Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.471
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies Jurnal Cita Hukum Jurnal Media Hukum Pembaharuan Hukum International Journal of Law Reconstruction Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Jurnal Kreativitas PKM Unes Law Review Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Syntax Idea Dinasti International Journal of Education Management and Social Science Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN JHR (Jurnal Hukum Replik) LEGAL BRIEF Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan International Journal of Engineering, Science and Information Technology Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan EduBiologia: Biological Science and Education Journal International Journal of Social Service and Research Journal of Social Research Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) International Journal Management and Economic (IJME) Journal of Law, Poliitic and Humanities International Journal of Emerging Issues in Islamic Studies Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues Tasyri' Metris: Jurnal Sains dan Teknologi Jurnal Magister Ilmu Hukum : Hukum dan Kesejahteraan Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Binamulia Hukum Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah al Hairy | Journal of Islamic Law
Machmud, Aris
Al-Azhar Indonesia University, Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 78 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 78 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Freies Ermessen dan Dinamika Kebijakan Publik: Tantangan dalam Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual A. Habib Amanatullah Rahdar; Fokky Fuad; Aris Machmud
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.5928

Abstract

Peran Freies Ermessen dalam dinamika kebijakan publik terkait pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Sebagai kebebasan bertindak dalam batas-batas hukum, memegang peranan penting dalam administrasi negara, memungkinkan respons cepat terhadap perubahan dan tantangan yang muncul. Dalam konteks HKI, Freies Ermessen  memengaruhi bagaimana kebijakan dirumuskan, diimplementasikan, dan ditegakkan, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi dan globalisasi. Freies Ermessen  dapat memengaruhi berbagai aspek, mulai dari pendaftaran dan penegakan hukum hingga pengembangan kebijakan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penggunaan Freies Ermessen dalam proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Melalui analisis ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi potensi masalah dalam sistem pendaftaran HKI, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih baik untuk perbaikan di masa mendatang. Dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI), inovasi kebijakan publik sangat penting untuk memastikan bahwa simplifikasi regulasi tidak mengurangi perlindungan terhadap inovasi dan kreativitas. Kebijakan yang baik harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menarik investasi dan perlindungan terhadap hak-hak individu serta lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap perubahan regulasi, agar dapat menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi tanpa mengabaikan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Penetapan Tanggal Efektif Akuisisi: Studi Kasus Putusan KPPU No. 02/KPPU-M/2018 Nasrullah Nasrullah; Yusup Hidayah; Aris Machmud
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6036

Abstract

Kewajiban notifikasi Pengambilalihan saham oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sangat tergantung sewaktu penentuan 'hari pelaksanaan efektif secara hukum' dari transaksi tersebut. Pasal 133 UU Perseroan Terbatas menyatakan bahwa tanggal efektif akuisisi ditentukan berdasarkan pemberitahuan yang diterima atas nama Menteri Hukum dan HAM, sedangkan Pasal 40 ayat (1) UU Perasuransian mensyaratkan pemberian izin oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lebih dulu agar perubahan kepemilikan dianggap sah. Pada Prinsip dasar "Lex Specialis Derogat Legi Generali" menyebutkan norma atau peraturan secara lebih spesifik (lex specialis) akan mengabaikan norma yang bersifat umum (lex generali) dalam hal terdapat pertentangan antara keduanya. Dalam konteks hukum, asas ini digunakan untuk menentukan mana peraturan yang harus diterapkan ketika melibatkan lebih dari satu ketentuan yang menggariskan pedoman substansi yang serupa tetapi dengan ketentuan berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konflik norma yang muncul dalam penetapan tanggal efektif, terutama dalam konteks akuisisi perusahaan asuransi, dengan mengambil analisis kasus dari Putusan KPPU No. 02/KPPU-M/2018. Studi ini bersifat normatif yang fokus pada analisis peraturan perundang-undangan, bersifat deskriptif analitis, yang didasarkan merujuk pada data tidak langsung yang terdiri atas ketiga jenis bahan hukum. Temuan output penelitian mengindikasikan adanya konflik norma yang bersifat unilateral dan parsial antara Pasal 133 Undang-Undang Perseroan Terbatas (yang mengacu pada penyampaian informasi mengenai penyampaian perubahan AD ke Kementerian Hukum dan HAM sebagai landasan penetapan tanggal efektif) dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian. Dengan menerapkan prinsip Lex Specialis Derogat Legi Generali, disimpulkan bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian, sebagai hukum yang khusus untuk sektor perasuransian, harus diutamakan.
Is Sharia Pawnshop being important for Indonesian society: Quadruple Helix Analysis Aris Machmud; Yusup Hidayat; Rakhsan Ghifari
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 2 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i2.5031

