Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.023
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Jendela Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) The 2nd Proceeding Indonesia Clean of Corruption in 2020" Jurnal Ius Constituendum Jambe Law Journal Journal of Dedicators Community MAGISTRA Law Review JURNAL USM LAW REVIEW KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat SASI Journal Juridisch
Sudarmanto, Kukuh
Universitas Semarang
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 71 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 71 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Optimalisasi Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Mewujudkan Efek Jera Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Djuhandhani Rahadjo Puro; Kukuh Sudarmanto; Zaenal Arifin
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i3.7945

Abstract

The purpose of this research is to examine the implementation of the death penalty and the commutation of death sentences for premeditated murder cases. The urgency of this research lies in how the application of the death penalty in proven premeditated murder cases may fail to ensure legal justice for the victims. This type of research adopts a socio-legal research approach. The legal framework for the application of the death penalty in Indonesia is governed by Article 10 and Article 11 of the Criminal Code (KUH Pidana). In the case of premeditated murder of S and her child MF, the defendant D was ultimately sentenced to life imprisonment. Defendant D was charged under Article 340 of the KUHP (Criminal Code), Article 80 in conjunction with 76c of Law Number 35 of 2014 concerning child protection in Indonesia. The imposition of the death penalty for premeditated murder cases is rarely decided by judges. In their judgments, judges often opt for life imprisonment or a 20-year prison sentence. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan pelaksanaan hukuman mati dan pemutusan hukuman mati terhadap pembunuhan berencana. Urgensi penelitian ini adalah bagaimana penerapan hukuman mati pada kasus pembunuhan berencana terbukti kurang mampu menjamin keadilan hukum bagi korban. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Kerangka hukum penerapan hukuman mati di Indonesia diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 KUH Pidana. Untuk kasus pembunuhan berencana terhadap S dan anaknya MF pada akhirnya terdakwa D dijatuhi hukumam pidana seumur hidup. Terdakwa D dikenai Pasal 340 KUHP, Pasal 80 juncto 76c UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Penerapan hukuman mati pada tindak pidana pembunuhan berencana jarang diputuskan oleh hakim. Dalam putusannya Hakim menggunakan pidana seumur hidup atau hukuman penjara 20 tahun.    
Kedudukan Hukum Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Yang Belum Ditanda Tangani Salah Satu Pihak Rahajeng Wulandari; Kukuh Sudarmanto; Muhammad Junaidi; Zaenal Arifin
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i3.8000

Abstract

The purpose of this research is to analyze the legal position of the contract of procurement of goods and services that has not been signed by one of the parties by raising a case study based on the cooperation agreement between PT TJB Power Services PLTU Unit 1-2 and PT PLN (Persero) Unit of Manufacture of Tanjung Jati B. This research uses a method of normative jurisprudence approach. The result of this study is an agreement on the procurement of goods and services that has not been signed by one of the parties in PT TJB Power Services has not yet been able to provide legal certainty and justice for the parties. The agreement between PT TjB Power Service and PT PLN (Persero) Unit of Mother Manufacturing Tanjung Jati B must be signed as a form of agreement of the sides. The urgency of this research is that in any agreement must be agreed by the parties, it becomes one of the legal conditions of the agreement as regulated in Article 1320 of the Covenant. The contract of procurement of goods and services between PT TJB Power Services and PT PLN (Persero) Master Unit of Manufacture of Tanjung Jati B must be signed as a form of agreement between the parties. The agreement of proceeding of Goods and Services which has not been signed by one of the parties must be made on the basis of the agreement with the parties with the existence of the legal basis and agreed by the parties in writing as an executable form of the contract for the provision of good and services and legally binding to the party. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kedudukan hukum perjanjian pengadaan barang/jasa yang belum ditandatangani salah satu pihak dengan mengangkat studi kasus berdasarkan perjanjian kerjasama antara PT TJB Power Services PLTU Unit 1-2 dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Urgensi penelitian ini adalah dalam setiap perjanjian harus disepakati oleh para pihak, hal tersebut menjadi salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHP. Hasil dari penelitian ini adalah perjanjian pengadaan barang/jasa yang belum ditandatangani salah satu pihak di PT TJB Power Services belum dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum bagi para pihak. Perjanjian pengadaan barang/jasa antara PT TJB Power Services dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B harus ditandatangani sebagai bentuk kesepakatan para pihak.  Perjanjian pengadaan barang/jasa yang belum ditandatangani salah satu pihak harus dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak dengan adanya dasar hukum dan disepakati para pihak secara tertulis sebagai bentuk dapat dilaksanakannya perjanjian pengadaan barang/jasa dan mengikat secara sah kepada para pihak.    
Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pembangunan Infrastruktur Wahyu Nugroho; Kukuh Sudarmanto; Soegianto Soegianto; Zaenal Arifin
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.8371

