) involved in food supply. The study suggests strengthening the monitoring system, improving budget management, and better coordination between government sectors and communities to maximize the success of MBG. It also emphasizes the importance of nutrition education campaigns to support the program's goals. Overall, MBG is a crucial step toward creating a healthier and more productive generation, supporting the achievement of Indonesia's Golden Generation by 2045..
Co-Authors , Hendra Sudarsin Adelia Widya Pramesti Alfryni Halawa Alichsan, Muhammad Alwan Hadiyanto Amren, Amren Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Andika Simamora Andre Wijaya April Yanus Laoly Aris Pebriwadi Sinaga ARTANTO, TRI Aura Kalisha Aura Kalisha Azhari Muda Bea, Yuventus Christina Dian Adiati Ciptono Ciptono Ciptono Ciptono, Ciptono Cut Wahidah Mumtaza Danu Setiawan Eko Wardana Dendy, Alfi Desy Awaliyah Dhenis A. Depari Dian Arianto Dony Giatman Dwi Afni Maileni Edward Muliandino Emy Hajar Abra Ervanny Purba Faisal Rusyuandi Franky, Ramon Hanafi Hanafi Hendra Setiawan Hendra Sudarsin Ibanes, Reivo Ibrahim, Muhamad Sidik Ajib Irene Svinarky Irene Svinarky Jaini, Amren Jawa, Dominikus Johannes Bonatua Marpaung Karjono, Arpandi Lau, Melia M. Alichsan Maidir Riwanto Maria Ulfa Melia Lau Melisa Putri Mesri Silalahi Muhammad Ridwan Mumtaza, Cut Wahidah Mustaufiq Mustaufiq, Mustaufiq Nafah Permatasari Natashya Simaremare Ni Putu Priscillia Nickolaz Boy Regawoge Nurul Farida Oei, Suyato Owen Doly Ambarita Pariadi Pristika Handayani Pusfa Anggraini Rahel Kartika Rahmat A.K Purba Ringo, Desron Siringo River Hutajulu Rosalina, Debi Rosmerry, Rosmerry Sahala Tua Situmorang Salmah Salmah Sanusi Sesung, Rusdiyanto Silitonga, Christopher EF Simbolon, Fifi Pebrys Loerensyahni Simbolon, Josmangasi Sinta Khairani Siti Aminah Mega Putri Sitorus, Berman Situmorang, Sahala Tua Sopar Usman Sugiarto S Sugiyarto Sulaiman, Fidyana Sunarto Poniman Suyato Oei Syamsul Bahari Togatorop, Dippos Tri Pancarini Tuti Herningtyas Ujung, Pendi Usman, Sopar Virgo Cahyadi Wardani, Dian Wiris Woro Wibowo, Agung Edy Yosua Kelvin Yulianti, Fanny Aliet