Abstract

The development of sharia pawning is very rapid, viewed from the large number of branch offices opening due to the increasing transactions throughout Indonesia. The problem is the existence of Sharia pawning as driven by the socio-cultural conditions of society. The form of research used is normative juridical with a descriptive-analytical approach. The legal sources used are obtained from primary and secondary sources and use interdisciplinary studies in analyzing problems in Sharia pawning. This research aims to understand the existence of sharia pawning in Indonesia. In this research, the existence and position of Sharia pawn in improving lower middle-class society and MSMEs. The conclusions of this research show that the existence and position of Sharia pawning have shifted conventional pawning due to the increase in public trust in non-interest pawning and excellent service from these non-bank financial institutions in the eyes of the public, tiny and medium businesses. The use of four pillars - academics, business, government, and society - can further maximize the potential and increase the performance of this Sharia pawn in Indonesia.
Implementation of the Principle of Fairness in the Settlement of Income Tax Disputes under Article 26 on Cross-Border Transactions Amin, Muhammad; Machmud, Aris
Dinasti International Journal of Education Management and Social Science Vol. 7 No. 3 (2025): Dinasti International Journal of Education Management and Social Science (Febru
Publisher : Dinasti Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/dijemss.v7i3.6045

Abstract

This study discusses the implementation of the principle of justice in resolving Income Tax Article 26 (PPh Pasal 26) disputes concerning cross-border transactions. International tax disputes often show a tension between procedural justice, which emphasizes formal compliance with legal rules, and substantive justice, which is oriented toward material truth and the economic substance of the transaction. Using a normative approach through philosophical, juridical, and sociological analysis, this study finds that MAP is more capable of realizing substantive justice compared to domestic litigation. Therefore, the optimization of MAP, the updating of digital taxation regulations, and judicial consistency in balancing procedural and substantive aspects are the main recommendations to strengthen the legitimacy and effectiveness of the Indonesian tax system. Domestic litigation channels in Indonesia tend to emphasize the procedural aspects, thereby potentially overlooking substantive justice for Non-Resident Taxpayers (WPLN). Conversely, the Mutual Agreement Procedure (MAP), regulated in Double Taxation Avoidance Agreements (P3B), offers a more collaborative, effective, and double taxation elimination-oriented resolution mechanism.
Audit Negara dalam Perspektif Maqāṣid al-Sharī‘Ah: Studi atas Perkara Korupsi Pembangunan Gereja Kingmi dan Pengadaan Lahan Munjul Narayana, Raden Abyan Aradea; Machmud, Aris
Tasyri' : Journal of Islamic Law Vol. 4 No. 2 (2025): Tasyri'
Publisher : STAINI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53038/tsyr.v4i2.372

Abstract

The management and accountability of state finances is a fundamental aspect in realizing a fair and trustworthy government, as affirmed in the principles of maqāṣid al-sharī'ah, especially ḥifẓ al-māl (protection of property). In the practice of corruption criminal justice in Indonesia, the Audit Board (BPK) and the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) are two institutions that are often used as a reference in determining state losses. This article analyzes the dualism of authority between BPK and BPKP in two cases: the construction project of the Kingmi Mile 32 Church in Mimika (Case Number 03/Pid.Sus-KPK/2024/PN.Jkt.Pst) and the procurement of Munjul land by Perumda Pembangunan Sarana Jaya (Case Number 7092 K/Pid.Sus/2022 Jo. 20/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI). This study uses a qualitative method with a normative juridical approach, and integrates Gustav Radbruch's theory of legal certainty with the principles of maqāṣid al-sharī'ah. The results of the study show that the existence of two audit institutions with overlapping authorities causes legal uncertainty that can affect the objectivity of judges. From the perspective of maqāṣid al-sharī'ah, this situation threatens the achievement of justice and protection of public property. Therefore, regulatory and ethical affirmation is needed so that the state audit mechanism is in line with the principles of transparency, substantive justice, and protection of the public interest within the framework of Islamic law.
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Batik Tirta Suci dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Sunaryo, Euis; Wasitaatmaja, Fokky Fuad; Machmud, Aris
Tasyri' : Journal of Islamic Law Vol. 4 No. 2 (2025): Tasyri'
Publisher : STAINI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53038/tsyr.v4i2.385