Abstract

This research aims to analyze the use of the right of inquiry by the Regional People's Representative Council (DPRD) in Indonesia's state governance, particularly in overseeing infrastructure development in Sleman Regency. The urgency of this research lies in the need to strengthen the supervisory function of the Regional House of Representatives (DPRD) to ensure the effectiveness and transparency of regional development. The novelty of this research focuses on optimizing the role of the DPRD through a normative juridical approach and an in-depth analysis of the implementation of oversight functions involving the right of inquiry. This research uses a normative juridical method by examining legislation, literature, and empirical data related to the implementation of the DPRD's supervisory function. The research results show that the DPRD's oversight of infrastructure development in Sleman Regency has been effective, supported by adequate regulations, the commitment of DPRD members, as well as budgetary support, and the enhancement of human resource capacity through training. In addition, the harmonious relationship between the DPRD and the executive, as well as community participation, also strengthens the oversight. This research concludes that the optimization of the DPRD's supervisory function can be achieved through preventive and repressive oversight, both directly and indirectly, as well as across sectors. With effective oversight, it is hoped that development in Sleman Regency can proceed more transparently, accountably, and in accordance with the needs of the community without deviations that harm the state. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam tata kelola negara Indonesia, khususnya dalam pengawasan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sleman. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya memperkuat fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan efektivitas dan transparansi pembangunan daerah. Kebaruan penelitian ini terfokus pada optimalisasi peran DPRD melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis mendalam terhadap implementasi fungsi pengawasan yang melibatkan hak angket. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur, dan data empiris terkait pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan DPRD terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sleman telah berjalan baik, didukung oleh regulasi yang memadai, komitmen anggota DPRD, serta dukungan anggaran dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan. Selain itu, hubungan harmonis antara DPRD dan eksekutif serta partisipasi masyarakat turut memperkuat pengawasan.Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi fungsi pengawasan DPRD dapat dicapai melalui pengawasan preventif dan represif, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta lintas sektor. Dengan pengawasan yang efektif, diharapkan pembangunan di Kabupaten Sleman dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa penyimpangan yang merugikan negara.
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Kriminologi Muhammad Nahdhodin; Kukuh Sudarmanto; Ani Triwati; Zaenal Arifin
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i1.8791

