Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PERPUSNAS DALAM RANGKA PENGEMBANGAN LITERASI DI KELURAHAN RAKAM, KECAMATAN SELONG, KABUPATEN LOMBOK TIMUR Ramadhani, Muhamad; Haq, Muhammad; Gani, Raden; Sujakti, I; Hulfiani, Siti; Safitri, Dita; Saputra, Adriyan; Maharani, Dewi; Dewi, Mirnawati; Zalty, Rani; Ramadhani, Muhammad
Jurnal Wicara Vol 3 No 6 (2025): Jurnal Wicara Desa
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/5at88w77

Abstract

This study discusses the implementation of the literacy program initiated by the National Library of Indonesia (Perpusnas) through the Community Service Program (KKN) in Rakam Village, Selong District, East Lombok Regency, as an effort to improve reading culture among elementary school children. Rakam Village has a population of 8,688 people and 2,592 households, with the majority working as traders, laborers, farmers, fishermen, and entrepreneurs, and with an average education level ranging from elementary to senior high school. These socio-economic conditions contribute to the community’s low literacy awareness, even though the village has several educational institutions ranging from early childhood education (PAUD) to senior high schools (SMA/SMK) that can serve as strategic partners. Using a descriptive qualitative method, data were collected through observation, interviews, documentation, and direct participation with Community Reading Garden (TBM) managers, teachers, the village government, parents, and students. The findings show that literacy programs such as read-aloud activities, creative writing training, cataloging and organizing TBM collections, book-based creative projects, and book review competitions successfully improved reading interest, writing creativity, and the utilization of TBM facilities. Supporting factors included the involvement of the local government, teachers, and parents, as well as the provision of diverse and engaging literacy activities. However, program sustainability still requires long-term commitment from TBM, schools, and the village government to ensure continuous literacy development. These findings emphasize that multi-stakeholder collaboration and participatory literacy strategies can be effective solutions to address low literacy rates at the village level.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAK PIDANA YANG DIHASILKAN OLEH SISTEM AI OTONOM (SELF-LEARNING ALGORITHM): KAJIAN TERHADAP ASAS KESALAHAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA Ramadhani, Muhammad; Hidayat, Rifqi; Hosnah, Asmak Ul
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 4 (2025): Volume 8 No. 4 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i4.55259

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dihasilkan oleh sistem Artificial Intelligence (AI) otonom berbasis self-learning algorithm dalam perspektif asas kesalahan (schuld beginsel) hukum pidana Indonesia. Permasalahan utama yang dikaji adalah apakah sistem AI dapat dianggap sebagai subjek hukum pidana, bagaimana penerapan asas kesalahan terhadap tindak pidana yang timbul secara otonom, serta model pertanggungjawaban yang relevan diterapkan dalam konteks ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan regulasi internasional terkait tanggung jawab atas penggunaan AI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia belum mengakui AI sebagai subjek hukum pidana karena tidak memiliki kesadaran moral, niat, dan kehendak bebas. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tetap dibebankan kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan kausal terhadap sistem, seperti pengembang, pengguna, dan korporasi pemilik AI. Tiga model alternatif pertanggungjawaban yang dapat diterapkan antara lain indirect liability (tanggung jawab tidak langsung), shared responsibility (tanggung jawab bersama), dan risk-based accountability (pertanggungjawaban berbasis risiko). Dari ketiganya, model risk-based accountability dinilai paling relevan karena menitikberatkan pada pengendalian risiko dan pencegahan pelanggaran hukum sejak tahap desain hingga implementasi, sehingga memberikan keseimbangan antara perlindungan hukum, keadilan, dan inovasi teknologi dalam konteks hukum pidana Indonesia.
KEBIJAKAN DEFISIT APBN 2026 SEBAGAI INSTRUMEN INTERVENSI NEGARA DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI Albani, Rayhan Yasser; Ramadhani, Muhammad; Hidayat, Rifqi; Ilham, Ilham; Siswajanthy, Farahdinny
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 4 (2025): Volume 8 No. 4 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i4.55260

