Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.67
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies Jurnal Cita Hukum Jurnal Media Hukum Pembaharuan Hukum International Journal of Law Reconstruction Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Jurnal Kreativitas PKM Unes Law Review Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Syntax Idea JURNAL ILMIAH ADVOKASI Dinasti International Journal of Education Management and Social Science Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN JHR (Jurnal Hukum Replik) LEGAL BRIEF Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan International Journal of Engineering, Science and Information Technology JHCLS EduBiologia: Biological Science and Education Journal International Journal of Social Service and Research Journal of Social Research Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) International Journal Management and Economic (IJME) Journal of Law, Poliitic and Humanities Kasta: Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya dan Terapan Justice Voice International Journal of Emerging Issues in Islamic Studies Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues Tasyri' Metris: Jurnal Sains dan Teknologi Jurnal Magister Ilmu Hukum : Hukum dan Kesejahteraan Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Binamulia Hukum Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Dame Journal of Law al Hairy | Journal of Islamic Law Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan
Machmud, Aris
Al Azhar Indonesia University
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 86 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 86 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Perlindungan Hukum Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Pembubaran Perseroan Terbatas Guritna, Murshafatimah Cecille; Machmud, Aris
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 11 No. 3 (2025): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia
Publisher : Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pencerah.v11i3.7254

Abstract

Perseroan Terbatas (PT) yaitu badan hukum berbasis saham yang dibentuk dengan perjanjian, sehingga PT melaksanakan aktivitas usaha melalui modal berupa saham. Pemegang saham merupakan mereka yang turut mengambil partisipasi dari modal PT dengan mendapatkan dan memiliki satu ataupun lebih saham, hak minoritas sering kali diabaikan mayoritas dalam pengambilan kebijakan termasuk pembubaran suatu perseroan terbatas seolah keberadaan saham tersebut hanya sejumlah angka bukan berarti sebuah kesatuan,. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi mekanisme hukum yang ada dan bagaimana implementasinya dapat memastikan perlindungan secara adil untuk pemegang saham minoritas pada situasi pembubaran PT. Pendekatan yang diterapkan berupa normatif dengan analisis terhadap perundang-undangan yang diberlakukan, terutama Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT (UUPT). Pemegang saham minoritas dalam kaitannya dengan konteks perlindungan hukum mempunyai sebuah hak agar memperoleh keadilan yang ditentukan pada UUPT dengan cara menjual sahamnya kepada pemegang saham mayoritas guna melindungi kedudukannya
Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Barang Bekas Artani, Khairi Anggita; Machmud, Aris
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 11 No. 3 (2025): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia
Publisher : Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pencerah.v11i3.7255

Abstract

Isu penerapan prinsip strict liability (tanggung jawab mutlak) bagi produsen yang lalai dalam memenuhi tanggung jawab mereka, khususnya dalam konteks penjualan barang bekas, serta kaitannya dengan konsep negligence (kelalaian). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kedua konsep ini saling berhubungan dan diterapkan dalam praktik, serta mengevaluasi implikasi hukumnya terhadap perlindungan konsumen dan kewajiban produsen. Melalui penelitian hukum normatif, kami mengadopsi pendekatan yang mengedepankan aspek hukum dan konseptual serta pengumpulan data, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai keseimbangan antara tanggung jawab mutlak dan kelalaian dalam konteks penjualan barang bekas. Strict liability menuntut produsen untuk bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh produk yang cacat atau berbahaya, terlepas dari ada atau tidaknya unsur kesalahan. Namun, dalam penjualan barang bekas, penerapan prinsip ini sering kali menjadi kompleks karena kondisi produk yang telah digunakan sebelumnya. Di sisi lain, negligence menekankan pada kegagalan produsen untuk memenuhi standar perawatan yang wajar, seperti tidak memberikan penggambaran yang jelas tentang kondisi barang atau tidak melakukan pemeriksaan yang memadai.
LEGAL STATUS OF LAND RIGHTS IN FOREST AREA CLAIMS POST CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 34/PUU-IX/2011 Sadino, Sadino; Machmud, Aris
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 11, No 1 (2024): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v1i1.35559