Abstract

The study aims to examine attempts to counter-terrorism from a criminological perspective. This research is important given that terrorist crime is a global threat that affects countries and communities, with potentially negative effects, both physically and psychologically. The novelty of this research is in an attempt to counteract terrorist crime with a criminological perspective that uses local "jogo tonggo" wisdom. This research is a sociological jurisprudence.  The results of the research showed efforts to combat terrorist crime from a criminological perspective: character identification and funding, national preparedness, counter-radicalization, deradicalization, and radical anticipation of terrorism in Lapas. Control the fight against terrorism in Java Among other things, there is still a radical Napiter, the rise of gotong royong values, society tolerant of terrorists, legal sanctions of educational institutions, and charity of weak terrorist groups. Overcome the obstacles in combating terrorist crime requires a structured and adaptive strategy to strengthen intelligence networks by improving surveillance technology and enhancing cross-country cooperation for the exchange of information, training, and monitoring of former Napiter through a religious building, tolerance, national insight involving Islamic religious figures, implementation of jogo tonggo programs, acceleration of regional action plans for prevention and combating extremism leading to violence, and economic empowerment..Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya penanggulangan tindak pidana terorisme perspektif kriminologi.  Penelitian ini penting mengingat tindak pidana terorisme merupakan ancaman global yang merambah berbagai negara dan masyarakat, dengan potensi dampak yang sangat merugikan, baik secara fisik maupun psikologis. Penelitian ini penting mengingat tindak pidana terorisme merupakan ancaman global yang merambah berbagai negara dan masyarakat, dengan potensi dampak yang sangat merugikan, baik secara fisik maupun psikologis. Kebaruan penelitian ini adalah dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme dengan perspektif kriminologi yang menggunakan kearifan lokal "jogo tonggo". Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan upaya penanggulangan tindak pidana terorisme perspektif kriminologi: identifikasi karakter dan pendanaan, kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, deradikalisasi, antisipasi radikal terorisme di Lapas. Kendalah penanggulangan terorisme di Jawa Tengan antara lain masih adanya Napiter yang radikal, lunturnya nilai gotong royong, masyarakat permisif kepada teroris, sanksi hukum lembaga pendidikan dan amal kelompok teroris lemah. Dalam mengatasi kendala dalam penanggulangan tindak pidana terorisme membutuhkan strategi yang terstruktur dan adaptif memperkuat jaringan intelijen dengan memperbaiki teknologi pengawasan dan meningkatkan kerjasama lintas negara untuk pertukaran informasi, pembinaan dan monitoring mantan Napiter melalui pembinaan agama, toleransi, wawasan kebangsaan melibatkan tokoh agama Islam, implementasi program jogo tonggo, percepatan rencana aksi daerah pencegahan dan penanggulangan ekstremisme yang mengarah pada kekerasan, dan pemberdayaan ekonomi.  
Penjaminan Simpanan Koperasi dan Perlindungan Hukum Dana Nasabah Zaenal Arifin; Massayu Dian Widuri; Kukuh Sudarmanto; Wijayono Hadi Sukrisno
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 1 (2026): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i1.9223

Abstract

This study aims to analyze the urgency and implementation of deposit insurance for savings and loan cooperatives in providing legal protection for customer funds. The research is motivated by the absence of a comprehensive and integrated cooperative deposit insurance system, which creates legal uncertainty and exposes customer funds to risks in cases of cooperative default or liquidation. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The findings indicate that the legal framework governing cooperative deposit insurance remains limited and lacks operational mechanisms, resulting in suboptimal legal protection. Therefore, strengthening the legal framework through the establishment of an integrated cooperative deposit insurance system and expanding the role of the Deposit Insurance Corporation is necessary to ensure legal certainty, protect customer funds, and maintain financial system stability. This study contributes to the development of cooperative deposit insurance as part of the public fund protection system in the financial services sector.   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan pelaksanaan penjaminan simpanan pada koperasi simpan pinjam dalam memberikan perlindungan hukum terhadap dana nasabah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya sistem penjaminan simpanan koperasi yang terintegrasi secara komprehensif, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerentanan terhadap dana nasabah ketika koperasi mengalami gagal bayar atau likuidasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penjaminan simpanan koperasi belum memiliki dasar hukum yang operasional dan pelaksanaannya masih terbatas, sehingga belum memberikan perlindungan hukum yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum melalui pengaturan sistem penjaminan simpanan koperasi yang terintegrasi dan perluasan peran Lembaga Penjamin Simpanan guna mewujudkan kepastian hukum, perlindungan dana nasabah, dan stabilitas sistem keuangan. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan konsep penjaminan simpanan koperasi sebagai bagian dari sistem perlindungan dana masyarakat di sektor jasa keuangan.
Eksistensi Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Pasca Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Muhammad Fakhrul Haq; Kukuh Sudarmanto; Zaenal Arifin; Muhammad Junaidi; Albertus Heru Nuswanto; Rati Riana
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 2 (2025): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i2.11068

