Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.699
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JCES (Journal of Character Education Society) SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Jurnal Ilmu Hukum The Juris Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam GANEC SWARA Journal of Law Science Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL ILMIAH ADVOKASI GEOGRAPHY : Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) IJECA (International Journal of Education and Curriculum Application) Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum LEGAL BRIEF Jurnal Kompilasi Hukum Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Collegium Studiosum Journal Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Private Law Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Bacarita Law Journal Commerce Law Al-Amal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Community Empowerment Media of Law and Sharia
Rohayu H, Rina
Universitas Muhammadiyah Mataram
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Analisis Disparitas Pemidanaan Terhadap Penyuapan Dalam Tindak Pidana Korupsi Alimuddin; Rodliyah; Rohayu, Rina
Private Law Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7585

Abstract

Penelitian tentang analisis disparitas pemidanaan terhadap penyuapan dalam perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini dibuat untuk menganalisis akibat hukum adanya disparitas pemidanaan terhadap penyuapan dalam tindak pidana korupsi. Menganalisis bagaimana upaya menimalisir terjadinya disparitas pemidanaan terhadap penyuapan dalam tindak pidana korupsi. Analisis konsep disparitas pemidanaan terhadap penyuapan dalam tindak pidana korupsi di masa depan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analisis. Dari data diatas maka disparitas pemidanaan dalam tindak pidana korupsi dibutuhkan komitmen semua lembaga Negara yang memiliki kewenangan dalam penanganan dan penindakan kejahatan extra ordinary crime. Tindak pidana penyuapan dalam tindak pidana korupsi merupakan pekerjaan rumah bagi penegakan hukum di dalam pemberantasan korupsi, meskipun di beberapa sektor tingkat korupsi mengalami penurunan tapi di sektor politik mengalami peningkatan. Penyebab tingkat korupsi di sektor politik mengalami peningkatan mungkin salah satu penyebabnya adalah disparitas pemidanaan dalam pidana korupsi, mengingat dengan pengenaan pasal yang sama dan kerugian yang hampir sama ketika sebuah kasus korupsi melibatkan politisi maka vonis berbeda akan dialami politisi tersebut dimana kecenderungan yang ada vonis yang dijatuhkan lebih ringan dibandingkan dengan pelaku pidana korupsi dari non politisi. Hakim ujung tombak terdepan dalam memberikan putusan yang tegas dan memberikan efek jera, maka adanya pedoman pemidanaan yang dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Mahkmah Agung dalam pemidanaan khusus terkait dengan Pasal 2 dan Pasal 3, maka PERMA No 1 tahun 2020 tidak banyak memberikan pengaruh dalam mengurangi dampak dari Disparitas Pemidanaan yang diujung tombaknya ada pada Hakim, sehingga regulasi yang ada saling kontradisi dimana undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi saling Tarik ulur dengan peraturan yang ada pada KPK, Kejaksaan, Pengadilan Tipikor (Hakim), sehingga masih belum dapat menciptakan suatu peradilan yang menlahirkan keadilan dan kesetaraan hukum pemberian pidana, yang memberikan kemungkinan bagi Hakim untuk memperhitungkan berat ringannya delik. Pendekatan diatas dapat dipergunakan dalam memperkecil dampak, menimalisir disparitas pemidanaan terhadap penyuapan dalam pidana korupsi di masa depan.
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TANPA PUTUSAN PIDANA ASAL KORUPSI Johri; Rodliyah; Rina Rohayu Harun
The Juris Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i2.1048