Abstract

Indonesia sebagai negara kesejahteraan memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan intervensi dalam perekonomian nasional melalui kebijakan fiskal, salah satunya melalui penetapan defisit APBN 2026 sebagai instrumen hukum dalam pengelolaan keuangan negara. Penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai bagaimana defisit APBN 2026 diposisikan sebagai instrumen intervensi negara dalam perspektif hukum ekonomi serta bagaimana kebijakan belanja negara yang melampaui penerimaan berpotensi menimbulkan distorsi pasar dan inefisiensi ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis terhadap peraturan keuangan negara, kebijakan APBN 2026, serta literatur hukum ekonomi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa defisit APBN 2026 memiliki legitimasi konstitusional dan yuridis sebagai instrumen intervensi negara untuk menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi ekonomi, namun berpotensi menimbulkan distorsi pasar, inefisiensi ekonomi, serta tekanan fiskal jangka panjang apabila tidak dikelola secara produktif dan akuntabel, sehingga disarankan agar pemerintah mengarahkan defisit pada belanja produktif dengan penguatan disiplin fiskal, transparansi, dan pengawasan guna menjaga keberlanjutan perekonomian nasional.
Co-Authors Adriyan Saputra Akbar, Syahrezza Akhmad Baihaqi Al-Huda, M. Karsa Gaesa Al-Huda9, M. Karsa Gaesa Albani, Rayhan Yasser ANGELINA, NOVITA Anton Yudhana Arum Murdianingsih M.Pd Asmak UI Hosnah Astri Andika, Winda Astuti Amalia, Puji Aulia, Millah Auranissa, Dhea Bagio, Bagio Bakary, Najwa Budi Setianto, Arif Cahya Subrata, Arsyad Cahyani, Nabila Rizqi Cindya Alfi Dara Sagita Triski DODY KURNIAWAN Dwi Susanti Dzaky, Muhammad Fathan Edy Marsudi Fajrin, Arini Nurul Farahdinny Siswajanthy Fatih, Mohamad Ferawaty Puspitorini Firdaus, Yoga Firman Fitrianawati, Meita Gani, Raden Gloriana, Citra Haji, H Saleh Hamdi Batubara, Zul Haq, Muhammad Hulfiani, Siti Ilham Ilham Ilham Mufandi Jendri Johnny MTS Jurnal Wicara Kandriasari, Annis Komala Erwan M Rifai M, Intan Maharani, Adinda Yulia Maharani, Dewi Mahdiyah Mahdiyah, Mahdiyah Mariani Mariani Mega Reski4, Julia Mirnawati Dewi, Mirnawati MURLINA, NELLI Najmailya, Fathia Nabila Nurfadly, Nurfadly Oktaviani oktaviani Permana, Aji Indra Pratama, Naufal Aqiilah Pratama, Naufal Aqillah Primadiamanti, Annisa Pudiyanti, Pinta Putri, Dita Putri, Puspa Aulia Raffa, Muhammad Rahma, Hilwa Delia Ramadhani, Muhamad Rifqi Hidayat, Rifqi Rony, Zahara Tussoleha Rudini Rudini, Rudini Rukman Rulian, Agmi Safitri, Aisyah Junisah Safitri, Dita Sanad, Hanif Sari, Defi Sa’diah, Halimatus Setiawan, Muhammad Irwan Shafee Kalid, Khairul Solikhah, Siti Mar’atus Subana, Fairuz Axioma Subban, Subban Subrata, Arsyad Cahya Sugeng Santoso Sujakti, I Syifa, Widianti Sylandra, Rafiska Wa Ode Zusnita Muizu Wan Ahmad, Wan Fatimah Widiastuti, Ni Made Yoesri Abdullah, Muhammad Yumiati Zalty, Rani