Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.404
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IJTIHAD Journal of Geoscience, Engineering, Environment, and Technology Bunda Edu-Midwifery Journal (BEMJ) Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis STEAM Engineering : Journal of Science, Technology, Education And Mechanical Engineering BALANGA: Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti (JAICB) Nommensen Journal of Legal Opinion PARENTAS: Jurnal Mahasiswa Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan Jurnal Hukum Saraswati TEKIBA : Jurnal Teknologi dan Pengabdian Masyarakat Pengabdian Kampus: Jurnal Informasi Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat Jurnal Hukum Legalita Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) Journal of Law, Poliitic and Humanities International Journal of Science and Environment JUDGE: Jurnal Hukum Indonesian Journal of Law and Justice Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan COUNT: Journal of Accounting, Business and Management Hikamatzu Journal of Multidisciplinary Research ICHTUS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya
Debora
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 60 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 60 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBEDAAN PUTUSAN HAKIM DENGAN TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA Studi Putusan Nomor: 225/Pid.Sus/2024/PN Pms Samuel Mangaranap N P Silaban; Debora
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2122

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar perbedaan pertimbangan hukum antara Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana narkotika serta menganalisis upaya hukum yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Hakim. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data empiris (normatif-empiris) yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara langsung di Kejaksaan Negeri Pematangsiantar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pertimbangan hukum disebabkan oleh perbedaan orientasi dalam menafsirkan alat bukti dan asas pemidanaan. Jaksa berorientasi pada kemanfaatan hukum dan efek jera (deterrence), sementara Hakim lebih menekankan keadilan substantif dan asas in dubio pro reo. Dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Jaksa Penuntut Umum memilih untuk tidak menempuh upaya hukum banding. Jaksa Penuntut Umum tetap menghormati independensi kekuasaan kehakiman, dengan menilai pentingnya keseragaman tafsir antar penegak hukum untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan yang seimbang. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi dan evaluasi internal di lembaga kejaksaan agar kesenjangan antara tuntutan dan putusan dapat diminimalkan dalam praktik peradilan pidana.
PERTIMBANGAN YURIDIS KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG DALAM MELANJUTKAN PERKARA YANG TIDAK MENCAPAI KESEPAKATAN MELALUI MEDIASI MENUJU PROSES PERSIDANGAN DI PENGADILAN Waruwu, Veronika; Debora
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2133

Abstract

Jaksa Pengacara Negara (JPN) memiliki peran penting dalam penanganan kasus perdata dan hukum administrasi negara yang melibatkan kepentingan negara, termasuk melalui mekanisme penyelesaian sengketa secara non-litigasi berupa mediasi. Namun, dalam praktiknya tidak semua upaya mediasi yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Deli Serdang berhasil mencapai kesepakatan. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis elemen-elemen yang menyebabkan ketidakberhasilan mediasi dalam kasus perdata dan administrasi negara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang, serta mengkaji prosedur dan pertimbangan yuridis dalam melanjutkan perkara yang tidak berhasil dimediasi ke proses persidangan di pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis yuridis, bersifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan mediasi dipengaruhi oleh faktor yuridis, kelembagaan, faktual, dan psikologis, seperti keterbatasan ruang kompromi akibat ketentuan hukum, proses birokrasi yang kompleks, perbedaan kepentingan para pihak, serta kurangnya itikad baik dalam mediasi. Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, Kejaksaan Negeri Deli Serdang melanjutkan perkara ke jalur litigasi melalui tahapan yang sistematis dan berdasarkan pertimbangan yuridis yang matang, guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan kepentingan negara.
PERAN KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG DALAM PENYELESAIAN KASUS PERDATA MELALUI MEDIASI Simanungkalit, Magdalena; Debora
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2137

