Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.67
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies Jurnal Cita Hukum Jurnal Media Hukum Pembaharuan Hukum International Journal of Law Reconstruction Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Jurnal Kreativitas PKM Unes Law Review Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Syntax Idea JURNAL ILMIAH ADVOKASI Dinasti International Journal of Education Management and Social Science Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN JHR (Jurnal Hukum Replik) LEGAL BRIEF Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan International Journal of Engineering, Science and Information Technology JHCLS EduBiologia: Biological Science and Education Journal International Journal of Social Service and Research Journal of Social Research Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) International Journal Management and Economic (IJME) Journal of Law, Poliitic and Humanities Kasta: Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya dan Terapan Justice Voice International Journal of Emerging Issues in Islamic Studies Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues Tasyri' Metris: Jurnal Sains dan Teknologi Jurnal Magister Ilmu Hukum : Hukum dan Kesejahteraan Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Binamulia Hukum Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Dame Journal of Law al Hairy | Journal of Islamic Law Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan
Machmud, Aris
Al Azhar Indonesia University
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 86 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 86 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Is the Post-Reformation System of the Indonesian Government a Parliamentary Form? Sinaga, Parbuntian; Machmud, Aris
International Journal of Law Reconstruction Vol 8, No 1 (2024): International Journal of Law Reconstruction
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/ijlr.v8i1.35535

Abstract

Indonesia's democratic government system has experienced ups and downs based on history, where at the beginning of independence Indonesia used a presidential system, then changed to a parliamentary and then returned to a presidential system. The reformation period was a milestone in changing the government system where previously the president was elected by the MPR as the highest state institution to switch to direct presidential elections carried by a party or a coalition of parties - due to the existence of regulation on the threshold for nomination (parliamentary threshold) - but to maintain the implementation of the presidential campaign promise to establish a coalition of parties supporting the government which has an impact on the role of the People^s Representative Council only as a stamp of government interests. The problem in this study is how the presidential system exists in the post-reform Indonesian government system. The form of the research method used is normative juridical with a statutory approach and an analytical descriptive approach that examines primary and secondary legal materials, besides examining the synchronization and harmonization of law. The conclusion is that the current Indonesian government system tends to be parliamentary. This is due to the weak bargaining position of the DPR in supervising the running of government because the majority of DPR members are supporters of the government, while the opposition forces are unequal with the majority, which prioritizes the most voting system over consensus deliberation for the benefit of the people. so that checks and balances - separation of powers - turned into a division of powers - dividing power.
Pelanggaran Konstitusional Warga Negara Terhadap Pengabaian Hak-Hak Masyarakat Pada Proses Sertipikasi Tanah Anissa Permatasari; Sadino Sadino; Aris Machmud
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4334

Abstract

Sertipikasi kepemilikan tanah memiliki peranan yang sangat penting, tidak hanya dalam memberikan kepastian hukum kepada pemiliknya, tetapi juga dalam melindungi hak-hak masyarakat secara luas. Pembuktian terhadap kepemilikan sertipikasi tanah sebagai perlindungan hukum terhadap hak konstitusional warga negara. Tanah, sebagai sumber daya alam yang terbatas dan bernilai ekonomi tinggi, memerlukan regulasi yang jelas untuk melindungi hak-hak masyarakat serta mencegah terjadinya konflik dan sengketa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang memungkinkan peneliti untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku, serta mengeksplorasi interaksinya dengan hak-hak konstitusional masyarakat. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan wawasan mendalam mengenai pelanggaran konstitusi dan pengabaian hak masyarakat dalam pendaftaran tanah. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi tanah dapat dianggap sebagai pelanggaran konstitusi, terutama jika pemerintah tidak menyediakan sistem yang transparan dan akurat. Sehingga diharapkan peranan aplikasi sentuh tanahku diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam perihal informasi pertanahan. Sertipikasi tanah merupakan pemenuhan hak konstitusional warga terkait informasi kepemilikan tanah. Dengan meningkatkan akses informasi dan akurasi data tanah, pemerintah diharapkan mampu mengurangi potensi konflik, memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pertanahan yang efektif dan terpercaya.
Inovasi Kebijakan Publik dalam Bisnis Syariah: Peran Quadruple Helix dalam Mengintegrasikan Sertifikasi Halal dan Hak Merek Saipul Rohman; Fokky Fuad; Aris Machmud
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.5058

