Articles
<![CDATA[Novasi Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Hak Tanggungan: Indonesia ]]>
<![CDATA[Firdaus, Gede]]>;
<![CDATA[Machmud, Aris]]>
<![CDATA[ Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 11 No. 3 (2025): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/pencerah.v11i3.7176
<![CDATA[Akuisisi dan takeover aset-aset kredit macet adalah suatu hal yang lumrah pada dunia perbankan dan sangat digemari oleh pebisnis property karena harga belinya yang sangat murah bahkan dapat lebih rendah 50% dibawah harga pasar, hal itu memang harus dilakukan oleh bank guna menghapus kredit macet sekaligus mendapatkan dana segar dari hasil pelelangan ataupun penjualan portofolio piutang, umumnya bank menyelesaikan kredit macet melalui dua cara, yaitu upaya litigasi misalnya gugatan atau upaya PKPU terhadap debitur dan upaya non-litigasi melalui lelang hak tanggungan, cessie (jual-beli piutang), dan novasi (oper kredit/pembaruan utang). Lalu bagaimanakah proses novasi terhadap kredit dengan jaminan hak tanggungan, sesuai dengan aturan hukum normatif dalam penyelesaian kredit macet (oper kredit) yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak, sejalan dengan itu, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, menggunakan studi kasus lima karya tulis ilmiah terdahulu sebagai pembanding, yang mengacu pada teori hukum perikatan dan teori kepastian hukum, sehingga hasil dari penelitian menyimpulkan bila novasi dapat dilakukan dan memberikan kepastian hukum asal dilakukan dengan melakukan roya terlebih dahulu terhadap hak tanggungan dan kemudian dilakukan pembuatan akta novasi.]]>
<![CDATA[Cessionaris Terhadap Kepentingan Debitur: Studi Kasus Putusan 1105/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel: Indonesia ]]>
<![CDATA[Sidiq, Muhammad Maulana Ibnu]]>;
<![CDATA[Machmud, Aris]]>
<![CDATA[ Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 11 No. 3 (2025): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/pencerah.v11i3.7180
<![CDATA[Bank merupakan badan usaha yang bertugas menghimpun serta mengelola dana masyarakat dalam bentuk simpan pinjam, karena itu bank harus bertanggungjawab atas dana yang dikelolanya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian bank. Dalam hal penghapusan kredit macet yang dilakukan melalui cessie, bank juga harus memperhatikan kepentingan debitur agar tidak menimbulkan kerugian selaku nasabahnya. Pada suatu perkara yang mana debitur dilanggar haknya akibat cessie yang dilakukan oleh cedent dan cessionaris hingga menimbulkan kerugian bagi keberlangsungan usahanya. Maka dalam artikel ini akan dikemukakan rumusan masalah yaitu bagaimanakah prosedur yang dibenarkan dalam melakukan cessie? Kemudian apakah cessie yang dilakukan secara sepihak akan mengakibatkan cessie tersebut menjadi batal? Artikel ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif, dengan perolehan data tinjauan Pustaka analisa Putusan Pengadilan No. 1105/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel. Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perlindungan Hukum menurut Subekti pada bukunya tentang Pokok-Pokok Hukum Perdata. Sehingga simpulan yang ditemukan adalah bank selaku cedent bersama dengan cessionaris ketika melakukan cessie harus meminta persetujuan debitur selaku cessus, dan cessie tersebut diikuti pemberitahuan oleh cessionaris kepada cessus. Pada cessie yang dilakukan secara sepihak dan dapat menimbulkan kerugian bagi kelangsungan debitur, maka cessie tersebut haruslah dibatalkan.]]>
<![CDATA[Perizinan Lingkungan Sebagai Upaya Mengendalikan Pencemaran Akibat Industrial Waste Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ]]>
<![CDATA[Dea Amalia Novela]]>;
<![CDATA[Sadino]]>;
<![CDATA[Aris Machmud]]>
<![CDATA[ As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol. 6 No. 3 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47467/as.v6i3.5513
