Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.479
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Journal of Economicate Studies JUSTISI Al-Adl : Jurnal Hukum Al-Syakhsiyyah : Journal of Law and Family Studies Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Asyahid Journal of Islamic and Quranic Studies (AJIQS) Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah Familia: Jurnal Hukum Keluarga COMPARATIVA: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Fastabiq: Jurnal Studi Islam JSE: Jurnal Sharia Economica Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Al-Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam Mu'asyarah Ecobankers : Journal of Economy and Banking An-nisa: Journal of Islamic Family Law Journal of Hadith Studies Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Ekonosfera: Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Manajemen, Bisnis dan Teknik Global Dialog Legal: Jurnal Syariah, Jurisprudensi dan Tata Negara
Farid, Diana
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
Peran Tradisi Dan Norma Gender Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Wahyudi; Abdulah Pakarti, Muhammad Husni; Farid, Diana
An-Nisa: Journal of Islamic Family Law Vol. 1 No. 3 (2024): September
Publisher : Yayasan Cendekia Gagayunan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63142/an-nisa.v1i3.50

Abstract

Penyelesaian sengketa hukum keluarga sering kali dipengaruhi oleh tradisi dan norma gender yang berlaku dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran tradisi dan norma gender dalam proses penyelesaian sengketa hukum keluarga, khususnya dalam konteks masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya tradisional. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis normatif dan studi kasus untuk mengidentifikasi bagaimana tradisi dan norma gender memengaruhi keputusan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi sering kali menciptakan bias gender dalam proses hukum, terutama dalam isu seperti hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan kewajiban nafkah. Norma gender yang patriarkal cenderung mengutamakan peran laki-laki sebagai pemimpin keluarga, yang sering kali berdampak pada ketidakadilan bagi perempuan dalam sengketa hukum. Selain itu, ditemukan konflik antara aturan hukum formal dan nilai-nilai tradisional yang memperlambat tercapainya keadilan. Reformasi hukum keluarga untuk mengurangi pengaruh bias gender dan tradisi yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan, serta mendorong pendidikan hukum berbasis gender untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan pendekatan yang seimbang antara penghormatan terhadap tradisi dan penerapan prinsip keadilan, diharapkan sistem hukum keluarga dapat lebih inklusif dan adil bagi semua pihak.
Implementasi Program Sosial dan Pendidikan Muhammadiyah: Tinjauan Teoritis Berdasarkan Ali Farazmand Nugraha, Imam; Rikki Maulana Yusup; Adimiharja, Rochman; Farid, Diana
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): Maret : Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/khatulistiwa.v5i1.5752

Abstract

This paper explores the role of Muhammadiyah ideology in the implementation of public administration, especially in facing the challenges of a complex and slow bureaucracy. As one of the largest religious organizations in Indonesia, Muhammadiyah has the potential to encourage social reform based on Islamic values. This research uses a qualitative approach with literature analysis and case studies to evaluate the implementation of public policies involving Muhammadiyah. The findings show that Muhammadiyah faces obstacles such as public policy dynamics, limited resources, and complexity of administrative procedures. However, bureaucratic reform efforts through simplifying procedures, utilizing information technology, strengthening human resource capacity, and collaborating with various parties provide opportunities for significant improvement. Such strategies not only increase the efficiency of public services but also strengthen Muhammadiyah's role in supporting administrative reform in Indonesia. Muhammadiyah can contribute significantly to public administration by adopting innovative and responsive approaches to changing times, making Islamic values the foundation for sustainable reform.
ASAS KEADILAN SEBAGAI SALAH SATU LANDASAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PUTUSAN PERCERAIAN Abdulah Pakarti, Muhammad Husni; Farid, Diana; Utama, Sofyan Mei; Syuhada, Otong; Hendriana, Hendriana
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 4 No. 2 (2023): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Family Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v4i2.25998