Abstract

Model Quadruple Helix berperan krusial dalam integrasi dualitas perizinan antara pendaftaran merek dan sertifikasi halal dengan melibatkan empat aktor utama: pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sipil. Pemerintah menetapkan regulasi dan menyediakan dukungan bagi pelaku usaha, sementara industri berkolaborasi dengan lembaga sertifikasi untuk memastikan produk memenuhi standar. Metodologi penelitian ini dirancang untuk mengeksplorasi integrasi antara pendaftaran merek dan sertifikasi halal dengan menggunakan model Quadruple Helix. Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini akan menyimpulkan peluang dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan sinkronisasi antara sertifikasi halal dan pendaftaran merek dalam konteks bisnis syariah. Kolaborasi melalui sistem terintegrasi dapat mempercepat dan menyederhanakan proses pendaftaran merek dan sertifikasi halal. Sebelumnya, pendaftaran merek dan sertifikasi halal dilakukan secara terpisah sehingga prosesnya menjadi kompleks dan memakan waktu lebih lama. Dengan adanya sistem terintegrasi, proses pendaftaran merek dan sertifikasi halal digabungkan dalam satu sistem terpadu yang memungkinkan koordinasi lebih baik dan pengelolaan data yang efisien. Sistem ini membuat proses perizinan menjadi lebih sederhana dan cepat dengan persetujuan merek dan halal yang terpadu. Dengan demikian, sinkronisasi regulasi halal dan merek tidak hanya menjadi langkah administratif, tetapi juga refleksi responsivitas ekosistem bisnis terhadap dinamika global, sebagaimana tercermin dalam kesuksesan adaptasi pariwisata halal di negara-negara non-muslim.
Dampak Kontrak Kerja Sama Terintegrasi terhadap Efisiensi Operasional UMKM: Perspektif Hukum Bisnis dan Ekonomi Kelembagaan Roudoh Rohmatilah; Aris Machmud; Fokky Fuad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.5059

Abstract

Kontrak kerja sama terintegrasi muncul sebagai instrumen strategis untuk memperkuat kolaborasi bisnis, mengurangi asimetri informasi, dan meningkatkan daya saing. Dari sudut pandang hukum bisnis, kontrak kerja sama terintegrasi harus memenuhi prinsip kepastian hukum dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang syarat sahnya perjanjian. Selain itu, Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan asas kebebasan berkontrak, yang menjadi dasar bagi UMKM untuk merancang klausul yang adaptif dengan kebutuhan operasional. Penelitian ini dengan analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Mengadopsi metode mixed-method interdisipliner yang menggabungkan pendekatan hukum normatif dan ekonomi kelembagaan. Tahap pertama meliputi analisis doktrinal terhadap regulasi terkait kontrak UMKM, seperti UU No. 20/2008, KUHPerdata, dan UU Cipta Kerja, menggunakan interpretasi hermeneutik hukum untuk mengidentifikasi prinsip keadilan ekonomi. Namun, integrasi kontrak juga harus mempertimbangkan teori ekonomi kelembagaan, khususnya konsep transaction cost economics (Oliver E. Williamson), yang menekankan pentingnya mengurangi biaya transaksi melalui mekanisme kontrak yang jelas dan berkelanjutan. Sinergi antara kepatuhan hukum dan efisiensi ekonomi ini menjadi kunci dalam membangun relasi bisnis yang simetris. Kerangka TCE memberikan lensa kritis untuk memahami bagaimana klausul kontrak (keadaan kahar, terminasi, pemerintahan) dapat menjadi alat kelembagaan untuk meningkatkan produktivitas UMKM. Dengan meminimalkan biaya transaksi dan mengelola risiko oportunistik, kontrak tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk menciptakan ekosistem bisnis yang efisien, adaptif, dan berkelanjutan.
Eksistensi Hukum Adat dalam Harmonisasi Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Ega Pribadi; Fokky Fuad; Aris Machmud
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.5060