Abstract

The formulation of the problem in this research is how the government should implement the Constitutional Court Decision regarding forest control by the state in protecting the constitutional rights of affected citizens. This research uses a form of normative legal research with a statutory regulatory approach related to the process of determining an area or land as a forest area. The result is that the state’s claims to areas that have customary law rights must be protected, respected and fulfilled by the rights of customary law communities; as long as the rights of customary communities actually exist and their existence is recognized. Constitutional Court Decision No. 34/PUU-IX/2011 revised Article 4(3) of Forestry Law No. 41/1999, impacting subsequent forestry legislation, like Law No. 11/2020. It upholds indigenous community rights, granted based on statutes and without national interest conflicts. If such rights exist, the government must first negotiate fair settlements with rightful holders. Thus, these communities rights are granted based on the provisions of statutory regulations invitation and does not conflict with national interests according to the Constitutional Court Decision.
Freies Ermessen dan Dinamika Kebijakan Publik: Tantangan dalam Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Amanatullah Rahdar, A. Habib; Fuad, Fokky; Machmud, Aris
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.5928

Abstract

Peran Freies Ermessen dalam dinamika kebijakan publik terkait pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Sebagai kebebasan bertindak dalam batas-batas hukum, memegang peranan penting dalam administrasi negara, memungkinkan respons cepat terhadap perubahan dan tantangan yang muncul. Dalam konteks HKI, Freies Ermessen  memengaruhi bagaimana kebijakan dirumuskan, diimplementasikan, dan ditegakkan, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi dan globalisasi. Freies Ermessen  dapat memengaruhi berbagai aspek, mulai dari pendaftaran dan penegakan hukum hingga pengembangan kebijakan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penggunaan Freies Ermessen dalam proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Melalui analisis ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi potensi masalah dalam sistem pendaftaran HKI, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih baik untuk perbaikan di masa mendatang. Dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI), inovasi kebijakan publik sangat penting untuk memastikan bahwa simplifikasi regulasi tidak mengurangi perlindungan terhadap inovasi dan kreativitas. Kebijakan yang baik harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menarik investasi dan perlindungan terhadap hak-hak individu serta lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap perubahan regulasi, agar dapat menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi tanpa mengabaikan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Penetapan Tanggal Efektif Akuisisi: Studi Kasus Putusan KPPU No. 02/KPPU-M/2018 Nasrullah, Nasrullah; Hidayah, Yusup; Machmud, Aris
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6036

Abstract

Kewajiban notifikasi Pengambilalihan saham oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sangat tergantung sewaktu penentuan 'hari pelaksanaan efektif secara hukum' dari transaksi tersebut. Pasal 133 UU Perseroan Terbatas menyatakan bahwa tanggal efektif akuisisi ditentukan berdasarkan pemberitahuan yang diterima atas nama Menteri Hukum dan HAM, sedangkan Pasal 40 ayat (1) UU Perasuransian mensyaratkan pemberian izin oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lebih dulu agar perubahan kepemilikan dianggap sah. Pada Prinsip dasar "Lex Specialis Derogat Legi Generali" menyebutkan norma atau peraturan secara lebih spesifik (lex specialis) akan mengabaikan norma yang bersifat umum (lex generali) dalam hal terdapat pertentangan antara keduanya. Dalam konteks hukum, asas ini digunakan untuk menentukan mana peraturan yang harus diterapkan ketika melibatkan lebih dari satu ketentuan yang menggariskan pedoman substansi yang serupa tetapi dengan ketentuan berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konflik norma yang muncul dalam penetapan tanggal efektif, terutama dalam konteks akuisisi perusahaan asuransi, dengan mengambil analisis kasus dari Putusan KPPU No. 02/KPPU-M/2018. Studi ini bersifat normatif yang fokus pada analisis peraturan perundang-undangan, bersifat deskriptif analitis, yang didasarkan merujuk pada data tidak langsung yang terdiri atas ketiga jenis bahan hukum. Temuan output penelitian mengindikasikan adanya konflik norma yang bersifat unilateral dan parsial antara Pasal 133 Undang-Undang Perseroan Terbatas (yang mengacu pada penyampaian informasi mengenai penyampaian perubahan AD ke Kementerian Hukum dan HAM sebagai landasan penetapan tanggal efektif) dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian. Dengan menerapkan prinsip Lex Specialis Derogat Legi Generali, disimpulkan bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian, sebagai hukum yang khusus untuk sektor perasuransian, harus diutamakan.
Suitability of Converting Debt Into Shares As A Means of Homologizing Company Bankruptcy Sari, Novita; Rifai, Anis; Machmud, Aris
LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 4 (2024): October: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v13i4.1113