Abstract

This research aims to analyze the process of law enforcement and prevention of money laundering crimes originating from corruption based on Law Number 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes and the efforts made by third parties acting in good faith to recover their assets if the money laundering crime is not proven in the corruption offense. The research method used in this study is a normative legal research method. From the analysis conducted, the legal enforcement mechanism for money laundering crimes originating from corruption as the underlying offense is essentially bound by the Criminal Procedure Code (KUHAP), the Money Laundering Act, and the Corruption Criminal Act. In the law enforcement process for money laundering crimes, there are still obstacles, both in terms of substantive law (substantive law) and procedural law (formal law). Additionally, the efforts that can be made by third parties to recover their assets are not sufficiently regulated in Law Number 8 of 2010, which means that it may not fully satisfy the principles of justice and legal certainty. To combat and prevent money laundering crimes, especially those derived from corruption, it is not only necessary to have law enforcement agencies with competent human resources for investigation and prosecution, but it is also essential to build synergy among stakeholders to prevent and combat money laundering crimes. Given that combating money laundering crimes involves multiple institutions such as financial institutions, law enforcement agencies, the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), and other relevant agencies as subsystems, including Bank Indonesia, financial service providers, goods and services providers, the Capital Market Supervisory Agency (BAPEPAM-LK), the Ministry of Communication and Information Technology, the Directorate General of Customs and Excise (DJBC), and law enforcement authorities.
Optimalisasi Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana Untuk Remisi Berbasis Keadilan Distributif Di Lapas Perempuan Mataram Dewanti, Yuvana; Rina Rohayu Harun; Firzhal Arzhi Jiwantara
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.7328

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) sebagai indikator pemberian remisi serta mengidentifikasi kendala penerapan prinsip keadilan distributif di Lapas Perempuan Kelas III Mataram. Metode yang digunakan adalah normatif empiris, dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, kasus, dan sosiologis untuk mengkaji efektivitas hukum dan kebijakan pemasyarakatan dalam praktik lapangan.SPPN merupakan instrumen strategis dalam menilai kemajuan pembinaan narapidana secara objektif, sejalan dengan pergeseran paradigma pemasyarakatan dari pendekatan retributif ke rehabilitatif. Diterapkan berdasarkan Keputusan Dirjen Pemasyarakatan No. PAS-10.OT.02.02 Tahun 2021, SPPN di Lapas Perempuan Kelas III Mataram dijalankan oleh tim Wali Pemasyarakatan dan Asesor melalui penilaian berbasis data dan bukti. Penilaian ini mencakup observasi perilaku, wawancara, telaah dokumen, serta tes, dengan pendekatan yang terindividualisasi sesuai karakteristik masing-masing narapidana.Optimalisasi SPPN telah menunjukkan dampak positif, seperti meningkatnya transparansi, motivasi narapidana, serta efektivitas dalam pemberian remisi dan hak-hak lainnya. Namun demikian, penelitian ini menemukan sejumlah kendala signifikan yang menghambat prinsip keadilan distributif. Kendala tersebut meliputi subjektivitas petugas, keterbatasan data yang akurat dan lengkap, belum optimalnya digitalisasi, serta rendahnya kapasitas SDM. Selain itu, inkonsistensi antarunit, resistensi terhadap sistem baru, dan tantangan integrasi data dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) turut memperparah ketimpangan dalam penilaian.Oleh karena itu, diperlukan upaya pembenahan menyeluruh melalui penguatan infrastruktur, pelatihan petugas, standardisasi teknis, serta percepatan digitalisasi. Langkah ini penting agar SPPN dapat benar-benar menjadi alat evaluasi yang adil dan efektif dalam mendukung pemasyarakatan yang humanis dan berkeadilan.
Protection of Press Freedom through Strengthening Law Number 40 of 1999 in The Context of the Enforcement of Law Number 1 of 2023 Rina Rohayu Harun; Nurjannah Septyanun
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.4988

Abstract

Press freedom for journalists has become increasingly restricted following the enactment of the National Criminal Code, Law No. 1 of 2023, by the government, raising concerns about the potential criminalization of journalists performing their duties. Several articles in the National Criminal Code (New Criminal Code) have been noted by the Press Council, one of which pertains to the broadcasting or dissemination of false news or information. The term 'any person' in the relevant article can apply to anyone, including journalists. Meanwhile, responsible and proper press freedom has already been accommodated through a specific law, namely Law No. 40 of 1999. The problem addressed in this study is how press freedom, based on Law No. 40 of 1999, relates to press offenses as regulated by Law No. 1 of 2023. The method used in this study is normative juridical, supported by empirical juridical analysis. The research findings indicate that even before the National Criminal Code was enacted, several journalists, including in the case of Asrul, were criminalized for allegedly spreading false news under the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law). There is concern that the National Criminal Code could also be used by law enforcement to target journalists engaged in their journalistic profession. Therefore, revisions to certain articles in the National Criminal Code are necessary to provide exemptions for the journalistic profession, which is protected by the press law, and to establish a specific mechanism to be prioritized in the event of a press dispute.
Kesadaran hukum anak usia rentan terhadap bahaya narkotika di Panti Asuhan Muhammadiyah Mataram Rina Rohayu Harun; Nurjannah Septyanun; Yulias Erwin; Imawanto Imawanto; Ady Supryadi; Tin Yuliani; Bahri Yamin; Rena Aminwara; Zaenafi Ariani; Fahrurrozi Fahrurrozi; Aesthetica Fiorini Mantika; Nur Oktaviani
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 8, No 4 (2024): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v8i4.27758

