p-Index From 2021 - 2026
10.67
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies Jurnal Cita Hukum Jurnal Media Hukum Pembaharuan Hukum International Journal of Law Reconstruction Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Jurnal Kreativitas PKM Unes Law Review Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Syntax Idea JURNAL ILMIAH ADVOKASI Dinasti International Journal of Education Management and Social Science Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN JHR (Jurnal Hukum Replik) LEGAL BRIEF Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan International Journal of Engineering, Science and Information Technology JHCLS EduBiologia: Biological Science and Education Journal International Journal of Social Service and Research Journal of Social Research Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) International Journal Management and Economic (IJME) Journal of Law, Poliitic and Humanities Kasta: Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya dan Terapan Justice Voice International Journal of Emerging Issues in Islamic Studies Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues Tasyri' Metris: Jurnal Sains dan Teknologi Jurnal Magister Ilmu Hukum : Hukum dan Kesejahteraan Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Binamulia Hukum Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Dame Journal of Law al Hairy | Journal of Islamic Law Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan
Claim Missing Document
Check
Articles

Kebijakan Penal dan Non Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana: (Studi Kasus Perguruan Pencak Silat di Madiun) Vishnu, Andhika; Fuad, Fokky; Machmud, Aris
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i2.606

Abstract

Semakin maraknya kekerasan yang bertendensi kriminal di antara perguruan silat di Madiun semakin mengkhawatirkan dan telah menjadi keresahan bagi masyarakat umum, sehingga diperlukan tindakan yang efektif baik secara preventif maupun represif dalam menangani kekerasan yang terus berulang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji efektivitas penerapan kebijakan pidana dalam kekerasan yang berulang antar perguruan silat di Madiun. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris yang menggabungkan penelitian normatif dengan empirisme hukum melalui pendekatan deskriptif analitis. Konflik sosial dalam perguruan pencak silat di Madiun dapat dilakukan melalui pemanfaatan kearifan budaya lokal, di mana sebagai ageman (pedoman) dalam kehidupan bermasyarakat yang mengedepankan aspek norma sosial yang sudah disepakati oleh masyarakat setempat. Melalui pendekatan kebijakan penal jauh lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan kebijakan non penal terhadap tindakan kekerasan yang berulang yang terjadi dalam perguruan silat di Madiun.
Optimalisasi Investasi Dana Pensiun Milik Negara: Studi Kasus Dana Pensiun Hutama Karya Sanyoto, Edy; Hidayat, Yusup; Fuad, Fokky; Machmud, Aris
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i2.607

Abstract

Optimalisasi investasi yang dilakukan oleh dana pensiun merupakan bentuk tanggung jawab dapat tercapai melalui tata kelola yang baik dan melalui tindakan investasi yang pruden. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi kebijakan dalam optimalisasi dana pensiun Hutama Karya. Temuan penting dalam penelitian ini adalah kerugian atas kebijakan cut loss dana pensiun (dapen) BUMN dikategorikan sebagai kerugian dalam keuangan negara selama menerapkan fiduciary duty, maka kerugian tersebut merupakan suatu risiko bisnis dan tindakan pencegahan atas kerugian yang lebih besar. Metodologi yang digunakan peneliti adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, sumber hukum primer, dan sekunder yang terkait dengan dana pensiun serta regulasi terkait pengembangan dan penguatan sektor keuangan dan aturan pelaksanaannya baik melalui peraturan pemerintah maupun peraturan otoritas jasa keuangan yang diperoleh melalui studi pustaka yang selanjutnya dianalisis dan disimpulkan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dapen Hutama Karya telah menjalankan tata kelola dan juga mengedepankan analisis risiko terkait optimalisasi dana pensiun termasuk dalam kebijakan cut loss atas aset investasi demi mengantisipasi kerugian yang lebih besar dari aset yang diinvestasikan serta melakukan portofolio investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Perlindungan Hukum Internal dan Eksternal Dalam Perjanjian Pendidikan Kerja Sama YPI Al-Azhar Dengan Yayasan Mitra Al-Azhar Martini, Titin; Hidayat, Yusup; Suartini, Suartini; Machmud, Aris
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i2.609

Abstract

Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, dan dakwah dapat melakukan perbuatan hukum dalam mencapai tujuan organisasinya baik melalui kerja sama dengan badan usaha di dalam negeri maupun luar negeri termasuk dengan yayasan mitra. Penelitian ini menggunakan bentuk yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kerja sama yayasan dengan yayasan mitra dalam bidang pendidikan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah YPI Al-Azhar seringkali membuat kerja sama dengan mitra melalui Memorandum of Understanding (MOU) sedangkan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam bidang pendidikan mengingat pengurus tidak boleh aktif secara langsung dalam pengurusan dalam bidang usaha yang dikerjasamakan, yakni para kepala sekolah sedangkan yayasan sebagai pendiri dari lembaga pendidikan tersebut tidak dapat secara aktif dalam pengelolaan kerja sama tersebut sebagaimana aturan terkait yayasan.
Implementasi Undang-Undang Perkoperasian Pada Perubahan Tata Kelola di Koperasi Syariah Al-Azhar Heriyanto, Puji; Hidayat, Yusup; Suartini, Suartini; Machmud, Aris
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i2.610