Abstract

Penelitian ini menganalisis peran Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam penyelesaian tunggakan BPJS Ketenagakerjaan melalui mediasi non-litigasi. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, serta didukung oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dan empiris dengan menggunakan telaah terhadap berbagai sumber kepustakaan serta pengumpulan data melalui teknik wawancara. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa. Jaksa Pengacara Negara berperan dalam pengelolaan Surat Kuasa Khusus, pendampingan hukum, dan koordinasi dengan mediator independen, sehingga mediasi berhasil menyelesaikan tunggakan secara bertahap. Faktor pendukung meliputi dasar hukum yang kuat dan kerja sama para pihak, sedangkan hambatan meliputi ketidaklengkapan dokumen pendukung, serta lamanya pengambilan keputusan dari pihak badan usaha dan kendala administratif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mediasi ialah mekanisme penyelesaian sengketa perdata yang efektif dan efisien.
Peranan Kejaksaan Negeri Belawan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Pendekatan Restoratif Justice Manullang, Angelina Andini; Debora
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2164

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Kejaksaan Negeri Belawan dalam penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui pendekatan Restorative Justice (Keadilan Restoratif), khususnya terkait pengaruhnya terhadap durasi penyelesaian perkara dibandingkan jalur litigasi biasa serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan serta wawancara dengan jaksa pada Kejaksaan Negeri Belawan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Restorative Justice berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 memberikan pengaruh signifikan terhadap percepatan penyelesaian perkara KDRT. Jika melalui jalur litigasi biasa perkara dapat berlangsung hingga 6–7 bulan sesuai tahapan dalam KUHAP, maka melalui mekanisme mediasi dan penghentian penuntutan, perkara dapat diselesaikan dalam waktu beberapa minggu hingga sekitar satu bulan apabila syarat terpenuhi. Namun demikian, penerapan Restorative Justice dalam kasus KDRT menghadapi berbagai hambatan. Dari perspektif korban, hambatan meliputi trauma psikologis, ketergantungan ekonomi, tekanan sosial-budaya patriarki, serta kekhawatiran terjadinya kekerasan berulang. Dari perspektif pelaku, hambatan berupa kurangnya kesadaran akan kesalahan, motivasi menghindari hukuman, dan tekanan keluarga agar perkara diselesaikan secara damai. Dengan demikian, meskipun Restorative Justice efektif dalam mempercepat penyelesaian perkara, penerapannya dalam kasus KDRT harus dilakukan secara selektif dan hati-hati untuk memastikan perlindungan serta keadilan substantif bagi korban.
Legal Reform of Corporate Criminal Liability Model in the National Criminal Code Herlina Manullang; Martono Anggusti; Debora; Binsar Manogu Tua
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 2 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i2.1089

Abstract

The National Criminal Code's Criminal Law Reform governs criminal offences perpetrated by, for, and on behalf of the Corporation. Concerning Article 48 of the National Criminal Code, the framework of corporate criminal liability has embraced three models: the Corporation as maker and responsible entity, management as maker and responsible party, and the Corporation as both maker and accountable entity. Simultaneously, imposing fines, supplementary punishments, and sanctions within the National Criminal Code exemplifies utilitarian philosophy, integrating distributive and commutative justice. The practical perspective assesses punishment based on its advantages or utility; in this instance, the punishment aims to deter corporations from engaging in similar actions in the future
Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum di Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Nicholas, Nicholas Sidauruk; Debora
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 8 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i8.2177

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan serta efektivitas peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam pelaksanaan bantuan hukum di Kejaksaan Negeri Pematangsiantar. Kajian ini dilatarbelakangi oleh perluasan fungsi kejaksaan yang tidak hanya terbatas pada penuntutan perkara pidana, tetapi juga mencakup perlindungan kepentingan hukum negara dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan mengombinasikan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan teori hukum dengan data lapangan yang diperoleh melalui observasi serta wawancara. Data primer bersumber dari wawancara dengan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Pematangsiantar, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan JPN memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Secara empiris, pelaksanaan fungsi JPN dinilai efektif, baik melalui mekanisme litigasi maupun non-litigasi, terutama dalam mencegah potensi kerugian keuangan negara melalui pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan pendampingan kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, JPN berperan tidak hanya sebagai representasi hukum negara, tetapi juga sebagai instrumen preventif dalam menjaga stabilitas administrasi pemerintahan dan pengelolaan keuangan publik di tingkat daerah.
PERAN KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI Sitompul, Nova Marselina; Debora
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 8 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i8.2208

