Claim Missing Document
Check
Articles

PERTIMBANGAN YURIDIS KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG DALAM MELANJUTKAN PERKARA YANG TIDAK MENCAPAI KESEPAKATAN MELALUI MEDIASI MENUJU PROSES PERSIDANGAN DI PENGADILAN Waruwu, Veronika; Debora
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2133

Abstract

Jaksa Pengacara Negara (JPN) memiliki peran penting dalam penanganan kasus perdata dan hukum administrasi negara yang melibatkan kepentingan negara, termasuk melalui mekanisme penyelesaian sengketa secara non-litigasi berupa mediasi. Namun, dalam praktiknya tidak semua upaya mediasi yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Deli Serdang berhasil mencapai kesepakatan. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis elemen-elemen yang menyebabkan ketidakberhasilan mediasi dalam kasus perdata dan administrasi negara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang, serta mengkaji prosedur dan pertimbangan yuridis dalam melanjutkan perkara yang tidak berhasil dimediasi ke proses persidangan di pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis yuridis, bersifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan mediasi dipengaruhi oleh faktor yuridis, kelembagaan, faktual, dan psikologis, seperti keterbatasan ruang kompromi akibat ketentuan hukum, proses birokrasi yang kompleks, perbedaan kepentingan para pihak, serta kurangnya itikad baik dalam mediasi. Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, Kejaksaan Negeri Deli Serdang melanjutkan perkara ke jalur litigasi melalui tahapan yang sistematis dan berdasarkan pertimbangan yuridis yang matang, guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan kepentingan negara.
PERAN KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG DALAM PENYELESAIAN KASUS PERDATA MELALUI MEDIASI Simanungkalit, Magdalena; Debora
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2137

Abstract

Penelitian ini menganalisis peran Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam penyelesaian tunggakan BPJS Ketenagakerjaan melalui mediasi non-litigasi. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, serta didukung oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dan empiris dengan menggunakan telaah terhadap berbagai sumber kepustakaan serta pengumpulan data melalui teknik wawancara. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa. Jaksa Pengacara Negara berperan dalam pengelolaan Surat Kuasa Khusus, pendampingan hukum, dan koordinasi dengan mediator independen, sehingga mediasi berhasil menyelesaikan tunggakan secara bertahap. Faktor pendukung meliputi dasar hukum yang kuat dan kerja sama para pihak, sedangkan hambatan meliputi ketidaklengkapan dokumen pendukung, serta lamanya pengambilan keputusan dari pihak badan usaha dan kendala administratif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mediasi ialah mekanisme penyelesaian sengketa perdata yang efektif dan efisien.
Peranan Kejaksaan Negeri Belawan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Pendekatan Restoratif Justice Manullang, Angelina Andini; Debora
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2164

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Kejaksaan Negeri Belawan dalam penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui pendekatan Restorative Justice (Keadilan Restoratif), khususnya terkait pengaruhnya terhadap durasi penyelesaian perkara dibandingkan jalur litigasi biasa serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan serta wawancara dengan jaksa pada Kejaksaan Negeri Belawan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Restorative Justice berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 memberikan pengaruh signifikan terhadap percepatan penyelesaian perkara KDRT. Jika melalui jalur litigasi biasa perkara dapat berlangsung hingga 6–7 bulan sesuai tahapan dalam KUHAP, maka melalui mekanisme mediasi dan penghentian penuntutan, perkara dapat diselesaikan dalam waktu beberapa minggu hingga sekitar satu bulan apabila syarat terpenuhi. Namun demikian, penerapan Restorative Justice dalam kasus KDRT menghadapi berbagai hambatan. Dari perspektif korban, hambatan meliputi trauma psikologis, ketergantungan ekonomi, tekanan sosial-budaya patriarki, serta kekhawatiran terjadinya kekerasan berulang. Dari perspektif pelaku, hambatan berupa kurangnya kesadaran akan kesalahan, motivasi menghindari hukuman, dan tekanan keluarga agar perkara diselesaikan secara damai. Dengan demikian, meskipun Restorative Justice efektif dalam mempercepat penyelesaian perkara, penerapannya dalam kasus KDRT harus dilakukan secara selektif dan hati-hati untuk memastikan perlindungan serta keadilan substantif bagi korban.
Legal Reform of Corporate Criminal Liability Model in the National Criminal Code Herlina Manullang; Martono Anggusti; Debora; Binsar Manogu Tua
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 2 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i2.1089