Abstract

The Tirta Suci Kembang Mayang batik motif is a typical cultural expression of the city of Tangerang which was born from the creativity of the Kembang Mayang Batik Studio community. Although it has high philosophical and aesthetic value, this motif has not been officially registered in the Copyright system, even though its use has been widespread in various government activities. This study aims to analyze the legal protection of the batik motif both from the perspective of positive law and Islamic law. The method used is juridical-empirical legal research with a descriptive qualitative approach. Data was obtained through literature studies, interviews with batik artisans, and a review of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The results of the study show that based on positive law, copyright to motif works arises automatically since they are realized in real form, but registration is still required as legal evidence. From the perspective of Islamic law, the appreciation of intellectual works is based on the principles of justice ('adl), the recognition of property rights (ḥaqq al-milkiyyah), and the prohibition of taking benefits without lawful permission (ghasab). Therefore, both in state law and Islamic law, the use of Tirta Suci batik motifs without moral recognition and economic compensation violates the principles of justice and the exclusive rights of the creator. This study recommends the integration of positive regulation with Islamic legal values as an ethical foundation in protecting local culture-based intellectual property.
Good University Governance and Its Role in Reaching Quality Education SDGs Amir Firmansyah; Zul Karnen; Suparji, Suparji; Aris Machmud
Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (JSDERI) Vol. 4 No. 1 (2026): Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues
Publisher : Lembaga Contrarius Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53955/jsderi.v4i1.288

Abstract

This study examines the increasing demands of globalization by asserting that higher education institutions must develop governance systems that operate effectively and ensure accountability. It argues that the implementation of Good University Governance functions as a strategic instrument to reinforce transparency, accountability, and participatory management within higher education institutions. The study investigates whether such implementation can significantly enhance educational quality in accordance with sustainable development objectives. Employing a normative legal research method, this research applies statutory, conceptual, and comparative approaches, including a comparison with governance practices in Malaysia and Singapore. The findings demonstrate that first, the implementation of Good University Governance substantially improves the quality of university governance by promoting institutional transparency, accountability, and responsiveness to societal needs. Second, higher education institutions encounter persistent challenges in implementing Good University Governance, particularly in relation to inadequate infrastructure, limited human resource capacity, regulatory inconsistency, and weak monitoring and transparency mechanisms. Third, the study formulates legal strategies that prioritize regulatory strengthening, effective supervision, protection of stakeholder rights, and the integration of technology to establish adaptive, transparent, and accountable governance systems that support the realization of quality education within the framework of sustainable development.
Empowering Students in Maggot Cultivation at the Jamiyyatul Mubtadi Cibayawak Islamic Boarding School Jumianto, Syafitri; Rahmawati, Lusi Anindia; Maksum, Asep; Musoffa, Musoffa; Machmud, Aris
International Journal of Engineering, Science and Information Technology Vol 5, No 4 (2025)
Publisher : Malikussaleh University, Aceh, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52088/ijesty.v5i4.1807