Abstract

The present paper examines the efficacy of debt conversion into shares as a means of corporate bankruptcy homologation, with particular emphasis on Waskita's vendor debt case study. In this case, one possible way to repair business finances and pay off debts to creditors—particularly vendors—is to convert debt into shares. Postponement of debt payments refers to the suspension of debt payments for a predetermined amount of time as stipulated by law. During this time, debtors and creditors can talk about debt settlement options through rulings made by commercial courts. This entails creating a repayment schedule that can call for restructuring the debt in addition to paying back the entire amount owed. Because it stresses the use of secondary data to explain the homologation process and the effects of converting debt into shares at PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP), this research employs a normative legal approach. The findings of this study indicate that submitting a Peace Plan by the PKPU Debtor, PT Waskita Beton Precast, Tbk (In PKPU), is appropriate. The actions conducted by the PKPU Debtor are compliant with the terms of Article 281 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 about Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, given that the voting results regarding the settlement plan have been completed. Recalling that on June 17, 2022, PT Waskita Beton Precast, Tbk (In PKPU) was a party to the Peace Agreement pertaining to the Peace Plan, and that on that same day, PKPU Debtors and Creditors were present and took part in the voting on the Peace Plan, which was approved
Preserving Indonesian Traditional Music through Copyright Protection and Government Intervention Harliani, Eni; Fuad, Fokky; Machmud, Aris
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 6 No 2 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v6i2.245

Abstract

Traditional Indonesian music faces significant challenges in the digital era, particularly regarding unauthorized use and copyright protection. This study examines the Indonesian government’s role in protecting traditional music copyright through a normative legal approach. The research reveals that the government has implemented several key strategies: establishing a comprehensive legal framework through Law No. 28/2014 on Copyright and related regulations; facilitating the creation of Collective Management Institutions (CMIs) for traditional music, including the successful establishment of three integrated CMIs in 2023; conducting public awareness campaigns and education programs across various regions; and strengthening law enforcement against copyright infringement. Despite these efforts, challenges persist, including limited public awareness of legal protections, unauthorized commercial use, and enforcement difficulties. The study concludes that continued government involvement, particularly in education and law enforcement, is crucial for preserving Indonesia’s traditional musical heritage.
Pelanggaran Konstitusional Warga Negara Terhadap Pengabaian Hak-Hak Masyarakat Pada Proses Sertipikasi Tanah Permatasari, Anissa; Sadino, Sadino; Machmud, Aris
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4334

Abstract

Sertipikasi kepemilikan tanah memiliki peranan yang sangat penting, tidak hanya dalam memberikan kepastian hukum kepada pemiliknya, tetapi juga dalam melindungi hak-hak masyarakat secara luas. Pembuktian terhadap kepemilikan sertipikasi tanah sebagai perlindungan hukum terhadap hak konstitusional warga negara. Tanah, sebagai sumber daya alam yang terbatas dan bernilai ekonomi tinggi, memerlukan regulasi yang jelas untuk melindungi hak-hak masyarakat serta mencegah terjadinya konflik dan sengketa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang memungkinkan peneliti untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku, serta mengeksplorasi interaksinya dengan hak-hak konstitusional masyarakat. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan wawasan mendalam mengenai pelanggaran konstitusi dan pengabaian hak masyarakat dalam pendaftaran tanah. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi tanah dapat dianggap sebagai pelanggaran konstitusi, terutama jika pemerintah tidak menyediakan sistem yang transparan dan akurat. Sehingga diharapkan peranan aplikasi sentuh tanahku diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam perihal informasi pertanahan. Sertipikasi tanah merupakan pemenuhan hak konstitusional warga terkait informasi kepemilikan tanah. Dengan meningkatkan akses informasi dan akurasi data tanah, pemerintah diharapkan mampu mengurangi potensi konflik, memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pertanahan yang efektif dan terpercaya.
Legal Policy Study on the Authority and Responsibility of Nadzir in Waqf Management Hidayat, Yusup; Machmud, Aris; Lubis, Rahmad
Jurnal Cita Hukum Vol. 12 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v12i2.42289

Abstract

Wakf plays a pivotal role in Muslims' economic development and social welfare. The nadir, as the manager of waqf assets, possesses the legal authority and responsibility to optimize waqf utilization in conformity with Sharia principles. Nonetheless, in practice, numerous problems and constraints frequently impede the efficacy of nadzir's job. This article seeks to examine the legal framework governing the power and responsibilities of nadir in waqf administration in Indonesia, intending to identify the support and challenges encountered by nadir in managing waqf assets. This study employs a qualitative methodology utilizing a literature review and a legislative analysis, encompassing an examination of Law No. 41 of 2004 on Waqf and its associated regulations alongside diverse scholarly material pertinent to waqf management. The study's findings suggest that while legal frameworks in Indonesia establish a foundation for nadzir's power, it is necessary to enhance laws and governmental assistance to optimize waqf management. In conclusion, incentive policies and enhanced competence of nadzir are essential to augment efficiency and transparency in waqf management, so enabling a more significant contribution to community welfare. 
Feasibility Study Using Added Value Calculation Analysis for Palm Oil Supply Chain Hidayat, Syarif; Machmud, Aris; Rizki, Muhammad
Metris: Jurnal Sains dan Teknologi Vol. 21 No. 02 (2020): Desember
Publisher : Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknik - Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/metris.v21i02.2490