Abstract

Koperasi Syariah Al-Azhar sebagai salah satu wadah perekonomian para guru dan pegawai Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar yang dari seluruh Indonesia yang berasal dari lebih dari seratus tujuh puluh delapan sekolah dari mulai TK, SD, SMA dan satu universitas. Perubahan merupakan suatu keniscayaan apalagi menuju sesuatu yang lebih baik, transformasi tata kelola Koperasi Al-Azhar berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 merupakan suatu tantangan dan peluang untuk memberikan kemaslahatan kepada para anggotanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisasi terkait implementasi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dalam tata kelola Koperasi Syariah Al-Azhar. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan peraturan perundang-undang dan menggunakan sumber hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan perkoperasian dan UMKM baik konvensional maupun syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Syariah Al-Azhar telah bertransformasi dari yang awalnya berprinsip konvensional yang berprinsip ribawi menuju koperasi yang berlandaskan prinsip syariah dan dalam tata kelolanya mematuhi ketentuan maqashid syariah.
Penugasan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Pada BUMN Zania, Intan; Fuad, Fokky; Hidayat, Yusup; Machmud, Aris
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i2.674

Abstract

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah salah satu bentuk badan usaha negara di bidang ekonomi yang didirikan dari kekayaan negara tersendiri dengan tujuan untuk melayani kebutuhan pokok masyarakat serta ikut serta memberikan kontribusi pada anggaran negara. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis penugasan pemerintah kepada BUMN dari perspektif hukum korporasi dan bagaimana ketentuan hukum penugasan BUMN berakhir sebelum penyelesaian proyek. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penugasan pemerintah terhadap BUMN dari segi hukum menunjukkan bahwa penugasan tersebut tidak boleh berbentuk korporasi mengingat maksud dan tujuannya khusus berorientasi pada keuntungan dan mandiri karena terikat dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas karena kedudukannya, perusahaan BUMN merupakan badan hukum swasta meskipun sumber dana modalnya berasal dari kekayaan negara yang terpisah dari APBN, namun secara yuridis sudah selayaknya sebagai badan hukum yang terpisah dari kekayaan aslinya. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 2022 menyatakan bahwa jika PT. Hutama Karya tidak dapat menyelesaikan penugasan pemerintah dalam pengoperasian Jalan Tol Trans Sumatera melebihi batas waktu yang telah ditetapkan, sehingga pemerintah akan mencabut kewenangannya dengan mengambil alih pengoperasian jalan tol tahap I dan tahap II.
Freies Ermessen BPJT Pada JTTS Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara: Studi Kasus PT. Hutama Karya (Persero) Rusfiantini, Rina; Hidayat, Yusup; Suparji, Suparji; Machmud, Aris
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i1.711

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah dalam kedudukannya sebagai regulator, tindakan Freies Ermessen BPJT dalam pengalihan sebagian pekerjaan pembangunan salah satu ruas JTTS kepada badan usaha jalan tol lain apakah sesuai atau tidak sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dengan menerapkan statute approach dan case approach kasus penugasan JTTS PT. Hutama Karya (Persero), sumber hukum primer dan sekunder yang terkait dengan penugasan BUMN tersebut dan regulasi disektor infrastruktur jalan tol yang diperoleh melalui studi pustaka yang selanjutnya dianalisis dan disimpulkan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penugasan BPJT dalam pembangunan salah satu ruas JTTS kepada BUJT DuKon tanpa underlying PPJT adalah tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam regulasi infrastruktur yang berlaku, tindakan BPJT tersebut merupakan tindakan diskresi (Freies Ermessen) pejabat pemerintah yang tidak selaras dengan AUPB dan tidak sejalan dengan fungsi dan tugas dalam kewenangan yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah tentang jalan tol. Fleksibilitas dalam penggunaan diskresi merupakan permasalahan yang sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan, sehingga diperlukan ketidakbiasan dan pertimbangan yang matang dari badan/pejabat pemerintah saat membuat keputusan dalam situasi yang bersifat kasuistik.
Kajian Yuridis Pengadaan Barang dan Jasa yang Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri Priatmoko, Muhammad; Suartini, Suartini; Fuad, Fokky; Machmud, Aris
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i1.712