<![CDATA[This journal examines environmental permits in the enforcement of current legislative rules aimed at mitigating industrial pollution. The author elucidates that the issue of environmental pollution stemming from industrial waste has emerged as a global concern, as it poses a threat to human health and environmental sustainability. Despite the existence of legislation concerning environmental contamination, numerous infractions continue to be perpetrated by industry. The urgency of this research is considering that the environmental permit policy is a preventive government tool as an effort to control community behavior, and also repressive in overcoming environmental problems caused by human activities. Environmental licenses are a crucial governmental regulation designed to safeguard the environment from industrial waste contamination, thereby preventing harm that could adversely affect the community. Consequently, obtaining an environmental permit is crucial for implementing legislation pertaining to environmental protection, ensuring that industries adhere to established standards and are accountable for their waste production. The author asserts that robust environmental legislation may eliminate industrial waste contamination. Nevertheless, sustained collaboration is essential among all stakeholders, including the government, industry, and society, to guarantee the success of these initiatives.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Pembubaran Perseroan Terbatas ]]>
<![CDATA[Guritna, Murshafatimah Cecille]]>;
<![CDATA[Machmud, Aris]]>
<![CDATA[ Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 11 No. 3 (2025): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/pencerah.v11i3.7254
<![CDATA[Perseroan Terbatas (PT) yaitu badan hukum berbasis saham yang dibentuk dengan perjanjian, sehingga PT melaksanakan aktivitas usaha melalui modal berupa saham. Pemegang saham merupakan mereka yang turut mengambil partisipasi dari modal PT dengan mendapatkan dan memiliki satu ataupun lebih saham, hak minoritas sering kali diabaikan mayoritas dalam pengambilan kebijakan termasuk pembubaran suatu perseroan terbatas seolah keberadaan saham tersebut hanya sejumlah angka bukan berarti sebuah kesatuan,. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi mekanisme hukum yang ada dan bagaimana implementasinya dapat memastikan perlindungan secara adil untuk pemegang saham minoritas pada situasi pembubaran PT. Pendekatan yang diterapkan berupa normatif dengan analisis terhadap perundang-undangan yang diberlakukan, terutama Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT (UUPT). Pemegang saham minoritas dalam kaitannya dengan konteks perlindungan hukum mempunyai sebuah hak agar memperoleh keadilan yang ditentukan pada UUPT dengan cara menjual sahamnya kepada pemegang saham mayoritas guna melindungi kedudukannya]]>
<![CDATA[Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Barang Bekas ]]>
<![CDATA[Artani, Khairi Anggita]]>;
<![CDATA[Machmud, Aris]]>
<![CDATA[ Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 11 No. 3 (2025): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/pencerah.v11i3.7255
<![CDATA[Isu penerapan prinsip strict liability (tanggung jawab mutlak) bagi produsen yang lalai dalam memenuhi tanggung jawab mereka, khususnya dalam konteks penjualan barang bekas, serta kaitannya dengan konsep negligence (kelalaian). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kedua konsep ini saling berhubungan dan diterapkan dalam praktik, serta mengevaluasi implikasi hukumnya terhadap perlindungan konsumen dan kewajiban produsen. Melalui penelitian hukum normatif, kami mengadopsi pendekatan yang mengedepankan aspek hukum dan konseptual serta pengumpulan data, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai keseimbangan antara tanggung jawab mutlak dan kelalaian dalam konteks penjualan barang bekas. Strict liability menuntut produsen untuk bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh produk yang cacat atau berbahaya, terlepas dari ada atau tidaknya unsur kesalahan. Namun, dalam penjualan barang bekas, penerapan prinsip ini sering kali menjadi kompleks karena kondisi produk yang telah digunakan sebelumnya. Di sisi lain, negligence menekankan pada kegagalan produsen untuk memenuhi standar perawatan yang wajar, seperti tidak memberikan penggambaran yang jelas tentang kondisi barang atau tidak melakukan pemeriksaan yang memadai.]]>
<![CDATA[LEGAL STATUS OF LAND RIGHTS IN FOREST AREA CLAIMS POST CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 34/PUU-IX/2011 ]]>
<![CDATA[Sadino, Sadino]]>;
<![CDATA[Machmud, Aris]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 11, No 1 (2024): Jurnal Pembaharuan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISSULA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26532/jph.v1i1.35559