Abstract

Keberadaan Hukum adat, yang bersifat komunal dan hierarkis, mencerminkan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan nilai-nilai spiritual. Namun, kolonialisme Belanda memperkenalkan sistem hukum Barat yang individualistik, menciptakan dualisme hukum tanah: hukum adat yang bersifat lokal dan hukum positif yang bersifat nasional. Dualisme ini terus berlanjut pasca-kemerdekaan, meskipun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 hadir sebagai upaya unifikasi hukum agraria dengan mengakui eksistensi hukum adat. Penelitian ini penting untuk mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip hukum adat diintegrasikan dalam sistem pendaftaran tanah modern, yang menjadi basis kepastian hukum di era kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal yang menggabungkan analisis hukum normatif dengan data penelitian sebelumnya, untuk memahami harmonisasi hukum adat dalam pendaftaran tanah berdasarkan UUPA. Hal ini seringkali menyebabkan ketegangan antara masyarakat adat yang berpegang pada tradisi dan hukum formal yang diatur oleh negara. Pengakuan hukum adat dalam pendaftaran tanah di Indonesia menghadapi tantangan kompleks antara kerangka normatif UUPA dan realitas praktik masyarakat adat. UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) secara teoretis mengakui hukum adat sebagai dasar sistem agraria nasional, termasuk hak ulayat sebagai hak kolektif masyarakat adat. Sehingga dapat disimpulka ketidakjelasan definisi "masyarakat adat" dalam peraturan turunan, serta dominasi kepemilikan individual melalui sertifikat Hak Milik, menciptakan dualisme yang menghambat harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara. Hal ini menyebabkan konflik antara masyarakat adat yang berpegang pada tradisi dan sistem hukum formal yang diatur oleh negara.
Freies Ermessen dan Dinamika Kebijakan Publik: Tantangan dalam Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual A. Habib Amanatullah Rahdar; Fokky Fuad; Aris Machmud
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.5928

Abstract

Peran Freies Ermessen dalam dinamika kebijakan publik terkait pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Sebagai kebebasan bertindak dalam batas-batas hukum, memegang peranan penting dalam administrasi negara, memungkinkan respons cepat terhadap perubahan dan tantangan yang muncul. Dalam konteks HKI, Freies Ermessen  memengaruhi bagaimana kebijakan dirumuskan, diimplementasikan, dan ditegakkan, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi dan globalisasi. Freies Ermessen  dapat memengaruhi berbagai aspek, mulai dari pendaftaran dan penegakan hukum hingga pengembangan kebijakan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penggunaan Freies Ermessen dalam proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Melalui analisis ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi potensi masalah dalam sistem pendaftaran HKI, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih baik untuk perbaikan di masa mendatang. Dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI), inovasi kebijakan publik sangat penting untuk memastikan bahwa simplifikasi regulasi tidak mengurangi perlindungan terhadap inovasi dan kreativitas. Kebijakan yang baik harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menarik investasi dan perlindungan terhadap hak-hak individu serta lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap perubahan regulasi, agar dapat menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi tanpa mengabaikan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Penetapan Tanggal Efektif Akuisisi: Studi Kasus Putusan KPPU No. 02/KPPU-M/2018 Nasrullah Nasrullah; Yusup Hidayah; Aris Machmud
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6036

