Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.822
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies Jurnal Cita Hukum Jurnal Media Hukum Pembaharuan Hukum International Journal of Law Reconstruction Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Jurnal Kreativitas PKM Unes Law Review Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Syntax Idea Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN JHR (Jurnal Hukum Replik) LEGAL BRIEF Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan EduBiologia: Biological Science and Education Journal International Journal of Social Service and Research Journal of Social Research Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) International Journal Management and Economic (IJME) Journal of Law, Poliitic and Humanities International Journal of Emerging Issues in Islamic Studies Tasyri' Metris: Jurnal Sains dan Teknologi Jurnal Magister Ilmu Hukum : Hukum dan Kesejahteraan Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Binamulia Hukum Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Machmud, Aris
Al-Azhar Indonesia University, Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 72 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 72 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pengurus Yayasan dalam Kasus Penyalahgunaan Dana: Studi Kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap Khairunnisa, Adriana; Suparji, Suparji; Rifai, Anis; Machmud, Aris
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i2.937

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pengurus yayasan dalam kasus penyalahgunaan dana yang melanggar prinsip tata kelola yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Fokus penelitian adalah kasus dugaan pelanggaran pengelolaan dana hibah oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus untuk mengkaji penerapan hukum dalam konteks pengelolaan yayasan. Hasil penelitian mengungkapkan adanya pelanggaran serius, termasuk penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu, serta kurangnya pengawasan terhadap organ yayasan. Berdasarkan teori tanggung jawab, pengurus yayasan dapat dimintai pertanggungjawaban secara individu atas pelanggaran tersebut. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yayasan sebagai badan hukum.
Analisis Hukum Terhadap Penolakan Tagihan Pajak dalam Proses Kepailitan PT Swissindo Marine: Kasus Gugurnya Hak Mendahului Pajak Putri, Adityas Rachmawati; Machmud, Aris; Sadino, Sadino
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i1.942

Abstract

Pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang kepada seluruh wajib pajak tanpa memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak. Dalam kasus kepailitan PT Swissindo Marine, Pajak terdaftar sebagai kreditur preferen yang diwakili oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Satu. Kurator telah menyusun daftar tagihan tetap dan daftar pembagian sementara kreditur dalam proses kepailitan perusahaan tersebut. Namun, Pajak merasa bahwa tagihan yang ditetapkan oleh Kurator masih kurang tepat. Pajak kemudian mengajukan tagihan tambahan, namun permohonan tersebut ditolak oleh Kurator. Sebagai langkah selanjutnya, Pajak mengajukan gugatan renvoi atas daftar pembagian hasil sementara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan hukum mengenai gugurnya hak mendahului dalam penagihan utang pajak dalam proses kepailitan PT Swissindo Marine, serta akibat hukum yang ditimbulkan terhadap Pajak terkait dengan putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. 100 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus yudisial dan perundang-undangan, menggunakan sumber hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan penolakan tagihan pajak tambahan oleh Kurator akibat daluarsa pada rapat verifikasi telah dibenarkan oleh Judex Facti dan dikuatkan oleh Judex Juris. Akibatnya, Pajak tidak diperkenankan untuk mengubah jumlah tagihan yang telah ditetapkan oleh Kurator dalam proses kepailitan PT Swissindo Marine.
Peran BUMN sebagai Pilar Utama Ekonomi Nasional yang Mandiri: Sebuah Kajian Hukum Korporasi Firmansyah, Amir; Machmud, Aris; Suparji, Suparji
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i2.952

Abstract

Pemisahan tanggung jawab publik dan privat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sering menimbulkan dilema operasional yang memengaruhi kinerja dan daya saing korporasi tersebut. Penelitian ini bertujuan mengkaji independensi BUMN dalam meningkatkan daya saingnya, dengan menekankan peran BUMN sebagai entitas hukum terpisah berdasarkan prinsip business judgment rule dan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan yuridis normatif diterapkan melalui analisis terhadap regulasi utama, termasuk UU Perseroan Terbatas, UU BUMN, dan UU Keuangan Negara. Hasil penelitian mengungkap bahwa ambiguitas pengaturan hukum antara peran BUMN sebagai entitas publik dan privat menghambat efisiensi manajemen dan tata kelola. Selain itu, beban tanggung jawab sosial yang tidak diimbangi dukungan finansial memadai turut menjadi kendala utama. Meski demikian, penerapan tata kelola yang baik serta pengurangan intervensi negara dapat menjadi langkah strategis untuk mendorong kemandirian dan profesionalisme BUMN. Simpulan penelitian ini menegaskan perlunya reformasi regulasi untuk memisahkan keuangan BUMN dari anggaran negara, sehingga memungkinkan terciptanya korporasi yang kompetitif dan mandiri. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika hukum dan ekonomi terkait peran strategis BUMN dalam pembangunan nasional.  
Inovasi Kebijakan Publik dalam Bisnis Syariah: Peran Quadruple Helix dalam Mengintegrasikan Sertifikasi Halal dan Hak Merek Rohman, Saipul; Fuad, Fokky; Machmud, Aris
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.5058

