Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.719
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JCES (Journal of Character Education Society) SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Jurnal Ilmu Hukum The Juris Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam GANEC SWARA Journal of Law Science Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum GEOGRAPHY : Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) IJECA (International Journal of Education and Curriculum Application) Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum LEGAL BRIEF Jurnal Kompilasi Hukum Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Collegium Studiosum Journal Private Law Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Bacarita Law Journal Commerce Law Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Al-Amal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Community Empowerment Media of Law and Sharia Jurnal Jurisprudence
Rohayu H, Rina
Universitas Muhammadiyah Mataram
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 46 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 46 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Analisis Yuridis Terhadap Proses Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi Sahidu, Fikhan; Harun, Rina Rohayu; Erwin, Yulias
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol. 5 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v5i3.24633

Abstract

Corruption is categorized as an extraordinary crime because it has an extraordinary impact so that its handling must also be carried out in extraordinary ways. The law has given investigators the authority to enforce the law such as determining suspects, detention, and searches. The other side shows how this authority is often misused such as errors in determining suspects, victims of mistaken arrest, law enforcement officials who are caught in corruption and others. This fact makes the professionalism of investigators questionable so that to overcome abuse and arbitrary actions that may occur, a pretrial institution is formed. The problems underlying the pretrial application in this paper refer to the allegation that investigators did not notify or submit a Letter of Commencement of Investigation (SPDP), the determination of suspects had no initial evidence and the calculation of findings of state losses was not based on the results of BPK calculations. The research method used is normative legal research which is sourced from secondary data and analyzed narratively with qualitative descriptive. Based on the research results, it is known that the Praya District Court granted the pretrial motion and determined that the suspect determination letter in the name of the applicant with the number: print-68/n.2.11/fd.1/06/2023 dated June 8, 2023 was invalid and had no binding legal force
IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF BERDASARKAN HUKUM PIDANA YANG BERLAKU DI INDONESIA Atmaja , I Kadek Suadaya; Harun, Rina Rohayu; Ufran, Ufran
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v5i1.219

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi keadilan restorative pada sistem peradilan pidana anak, system peradilan umum dan pada kepolisian. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normarif (doktriner) yaitu pendekatan dengan mempergunakan kepustakaan atau studi dokumen dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan judul diatas. Hasil Peneilitian yaitu restorative justice merupakan sebuah upaya untuk mempertemukan semua pihak yang terlibat untuk bersama-sama mencari solusi untuk merestorasi dan memulihkan semua pihak yang terkena dampak kejahatan. Pelaksanaan restorative justice tidak selamanya menghilangkan pidana dan bertujuan untuk perdamaian namun hakekatnya ialah merestorasi korban. Meskipun memang, perdamaian dapat tercapai seiring berjalannya proses restorative justice, dan penyelesaian perkara melalui proses hukum diluar pengadilan yang bertujuan untuk mencapai keadilan yang menekankan pada pemulihan atas kondisi pelaku dan korban.
Optimalisasi Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana Untuk Remisi Berbasis Keadilan Distributif Di Lapas Perempuan Mataram Dewanti, Yuvana; Rina Rohayu Harun; Firzhal Arzhi Jiwantara
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.7328

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) sebagai indikator pemberian remisi serta mengidentifikasi kendala penerapan prinsip keadilan distributif di Lapas Perempuan Kelas III Mataram. Metode yang digunakan adalah normatif empiris, dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, kasus, dan sosiologis untuk mengkaji efektivitas hukum dan kebijakan pemasyarakatan dalam praktik lapangan.SPPN merupakan instrumen strategis dalam menilai kemajuan pembinaan narapidana secara objektif, sejalan dengan pergeseran paradigma pemasyarakatan dari pendekatan retributif ke rehabilitatif. Diterapkan berdasarkan Keputusan Dirjen Pemasyarakatan No. PAS-10.OT.02.02 Tahun 2021, SPPN di Lapas Perempuan Kelas III Mataram dijalankan oleh tim Wali Pemasyarakatan dan Asesor melalui penilaian berbasis data dan bukti. Penilaian ini mencakup observasi perilaku, wawancara, telaah dokumen, serta tes, dengan pendekatan yang terindividualisasi sesuai karakteristik masing-masing narapidana.Optimalisasi SPPN telah menunjukkan dampak positif, seperti meningkatnya transparansi, motivasi narapidana, serta efektivitas dalam pemberian remisi dan hak-hak lainnya. Namun demikian, penelitian ini menemukan sejumlah kendala signifikan yang menghambat prinsip keadilan distributif. Kendala tersebut meliputi subjektivitas petugas, keterbatasan data yang akurat dan lengkap, belum optimalnya digitalisasi, serta rendahnya kapasitas SDM. Selain itu, inkonsistensi antarunit, resistensi terhadap sistem baru, dan tantangan integrasi data dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) turut memperparah ketimpangan dalam penilaian.Oleh karena itu, diperlukan upaya pembenahan menyeluruh melalui penguatan infrastruktur, pelatihan petugas, standardisasi teknis, serta percepatan digitalisasi. Langkah ini penting agar SPPN dapat benar-benar menjadi alat evaluasi yang adil dan efektif dalam mendukung pemasyarakatan yang humanis dan berkeadilan.
Implications Of Land Ownership By Foreigners On The Investigation Process Of Criminal Acts By Foreigners Afrihadi, Faisal; Harun, Rina Rohayu; Jiwantara, Firzhal Arzhi; Ufran, Ufran
LEGAL BRIEF Vol. 14 No. 2 (2025): June: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v14i2.1307