Abstract

Kewajiban notifikasi Pengambilalihan saham oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sangat tergantung sewaktu penentuan 'hari pelaksanaan efektif secara hukum' dari transaksi tersebut. Pasal 133 UU Perseroan Terbatas menyatakan bahwa tanggal efektif akuisisi ditentukan berdasarkan pemberitahuan yang diterima atas nama Menteri Hukum dan HAM, sedangkan Pasal 40 ayat (1) UU Perasuransian mensyaratkan pemberian izin oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lebih dulu agar perubahan kepemilikan dianggap sah. Pada Prinsip dasar "Lex Specialis Derogat Legi Generali" menyebutkan norma atau peraturan secara lebih spesifik (lex specialis) akan mengabaikan norma yang bersifat umum (lex generali) dalam hal terdapat pertentangan antara keduanya. Dalam konteks hukum, asas ini digunakan untuk menentukan mana peraturan yang harus diterapkan ketika melibatkan lebih dari satu ketentuan yang menggariskan pedoman substansi yang serupa tetapi dengan ketentuan berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konflik norma yang muncul dalam penetapan tanggal efektif, terutama dalam konteks akuisisi perusahaan asuransi, dengan mengambil analisis kasus dari Putusan KPPU No. 02/KPPU-M/2018. Studi ini bersifat normatif yang fokus pada analisis peraturan perundang-undangan, bersifat deskriptif analitis, yang didasarkan merujuk pada data tidak langsung yang terdiri atas ketiga jenis bahan hukum. Temuan output penelitian mengindikasikan adanya konflik norma yang bersifat unilateral dan parsial antara Pasal 133 Undang-Undang Perseroan Terbatas (yang mengacu pada penyampaian informasi mengenai penyampaian perubahan AD ke Kementerian Hukum dan HAM sebagai landasan penetapan tanggal efektif) dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian. Dengan menerapkan prinsip Lex Specialis Derogat Legi Generali, disimpulkan bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian, sebagai hukum yang khusus untuk sektor perasuransian, harus diutamakan.
Is Sharia Pawnshop being important for Indonesian society: Quadruple Helix Analysis Aris Machmud; Yusup Hidayat; Rakhsan Ghifari
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 2 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i2.5031

Abstract

The development of sharia pawning is very rapid, viewed from the large number of branch offices opening due to the increasing transactions throughout Indonesia. The problem is the existence of Sharia pawning as driven by the socio-cultural conditions of society. The form of research used is normative juridical with a descriptive-analytical approach. The legal sources used are obtained from primary and secondary sources and use interdisciplinary studies in analyzing problems in Sharia pawning. This research aims to understand the existence of sharia pawning in Indonesia. In this research, the existence and position of Sharia pawn in improving lower middle-class society and MSMEs. The conclusions of this research show that the existence and position of Sharia pawning have shifted conventional pawning due to the increase in public trust in non-interest pawning and excellent service from these non-bank financial institutions in the eyes of the public, tiny and medium businesses. The use of four pillars - academics, business, government, and society - can further maximize the potential and increase the performance of this Sharia pawn in Indonesia.
Audit Negara dalam Perspektif Maqāṣid al-Sharī‘Ah: Studi atas Perkara Korupsi Pembangunan Gereja Kingmi dan Pengadaan Lahan Munjul Narayana, Raden Abyan Aradea; Machmud, Aris
Tasyri' : Journal of Islamic Law Vol. 4 No. 2 (2025): Tasyri'
Publisher : STAINI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53038/tsyr.v4i2.372

Abstract

The management and accountability of state finances is a fundamental aspect in realizing a fair and trustworthy government, as affirmed in the principles of maqāṣid al-sharī'ah, especially ḥifẓ al-māl (protection of property). In the practice of corruption criminal justice in Indonesia, the Audit Board (BPK) and the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) are two institutions that are often used as a reference in determining state losses. This article analyzes the dualism of authority between BPK and BPKP in two cases: the construction project of the Kingmi Mile 32 Church in Mimika (Case Number 03/Pid.Sus-KPK/2024/PN.Jkt.Pst) and the procurement of Munjul land by Perumda Pembangunan Sarana Jaya (Case Number 7092 K/Pid.Sus/2022 Jo. 20/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI). This study uses a qualitative method with a normative juridical approach, and integrates Gustav Radbruch's theory of legal certainty with the principles of maqāṣid al-sharī'ah. The results of the study show that the existence of two audit institutions with overlapping authorities causes legal uncertainty that can affect the objectivity of judges. From the perspective of maqāṣid al-sharī'ah, this situation threatens the achievement of justice and protection of public property. Therefore, regulatory and ethical affirmation is needed so that the state audit mechanism is in line with the principles of transparency, substantive justice, and protection of the public interest within the framework of Islamic law.
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Batik Tirta Suci dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Sunaryo, Euis; Wasitaatmaja, Fokky Fuad; Machmud, Aris
Tasyri' : Journal of Islamic Law Vol. 4 No. 2 (2025): Tasyri'
Publisher : STAINI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53038/tsyr.v4i2.385