<![CDATA[The formulation of the problem in this research is how the government should implement the Constitutional Court Decision regarding forest control by the state in protecting the constitutional rights of affected citizens. This research uses a form of normative legal research with a statutory regulatory approach related to the process of determining an area or land as a forest area. The result is that the state’s claims to areas that have customary law rights must be protected, respected and fulfilled by the rights of customary law communities; as long as the rights of customary communities actually exist and their existence is recognized. Constitutional Court Decision No. 34/PUU-IX/2011 revised Article 4(3) of Forestry Law No. 41/1999, impacting subsequent forestry legislation, like Law No. 11/2020. It upholds indigenous community rights, granted based on statutes and without national interest conflicts. If such rights exist, the government must first negotiate fair settlements with rightful holders. Thus, these communities rights are granted based on the provisions of statutory regulations invitation and does not conflict with national interests according to the Constitutional Court Decision.]]>
<![CDATA[Freies Ermessen dan Dinamika Kebijakan Publik: Tantangan dalam Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual ]]>
<![CDATA[Amanatullah Rahdar, A. Habib]]>;
<![CDATA[Fuad, Fokky]]>;
<![CDATA[Machmud, Aris]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.5928
<![CDATA[Peran Freies Ermessen dalam dinamika kebijakan publik terkait pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Sebagai kebebasan bertindak dalam batas-batas hukum, memegang peranan penting dalam administrasi negara, memungkinkan respons cepat terhadap perubahan dan tantangan yang muncul. Dalam konteks HKI, Freies Ermessen memengaruhi bagaimana kebijakan dirumuskan, diimplementasikan, dan ditegakkan, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi dan globalisasi. Freies Ermessen dapat memengaruhi berbagai aspek, mulai dari pendaftaran dan penegakan hukum hingga pengembangan kebijakan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penggunaan Freies Ermessen dalam proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Melalui analisis ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi potensi masalah dalam sistem pendaftaran HKI, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih baik untuk perbaikan di masa mendatang. Dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI), inovasi kebijakan publik sangat penting untuk memastikan bahwa simplifikasi regulasi tidak mengurangi perlindungan terhadap inovasi dan kreativitas. Kebijakan yang baik harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menarik investasi dan perlindungan terhadap hak-hak individu serta lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap perubahan regulasi, agar dapat menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi tanpa mengabaikan tanggung jawab sosial dan lingkungan.]]>
<![CDATA[Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Penetapan Tanggal Efektif Akuisisi: Studi Kasus Putusan KPPU No. 02/KPPU-M/2018 ]]>
<![CDATA[Nasrullah, Nasrullah]]>;
<![CDATA[Hidayah, Yusup]]>;
<![CDATA[Machmud, Aris]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6036
<![CDATA[Kewajiban notifikasi Pengambilalihan saham oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sangat tergantung sewaktu penentuan 'hari pelaksanaan efektif secara hukum' dari transaksi tersebut. Pasal 133 UU Perseroan Terbatas menyatakan bahwa tanggal efektif akuisisi ditentukan berdasarkan pemberitahuan yang diterima atas nama Menteri Hukum dan HAM, sedangkan Pasal 40 ayat (1) UU Perasuransian mensyaratkan pemberian izin oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lebih dulu agar perubahan kepemilikan dianggap sah. Pada Prinsip dasar "Lex Specialis Derogat Legi Generali" menyebutkan norma atau peraturan secara lebih spesifik (lex specialis) akan mengabaikan norma yang bersifat umum (lex generali) dalam hal terdapat pertentangan antara keduanya. Dalam konteks hukum, asas ini digunakan untuk menentukan mana peraturan yang harus diterapkan ketika melibatkan lebih dari satu ketentuan yang menggariskan pedoman substansi yang serupa tetapi dengan ketentuan berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konflik norma yang muncul dalam penetapan tanggal efektif, terutama dalam konteks akuisisi perusahaan asuransi, dengan