Abstract

Abstrak Peredaran narkotika di Indonesia sudah mencapai tahap darurat yang sangat mengkhawatirkan. Kejahatan tindak pidana narkotika, sangat wajar dalam hukum pidana sebut menjadi salah satu extra ordinary crime (kejahatan luar biasa. Korban peredaran narkotika tidak memandang usia, dari usia dewasa, remaja, dan anak-anak. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional melalui hasil survey nasional prevalensi penyalahguna narkotika tahun 2023, menunjukkan angka prevalensi sebesar 1,73 % atau setara  dengan 3,3 juta penduduk Indonesia yang berusia 15-64 tahun, yang menunjukkan adanya peningkatan penyalahgunaan narkotika secara signifikan pada kalangan kelompok usia 15-24 tahun. Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian ini, memberikan penyuluhan hukum serta edukasi terhadap anak-anak Panti Asuhan Muhammadiyah Mataram, terhadap bahanyanya penyalahgunaan narkotika. Panti Asuhan Muhammadiyah adalah lembaga sosial yang didirikan oleh Muhammadiyah untuk memberikan perlindungan, pendidikan, dan pengasuhan bagi anak-anak yatim piatu dan keluarga kurang mampu. Saat ini, panti memiliki total 39 anak asuh dari jenjang SD, SMP, sampai SMA, dan 24 lansia dalam program home care. Adapun peserta yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak  anak jenjang SD-SMP.  Metode yang digunakan adalah sosialisasi dan penyuluhan hukum, dengan menyampaikan materi secara visualisasi, interaktif, serta pemilihan bahasa serderhana, agar mudah dipahami oleh anak-anak perserta. Selanjutnya sesi diskusi dan tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan, saat penyampaian materi, anak-anak sangat antusias mendengarkan pemaparan materi, serta merespon dengan pengajuan pertanyaan dari 7 (tujuh) anak. Selanjutnya para pemateri kembali melakukan evaluasi dengan memberikan kuis kepada para perserta. Kata kunci: narkotika; usia rentan; anak; penyalahgunaan Abstract The circulation of narcotics in Indonesia has reached a very worrying emergency stage. Narcotics crime is very normal in criminal law to be called an extra ordinary crime. Victims of narcotics trafficking regardless of age, from adults, teenagers and children. Based on data from the National Narcotics Agency through the results of a national prevalence survey narcotics abusers in 2023, shows a prevalence rate of 1.73% or the equivalent of 3.3 million Indonesians aged 15-64 years, which shows a significant increase in narcotics abuse among the 15-24 year age group This service provides legal counseling and education to the children of the Mataram Muhammadiyah Orphanage, regarding the dangers of narcotics abuse. The Muhammadiyah Orphanage is a social institution founded by Muhammadiyah to provide protection, education and care for orphaned children and underprivileged families. Currently, the orphanage has a total of 39 foster children from elementary, middle and high school levels, and 24 elderly people in the home care program. The participants involved in this activity were as many as elementary-middle school level children.  The method used is legal outreach and counseling, by presenting material in a visual, interactive manner, and choosing simple language, so that it is easy for the participating children to understand. Next was a discussion and question and answer session. The results of the activity showed that when the material was delivered, the children were very enthusiastic about listening to the material presentation, and responded by asking questions from 7 (seven) children. Next, the presenters carried out another evaluation by giving a quiz to the participants. Keywords: narcotics; vulnerable age; child; abuser
Sistem Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Guna Mencegah Peredaran Barang Terlarang Julia, Hepy; Harun, Rina Rohayu; Erwin, Yulias
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol. 6 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v6i3.27498

