Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : JURNAL USM LAW REVIEW

Clickbait as a Potential Threat in the Development of Cybercrime in Indonesia Vanessa, Victoria; Ibrahim, Aji Lukman
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i1.8024

Abstract

This research examines the advancement and extensive diffusion of online news in Indonesia which contains discrepancies between the titles displayed and the content displayed (clickbait), where the content has the potential to contain backlinks that can carry a cybercrime. The purpose of this research is to assess the potential of clickbait in threatening the development of cybercrime in Indonesia, as well as to investigate the best legal regulations for eradicating clickbait in Indonesia. This research uses the normative legal research method followed by the interview method. The outcomes of this research point to the shift in news media from conventional to online making the target of online news journalists not only limited to reporting factual information but also pursuing a target audience of readers by using a clickbait title. The content of clickbait news that clearly does not match the title can deceive Indonesians, especially if accompanied by backlinks that actually spread many forms of cybercrime. In addition, it was found that there are no regulations in Indonesia that prohibit the dissemination of online news with clickbait, be it in the Press Law, ITE Law, Journalistic Code of Ethics, Cyber Media Reporting Guidelines, and the Criminal Code, which can be overcome by revising the ITE Law by adding related prohibitions in Article 28.
Optimizing the Role of BNPT in Preventing Terrorism Financing Using Cryptocurrency in Indonesia Ariani, Okta; Ibrahim, Aji Lukman
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i1.8027

Abstract

The development of cryptocurrency technology is the latest innovation in the financial sector. The purpose of this study is to determine the efforts made by BNPT and to assess the ideal regulations in addressing this issue in the future. Through the use of blockchain technology, users can transact anonymously. This research is considered as a normative juridical research equipped with interviews using a statutory approach. Sources of data obtained from secondary data which includes primary, secondary, and tertiary legal materials.  The novelty of the study shows that the BNPT establish the CTF Task Force which aims to combat terrorism financing through cryptocurrency and based on several previous studies and after looking at the above-mentioned examples of the phenomenon of terrorism financing, it is undeniable that many terrorists are trying to utilise cryptocurrencies to fund criminal acts. This has resulted in the issue of a legal or regulatory vacuum regarding the use of cryptocurrencies, in this case, the Commodity Futures Trading Supervisory Agency Regulation No. 6/2019 on Implementation of Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Prevention In its future endeavors, there is a need for specific regulations to ensure that the implementation process of the CTF Task Force with other agencies can be carried out more optimally.
Kriminalisasi Deepfake Di Indonesia Sebagai Bentuk Pelindungan Negara Noerman, Chiquita Thefirstly; Ibrahim, Aji Lukman
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.8995

Abstract

This study aims to find out the regulations regarding deepfake crimes in Indonesia and to find out the ideal regulations regarding deepfake crimes in the future. Technology that is growing rapidly in fact can provide convenience in doing anything. But technological developments can cause serious problems, one of which is the misuse of deepfakes which are part of artificial intelligence. Deepfakes certainly harm many people, ranging from victims whose identities are used by fraudsters, to victims who get material losses. With no regulation governing deepfakes, the form of state protection for victims of this crime is still in doubt. This research uses normative legal research methods that use 3 (three) approaches, namely the statutory approach, the comparative approach, and the conceptual approach. This research uses data collection techniques through library research. The author uses descriptive data analysis techniques by presenting data and information as an overview of the subject and object of research that is arranged systematically so that it can be understood. The author also uses the prescriptive analysis method by providing arguments for the research results described. The results of this study explain that Indonesia has not explicitly regulated deepfake crimes.  Indonesia only regulates general falsification of personal data in the PDP Law and also electronic falsification in the ITE Law which is a derivative of the 1945 NRI Constitution. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan mengenai tindak pidana deepfake di Indonesia dan untuk mengetahui idealnya pengaturan mengenai tindak pidana deepfake di masa mendatang. Teknologi yang semakin berkembang pesat pada hakikatnya dapat memberikan kemudahan dalam melakukan apapun. Namun perkembangan teknologi dapat menimbulkan permasalahan serius, salah satunya adalah penyalahgunaan deepfake yang merupakan bagian dari artificial intelligence. Deepfake tentunya merugikan banyak orang, mulai dari korban yang identitasnya digunakan oleh penipu, sampai dengan korban yang mendapat kerugian materil. Belum adanya regulasi yang mengatur mengenai deepfake mengakibatkan perlindungan negara terhadap korban tindak pidana ini masih diragukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif dengan menyajikan data serta informasi sebagai gambaran atas subjek dan objek penelitian yang disusun secara sistematis sehingga dapat dipahami. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis preskriptif dengan memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dijabarkan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa di Indonesia belum mengatur secara eksplisit mengenai tindak pidana deepfake. Indonesia hanya mengatur mengenai pemalsuan data pribadi secara umum dalam UU PDP dan juga pemalsuan secara elektronik dalam UU ITE yang merupakan turunan dari UUD NRI 1945.  
URGENSI PERATURAN PAJAK DALAM AKTIVITAS ENDORSEMENT YANG DILAKUKAN OLEH INFLUENCER INSTAGRAM Falya, Dintan; Dirkareshza, Rianda
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2021): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i2.3962