Abstract

This study aims to analyze the practice of nominee agreements in land ownership by foreigners in Indonesia as a form of legal smuggling in a positive legal perspective. In the regulation of land law in Indonesia, based on the UUPA, land ownership with ownership rights is only by Indonesian citizens. The practice that occurs, foreigners through a name loan agreement to be able to control and own land in Indonesia with property rights. The normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach uses primary legal materials and secondary legal materials. Through literature studies (literature studies). The legal materials obtained were analyzed in a qualitative descriptive manner. The results of the study show that the nominee agreement is an agreement made between a person who according to the law cannot be the subject of a certain land right (property rights), in this case a foreigner with an Indonesian citizen, with the intention that the foreigner can control (own) the land owned de facto, but legally-formally (dejure) the land is owned on behalf of Indonesian citizens. The name loan agreement is clearly a form of legal smuggling to avoid regulations that stipulate that foreigners are not qualified as subjects of land title holders in Indonesia in accordance with the provisions in Article 9 paragraph (1) jo. Article 21 paragraph (1) of the UUPA clearly states that only Indonesian citizens can have a full relationship with earth, water and space, and clearly stipulates that only Indonesian citizens can have property rights
Analisis Disparitas Pemidanaan Terhadap Penyuapan Dalam Tindak Pidana Korupsi Alimuddin; Rodliyah; Rohayu, Rina
Private Law Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7585

Abstract

Penelitian tentang analisis disparitas pemidanaan terhadap penyuapan dalam perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini dibuat untuk menganalisis akibat hukum adanya disparitas pemidanaan terhadap penyuapan dalam tindak pidana korupsi. Menganalisis bagaimana upaya menimalisir terjadinya disparitas pemidanaan terhadap penyuapan dalam tindak pidana korupsi. Analisis konsep disparitas pemidanaan terhadap penyuapan dalam tindak pidana korupsi di masa depan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analisis. Dari data diatas maka disparitas pemidanaan dalam tindak pidana korupsi dibutuhkan komitmen semua lembaga Negara yang memiliki kewenangan dalam penanganan dan penindakan kejahatan extra ordinary crime. Tindak pidana penyuapan dalam tindak pidana korupsi merupakan pekerjaan rumah bagi penegakan hukum di dalam pemberantasan korupsi, meskipun di beberapa sektor tingkat korupsi mengalami penurunan tapi di sektor politik mengalami peningkatan. Penyebab tingkat korupsi di sektor politik mengalami peningkatan mungkin salah satu penyebabnya adalah disparitas pemidanaan dalam pidana korupsi, mengingat dengan pengenaan pasal yang sama dan kerugian yang hampir sama ketika sebuah kasus korupsi melibatkan politisi maka vonis berbeda akan dialami politisi tersebut dimana kecenderungan yang ada vonis yang dijatuhkan lebih ringan dibandingkan dengan pelaku pidana korupsi dari non politisi. Hakim ujung tombak terdepan dalam memberikan putusan yang tegas dan memberikan efek jera, maka adanya pedoman pemidanaan yang dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Mahkmah Agung dalam pemidanaan khusus terkait dengan Pasal 2 dan Pasal 3, maka PERMA No 1 tahun 2020 tidak banyak memberikan pengaruh dalam mengurangi dampak dari Disparitas Pemidanaan yang diujung tombaknya ada pada Hakim, sehingga regulasi yang ada saling kontradisi dimana undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi saling Tarik ulur dengan peraturan yang ada pada KPK, Kejaksaan, Pengadilan Tipikor (Hakim), sehingga masih belum dapat menciptakan suatu peradilan yang menlahirkan keadilan dan kesetaraan hukum pemberian pidana, yang memberikan kemungkinan bagi Hakim untuk memperhitungkan berat ringannya delik. Pendekatan diatas dapat dipergunakan dalam memperkecil dampak, menimalisir disparitas pemidanaan terhadap penyuapan dalam pidana korupsi di masa depan.
Analisa Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Amin, Lalu Muh; Harun, Rina Rohayu; Ufran, Ufran
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v6i2.25399