Abstract

The Palm Oil Supply Chain (POSC) is a series of companies dealing with materials or products derived from oil palm fresh fruit bunches. The chain is interdependent sequentially and cooperate in the control, management and improvement of the flow of products, money and information from the upstream side to the downstream side. The POSC consists of palm oil seed growers, farmers, traders, CPO factory, refinery factory, distributor/retailers, and consumers. The first party in the chain is the palm oil seed or seedling growers. These growers have a very important role for palm oil farmers because the quality of the seeds determines the quality of further fruits. The aims of this study are to evaluate the feasibility study of growing the seedlings, and measure the sensitivity of the factors to the profitability. By using modified Hayami method for the supply chain, the added value obtained is Rp5.950.227.861 which is 34,73% of the sales. The feasibility analysis calculation with an interest rate of 13.5%, shows the NPV of Rp 38.439.321.865, with the BEP of Rp 828.430.058, while ROI result 78,62%, Payback Periode value 1,27, Modified B/C Ratio 1,69, and IRR 78,33%.
Co-Authors A. Habib Amanatullah Rahdar Abdul Majid Adi Faqdhi Akbar Aji Andika Mufti Akhmad Ikraam Amanatullah Rahdar, A. Habib Amir Firmansyah Amoury Adi Sudiro Amoury Adi Sudiro Amoury Adi Sudiro Anas Lutfi Anas Lutfi Anas Lutfi Anis Rifai Anissa Permatasari Arfiana Fitri Ashari Artani, Khairi Anggita Asep Maksum Azhari Dzulqarnain Burhanuddin, Sitti Khairunisa Caskiman Caskiman Davai, Niki Dea Amalia Novela Dini Hardianti Edy Sanyoto Ega Pribadi Feby Nurhisyam Firdaus, Gede Fitriana, Raysa Fokky Fuad Fokky Fuad Fokky Fuad Fokky Fuad Guritna, Murshafatimah Cecille Harliani, Eni Henry Arianto Heri Sulaiman Heriyanto, Puji Hidayah, Yusup Ilham Muzzaki Intan Zania Khairunnisa, Adriana Kun Mardiwati Rahayu L. Tobing, AS Leonardus Lesmana Lubis, Rendy Lubis, Rahmad Lusi Anindia Rahmawati Lusi Marwati Lutfi, Anas Maghucu, Prosper Maguchu, Prosper Markoni Markoni Martini, Titin Mochamad Choirul Huda Mochammad Hasan Mubarok, Djihadul Muhammad Amin Muhammad Amin Muhammad Khatab Muhammad Rizki Muhammad Rizki Mulyono Mulyono Musoffa Musoffa Narayana, Raden Abyan Aradea Nasrullah Nasrullah Nasrullah Nasrullah Novita Sari Nurhisyam, Feby Nurini Aprilianda Okta Thaharah Susanto Parbuntian Sinaga Permatasari, Anissa Priatmoko, Muhammad Pribadi, Ega Prosper Maguchu Putri, Adityas Rachmawati Rahmadina, Wilsa Rakhsan Ghifari Rangga Sasmita Rizky Maulana Nugraha Rohaya, Nizla Rohayah, Nizla Rohman, Saipul Rohmatilah, Roudoh Roudoh Rohmatilah Rusfiantini, Rina Sadino Sadino Sadino Sadino Sadino Sadino Sadino Sadino, Sadino Saipul Rohman Salman Alfarezi Sanyoto, Edy Saraswati, Mardiana Satrio, Bagas Putra Sidiq, Muhammad Maulana Ibnu Sisca Debyola Widuhung Sisca Debyola Widuhung Siti Farhani Suartini Suartini, Suartini Sudiro, Amoury Adi Sunaryo, Euis Suparji Suparji Suparji Suparji Suparji Suparji Syafitri Jumianto Syafitri Jumianto Syarif Hidayat Syarif Hidayat Tardjono, Heriyono Tri Sulistiowati Vishnu, Andhika Wahyu, Alifa Achmad Wasitaatmadja, Fokky Fuad Wasitaatmaja, Fokky Fuad Wawan Munawar Widhiawati, Premita Fifi Wijaya, Maulana Yanci Libria Fista Yasmine, Inge Yusup Hidayah Yusup Hidayat Yusup Hidayat Yusup Hidayat Yusup Hidayat Yusup Hidayat Zul Karnen