Abstract

Correctional institution has an important role in developing inmates to became better individuals ready to return to society. Today, The number of inmates in correctional institutions is a challenge for the Ministry of Immigration and Corrections. Many security disturbances to correctional institution, both from outside and from within, make correctional institution a place that is vulnerable to violations, both from inside and outside the correctional institution. Prohibited goods are something that must be watched out for when entering a correctional institution, this is because it will disrupt the security stability within the correctional institution. The aim of this research is to find out the security system in correctional institution to prevent the circulation of prohibited goods. Research method used in this research is juridical-normative legal research. The result of thus study are the criteria for prohibited goods in correctional institution such as money, valuables, drugs, alcohol, electronic devices dan firearms. Security system against the entry of prohibited goods into the correctional institution, namely Main Doo Security (P2U), inspection of goods and body, establishing rules regarding goods entering the Prison and routine searches.
Konflik Antar Pelajar dan Implementasi Restorative Justice di Polres Dompu Muchlis Agiltari; Harun, Rina Rohayu; Ufran, Ufran; Septyanun, Nurjannah
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v7i1.30294

Abstract

Konflik antar pelajar di Kabupaten Dompu mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, ditandai dengan tawuran spontan pada jam pulang sekolah, serangan kelompok terencana, dan penggunaan senjata tajam maupun benda keras. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola konflik antar pelajar serta penerapan pendekatan restorative justice (RJ) oleh Polres Dompu dalam penanganan kasus-kasus tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi lapangan, dan analisis dokumen penanganan perkara pelajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik pelajar di Dompu dipicu oleh balas dendam antar kelompok, solidaritas sekolah, serta dinamika remaja yang emosional. Penyelesaian kasus masih didominasi oleh mekanisme yustisial meskipun kerangka normatif (UU SPPA, KUHP Baru, dan Perpol 8/2021) telah menegaskan kewajiban upaya diversi dan pemulihan. Penerapan restorative justice telah dilakukan melalui mediasi non-koersif, humanis, dan berorientasi pemulihan, termasuk penandatanganan kesepakatan damai di hadapan penyidik. Namun, proses ini sering terkendala oleh minimnya assessment awal, lemahnya monitoring pasca-mediasi, serta belum terbentuknya budaya preventif di tingkat sekolah maupun kepolisian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa restorative justice memiliki potensi besar menekan residivitas konflik pelajar, tetapi efektivitasnya bergantung pada konsistensi implementasi, kapasitas penyidik, serta dukungan kolaboratif antar sekolah, keluarga, dan kepolisian. Penguatan strategi preventif dan integrasi lintas lembaga menjadi langkah utama untuk mendorong penanganan konflik pelajar yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasa Danial Khariri; Rina Rohayu; Ufran
Commerce Law Vol. 5 No. 2 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/z6arap70

Abstract

This research is motivated by the increasing involvement of children as perpetrators of violent theft crimes, which exhibit symptoms of social and psychological complexity. The main objective of this study is to identify the causal factors that drive minors to commit these crimes and analyze them through a criminological perspective. This study uses a qualitative method with a case study approach on ten juvenile perpetrators of violent theft who are currently undergoing rehabilitation in a juvenile correctional facility. Data were obtained through in-depth interviews, observation, and documentation, then analyzed using a descriptive-analytical approach with a criminological theoretical framework. The results show an interaction between internal factors, such as psychological immaturity and biological conditions, and external factors such as poverty, family disorganization, negative social environmental influences, and low access to education. Economic factors are the dominant factor, with all respondents citing the pressure of basic needs as the primary motive, reinforced by the fact that 90% of children come from poor families and drop out of school. Theoretically, these children's criminal behavior reflects the integration of three criminological theories: Rational Choice Theory explains the calculation of costs and benefits in desperate situations; Strain Theory describes illegal adaptation due to limited access to legitimate means; and Social Control Theory explains the weak social bonds that facilitate deviant behavior. Thus, violent theft committed by children is not simply an impulsive act, but rather a form of rational adaptation to structural pressures in an environment with minimal social control.
Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Di Sektor Agraria Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan Samsul Ihsan; Rina Rohayu Harun; Yulias Erwin
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.205