Abstract

Organic waste management remains a critical global challenge, particularly in developing countries where improper handling contributes to environmental degradation and public health risks. In Indonesia, the dominance of organic waste in landfills presents an opportunity for circular economy practices. This study aims to examine the effectiveness of maggot (Black Soldier Fly/BSF) cultivation as a community-based empowerment strategy to enhance waste management, improve student nutrition, and strengthen economic resilience within an Islamic boarding school environment. This research employed a participatory community-based approach involving 300 students at the Jamiyyatul Mubtadi Cibayawak Islamic Boarding School. The intervention consisted of five main stages: preparation and coordination; socialisation and team formation; technical and managerial training; implementation of appropriate technology; and continuous mentoring and evaluation. Organic waste generated from the school kitchen (approximately 200 kg/day) was partially processed (30–50 kg/day) into maggot biomass, which was subsequently utilised as feed for catfish cultivation. Data were collected through observation, production records, and pre- and post-intervention assessments. The findings demonstrate significant improvements across multiple dimensions. Maggot production increased from approximately 0.5 kg/day to 1.6 kg/day following enhanced waste utilisation and the introduction of supporting technologies such as drying and pelletizing machines. Student participation expanded from 5 to 20 active members in the santripreneur group. Nutritional outcomes also improved, as indicated by increased frequency of fish consumption from once to twice per week and a rise in nutritional knowledge scores from 56% to 82%. Additionally, maggot-based feed production improved in quality, achieving a longer shelf life (up to 3 months) and greater efficiency in aquaculture practices, with catfish survival rates exceeding 80%. The study highlights that integrating maggot cultivation with waste management and aquaculture can effectively support a sustainable circular economy model in educational institutions. Beyond environmental benefits, this approach contributes to improved food security, reduced feed costs (up to 40%), and the development of entrepreneurial skills among students. Despite initial constraints in technology and management capacity, targeted training and infrastructure support proved essential in optimising outcomes. This model demonstrates strong potential for scalability and replication in similar community-based settings.
Co-Authors A. Habib Amanatullah Rahdar Abdul Majid Akhmad Ikraam Alfarezi, Salman Amanatullah Rahdar, A. Habib Amir Firmansyah Amoury Adi Sudiro Anis Rifai Anissa Permatasari Artani, Khairi Anggita Burhanuddin, Sitti Khairunisa Caskiman Caskiman Davai, Niki Dea Amalia Novela Edy Sanyoto Ega Pribadi Faqdhi Akbar, Adi Feby Nurhisyam Firdaus, Gede Fitriana, Raysa Fokky Fuad Fokky Fuad Fokky Fuad Guritna, Murshafatimah Cecille Harliani, Eni Henry Arianto Heriyanto, Puji Hidayah, Yusup Ilham Muzzaki Intan Zania Khairunnisa, Adriana Kun Mardiwati Rahayu L. Tobing, AS Leonardus Lesmana Lubis, Rendy Lubis, Rahmad Lusi Anindia Rahmawati Lutfi, Anas Maghucu, Prosper Maguchu, Prosper Maksum, Asep Markoni Markoni Martini, Titin Marwati, Lusi Mubarok, Djihadul Muhammad Amin Muhammad Rizki Muhammad Rizki Musoffa, Musoffa Narayana, Raden Abyan Aradea Nasrullah Nasrullah Nasrullah Nasrullah Novita Sari Nurhisyam, Feby Nurini Aprilianda Okta Thaharah Susanto Parbuntian Sinaga Permatasari, Anissa Priatmoko, Muhammad Pribadi, Ega Putri, Adityas Rachmawati Rahmadina, Wilsa Rakhsan Ghifari Rizky Maulana Nugraha Rohaya, Nizla Rohayah, Nizla Rohman, Saipul Rohmatilah, Roudoh Roudoh Rohmatilah Rusfiantini, Rina Sadino Sadino Sadino Sadino, Sadino Saipul Rohman Sanyoto, Edy Saraswati, Mardiana Satrio, Bagas Putra Sidiq, Muhammad Maulana Ibnu Sisca Debyola Widuhung Sisca Debyola Widuhung Siti Farhani Suartini Suartini, Suartini Sudiro, Amoury Adi Sulaiman, Heri Sulistiowati, Tri Sunaryo, Euis Suparji Suparji Syafitri Jumianto Syafitri Jumianto, Syafitri Syarif Hidayat Syarif Hidayat Tardjono, Heriyono Vishnu, Andhika Wahyu, Alifa Achmad Wasitaatmadja, Fokky Fuad Wasitaatmaja, Fokky Fuad Widhiawati, Premita Fifi Wijaya, Maulana Yanci Libria Fista Yasmine, Inge Yusup Hidayah Yusup Hidayat Yusup Hidayat Yusup Hidayat Zul Karnen