mengambil analisis kasus dari Putusan KPPU No. 02/KPPU-M/2018. Studi ini bersifat normatif yang fokus pada analisis peraturan perundang-undangan, bersifat deskriptif analitis, yang didasarkan merujuk pada data tidak langsung yang terdiri atas ketiga jenis bahan hukum. Temuan output penelitian mengindikasikan adanya konflik norma yang bersifat unilateral dan parsial antara Pasal 133 Undang-Undang Perseroan Terbatas (yang mengacu pada penyampaian informasi mengenai penyampaian perubahan AD ke Kementerian Hukum dan HAM sebagai landasan penetapan tanggal efektif) dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian. Dengan menerapkan prinsip Lex Specialis Derogat Legi Generali, disimpulkan bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian, sebagai hukum yang khusus untuk sektor perasuransian, harus diutamakan.]]>
<![CDATA[Suitability of Converting Debt Into Shares As A Means of Homologizing Company Bankruptcy ]]>
<![CDATA[Sari, Novita]]>;
<![CDATA[Rifai, Anis]]>;
<![CDATA[Machmud, Aris]]>
<![CDATA[ LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 4 (2024): October: Law Science and Field ]]>
Publisher : <![CDATA[IHSA Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35335/legal.v13i4.1113
<![CDATA[The present paper examines the efficacy of debt conversion into shares as a means of corporate bankruptcy homologation, with particular emphasis on Waskita's vendor debt case study. In this case, one possible way to repair business finances and pay off debts to creditors—particularly vendors—is to convert debt into shares. Postponement of debt payments refers to the suspension of debt payments for a predetermined amount of time as stipulated by law. During this time, debtors and creditors can talk about debt settlement options through rulings made by commercial courts. This entails creating a repayment schedule that can call for restructuring the debt in addition to paying back the entire amount owed. Because it stresses the use of secondary data to explain the homologation process and the effects of converting debt into shares at PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP), this research employs a normative legal approach. The findings of this study indicate that submitting a Peace Plan by the PKPU Debtor, PT Waskita Beton Precast, Tbk (In PKPU), is appropriate. The actions conducted by the PKPU Debtor are compliant with the terms of Article 281 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 about Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, given that the voting results regarding the settlement plan have been completed. Recalling that on June 17, 2022, PT Waskita Beton Precast, Tbk (In PKPU) was a party to the Peace Agreement pertaining to the Peace Plan, and that on that same day, PKPU Debtors and Creditors were present and took part in the voting on the Peace Plan, which was approved]]>
<![CDATA[Preserving Indonesian Traditional Music through Copyright Protection and Government Intervention ]]>
<![CDATA[Harliani, Eni]]>;
<![CDATA[Fuad, Fokky]]>;
<![CDATA[Machmud, Aris]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 6 No 2 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren ]]>
Publisher : <![CDATA[PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46924/jihk.v6i2.245
<![CDATA[Traditional Indonesian music faces significant challenges in the digital era, particularly regarding unauthorized use and copyright protection. This study examines the Indonesian government’s role in protecting traditional music copyright through a normative legal approach. The research reveals that the government has implemented several key strategies: establishing a comprehensive legal framework through Law No. 28/2014 on Copyright and related regulations; facilitating the creation of Collective Management Institutions (CMIs) for traditional music, including the successful establishment of three integrated CMIs in 2023; conducting public awareness campaigns and education programs across various regions; and strengthening law enforcement against copyright infringement. Despite these efforts, challenges persist, including limited public awareness of legal protections, unauthorized commercial use, and enforcement difficulties. The study concludes that continued government involvement, particularly in education and law enforcement, is crucial for preserving Indonesia’s traditional musical heritage.]]>