Abstract

This study aims to analyze the role of the principle of justice as one of the foundations for judges in deciding divorce decisions. In the context of family law, divorce is a complex issue that affects the lives of many individuals. Therefore, it is important for judges to consider various aspects, including the principle of justice, in making fair and just decisions. The research method uses a qualitative approach with the method of analyzing literature and literature studies. Data will be collected from various sources, including books, scientific journals, laws and regulations, court decisions, and other related documents. Data analysis will be carried out by identifying the main themes related to the principle of justice in divorce decisions. The results of the study show that the principle of justice has a very important role in deciding divorce decisions. The principle of justice provides a basis for judges in assessing various factors related to divorce, such as the rights of spouses, children's welfare, distribution of joint assets, and financial obligations. In addition, the Judge must be fair in considering the interests and needs of each partner, as well as the rights of the children involved. In this case, the judge must consider factors such as income, role in marriage, ownership of property, and physical and mental health conditions. In conclusion, the principle of justice plays an important role in deciding on a divorce decision. Judges must consider various factors and principles of justice in ensuring a fair decision for all parties involved. This research makes an important contribution to our understanding of the principle of justice in the context of family law, and provides useful guidance for judges in making fair decisions in divorce. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran asas keadilan sebagai salah satu landasan bagi hakim dalam memutuskan putusan perceraian. Dalam konteks hukum keluarga, perceraian merupakan masalah kompleks yang mempengaruhi kehidupan banyak individu. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk asas keadilan, dalam membuat keputusan yang adil dan berkeadilan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis literatur dan studi kepustakaan. Data akan dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Analisis data akan dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan asas keadilan dalam putusan perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas keadilan memiliki peran yang sangat penting dalam memutuskan putusan perceraian. Asas keadilan memberikan landasan bagi hakim dalam menilai berbagai faktor yang terkait dengan perceraian, seperti hak-hak pasangan, kesejahteraan anak, pembagian harta bersama, dan kewajiban finansial. Selain itu, Hakim harus adil dalam mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan masing-masing pasangan, serta hak-hak anak yang terlibat. Dalam hal ini, hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti penghasilan, peran dalam pernikahan, kepemilikan harta, dan kondisi kesehatan fisik dan mental. kesimpulannya, asas keadilan memainkan peran penting dalam memutuskan putusan perceraian. Hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor dan prinsip keadilan dalam memastikan keputusan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman kita tentang asas keadilan dalam konteks hukum keluarga, dan memberikan panduan yang bermanfaat bagi hakim dalam membuat keputusan yang adil dalam perceraian.
Perkembangan Ushul Fiqh Di Dunia Kontemporer Abdulah Pakarti, Muhammad Husni; Farid, Diana; Banaesa, Iba; Nurdin, Rahmat; Abdurrohman, Yusup; Basuni, Ilyas
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Faculty of Shariah UIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v5i1.7065

Abstract

Since its introduction at the beginning of Islamic history, Ushul Fiqh has undergone significant developments, especially in facing the increasingly complex challenges of modern times. This study aims to analyze the changes and developments that have occurred in Ushul Fiqh so far, as well as the underlying factors. This research discusses the development of Ushul Fiqh in the contemporary world. Ushul Fiqh is a branch of knowledge in the study of Islamic law that aims to identify the methods and principles used in deriving laws from the sources of Islamic law. The method used is a literature review of various primary and secondary sources, such as classic books of Ushul Fiqh, contemporary literature, and scientific articles. A historical approach and conceptual development analysis were used to understand how Ushul Fiqh has changed over time. The research findings show that Ushul Fiqh underwent adjustments and transformations to address contemporary issues such as technology, human rights, bioethics, economics, and modern finance. One of the main factors influencing the development of Ushul Fiqh in the contemporary world is globalization, which has brought new challenges in interacting with different cultures and legal systems. In addition, social and political changes have also played an important role in shaping Ushul Fiqh's views towards more modern issues. This research provides an in-depth understanding of the development of Ushul Fiqh and its relevance in dealing with the complexities of modern times. It is hoped that this research can make a positive contribution to the development of the science of Ushul Fiqh, inspire further studies, and provide guidance for scholars and practitioners of Islamic law in responding to the challenges of contemporary times.
Putusan Hakim Dalam Menuntaskan Sengketa Perkawinan Poligami Di Indonesia Nuryamin, Nuryamin; Farid, Diana; Abdulah Pakarti, Muhammad Husni; Hendriana, Hendriana; Hilal Nu'man, Mohamad
JUSTISI Vol. 9 No. 2 (2023): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2303

Abstract

Polygamy only applies to those who according to law and religion allow their husbands to have multiple wives. This is explained in the general description of the Marriage Law Point 4c, which states: As permissible by law and the religion concerned, a husband can have multiple wives only if the parties so desire. The court has absolute power to negotiate on the basis and conditions of the polygamy permit application and the court has the authority to try and make decisions in the form of legal considerations and reasons. The scholars, the Prophets of the Qur'an and Hadith, depending on the case. In order not to harm the parties in the proceedings, cases decided in court must have clear reasons. Courts need such evidence to determine their case. Article (1) Law Number 7 of 1989 concerning the Religious Courts regulates all court decisions with reasons, and special provisions or relevant legal written sources used as the basis for decisions.
Harmonizing the Iddah Period for Women Divorced Outside the Court According to KHI and Fiqh Law Farid, Diana; Abdulah Pakarti, Muhammad Husni; Mabruri, Kemal Al Kautsar; Kusmardani, Alex; Lestari, Elly
JUSTISI Vol. 10 No. 1 (2024): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jurnaljustisi.v10i1.2455