Abstract

The phenomenon of online gambling has become increasingly widespread in recent times and has brought many negative impacts that affect all aspects of life. This cannot be separated from the development of technology and information so that it brings convenience and changes to the nature of gambling crimes that were previously carried out conventionally, traditionally, to become more modern and sophisticated. This research is a type of normative legal research using a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of this study indicate that the enforcement of online gambling crimes based on the three Decisions of the Mataram District Court, namely Decision Number: 417 / Pid.B / 2023 / PN Mataram, Decision Number: 357 / Pid.B / 2023 / PN Mataram, and Decision Number 363 / Pid.B / 2024 / PN Mataram, it is known that all three are based on the provisions of Article 303 paragraph (1) 1 of the Criminal Code and Article 303 paragraph (1) 2 of the Criminal Code. Should refer to the principle of lex specialis then the law enforcement of online fraud crimes can be applied Article 27 paragraph (2) of the ITE Law which is more fulfilling and in accordance with the trial facts contained in the three Decisions at the Mataram District Court
Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasa Khariri, Danial; Rohayu, Rina; Ufran
Commerce Law Vol. 5 No. 2 (2025): Commerce Law (in progress)
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/z6arap70

Abstract

This research is motivated by the increasing involvement of children as perpetrators of violent theft crimes, which exhibit symptoms of social and psychological complexity. The main objective of this study is to identify the causal factors that drive minors to commit these crimes and analyze them through a criminological perspective. This study uses a qualitative method with a case study approach on ten juvenile perpetrators of violent theft who are currently undergoing rehabilitation in a juvenile correctional facility. Data were obtained through in-depth interviews, observation, and documentation, then analyzed using a descriptive-analytical approach with a criminological theoretical framework. The results show an interaction between internal factors, such as psychological immaturity and biological conditions, and external factors such as poverty, family disorganization, negative social environmental influences, and low access to education. Economic factors are the dominant factor, with all respondents citing the pressure of basic needs as the primary motive, reinforced by the fact that 90% of children come from poor families and drop out of school. Theoretically, these children's criminal behavior reflects the integration of three criminological theories: Rational Choice Theory explains the calculation of costs and benefits in desperate situations; Strain Theory describes illegal adaptation due to limited access to legitimate means; and Social Control Theory explains the weak social bonds that facilitate deviant behavior. Thus, violent theft committed by children is not simply an impulsive act, but rather a form of rational adaptation to structural pressures in an environment with minimal social control.
Solving the Crime of Petty Persecution Through the Restorative Justice Mechanism in a Progressive Legal Perspective Hadi, Samsul; Harun, Rina Rohayu; Jiwantara, Firzhal Arzhi
Bacarita Law Journal Vol 6 No 1 (2025): August (2025) BACARITA Law Journal
Publisher : Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/bacarita.v6i1.20652

Abstract

The objectives of this study are to examine and analyze the application of Restorative Justice in handling minor assault crimes at the Lombok Tengah District Police Station and to analyze the legal challenges faced in applying Restorative Justice to optimize its application in minor assault cases from a progressive legal perspective at the Lombok Tengah District Police Station. The research method used in this study is normative empirical law using a legal approach, conceptual approach, sociological approach, and case approach. The legal materials used in this study include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of the study on the application of restorative justice in cases of minor assault within the Lombok Tengah Police Department were conducted in accordance with the mechanisms or rules outlined in Police Chief Regulation year 2021. In addition, the police offered reconciliation efforts to the victims and suspects based on cases that met the criteria for restorative justice and involved several other parties, such as religious leaders, traditional leaders, and community leaders, without any pressure, coercion, or intimidation from the Central Lombok Police, who acted as facilitators of minor assault cases. Second, the challenges faced in the implementation of restorative justice at the Lombok Tengah Police Station in resolving criminal cases of assault within the community include determining the value of compensation or restitution. Second, there are differing opinions between the victim and the victim's family regarding the peace efforts, where the victim does not wish to reconcile, while the victim's family desires reconciliation, considering long-term implications.
Analysis of the Role and Function of Foundations in Realising Private Higher Education that is Free From Corruption, Collusion, and Nepotism towards Good University Governance Muslim; Rina Rohayu Harun; Nurjannah Septyanun; Ufran
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.6761