Abstract

Efisiensi dalam penyediaan barang baik yang bersumber dari APBN maupun dana international loan dapat dicapai melalui regulasi procurement yang berlaku baik yang standar internasional maupun nasional. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui implementasi, hambatan dan penyelesaian terkait pengadaan barang dan jasa dalam pekerjaan konstruksi yang bersumber pinjaman luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut artikel ini menggunakan sumber hukum primer dan sekunder serta bahan pustaka. Hasil penelitian ini adalah mencari titik temu dari perbedaan sistem hukum tersebut dengan harmonisasi aturan serta melibatkan badan audit independen dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan proyek konstruksi yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri. Kendala utama dalam pengadaan barang dan jasa pekerjaan konstruksi menggunakan pembiayaan dari pinjaman luar negeri adalah pada kecenderungan penggunaan perjanjian atau kesepakatan pinjaman dengan poin-poin kesepakatan yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Kendala tersebut misalnya berupa penggunaan syarat kerahasiaan dalam perjanjian pinjaman luar negeri yang bertentangan dengan prinsip transparansi.
Program Peningkatan Kompetensi Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa di Universitas Al-Azhar dan Universitas Esa Unggul Machmud, Aris; Fuad, Fokky; Arianto, Henry; Sudiro, Amoury Adi
Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Vol 7, No 4 (2024): Volume 7 No 4 2024
Publisher : Universitas Malahayati Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jkpm.v7i4.14043

Abstract

ABSTRAK Publikasi ilmiah akhir-akhir ini menjadi fenomena dalam dunia akademik terutama sejak keluarnya Permendikbud Nomor 53 tahun 2023 tentang Mutu Perguruan Tinggi, dimana adanya pergeseran paradigma bahwa bukti lulus adalah skripasi untuk S1, Tesis untuk S2 dan Disertasi untuk S3. Bukti lulusan sekarang dapat diperoleh melalui publikasi ilmiah terutama untuk lulusan S1 dan S2 tergantung dari kebijakan prodi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perkembangan kemampuan siswa S1 dan S2 dalam publikasi ilmiah di jurnal bereputasi. Metode kegiatan pengabdian masyarakat ini melalui seminar dan diskusi yang dilakukan secara hybrid di dua lokasi yakni universitas Esa Unggul dan Universitas Al-Azhar Indonesia melalui seminar pelatihan dan pengembangan kemampuan dalam menulis. Pelatihan ini dilaksanakan di Universitas Esa Unggul dan Universitas Al-Azhar Indoensia dengan melibatkan siswa S1 dan S2 dari kedua universitas tersebut yang dilaksanakan secara hybrid. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih banyak mahasiswa yang belum memahami proses publikasi di jurnal bereputasi, setelah dilakukan pelatihan terdapat peningkatan jumlah publikasi di kalangan mahasiswa berkat pendampingan dan kolaborasi penelitan bersama antar dosen dan mahasiswa. Kesimpulannya bahwa perlu dilakukan pelatihan secara berkelanjutan meningkatkan budaya menulis di kalangan sivitas akademika. Kata Kunci: Budaya Menulis, Jurnal, Kolaborasi, Pelatihan, Publikasi  ABSTRACT Scientific publications have recently become a phenomenon in the academic world, especially since the issuance of Minister of Education and Culture Regulation Number 53 of 2023 concerning the Quality of Higher Education, where there has been a paradigm shift that proof of passing is a thesis for S1, a thesis for S2 and a dissertation for S3. Evidence of graduates can by scientific publications, especially for undergraduate and postgraduate graduates. This research aims to determine the development of undergraduate and graduate students' abilities in scientific publications in reputable journals. The method of community service activities is through seminars and discussions held in a hybrid manner at two locations, namely Esa Unggul University and Al-Azhar University Indonesia through training seminars and developing skills in writing. The research results show that publication training increases writing culture. After the training, there was an increase in the number of publications among students by mentoring and joint research collaboration between lecturers and students. The conclusion is that ongoing training needs to improve the writing culture in the academics. Keywords: Collaboration, Journals, Publications, Training, Writing Culture
Implementasi Aturan Terkait Pembukaan Rekening Nasabah (Studi Kasus PT Bank Central Asia Tbk) Lesmana Lubis, Rendy; Machmud, Aris
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1660

Abstract

Opening a savings account, a common practice in modern society, is subject to specific bank requirements, including the criterion of adulthood regulated by Indonesian law. This juridical research navigates challenges such as legal disparities and regulatory changes related to the criteria for opening savings accounts. Ethical considerations and consumer protection play a pivotal role in determining adulthood criteria, contributing to a nuanced understanding of the legal aspects of banking transactions. The study provides insights for banks to adapt account opening policies to Indonesia's evolving legal landscape. Despite technological advancements in the banking sector, compliance with account opening requirements remains crucial. The study sheds light on legal aspects, particularly digital identification and identity verification in the context of savings account opening. Legal frameworks such as Law No. 19 of 2016 and Bank Indonesia's regulations underpin the review of savings account opening requirements, addressing consumer protection and banking transaction security. Relevant to the banking industry's current technological landscape, this research aids regulatory compliance and fosters consumer trust in digital banking services. The study offers insights into how technology shapes savings account opening requirements, providing a foundation for enhancing banking policies in the digital era.
Implementasi dan Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak Dan Program Pengungkapan Sukarela Amin, Muhammad; Machmud, Aris
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1771