Abstract

The National Criminal Code's Criminal Law Reform governs criminal offences perpetrated by, for, and on behalf of the Corporation. Concerning Article 48 of the National Criminal Code, the framework of corporate criminal liability has embraced three models: the Corporation as maker and responsible entity, management as maker and responsible party, and the Corporation as both maker and accountable entity. Simultaneously, imposing fines, supplementary punishments, and sanctions within the National Criminal Code exemplifies utilitarian philosophy, integrating distributive and commutative justice. The practical perspective assesses punishment based on its advantages or utility; in this instance, the punishment aims to deter corporations from engaging in similar actions in the future
Community Conduct and Its Influence on Forest Fires in the Sebangau Watershed: Spatial Analysis Utilizing Remote Sensing and Community Observation Perkasa, Petrisly; Aguswan, Yusuf; Syam’ani; Debora; Sitinjak, Tarita Aprilani; Purnawan, Eldy Indra; Ovany, Riska
Journal of Geoscience, Engineering, Environment, and Technology Vol. 11 No. 1 (2026): JGEET Vol 11 No 01 : March (2026)
Publisher : UIR PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/jgeet.2026.11.1.22348

Abstract

The frequent forest fires along the Sebangau River in Central Kalimantan, particularly during the dry season, have emerged as a significant environmental issue, driven by human activities such as the burning of wild pandanus on the riverbanks to facilitate the deployment of fishing equipment. This study examines the correlation between community behavior, particularly among fishermen, and the occurrence of forest fires in the Sebangau watershed, while also investigating the causes of these fires. The research methodology employs a combined approach, using remote sensing analysis (MODIS) to map forest fire patterns spatially, alongside observations from local groups to gather qualitative data on land-burning practices. The study's findings indicated that forest fires along the Sebangau River were predominantly caused by fishermen burning wild pandanus, often leading to uncontrolled spread. The El Niño phenomenon exacerbates drought conditions that instigate fires. This study underscores the significance of a community-oriented strategy for forest fire mitigation and the necessity of sustainable management practices that foster collaboration between governmental entities and communities to reduce the likelihood of future forest fires.
Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan:Perspektif Keadilan (Studi Kasus Atas Penetapan Nomor: B-15/L.2.21.8/Eoh.2/01/2023) Angelita Eunike Marbun; Debora
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i09.2287

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Restorative Justice di dalam menyelesaikan kasus penganiayaan dan menilai sejauh mana para pihak yang terkait dalam kasus tersebut merasakan keadilan atas penerapan pendekatan Restorative Justice.Penerapan Restorative Justice ini dilakukan berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI nomor 15 Tahun 2020 dan pedoman terkaiit penanganan tindak pidana umum.Proses perdamaian dimulai oleh jaksa penuntut umum kepada korban dan pelaku,dilanjutkan dengan mediasi, pengungkapan permohonan maaf,kesepakatan perdamaian, serta penyusunan dokumen formal seperti berita acara perdamaian (RJ-35) dan laporan pelaksanaan (RJ-11). Hasil penelitian memperlihatkan bahwasannya penerapan keadilan restoratif ini memberikan alternatif penyelesaian perkara yang lebih efisien, tidak berkepanjangan,dan tidak membutuhkan biaya besarr bagi para pihak. Penyelesaian secara damai tanpa adanya tekanan dari pihak manapun membuat korban merasa lebih tenang jika dibandingkan dengan hukuman penjara.
Kewenangan Kejaksaan dalam Penanganan Anak sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika: Antara Penegakan Hukum dan Perlindungan Anak Jessica Olivia Siahaan; Debora
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 10 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i10.2319