Abstract

This study aims to analyze the existence, legal standing, and implementation of Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 2 of 2022 on Job Creation following the issuance of Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020, which declared Law Number 11 of 2020 on Job Creation conditionally unconstitutional. The urgency of this research lies in the need for an in-depth juridical review of the legitimacy of the Perppu, which is deemed not to meet the “compelling urgency” requirements stipulated in Article 22 of the 1945 Constitution and Constitutional Court Decision Number 138/PUU-VII/2009, as well as its implications for the rule of law and public participation in the legislative process. This research employs a normative juridical method with a statutory approach and descriptive-analytical analysis of secondary data. The findings reveal that the Perppu’s legal standing is weak as it fails to meet all three criteria of compelling urgency, while its implementation encounters obstacles in terms of legal substance and legal culture, particularly regarding investor-oriented policies and the reduction of workers’ rights. The novelty of this research lies in its comprehensive analysis combining Hans Kelsen’s hierarchy of norms theory, Lawrence M. Friedman’s legal system theory, and Gustav Radbruch’s legal purpose theory to assess the legitimacy and effectiveness of the Perppu. It is concluded that the Perppu does not fully fulfill the elements of legal justice and legal benefit for civil society, although it still provides legal certainty for the government to accelerate national strategic projects. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi, kedudukan hukum, dan implementasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya kajian yuridis mendalam terhadap legitimasi penerbitan Perppu yang dinilai tidak memenuhi syarat “hal ihwal kegentingan yang memaksa” sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 dan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, serta implikasinya terhadap prinsip negara hukum dan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan analisis deskriptif-analitis terhadap data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis kedudukan Perppu Cipta Kerja lemah karena tidak memenuhi ketiga kriteria kegentingan yang memaksa, sementara implementasinya menghadapi hambatan pada aspek substansi hukum dan budaya hukum, khususnya terkait keberpihakan pada investor dan pengurangan hak-hak pekerja. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif yang menggabungkan teori hierarki norma hukum Hans Kelsen, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, dan teori tujuan hukum Gustav Radbruch untuk menilai legitimasi dan efektivitas Perppu Cipta Kerja. Disimpulkan bahwa Perppu ini belum sepenuhnya memenuhi unsur keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat sipil, meskipun masih memberikan kepastian hukum bagi pemerintah dalam mempercepat proyek strategis nasional.  
Konflik Norma (Antinomy Normen) Sita Umum Dengan Sita Pidana Dalam Pemberesan Harta Pailit Moh Harir; Soegianto Soegianto; Zaenal Arifin; Kukuh Sudarmanto; Miftah Arifin
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 2 (2025): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i2.11384