Abstract

Legal harmonization determining the iddah period for divorced women outside of court between Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law is still an unresolved issue in Indonesia. This study aims to identify the differences and similarities between the two laws, as well as provide recommendations on the proper harmonization of laws for divorced women outside the court. This study uses comparative analysis methods and interviews with Islamic jurists. The results of the study show that there are differences in determining the iddah period between the two laws, and the proper harmonization of law by enforcing Islamic law that is in line with the social and cultural context of Indonesian society. It is hoped that the results of this research can become input for legislators and the public in formulating legal policies that are fair and in accordance with Islamic teachings and the social context in Indonesia.
Interfaith Marriage: Subjectivity of the Judge in Determination of No. 454/pdt.p/2018 Surakarta District Court Farid, Diana; Abdulah Pakarti, Muhammad Husni; Hendriana, Hendriana; Fathiah, Iffah
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 7 No 2 November (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (728.312 KB) | DOI: 10.29240/jhi.v7i2.4574

Abstract

This research discusses mixed marriage which is very controversial in society, even though most religions have prohibited the practice of mixed marriage. In Decree No. 454/Pdt.P/2018/PNSKt. The judge allowed the marriage of someone of a different religion, even though the Marriage Law clearly does not regulate and returns to the laws of each religion. HKI (Compilation of Islamic Law) prohibits the practice of interfaith marriage as stated in Article 40 letter c. This study aims to analyze the judge's considerations in granting or rejecting interfaith marriages with the applicable laws in the marriage law and KHI (Compilation of Islamic Law). The research method used is qualitative (library research) with a normative legal approach as an analytical tool to describe existing problems and gain insight. The results of this study indicate that the determination of interfaith marriages in Decision No. 454/pdt.p/2018, it is only the subjectivity of judges in interpreting Article 2 (1) of the Marriage Law and legalizing interfaith marriages which are in stark contrast to the Compilation of Islamic Law which has been in force in the Religious Courts in Indonesia.
Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada Perumahan Syariah Aster Village Ciwastra Menggunakan Produk Pembiayaan Kredit Bank Syariah Indonesia Utama, Sofyan Mei; Farid, Diana; Abdulah Pakarti, Muhammad Husni; Mabruri, Kemal Al Kautsar; Rohman, Hilma Fanniar
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 9 No. 3 (2023): JIEI : Vol.9, No.3, 2023
Publisher : ITB AAS INDONESIA Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

House sale and purchase transactions in the context of sharia have become a major concern in the development of Islamic economic models that are based on the principles of justice, equality, and compliance with Islamic law. One of the contracts proposed to fulfill these principles is the Musyarakah Mutanaqisah Agreement. This study aims to analyze the application of the Musyarakah Mutanaqisah Agreement on home ownership loans in aster village Islamic housing where the implementation of credit is carried out through a Bank mechanism in this case Bank Syariah Indonesia (BSI). The research method used is a qualitative approach with a case study approach. Data were obtained through interviews with related parties, analysis of transaction-related documents, and review of related literature. The results showed that the implementation of the Musyarakah Mutanaqisah contract in BSI Griya Hasanah financing has two contracts in it (hybrid contract). The first is that banks and customers cooperate (syirkah / musyarakah) to buy an asset, so the musyarakah contract in BSI Griya Hasanah financing is only limited to cooperation in the ownership of an asset. The second is ijarah. The asset that becomes the object of financing is leased (ijarah) to the customer with a rental payment which is assumed to be a profit that will be divided between the bank and the customer according to a predetermined ratio. The profit sharing obtained by the bank will be considered as profit for the bank. Meanwhile, the profit sharing received by the customer is diverted to buy the bank's hishah portion. Not only is there more than one contract, in this BSI Griya Hasanah financing scheme there are also two agreement contracts. The first agreement contract contains the Musyarakah Mutanaqisah contract itself, and the second agreement contract contains ijarah.
The Influence of Sharia Economic Law on the Growth of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the Digital Era Judijanto, Loso; Farid, Diana; Ali Fikri, Yudistia Teguh; Arilaha, Muhammad Asril; Syamsul, E Mulya
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 10 No. 2 (2024): JIEI : Vol.10, No.2, 2024
Publisher : ITB AAS INDONESIA Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/jiei.v10i2.12614