Abstract

This study aims to analyse the factors that influence the occurrence of corruption, collusion, and nepotism in private higher education foundations; Analyze the supervision and control mechanisms implemented by foundations to prevent corruption, collusion, and nepotism and determine the legal construction of the role and function of foundations in private higher education institutions that are free from corruption, collusion, and nepotism based on Good University Governance (GUG). This research is an empirical-normative legal study, complemented by empirical data. The research was conducted for 1 (one) month, starting from March 20 to April 20, 2025. The respondents were 5 (five) representatives of the foundation's management, the vice chairman of the academic institution, lecturers, and employees. The results of this study indicate that the practice of Corruption, Collusion, and Nepotism in private higher education foundations is caused by several primary factors such as lack of transparency and accountability, the dominance of certain families or groups, weak supervision, low leadership ethics, inconsistency of regulations with practices, internal political competition, and economic motives. To overcome this, foundations must implement strict monitoring and control mechanisms, including open recruitment, establishing internal monitoring units and external audits, transparency of financial reports, applying sound governance principles, and enforcing codes of ethics and whistleblowing systems. In the legal context, the role and function of foundations must be constructed based on the principles of Good University Governance (GUG), which makes foundations not only legal entities that organise education, but also motors of governance that are integrated, transparent, and accountable by applicable laws and regulations Keywords: Role and Function of Foundations, Corruption, Collusion, Nepotism (KKN), Good University Governance (GUG)
ANALISIS ASPEK TINDAK PIDANA KORUPSI PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH NEGARA Putra, Suardi Rahman; Rodliyah; Rina Rohayu Harun
Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 2 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i2.1021

Abstract

This research aims to analyze the modus operandi of Corruption in the Issuance of Land Ownership Certificates for State Land and to analyze the considerations of judges in sentencing for Corruption in the Issuance of Land Ownership Certificates for State Land based on the verdict of the Mataram District Court Number 32/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mtr. The problem of corruption in Indonesia is spreading across all aspects of life and requires serious attention from the government, especially in preventing its further proliferation. A corruption case occurred in East Lombok Regency, specifically in Sekaroh Village, Keruak Sub-district. In this case, the defendants, who were Civil Servants in the Land Office of East Lombok Regency, were found guilty of committing corruption under Article 3 of Law Number 31 of 1999 Jo. Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption, as they abused their authority to issue land ownership certificates within the Sekaroh forest area. The research adopts a qualitative normative approach. The researcher focuses on the corruption case in the Mataram District Court, Case Number 32/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mtr. The research method used is normative/legal doctrinal research, combining normative legal approach with the addition of various empirical elements. Abuse of position or authority is an act of using the authority possessed to favor or discriminate in favor of a group or individual while being discriminatory against other groups or individuals. In the legislation regarding corruption, the element of "Abuse of Authority" has been regulated and even becomes part of the core of the corruption offense. In Article 3 of Law Number 31 of 1999 Jo Law Number 20 of 2001 concerning.
Co-Authors Absori Absori Ady Supryadi Aesthetica Fiorini Mantika Afrihadi, Faisal Akbar, Muhammad Padil Alimuddin Amalia, Fitriani Amin, Lalu Muh Aminwara, Rena Ariani, Zaenafi Atmaja , I Kadek Suadaya Bahri Yamin Bambang Setiaji Burhanuddin Burhanuddin Dewanti, Yuvana Dewi, Anies Prima Endang Rahmawati, Endang Erwin , Yulias Erwin, Yulias Fadil, Lalu Muhammad Fahrurrozi Fahrurrozi Fahrurrozi Fahrurrozi Firzhal Arzhi Jiwantara Fitriani Amalia Hamdi Hamdi Hanggara, Reno Hery Widijanto Hidayanti, Nur Fitri Ihsan, Samsul Imawanto Imawanto Indra Jaya Indra Jaya Johri Johri Julia, Hepy Julmansyah Julmansyah Junaidy AM Khariri, Danial Khudzaifah Dimyati M Dawud Rizkyandi Mantika, Aesthetica Fiorini Muhirdan, Muhirdan Muslim Nasri Nasri Natangsa Surbakti Noer Saudah Nur Oktaviani Nurjannah S Nurul Hikmah Putra, Suardi Rahman Rachman, M.Taufik Rena Aminwara Rodliyah Rodliyah Rodliyah Rodliyah Rukanda, Lalu Muhammad S, Nurjannah Sahid, Mualimin Mochammad Sahidu, Fikhan Sahrul Sahrul Samsul Hadi Santi Mandasari Sri Rejeki Supryadi, Ady Syaharuddin Syaharuddin Tin Yuliani Ufran Ufran , Ufran Ufran Ufran, Ufran Wardika, Made Wiramaya, Devi Sastika Yuliani, Tin Yuni Susilowati Zaenafi Ariani Zaenafi Ariani Zubaidah, Risna