Abstract

This study aims to analyze the normative conflict between general seizure (sita umum) and criminal seizure (sita pidana) in the settlement of bankruptcy assets, as well as to examine mechanisms for resolving such conflicts when assets of a bankrupt debtor under general seizure are also subject to criminal seizure. General seizure, carried out by the bankruptcy curator, is intended to collect and liquidate all assets of the bankrupt debtor to repay creditors fairly and proportionally. In contrast, criminal seizure, conducted by investigators, is aimed at confiscating assets related to a criminal offense, either as evidence or as proceeds of crime. The normative conflict arises when assets seized for bankruptcy settlement are also targeted in criminal proceedings. This clash is rooted in Article 31(2) of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment, which stipulates that a bankruptcy declaration and general seizure nullify all prior seizures, and Article 39(2) of Law No. 8 of 1981 on the Criminal Procedure Code (KUHAP), which still permits the seizure of assets already under civil or bankruptcy seizure. Using a normative juridical method, the findings reveal that this inconsistency creates legal uncertainty, particularly in determining the priority of seizure enforcement, thereby hindering the settlement of bankruptcy assets and potentially causing losses to creditors. Therefore, this study recommends the establishment of a clear legal provision that explicitly prioritizes general seizure in cases of overlap with criminal seizure, in order to ensure legal certainty, safeguard creditors’ rights, and maintain a balanced approach with the objectives of criminal law enforcement.   Penelitian ini bertujuan menganalisis konflik norma antara sita umum dan sita pidana dalam proses pemberesan harta pailit, serta mengkaji mekanisme penyelesaiannya ketika aset debitur pailit yang telah berada dalam sita umum juga menjadi objek sita pidana. Sita umum yang dilakukan oleh kurator dalam kepailitan bertujuan mengumpulkan dan menjual seluruh aset debitur pailit untuk membayar utang kepada para kreditur secara adil dan proporsional. Sebaliknya, sita pidana yang dilakukan oleh penyidik ditujukan untuk menyita aset yang terkait dengan tindak pidana, baik sebagai alat bukti maupun hasil kejahatan. Konflik norma timbul ketika objek yang disita untuk pemberesan harta pailit juga menjadi sasaran sita dalam perkara pidana. Pertentangan ini berakar pada ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan bahwa putusan pailit dan sita umum menghapus seluruh sita sebelumnya, dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang tetap memperbolehkan penyitaan terhadap objek yang telah berada dalam sita perdata maupun sita pailit. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertentangan norma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya terkait penentuan prioritas pelaksanaan sita, sehingga berimplikasi pada terhambatnya pemberesan harta pailit dan potensi kerugian bagi kreditur. Penelitian ini merekomendasikan adanya pengaturan yang secara tegas menetapkan prioritas sita umum dalam konteks tumpang tindih dengan sita pidana, guna menciptakan kepastian hukum, melindungi hak kreditur, dan tetap menjaga keseimbangan dengan kepentingan penegakan hukum pidana.
Kewenangan Bea dan Cukai Dalam Penegakan Hukum Penyelundupan Ekspor di Indonesia Casnoyo Casnoyo; Zaenal Arifin; Kukuh Sudarmanto; Cita Tsaabiethah Agustria Sasti
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.12884

Abstract

This study analyzes the authority of Customs and Excise Officials in enforcing export smuggling laws in Indonesia and examines factors affecting the effectiveness of Article 102A of the Customs Law. Using a normative-empirical legal research method, this study combines statutory analysis with empirical data from law enforcement practices at the Tanjung Emas Customs and Excise Office. The findings indicate that enforcement of export smuggling provisions remains suboptimal, as many violations are redirected to other legal provisions with lighter sanctions. Key obstacles include high inspection costs for export goods already loaded onto vessels, social pressure from other exporters and transport operators, and the discretionary use of authority in response to complex field conditions. These factors weaken legal certainty and the deterrent effect of export smuggling law enforcement. This study argues that although administrative discretion is legally justified, it requires clearer boundaries and stronger institutional support to enhance enforcement effectiveness. The novelty of this research lies in its analysis of the relationship between the formulation of Article 102A and the practical limitations faced by Customs authorities, leading to recommendations for clearer discretionary guidelines, improved inter-unit coordination, and strengthened institutional capacity.   Penelitian ini menganalisis kewenangan Pejabat Bea dan Cukai dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan Pasal 102A Undang-Undang Kepabeanan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan mengombinasikan analisis peraturan perundang-undangan dan data empiris dari praktik penegakan hukum di KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum penyelundupan ekspor belum optimal karena banyak pelanggaran dialihkan ke ketentuan lain dengan sanksi yang lebih ringan. Kendala utama meliputi tingginya biaya pemeriksaan barang ekspor yang telah dimuat di atas sarana pengangkut, tekanan sosial dari eksportir lain dan pemilik sarana pengangkut, serta penggunaan diskresi administratif dalam menghadapi kompleksitas kondisi lapangan. Kondisi ini berdampak pada lemahnya kepastian hukum dan daya cegah penegakan hukum penyelundupan ekspor. Penelitian ini menegaskan bahwa penggunaan diskresi perlu dibatasi secara jelas dan didukung penguatan kelembagaan. Kebaruan penelitian terletak pada analisis keterkaitan antara rumusan Pasal 102A dan keterbatasan kewenangan Bea dan Cukai dalam praktik penegakan hukum, serta rekomendasi penguatan pedoman diskresi dan koordinasi penegakan hukum.
Bantuan sosial Sebagai Instrumen Politik Uang Non-Tunai dalam Pemilu Indonesia Angreinni Angreinni; Muhammad Junaidi; Kukuh Sudarmanto; Albertus Heru Nuswanto; Suryani Angraini Fahmi
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 2 (2026): JUNE
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i2.13655