Abstract

Penelitian ini mengkaji kontribusi Kejaksaan Negeri Belawan sebagai lembaga penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah hukumnya. Menggunakan pendekatan yuridis empiris, studi ini menganalisis peran jaksa dalam tahap penyelidikan, penuntutan, dan eksekusi putusan pengadilan, dengan fokus pada kasus-kasus korupsi sektor pemerintahan daerah Sumatera Utara Temuan menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Belawan berhasil meningkatkan tingkat keberhasilan penuntutan, melalui koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum lainnya, meskipun tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan intervensi eksternal masih menghambat efektivitas. Penelitian merekomendasikan penguatan kapasitas SDM jaksa dan optimalisasi teknologi forensik untuk memperkuat penegakan hukum korupsi.
Analisis Pelaksanaan Restorative Justice Kasus Penganiayaan Di Cabang Kejaksaan Negeri Siborongborong Nababan, Sahala F.; Debora
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 8 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i8.2227

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi keadilan restoratif (restorative justice) dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Cabang Kejaksaan Negeri Siborongborong. Transformasi paradigma hukum dari retributif ke restoratif di Indonesia, yang diformalkan melalui Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020, menjadi landasan utama bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan demi kemanusiaan dan keadilan substantif. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan pendekatan sosio-legal, laporan ini mengeksplorasi kriteria prosedural serta interaksi antara hukum positif dengan kearifan lokal masyarakat Batak Toba. Fokus utama analisis mencakup tahapan konkret mediasi yang dilakukan oleh jaksa fasilitator serta identifikasi faktor pendukung dan penghambat di lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan keadilan restoratif di Siborongborong sangat dipengaruhi oleh kekuatan sistem kekerabatan, yang berfungsi sebagai katalisator perdamaian. Namun, hambatan berupa rigiditas syarat administratif dan paradigma pembalasan yang masih melekat pada sebagian pihak tetap menjadi tantangan. Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya penguatan peran institusi kejaksaan melalui Rumah Restorative Justice untuk menciptakan harmoni sosial yang berkelanjutan di wilayah Tapanuli Utara.
Strategi Intelijen Di Kejaksaan Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Kejaksaan Negeri Belawan) Sianturi, Cindy Gladys Pratiwi; Debora
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 8 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i8.2228

Abstract

Penanganan tindak pidana narkotika merupakan salah satu prioritas utama dalam system peradilan pidana di Indonesia, termasuk di Kejaksaan Negeri Belawan. Strategi intelijen berperan penting dalam mendukung efektivitas penanganan kasus narkotika dengan mengoptimalkan pengumpulan data, analisis jaringan pelaku, serta koordinasi antar Lembaga penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi intelijen di kejaksaan negeri belawan dalam mengungkap dan memberantas tindak pidana narkotika. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan Teknik wawancara dan studi dokumen untuk memperoleh Gambaran fungsi intelijen dalam menangani kasus narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan intelijen dalam mengatisipasi modus operandi pelaku dan sinergi antar aparat penegak hukum, meskipun masih terdapat tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan teknologi intelijen yang menghambat penanganan kasus tindak pidana narkotika terutama di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Belawan.
Community Conduct and Its Influence on Forest Fires in the Sebangau Watershed: Spatial Analysis Utilizing Remote Sensing and Community Observation Perkasa, Petrisly; Aguswan, Yusuf; Syam’ani; Debora; Sitinjak, Tarita Aprilani; Purnawan, Eldy Indra; Ovany, Riska
Journal of Geoscience, Engineering, Environment, and Technology Vol. 11 No. 1 (2026): JGEET Vol 11 No 01 : March (2026)
Publisher : UIR PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/jgeet.2026.11.1.22348