Abstract

Model Quadruple Helix berperan krusial dalam integrasi dualitas perizinan antara pendaftaran merek dan sertifikasi halal dengan melibatkan empat aktor utama: pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sipil. Pemerintah menetapkan regulasi dan menyediakan dukungan bagi pelaku usaha, sementara industri berkolaborasi dengan lembaga sertifikasi untuk memastikan produk memenuhi standar. Metodologi penelitian ini dirancang untuk mengeksplorasi integrasi antara pendaftaran merek dan sertifikasi halal dengan menggunakan model Quadruple Helix. Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini akan menyimpulkan peluang dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan sinkronisasi antara sertifikasi halal dan pendaftaran merek dalam konteks bisnis syariah. Kolaborasi melalui sistem terintegrasi dapat mempercepat dan menyederhanakan proses pendaftaran merek dan sertifikasi halal. Sebelumnya, pendaftaran merek dan sertifikasi halal dilakukan secara terpisah sehingga prosesnya menjadi kompleks dan memakan waktu lebih lama. Dengan adanya sistem terintegrasi, proses pendaftaran merek dan sertifikasi halal digabungkan dalam satu sistem terpadu yang memungkinkan koordinasi lebih baik dan pengelolaan data yang efisien. Sistem ini membuat proses perizinan menjadi lebih sederhana dan cepat dengan persetujuan merek dan halal yang terpadu. Dengan demikian, sinkronisasi regulasi halal dan merek tidak hanya menjadi langkah administratif, tetapi juga refleksi responsivitas ekosistem bisnis terhadap dinamika global, sebagaimana tercermin dalam kesuksesan adaptasi pariwisata halal di negara-negara non-muslim.
Dampak Kontrak Kerja Sama Terintegrasi terhadap Efisiensi Operasional UMKM: Perspektif Hukum Bisnis dan Ekonomi Kelembagaan Rohmatilah, Roudoh; Machmud, Aris; Fuad, Fokky
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.5059

Abstract

Kontrak kerja sama terintegrasi muncul sebagai instrumen strategis untuk memperkuat kolaborasi bisnis, mengurangi asimetri informasi, dan meningkatkan daya saing. Dari sudut pandang hukum bisnis, kontrak kerja sama terintegrasi harus memenuhi prinsip kepastian hukum dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang syarat sahnya perjanjian. Selain itu, Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan asas kebebasan berkontrak, yang menjadi dasar bagi UMKM untuk merancang klausul yang adaptif dengan kebutuhan operasional. Penelitian ini dengan analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Mengadopsi metode mixed-method interdisipliner yang menggabungkan pendekatan hukum normatif dan ekonomi kelembagaan. Tahap pertama meliputi analisis doktrinal terhadap regulasi terkait kontrak UMKM, seperti UU No. 20/2008, KUHPerdata, dan UU Cipta Kerja, menggunakan interpretasi hermeneutik hukum untuk mengidentifikasi prinsip keadilan ekonomi. Namun, integrasi kontrak juga harus mempertimbangkan teori ekonomi kelembagaan, khususnya konsep transaction cost economics (Oliver E. Williamson), yang menekankan pentingnya mengurangi biaya transaksi melalui mekanisme kontrak yang jelas dan berkelanjutan. Sinergi antara kepatuhan hukum dan efisiensi ekonomi ini menjadi kunci dalam membangun relasi bisnis yang simetris. Kerangka TCE memberikan lensa kritis untuk memahami bagaimana klausul kontrak (keadaan kahar, terminasi, pemerintahan) dapat menjadi alat kelembagaan untuk meningkatkan produktivitas UMKM. Dengan meminimalkan biaya transaksi dan mengelola risiko oportunistik, kontrak tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk menciptakan ekosistem bisnis yang efisien, adaptif, dan berkelanjutan.
Eksistensi Hukum Adat dalam Harmonisasi Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pribadi, Ega; Fuad, Fokky; Machmud, Aris
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.5060