Abstract

This study aims to analyze the influence of sharia economic law on the growth of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the digital era. MSMEs have an important role in a country's economy, including in creating jobs, increasing people's incomes, and reducing economic disparities. However, MSMEs often face challenges in dealing with changes in the business environment, especially in the rapidly developing digital era. Therefore, it is important to analyze the influence of sharia economic law on the growth of MSMEs in the digital era. The research method used in this study is a qualitative method with a literature study approach. Data is collected from various relevant sources, such as academic journals, research reports, and related publications. The data were then analyzed using a comparative descriptive approach to identify the relationship between Islamic economic law and the growth of MSMEs in the digital era. The results of the study show that sharia economic law has a positive influence on the growth of MSMEs in the digital era. Sharia economic law provides a fair and equitable framework in economic activities, which encourages the development of MSMEs. The principles of sharia economic law, such as the prohibition of usury, speculation and unclear transactions, encourage MSMEs to adopt business practices that are more sustainable and oriented to social values. It is hoped that this research will make an important contribution in understanding the relationship between Islamic economic law and the growth of MSMEs in the digital era. The implication of this research is the importance of encouraging the adoption of sharia economic law in regulations and policies related to MSMEs in the digital era. In doing so, the government and related institutions need to consider the needs of MSMEs in facing challenges and taking advantage of opportunities that exist in the digital era, while still adhering to the principles of sharia economic law.
PENGARUH ZAKAT DIGITAL TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DI ERA DIGITAL Farid, Diana; Abdulah Pakarti, Muhammad Husni; Fathiah, Iffah; Hendriana, Hendriana
JSE: Jurnal Sharia Economica Vol. 2 No. 2 (2023): Juli
Publisher : LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46773/jse.v2i2.679

Abstract

This study aims to investigate the effect of digital zakat on poverty alleviation in the digital era. In the context of growing digitalization, digital zakat becomes an attractive alternative in the collection and distribution of zakat to help those in need. The research method involves searching and analyzing published literature, including scholarly articles, research reports, and books related to digital zakat and poverty alleviation. The data collected will be analyzed qualitatively by identifying key themes that emerge in the relevant literature. These themes will be used to compile research findings that will provide in-depth insights into the influence of digital zakat in alleviating poverty in the digital era. The results of this study show that digital zakat has significant potential in alleviating poverty in the digital era. One of the main advantages of digital zakat is the ease of access and transparency in the collection and distribution of zakat. Through digital platforms, individuals can easily collect and transfer their zakat directly to needy recipients. This reduces the cost and time involved in the traditional process of zakat collection and distribution. In addition, digital zakat also enables a more inclusive approach in alleviating poverty, with more individuals able to participate in giving zakat. This research contributes to the understanding of the effect of digital zakat on poverty alleviation in the digital era. The findings and recommendations from this research can serve as a guideline for zakat institutions, government, and other related organizations in designing and implementing effective digital zakat. It is hoped that this research can encourage further development and wider application of digital zakat for poverty alleviation in the future.
Co-Authors Abdulah Pakarti, Muhammad Husni Abdurrohman, Yusup Adimiharja, Rochman Ali Fikri, Yudistia Teguh Arilaha, Muhammad Asril Banaesa, Iba Basuni, Ilyas Burhanudin, Ujang Fathiah, Iffah Gisymar, Najib A. Haidan, Haidan Hendriana Hendriana, Hendriana Hendriana4 Hilal Nu'man, Mohamad Hisam Ahyani Judijanto, Loso Kusmardani, Alex Mabruri, Kemal Al Kautsar Marisa, Laini Mas’ud, Muhammad Mohammad Syaiful Aris Muhammad Afif Muhammad Husni Abdulah Pakarti Nahdia Nazmi Naisabur, Chikal Anugrah Putra Naisabur, Nanang Nugraha, Imam Nurdin, Rahmat Nuryamin Nuryamin, Nuryamin Nu’man, Mohamad Hilal Otong Syuhada Putra, Haris Maiza Ramdani Wahyu Sururie Rauzana, Rauzana Rikki Maulana Yusup Rohman, Hilma Fanniar Saepullah, Usep Siddiq, Achmad Sofyan Mei Utama, Sofyan Mei Solihin, Dadin Supala, Supala Surasa, Ais Syamsul, E Mulya Trisulo Trisulo Ulpah, Ghina Wahidin, Jenal WAHYUDI Widiantini, Nema Yahya, Roby Putra Zikry, Farhan Zilliavirni, Ratu Tiara