Abstract

The purpose of this study is to analyze the potential transformation of social assistance (Bansos) into a non-cash vote-buying instrument in Indonesian elections and to identify regulatory and governance weaknesses that facilitate such practices. This research employs a juridical-normative approach supported by conceptual analysis and literature review of electoral laws and social assistance policies. The findings reveal a regulatory gap in the Election Law that fails to explicitly accommodate policy-based non-cash vote buying, alongside legal ambiguity in distinguishing legitimate public policy from electoral instruments, and governance failure reflected in weak transparency, accountability, and bureaucratic neutrality in Bansos distribution. Concrete indicators of politicization include pre-election distribution surges (electoral timing), program personalization, and biased beneficiary selection. The novelty of this study lies in formulating the concept of policy-based non-cash vote buying as an expansion of vote-buying categorization within electoral law, complemented by a typology of politicization mechanisms and monitoring indicators. This study contributes to advancing electoral law reform through an effect-based approach, strengthening institutional oversight, and improving transparent and accountable Bansos governance to uphold electoral integrity and fairness.     Tujuan penelitian ini adalah menganalisis potensi transformasi bantuan sosial (Bansos) sebagai instrumen politik uang non-tunai dalam Pemilu Indonesia serta mengidentifikasi kelemahan regulasi dan tata kelola yang memfasilitasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan dukungan analisis konseptual dan studi literatur terhadap regulasi Pemilu dan kebijakan bansos. Hasil penelitian menunjukkan adanya regulatory gap dalam Undang-Undang Pemilu yang belum mengakomodasi politik uang non-tunai berbasis kebijakan publik, disertai legal ambiguity dalam batas antara kebijakan sosial dan instrumen elektoral, serta governance failure yang tercermin dari lemahnya transparansi, akuntabilitas, dan netralitas birokrasi dalam distribusi Bansos. Indikator konkret politisasi Bansos meliputi peningkatan distribusi menjelang Pemilu (electoral timing), personalisasi program, dan bias dalam penentuan penerima. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan konsep policy-based non-cash vote buying sebagai perluasan kategorisasi politik uang dalam hukum Pemilu, disertai tipologi mekanisme politisasi Bansos dan indikator pengawasannya. Kontribusi penelitian ini mendorong reformulasi hukum Pemilu berbasis pendekatan dampak, penguatan pengawasan kelembagaan, serta perbaikan tata kelola Bansos yang transparan dan akuntabel guna menjaga integritas dan keadilan elektoral.
Tinjauan Hukum Parkir Sembarangan di Depan Rumah Tetangga Kukuh Sudarmanto; Muhammad Junaidi; Kadi Sukarna
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2025): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/9gdrjg43