Abstract

Endorsement merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa kalangan diantaranya para selebriti, blogger, maupun YouTuber yang bertujuan untuk mempromosikan suatu barang atau mendukung hal tertentu sehingga dapat dikenal oleh masyarakat. Saat ini,   cukup banyak orang meyakini bahwa aktivias endorsement cukup menjanjikan sebagai sumber pemasukan sehingga banyak yang menjadikannya sebagai mata pencaharian. Seperti yang diketahui bahwa dengan cara dan dalam bentuk apapun, sesuatu yang bernilai ekonomis dan menghasilkan suatu penghasilan wajib dilaporkan atas hasil dari kegiatan tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Nomor 36 Tahun 2008. Namun, banyak diantara pelaku aktivitas endorsement ini lalai dalam melaporkan penghasilan yang mereka dapatkan dari aktivitas endorsement tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif serta pendekatan komparatif yang didasarkan pada penelitian kepustakaan bahan-bahan hukum sebagai data sekunder juga jurnal dan artikel yang memiliki kesinambungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan pembayaran pajak atas aktivitas endorsement oleh para influencer Instagram saat ini sangatlah urgen. Kebijakan dalam pengaturan pembayaran pajak atas aktivitas endorsement perlu dibenahi kembali regulasinya karena dampak daripada penyerapan yang maksimal dari aktivitas ini sangatlah menguntungkan bagi negara. Adapun penulis menyarankan agar pemerintah dapat segera membuat peraturan khusus mengenai perpajakan atas aktivitas endorsement karena apabila pemerintah dapat menyerap pajak dari aktivitas ini secara maksimal akan memberikan dampak yang cukup signifikan bagi negara dalam upaya pemenuhan kesejahteraan rakyat.
URGENSI PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PEMBUAT KONTEN DALAM PENGGUNAAN LAGU DI MEDIA SOSIAL Soemarsono, Langit Rafi; Dirkareshza, Rianda
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2021): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i2.4005

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan meneliti terkait bagaiamana penegakan hukum terhadap para pembuat konten dalam penggunaan lagu di media sosial. Metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan analisis dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil studi menunjukkan bahwa salah satu fenomena yang cukup sering ditemukan di internet khususnya di berbagai platform media sosial adalah pelanggaran hak cipta  yang dilakukan oleh para pembuat konten dalam penggadaan ulang dan mempublikasikan karya cipta lagu milik Pencipta lagu atau musisi, tanpa menyadari pentingnya aturan hak ekonomi dan hak moral terkait hak cipta lagu. Akibat maraknya pelanggaran yang terjadi mengenai hak cipta khususnya mengenai lagu, tidak sedikit peran dari para musisi ataupun pencipta lagu yang menginginkan pembaharuan terkait peraturan hak cipta khususnya dalam penggunaan karya lagu di media sosial.  Adapun dalam penelitian  ini akan membahas tentang apa bentuk pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh para pembuat konten dalam penggunaan lagu di media sosial dan bagaimana bentuk penegakan hukum bagi para pembuat konten dalam penggunaan lagu media sosial. Bahwa  berdasarkan hasil analisis, dapat ditarik kesimpulan menjadi penting untuk dibuat dalam peraturan pemerintah yang secara spesifik mengenai ketentuan hak cipta dalam penggunaan lagu di media sosial yang kaitannya dengan hak ekonomi dan hak moral.