Abstract

Keberadaan Hukum adat, yang bersifat komunal dan hierarkis, mencerminkan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan nilai-nilai spiritual. Namun, kolonialisme Belanda memperkenalkan sistem hukum Barat yang individualistik, menciptakan dualisme hukum tanah: hukum adat yang bersifat lokal dan hukum positif yang bersifat nasional. Dualisme ini terus berlanjut pasca-kemerdekaan, meskipun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 hadir sebagai upaya unifikasi hukum agraria dengan mengakui eksistensi hukum adat. Penelitian ini penting untuk mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip hukum adat diintegrasikan dalam sistem pendaftaran tanah modern, yang menjadi basis kepastian hukum di era kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal yang menggabungkan analisis hukum normatif dengan data penelitian sebelumnya, untuk memahami harmonisasi hukum adat dalam pendaftaran tanah berdasarkan UUPA. Hal ini seringkali menyebabkan ketegangan antara masyarakat adat yang berpegang pada tradisi dan hukum formal yang diatur oleh negara. Pengakuan hukum adat dalam pendaftaran tanah di Indonesia menghadapi tantangan kompleks antara kerangka normatif UUPA dan realitas praktik masyarakat adat. UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) secara teoretis mengakui hukum adat sebagai dasar sistem agraria nasional, termasuk hak ulayat sebagai hak kolektif masyarakat adat. Sehingga dapat disimpulka ketidakjelasan definisi "masyarakat adat" dalam peraturan turunan, serta dominasi kepemilikan individual melalui sertifikat Hak Milik, menciptakan dualisme yang menghambat harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara. Hal ini menyebabkan konflik antara masyarakat adat yang berpegang pada tradisi dan sistem hukum formal yang diatur oleh negara.
Posisi Terpidana Korupsi dalam Regulasi: Dampak dan Persepsi Keadilan Masyarakat Davai, Niki; Fuad, Fokky; Machmud, Aris
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i1.1004

Abstract

Penelitian ini mengkaji dampak dari regulasi remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana yang terlibat dalam tindak pidana luar biasa, seperti korupsi, terorisme, dan narkotika, setelah diberlakukannya UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Regulasi ini menghapus pembatasan bagi pelaku tindak pidana luar biasa dalam memperoleh hak remisi dan pembebasan bersyarat, sehingga mereka diperlakukan setara dengan narapidana lainnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi literatur, untuk menganalisis implikasi hukum dan dampaknya terhadap efektivitas pemberantasan korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini berpotensi menurunkan efektivitas hukuman bagi narapidana korupsi karena menghilangkan efek jera yang diperlukan untuk mencegah terulangnya kejahatan. Selain itu, kebijakan ini dapat memperburuk persepsi publik terhadap keadilan hukum, mengingat adanya pengurangan syarat bagi narapidana korupsi dalam mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat.
Audit Negara dalam Perspektif Maqāṣid al-Sharī‘Ah: Studi atas Perkara Korupsi Pembangunan Gereja Kingmi dan Pengadaan Lahan Munjul Narayana, Raden Abyan Aradea; Machmud, Aris
Tasyri' : Journal of Islamic Law Vol. 4 No. 2 (2025): Tasyri'
Publisher : STAINI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53038/tsyr.v4i2.372

Abstract

The management and accountability of state finances is a fundamental aspect in realizing a fair and trustworthy government, as affirmed in the principles of maqāṣid al-sharī'ah, especially ḥifẓ al-māl (protection of property). In the practice of corruption criminal justice in Indonesia, the Audit Board (BPK) and the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) are two institutions that are often used as a reference in determining state losses. This article analyzes the dualism of authority between BPK and BPKP in two cases: the construction project of the Kingmi Mile 32 Church in Mimika (Case Number 03/Pid.Sus-KPK/2024/PN.Jkt.Pst) and the procurement of Munjul land by Perumda Pembangunan Sarana Jaya (Case Number 7092 K/Pid.Sus/2022 Jo. 20/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI). This study uses a qualitative method with a normative juridical approach, and integrates Gustav Radbruch's theory of legal certainty with the principles of maqāṣid al-sharī'ah. The results of the study show that the existence of two audit institutions with overlapping authorities causes legal uncertainty that can affect the objectivity of judges. From the perspective of maqāṣid al-sharī'ah, this situation threatens the achievement of justice and protection of public property. Therefore, regulatory and ethical affirmation is needed so that the state audit mechanism is in line with the principles of transparency, substantive justice, and protection of the public interest within the framework of Islamic law.
Analisis Hukum Terhadap Eksekusi Dwangsom (Uang Paksa) dalam Perkara Perdata sebagai Tagihan Sederhana L. Tobing, AS Leonardus; Machmud, Aris; Fuad, Fokky
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i1.1029