Abstract

Permasalahan penyalahgunaan narkotika di kalangan anak di Indonesia menimbulkan tantangan serius bagi sistem peradilan pidana, karena melibatkan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak anak. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menegaskan prinsip diversi dan rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan anak, praktik di lapangan menunjukkan banyak hambatan dalam implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan kejaksaan dalam penanganan anak pelaku penyalahgunaan narkotika, khususnya dalam penerapan diversi dan rehabilitasi, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan empiris, melalui studi terhadap ketentuan hukum positif dan analisis kasus konkret anak berusia 16 tahun yang terjerat penyalahgunaan narkotika di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejaksaan memiliki peran strategis dalam menentukan arah penyelesaian perkara anak, namun pelaksanaan diversi dan rehabilitasi masih terhambat oleh keterbatasan fasilitas, kurangnya pemahaman aparat, stigma sosial, serta disharmoni antara regulasi perlindungan anak dan kebijakan pemberantasan narkotika. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas sumber daya kejaksaan, perluasan fasilitas rehabilitasi anak, serta optimalisasi koordinasi lintas lembaga agar prinsip keadilan restoratif dapat terwujud secara nyata dalam penanganan anak pelaku penyalahgunaan narkotika.
Co-Authors A. T. Lasar, Hilary Flora Abdul Nurohman Achmad Hermanto Adi Hardian Adi Sujarwo Adi Wiratno, Adi Adinda Nabila Afif Arahman Ahmad Eko Suryanto ALEXANDER , NICO Amelia, Ocdy Angelita Eunike Marbun Anggia Puteri Anggriani, Yulia Ariadi Jimmy Arta Dian Sopinta Maruao Astrid Rudyanto Bambang Harry Adi Kumoro Bambang Wirawan Besse Lidia Binsar Manogu Tua Cassiophea, Lola Dede Juli Setiawan Demitra Devit DEWI ASTUTI, SRIYANTI Dian Tafsirudin Dwi Riyan Ariestantia Elisnawati Esther, July Fatma Nabila Febrianto Saputra Frans Tinus Fransiska Sinaga Gautama, Danar Ariangga Windra Hartani Herlina Manullang Holten Sion, Holten Ian Nurpatria Suryawan Ian Nurpatria Suryawan Inayah Kenia Pratiwi Indra Perdana Irvan Wahyu Dinata Jessica Olivia Siahaan Jhonni Rentas Duling Jinner Sidauruk Julisar K. P. S. Putri, Ariesta Tika Kristian Adi Candra Lasar, Hilary Flora Agustina Tulli Lasenna Siallagan Lesson Sihotang Lili Tansliova Limbong, Andrew Afrizal Lori Androvo Lumbantobing, Marko Ayaki Made Suwardike Manesa Manullang, Angelina Andini Mardani Martono Anggusti Mayangsari, Nindya Mendrofa, Viment Valentino Mira Sentia Misrita Nainggolan , Stepen Monang B Napitupulu, Fernanda Martinus Natasya Ndruru, Donius Nila Muhedina Simarmata Nurwijayanti Nyoto Partogi Sitanggang, Frengki Paska Riando Purba Perkasa, Petrisly Permanasuri, Ni Putu Diah Agustin Petrus Poerwadi Piter Joko Nugroho PRAJITNO, SUGIARTO Purnawan, Eldy Indra Ratih Nindha Maylany Putri Regi Muzio Ponziani Riska Ovany Roma Cita Sibatuara Romadhona Al Mustakim Ryan Gig Julindra Samuel Layang Samuel Mangaranap N P Silaban Saragih, Yati Virma Siahaan, Yanti Silvianti, Annisa Simanjorang , Tiara Lira Simanungkalit, Magdalena Simare Mare, Chandra P Simatupang , Christopel Sirait, Amsal Chandra Febrian Sitindaon, Risky Sukoy Sitinjak, Tarita Aprilani Sukamdani Sumantri, Febi Supriyadi Supriyadi Syam’ani Tobing, Ananda Yohana Waruwu, Veronika Wiyogo Yulianti, Indah Yusuf Aguswan Zubaidi, Umar Issa