Abstract

The Tirta Suci Kembang Mayang batik motif is a typical cultural expression of the city of Tangerang which was born from the creativity of the Kembang Mayang Batik Studio community. Although it has high philosophical and aesthetic value, this motif has not been officially registered in the Copyright system, even though its use has been widespread in various government activities. This study aims to analyze the legal protection of the batik motif both from the perspective of positive law and Islamic law. The method used is juridical-empirical legal research with a descriptive qualitative approach. Data was obtained through literature studies, interviews with batik artisans, and a review of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The results of the study show that based on positive law, copyright to motif works arises automatically since they are realized in real form, but registration is still required as legal evidence. From the perspective of Islamic law, the appreciation of intellectual works is based on the principles of justice ('adl), the recognition of property rights (ḥaqq al-milkiyyah), and the prohibition of taking benefits without lawful permission (ghasab). Therefore, both in state law and Islamic law, the use of Tirta Suci batik motifs without moral recognition and economic compensation violates the principles of justice and the exclusive rights of the creator. This study recommends the integration of positive regulation with Islamic legal values as an ethical foundation in protecting local culture-based intellectual property.
Co-Authors A. Habib Amanatullah Rahdar Abdul Majid Adi Faqdhi Akbar Aji Andika Mufti Akhmad Ikraam Amanatullah Rahdar, A. Habib Amir Firmansyah Amoury Adi Sudiro Amoury Adi Sudiro Amoury Adi Sudiro Anas Lutfi Anas Lutfi Anas Lutfi Anis Rifai Anissa Permatasari Arfiana Fitri Ashari Artani, Khairi Anggita Asep Maksum Azhari Dzulqarnain Burhanuddin, Sitti Khairunisa Caskiman Caskiman Davai, Niki Dea Amalia Novela Dini Hardianti Edy Sanyoto Ega Pribadi Feby Nurhisyam Firdaus, Gede Fitriana, Raysa Fokky Fuad Fokky Fuad Fokky Fuad Fokky Fuad Guritna, Murshafatimah Cecille Harliani, Eni Henry Arianto Heri Sulaiman Heriyanto, Puji Hidayah, Yusup Ilham Muzzaki Intan Zania Khairunnisa, Adriana Kun Mardiwati Rahayu L. Tobing, AS Leonardus Lesmana Lubis, Rendy Lubis, Rahmad Lusi Anindia Rahmawati Lusi Marwati Lutfi, Anas Maghucu, Prosper Maguchu, Prosper Markoni Markoni Martini, Titin Mochamad Choirul Huda Mochammad Hasan Mubarok, Djihadul Muhammad Amin Muhammad Amin Muhammad Khatab Muhammad Rizki Muhammad Rizki Mulyono Mulyono Musoffa Musoffa Narayana, Raden Abyan Aradea Nasrullah Nasrullah Nasrullah Nasrullah Novita Sari Nurhisyam, Feby Nurini Aprilianda Okta Thaharah Susanto Parbuntian Sinaga Permatasari, Anissa Priatmoko, Muhammad Pribadi, Ega Prosper Maguchu Putri, Adityas Rachmawati Rahmadina, Wilsa Rakhsan Ghifari Rangga Sasmita Rizky Maulana Nugraha Rohaya, Nizla Rohayah, Nizla Rohman, Saipul Rohmatilah, Roudoh Roudoh Rohmatilah Rusfiantini, Rina Sadino Sadino Sadino Sadino Sadino Sadino Sadino Sadino, Sadino Saipul Rohman Salman Alfarezi Sanyoto, Edy Saraswati, Mardiana Satrio, Bagas Putra Sidiq, Muhammad Maulana Ibnu Sisca Debyola Widuhung Sisca Debyola Widuhung Siti Farhani Suartini Suartini, Suartini Sudiro, Amoury Adi Sunaryo, Euis Suparji Suparji Suparji Suparji Suparji Suparji Syafitri Jumianto Syafitri Jumianto Syarif Hidayat Syarif Hidayat Tardjono, Heriyono Tri Sulistiowati Vishnu, Andhika Wahyu, Alifa Achmad Wasitaatmadja, Fokky Fuad Wasitaatmaja, Fokky Fuad Wawan Munawar Widhiawati, Premita Fifi Wijaya, Maulana Yanci Libria Fista Yasmine, Inge Yusup Hidayah Yusup Hidayat Yusup Hidayat Yusup Hidayat Yusup Hidayat Yusup Hidayat Zul Karnen