Abstract

The principle of taxation must fulfill the element of justice for all taxpayers including in the tax amnesty program. The elimination of taxes that should be owed and tax sanctions for taxpayers who participate in the tax amnesty program and the Voluntary Disclosure Program (PPS) is done by paying ransom. However, the small amount of ransom payment is allegedly not fulfilling the element of legal justice. The purpose of this study is to determine the implementation and effectiveness of the Tax Amnesty Law and PPS. The method used in this research is the normative juridical law study method, using a statutory approach in studying, examining and exploring the problems in this study. The conclusion is that the elimination of taxes that should be payable does not fulfill the principle of justice, while the exemption of tax sanctions has fulfilled the principle of justice. The implementation of the tax amnesty program is ineffective due to the insignificant tax revenue and compliance of tax return submission after tax amnesty and PPS, as well as the increase in tax ratio which tends to stagnate and even still below neighboring countries in ASEAN.
Co-Authors A. Habib Amanatullah Rahdar Abdul Majid Adi Faqdhi Akbar Aji Andika Mufti Akhmad Ikraam Amanatullah Rahdar, A. Habib Amir Firmansyah Amoury Adi Sudiro Amoury Adi Sudiro Amoury Adi Sudiro Anas Lutfi Anas Lutfi Anas Lutfi Anis Rifai Anissa Permatasari Arfiana Fitri Ashari Artani, Khairi Anggita Asep Maksum Azhari Dzulqarnain Burhanuddin, Sitti Khairunisa Caskiman Caskiman Davai, Niki Dea Amalia Novela Dini Hardianti Edy Sanyoto Ega Pribadi Feby Nurhisyam Firdaus, Gede Fitriana, Raysa Fokky Fuad Fokky Fuad Fokky Fuad Fokky Fuad Guritna, Murshafatimah Cecille Harliani, Eni Henry Arianto Heri Sulaiman Heriyanto, Puji Hidayah, Yusup Ilham Muzzaki Intan Zania Khairunnisa, Adriana Kun Mardiwati Rahayu L. Tobing, AS Leonardus Lesmana Lubis, Rendy Lubis, Rahmad Lusi Anindia Rahmawati Lusi Marwati Lutfi, Anas Maghucu, Prosper Maguchu, Prosper Markoni Markoni Martini, Titin Mochamad Choirul Huda Mochammad Hasan Mubarok, Djihadul Muhammad Amin Muhammad Amin Muhammad Khatab Muhammad Rizki Muhammad Rizki Mulyono Mulyono Musoffa Musoffa Narayana, Raden Abyan Aradea Nasrullah Nasrullah Nasrullah Nasrullah Novita Sari Nurhisyam, Feby Nurini Aprilianda Okta Thaharah Susanto Parbuntian Sinaga Permatasari, Anissa Priatmoko, Muhammad Pribadi, Ega Prosper Maguchu Putri, Adityas Rachmawati Rahmadina, Wilsa Rakhsan Ghifari Rangga Sasmita Rizky Maulana Nugraha Rohaya, Nizla Rohayah, Nizla Rohman, Saipul Rohmatilah, Roudoh Roudoh Rohmatilah Rusfiantini, Rina Sadino Sadino Sadino Sadino Sadino Sadino Sadino Sadino, Sadino Saipul Rohman Salman Alfarezi Sanyoto, Edy Saraswati, Mardiana Satrio, Bagas Putra Sidiq, Muhammad Maulana Ibnu Sisca Debyola Widuhung Sisca Debyola Widuhung Siti Farhani Suartini Suartini, Suartini Sudiro, Amoury Adi Sunaryo, Euis Suparji Suparji Suparji Suparji Suparji Suparji Syafitri Jumianto Syafitri Jumianto Syarif Hidayat Syarif Hidayat Tardjono, Heriyono Tri Sulistiowati Vishnu, Andhika Wahyu, Alifa Achmad Wasitaatmadja, Fokky Fuad Wasitaatmaja, Fokky Fuad Wawan Munawar Widhiawati, Premita Fifi Wijaya, Maulana Yanci Libria Fista Yasmine, Inge Yusup Hidayah Yusup Hidayat Yusup Hidayat Yusup Hidayat Yusup Hidayat Yusup Hidayat Zul Karnen