Abstract

Fenomena parkir sembarangan di depan rumah tetangga, khususnya pada malam hari, merupakan permasalahan sosial yang kerap menimbulkan ketidaknyamanan, mengganggu aksesibilitas penghuni rumah, serta memicu potensi konflik di lingkungan permukiman padat penduduk. Urgensi kajian ini terletak pada perlunya pemahaman hukum masyarakat terhadap penggunaan ruang publik secara tertib dan penghormatan terhadap hak-hak warga lain, mengingat praktik parkir liar seringkali dianggap sepele dan minim pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah ketentuan Pasal 671 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan sebagai dasar hukum yang melarang penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi yang mengganggu fungsi jalan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui penyuluhan hukum, diskusi kelompok terarah (FGD), dan observasi langsung di lingkungan sasaran. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa parkir di depan rumah tetangga tanpa izin dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dikenai sanksi perdata maupun administratif. Selain itu, ditemukan faktor penyebab utama seperti keterbatasan lahan parkir pribadi, rendahnya kesadaran hukum, dan lemahnya pengawasan aparat. Simpulan dari kegiatan ini menegaskan bahwa peningkatan literasi hukum dan pembentukan kesadaran kolektif masyarakat merupakan langkah strategis untuk mengurangi praktik parkir liar serta menjaga harmoni dalam hubungan bertetangga. Kata kunci: Parkir; Rumah Tetangga; Tinjauan Hukum. 
Co-Authors Abidin Abidin Abraham, Feri Ade Irawan Agung Kristyanto Nababan Albertus Heru Nuswanto Alwan Hadiyanto Ambar Adi Widyantara Widyantara Amri Panahatan Sihotang Angreinni Angreinni Ani Triwati Aprillia Endah Puspita Sari Apul Oloan Sipahutar Atok Dadyo Utomo Aulia Uyun Asalina Bambang Sadono Budi Suryanto Casnoyo Casnoyo Christina Diah Wijayanti Cita Tsaabiethah Agustria Sasti Claustantianus Wibisono Tanggono Dedi Indra Wibisono Dewi Setyawati Diah Sulistiyani R S Diah Sulistyani Ratna Sediati Dimas Almeida Saputra Djuhandhani Rahadjo Puro Edi Pranoto, Edi Ega Laksmana Triwiraputra Endah Pujiastuti Fahroni Nur Fanesya Rahma Praditiska Gunarto Gunarto Ika Widyasari Rifki Indra Ashoka Mahendrayana Izzudin Arsalan Jain, Vaibhav Jawade Hafidz Junaidi, Muhammad Kusudarmanto, Ayu Melati Ratuningnagari Anisa Lesha Hardiyanti Lestari, Rohmini Indah Mahbub Fajril Qolby Mangaraja Manurung Mangaraja Manurung Mangaraja Manurung Margono Margono Maruf Rian Ardiansyah Massayu Dian Widuri Mat Dadi Miftah Arifin Mochamad Said Moh Harir Moh Thamsir Muchammad Choirihi Muhamad Chabib Faturrohman Muhammad Alvin Cyzentio Chairilian Muhammad Anam Muhammad Faizin Muhammad Fakhrul Haq Muhammad Junaidi Muhammad Nahdhodin Muhammad Nawir Muhammad Satria Hilmi Muhammad Sofi Mukhlis Ridwan Nadya Dhea Fristianti Niken Astuti Nur Ekowati Nursalam Nursalam Nuswanto, A Heru Panjaitan, Bahmid Paulus Sirait Purnomo Purnomo Putri Haliza Yuniar Raden Soeko Agung Prasetyo Ragil Wahyuningsih Rahajeng Wulandari Rati Riana Rilda Subiadi Risqiana Sunaryo Putri Rudi Prasetiyo Sabar Sabar Safran Sofyan Saiful Amar Samsul Ma’arif Sarkanto Sarkanto Septiandani, Dian Siyogo Siyogo Soegianto Soegianto Soegianto Soegianto sukarna, kadi Sukimin Sukimin Supriyanto Supriyanto Suryani Angraini Fahmi Syafran Sofyan Theresia Eni Prasetyorini Tirsa Tatara Urip Giyono Wahyu Nugroho Widhie Kurniawan Wijayono Hadi Sukrisno Wijayono Hadi Sukrisno Wijayono Hadi Sukrisno Wijayono Hadi Sukrisno Windro Akbar Panggabean Yogi Prasetiono Yosep Tarantung Zaenal Arifin Zaenal Arifin Zulfa Amalia Rachim