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Bagaimana Tipologi Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Di Sektor Agraria dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah nelayan Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan dan Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam penerbitan sertifikat tanah bagi nelayan di Indonesia dapat mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan, Metode yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif yang mengkaji putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi dalam sektor agraria, terutama dalam penerbitan sertifikat tanah untuk nelayan, berdampak besar terhadap kepastian hukum dan keadilan. Berdasarkan analisis beberapa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), penerapan kepastian hukum dan keadilan sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem pertanahan di Indonesia. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi dan pengembalian hak tanah yang diambil secara ilegal merupakan langkah penting untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai prinsip hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang konsisten akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan publik terhadap sistem hukum, sekaligus memastikan perlindungan hak-hak nelayan dan meningkatkan keadilan sosial serta ekonomi. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif tidak hanya menguntungkan pihak yang dirugikan langsung, tetapi juga memperkuat integritas sistem hukum dan menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan.Kata kunci: Tindak pidana; korupsi; agraria; kepastian hukum; keadilan.
Pertanggungjawaban Pidana Nakhoda Menurut Undang-Undang 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Sumardin; Rina Rohayu Harun; Nurjannah Septyanun
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 1: April (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i1.2524

Abstract

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap transportasi laut sehingga keselamatan pelayaran menjadi aspek penting dalam sistem transportasi nasional. Dalam praktiknya, kecelakaan kapal seperti tubrukan, kebakaran, dan tenggelam masih sering terjadi dan sebagian besar dipengaruhi oleh faktor kesalahan manusia (human error), termasuk kelalaian dalam menjalankan standar profesi kepelautan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai batasan pertanggungjawaban pidana nakhoda sebagai pimpinan tertinggi di atas kapal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualifikasi perbuatan yang digolongkan sebagai unsur tindak pidana nakhoda serta untuk menganalisis pertanggungjawaban nakhoda atas keselamatan pelayaran menurut UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan dukungan data empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta analisis terhadap lima putusan Mahkamah Pelayaran yang berkaitan dengan kecelakaan kapal. Penelitian ini juga dilengkapi dengan wawancara terhadap informan yang memiliki kompetensi di bidang pelayaran guna memperkuat analisis terhadap penerapan hukum dalam praktiks.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana nakhoda tidak secara otomatis timbul akibat terjadinya kecelakaan kapal, melainkan harus didasarkan pada adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan dalam menjalankan kewajiban profesionalnya. Putusan Mahkamah Pelayaran umumnya menekankan pada kesalahan profesional dan menjatuhkan sanksi administratif, namun temuan tersebut dapat menjadi dasar untuk menilai kemungkinan pertanggungjawaban pidana.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana nakhoda dalam kecelakaan kapal ditentukan oleh adanya kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban profesinya sesuai dengan ketentuan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
Co-Authors Absori Ady Supryadi Aesthetica Fiorini Mantika Afrihadi, Faisal Amalia, Fitriani Amin, Lalu Muh Aminwara, Rena Ariani, Zaenafi Bahri Yamin Burhanuddin Burhanuddin Danial Khariri Dedi Afrizal Hidayat Devi Sastika Wiramaya Dewanti, Yuvana Dewi, Anies Prima ENDANG RAHMAWATI Erwin, Yulias Fadil, Lalu Muhammad Fahrurrozi Fahrurrozi Firzhal Arzhi Jiwantara Fitriani Amalia Hamdi Hamdi Hery Widijanto Imawanto Imawanto Indra Jaya Johri Johri Julia, Hepy Julmansyah Julmansyah Junaidy AM Khudzaifah Dimyati M Dawud Rizkyandi Made Wardika Mantika, Aesthetica Fiorini Muchlis Agiltari Muhirdan Muhirdan Muslim Nasri Nasri Natangsa Surbakti Noer Saudah Nur Fitri Hidayanti Nur Oktaviani Nurjannah S Nurul Hikmah Putra, Suardi Rahman Rachman, M.Taufik Rena Aminwara Rodliyah Rodliyah Rodliyah Rodliyah S, Nurjannah Sahid, Mualimin Mochammad Sahidu, Fikhan Sahrul Sahrul Samsul Hadi Samsul Ihsan Santi Mandasari Sri Rejeki Sumardin Supryadi, Ady Syaharuddin Syaharuddin Tin Yuliani Ufran Ufran Ufran, Ufran Yuliani, Tin Yuni Susilowati Zaenafi Ariani Zaenafi Ariani Zubaidah, Risna