Abstract

The frequent forest fires along the Sebangau River in Central Kalimantan, particularly during the dry season, have emerged as a significant environmental issue, driven by human activities such as the burning of wild pandanus on the riverbanks to facilitate the deployment of fishing equipment. This study examines the correlation between community behavior, particularly among fishermen, and the occurrence of forest fires in the Sebangau watershed, while also investigating the causes of these fires. The research methodology employs a combined approach, using remote sensing analysis (MODIS) to map forest fire patterns spatially, alongside observations from local groups to gather qualitative data on land-burning practices. The study's findings indicated that forest fires along the Sebangau River were predominantly caused by fishermen burning wild pandanus, often leading to uncontrolled spread. The El Niño phenomenon exacerbates drought conditions that instigate fires. This study underscores the significance of a community-oriented strategy for forest fire mitigation and the necessity of sustainable management practices that foster collaboration between governmental entities and communities to reduce the likelihood of future forest fires.
Co-Authors A. T. Lasar, Hilary Flora Abdul Nurohman Achmad Hermanto Adi Hardian Adi Sujarwo Adi Wiratno, Adi Adinda Nabila Afif Arahman Ahmad Eko Suryanto ALEXANDER , NICO Amelia, Ocdy Anggia Puteri Anggriani, Yulia Ariadi Jimmy Arta Dian Sopinta Maruao Astrid Rudyanto Bambang Harry Adi Kumoro Bambang Wirawan Besse Lidia Binsar Manogu Tua Cassiophea, Lola Dede Juli Setiawan Demitra Devit DEWI ASTUTI, SRIYANTI Dian Tafsirudin Dwi Riyan Ariestantia Elisnawati Esther, July Fatma Nabila Febrianto Saputra Frans Tinus Fransiska Sinaga Gautama, Danar Ariangga Windra Hartani Herlina Manullang Holten Sion, Holten Ian Nurpatria Suryawan Ian Nurpatria Suryawan Inayah Kenia Pratiwi Indra Perdana Irvan Wahyu Dinata Jhonni Rentas Duling Jinner Sidauruk Julisar K. P. S. Putri, Ariesta Tika Kristian Adi Candra Lasar, Hilary Flora Agustina Tulli Lasenna Siallagan Lesson Sihotang Lili Tansliova Limbong, Andrew Afrizal Lori Androvo Lumbantobing, Marko Ayaki Made Suwardike Manesa Manullang, Angelina Andini Mardani Martono Anggusti Mayangsari, Nindya Mendrofa, Viment Valentino Mira Sentia Misrita Nababan, Sahala F. Nainggolan , Stepen Monang B Napitupulu, Fernanda Martinus Natasya Ndruru, Donius Nicholas, Nicholas Sidauruk Nila Muhedina Simarmata Nurwijayanti Nyoto Partogi Sitanggang, Frengki Paska Riando Purba Perkasa, Petrisly Permanasuri, Ni Putu Diah Agustin Petrus Poerwadi Piter Joko Nugroho PRAJITNO, SUGIARTO Purnawan, Eldy Indra Ratih Nindha Maylany Putri Regi Muzio Ponziani Riska Ovany Roma Cita Sibatuara Romadhona Al Mustakim Ryan Gig Julindra Samuel Layang Samuel Mangaranap N P Silaban Saragih, Yati Virma Siahaan, Yanti Sianturi, Cindy Gladys Pratiwi Silvianti, Annisa Simanjorang , Tiara Lira Simanungkalit, Magdalena Simare Mare, Chandra P Simatupang , Christopel Sirait, Amsal Chandra Febrian Sitindaon, Risky Sukoy Sitinjak, Tarita Aprilani Sitompul, Nova Marselina Sukamdani Sumantri, Febi Supriyadi Supriyadi Syam’ani Tobing, Ananda Yohana Waruwu, Veronika Wiyogo Yulianti, Indah Yusuf Aguswan Zubaidi, Umar Issa