Abstract

Dwangsom (uang paksa) merupakan bentuk upaya paksa yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan eksekusi secara sukarela. Dalam konteks ini, putusan hakim dapat dijadikan dasar untuk tagihan sederhana dalam proses kepailitan, di mana hak eksekutorial tersebut didaftarkan sebagai bagian dari utang debitur yang tengah dalam status pailit. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan hukum perdata, khususnya mengenai pelaksanaan dwangsom. Analisis bahan hukum dilakukan melalui penalaran dan inventarisasi bahan hukum yang diperoleh melalui studi pustaka, yang kemudian dikonstruksikan secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah, serta preskriptif untuk mengembangkan ide dan konsep baru terkait eksekusi dwangsom. Hasil analisis bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan konklusif mengenai topik ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan eksekutorial dwangsom sebagai tagihan sederhana dalam perkara perdata dan penegakan hukumnya. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa, sebagai putusan yang inkracht, dwangsom dapat menjadi dasar penagihan terhadap debitur pailit, sehingga dapat mengganti kerugian pokok dan tambahan akibat kegagalan pelaksanaan eksekusi riil secara sukarela.
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Batik Tirta Suci dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Sunaryo, Euis; Wasitaatmaja, Fokky Fuad; Machmud, Aris
Tasyri' : Journal of Islamic Law Vol. 4 No. 2 (2025): Tasyri'
Publisher : STAINI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53038/tsyr.v4i2.385

Abstract

The Tirta Suci Kembang Mayang batik motif is a typical cultural expression of the city of Tangerang which was born from the creativity of the Kembang Mayang Batik Studio community. Although it has high philosophical and aesthetic value, this motif has not been officially registered in the Copyright system, even though its use has been widespread in various government activities. This study aims to analyze the legal protection of the batik motif both from the perspective of positive law and Islamic law. The method used is juridical-empirical legal research with a descriptive qualitative approach. Data was obtained through literature studies, interviews with batik artisans, and a review of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The results of the study show that based on positive law, copyright to motif works arises automatically since they are realized in real form, but registration is still required as legal evidence. From the perspective of Islamic law, the appreciation of intellectual works is based on the principles of justice ('adl), the recognition of property rights (ḥaqq al-milkiyyah), and the prohibition of taking benefits without lawful permission (ghasab). Therefore, both in state law and Islamic law, the use of Tirta Suci batik motifs without moral recognition and economic compensation violates the principles of justice and the exclusive rights of the creator. This study recommends the integration of positive regulation with Islamic legal values as an ethical foundation in protecting local culture-based intellectual property.
Co-Authors A. Habib Amanatullah Rahdar Abdul Majid Akhmad Ikraam Amanatullah Rahdar, A. Habib Amir Firmansyah Amoury Adi Sudiro Anis Rifai Anissa Permatasari Artani, Khairi Anggita Burhanuddin, Sitti Khairunisa Caskiman Caskiman Davai, Niki Dea Amalia Novela Edy Sanyoto Ega Pribadi Faqdhi Akbar, Adi Feby Nurhisyam Firdaus, Gede Fitriana, Raysa Fokky Fuad Fokky Fuad Fokky Fuad Ghifari, Rakhsan Guritna, Murshafatimah Cecille Harliani, Eni Henry Arianto Heriyanto, Puji Hidayah, Yusup Ilham Muzzaki Intan Zania Khairunnisa, Adriana Kun Mardiwati Rahayu L. Tobing, AS Leonardus Lesmana Lubis, Rendy Lubis, Rahmad Lutfi, Anas Maghucu, Prosper Maguchu, Prosper Markoni Markoni Martini, Titin Mubarok, Djihadul Muhammad Amin Muhammad Rizki Muhammad Rizki Narayana, Raden Abyan Aradea Nasrullah Nasrullah Nasrullah Nasrullah Novita Sari Nurhisyam, Feby Nurini Aprilianda Okta Thaharah Susanto Parbuntian Sinaga Permatasari, Anissa Priatmoko, Muhammad Pribadi, Ega Putri, Adityas Rachmawati Rahmadina, Wilsa Rakhsan Ghifari Rizky Maulana Nugraha Rohaya, Nizla Rohayah, Nizla Rohman, Saipul Rohmatilah, Roudoh Roudoh Rohmatilah Rusfiantini, Rina Sadino Sadino Sadino Sadino, Sadino Saipul Rohman Sanyoto, Edy Saraswati, Mardiana Satrio, Bagas Putra Sidiq, Muhammad Maulana Ibnu Sisca Debyola Widuhung Sisca Debyola Widuhung Siti Farhani Suartini Suartini, Suartini Sudiro, Amoury Adi Sunaryo, Euis Suparji Suparji Syafitri Jumianto Syarif Hidayat Syarif Hidayat Tardjono, Heriyono Vishnu, Andhika Wahyu, Alifa Achmad Wasitaatmadja, Fokky Fuad Wasitaatmaja, Fokky Fuad Widhiawati, Premita Fifi Wijaya, Maulana Yanci Libria Fista Yasmine, Inge Yusup Hidayah Yusup Hidayat Yusup Hidayat Yusup Hidayat