Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

PROBLEMATIKA GURU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR Faruq Abdullah, Mohammad; Rusdin; Alhabsyi, Firdiansyah
NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam Vol. 22 No. 2 (2025)
Publisher : Research Institute and Community Engagement of UIN MADURA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/nuansa.v22i2.21929

Abstract

Problematika dalam Pendidikan Agama Islam di era Merdeka belajar memiliki banyak probematika dalam pelaksanaanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Belajar di SMPN 9 Ogodeide. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model Miles & Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika guru PAI dapat dikelompokkan ke dalam tiga aspek utama, berupa pemahaman guru terhadap Kurikulum Merdeka yang masih terbatas, terutama pada integrasi pembelajaran berbasis proyek, adanya keterbatasan sarana prasarana, khususnya fasilitas teknologi; dan adanya kesiapan guru yang masih beragam serta dukungan sekolah yang belum optimal. Pembaharuan kurikulum sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran karena dengan pembaharuan itu maka proses, model, atau metode pembelajaran akan semakin efektif dan efisien, serta akan mengalami kemajuan guna meningkatkan kualitias pendidikan di Indonesia untuk menjadikan pendidikan di Indonesia semakin baik. Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai suatu rencana atau program, kurikulum tidak akan bermakna manakala tidak diimplementasikan dalam bentuk pembelajaran. Temuan ini menunjukkan perlunya pelatihan intensif dan dukungan dari fasilitas agar implementasi Kurikulum Merdeka dapat berjalan efektif.
Membangun Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Berbasis Efesiensi Dan Keadilan Ekonomi Apriliani Rahmalillah; Rusdin; Ronis; Abdul Heris; Iksan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3409

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan sosial-ekonomi negara yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memenuhi hak dasar masyarakat atas gizi. Sebagai kebijakan publik yang dibiayai oleh keuangan negara, MBG memerlukan landasan hukum ekonomi yang kuat agar pelaksanaannya sejalan dengan prinsip efisiensi dan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penempatan prinsip efisiensi dan keadilan dalam kerangka hukum ekonomi Program Makan Bergizi Gratis serta merumuskan arah pengaturan dan pelaksanaannya yang ideal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MBG bukan sekadar program bantuan sosial, melainkan kebijakan ekonomi negara yang harus tunduk pada prinsip hukum ekonomi. Efisiensi diperlukan untuk mencegah pemborosan anggaran dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya publik, sedangkan keadilan menjadi dasar untuk menjamin pemerataan akses dan perlindungan bagi kelompok rentan. Integrasi prinsip efisiensi dan keadilan memberikan legitimasi normatif bagi MBG sebagai kebijakan negara kesejahteraan yang berkelanjutan.
Peranan Politik Hukum: Studi Terhadap Relasi Politik Dan Hukum Dalam Mewujudkan Negara Hukum Demokratis Rusdin; Wusiat; Suprinuryadin; Erham
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3411

Abstract

Penelitian ini mengkaji peranan politik hukum dalam membentuk relasi antara politik dan hukum guna mewujudkan negara hukum demokratis di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa pembangunan hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik yang memengaruhi proses pembentukan dan penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi politik dan hukum serta mengkaji peranan politik hukum sebagai instrumen strategis dalam memperkuat negara hukum demokratis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum memiliki peranan penting dalam menentukan arah kebijakan hukum agar sejalan dengan nilai-nilai konstitusional. Relasi politik dan hukum berpengaruh signifikan terhadap kualitas legislasi dan penegakan hukum, terutama dalam aspek keadilan, kepastian hukum, dan partisipasi publik. Penelitian ini juga menemukan bahwa tantangan utama dalam mewujudkan negara hukum demokratis di Indonesia adalah politisasi hukum dan lemahnya supremasi hukum. Oleh karena itu, penguatan politik hukum yang demokratis menjadi prasyarat utama dalam membangun sistem hukum yang adil dan berkelanjutan  
Membangun Sistem Ekonomi Hukum Yang Berkeadilan: (Sintesis Kapitalisme, Sosialisme Dan Nilai Klasik) Rusdin; Abdin; Ronis; Zuhrah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3455

Abstract

Penelitian ini membahas pembangunan sistem ekonomi dan hukum yang berkeadilan melalui sintesis antara kapitalisme, sosialisme, dan nilai-nilai klasik. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya ketimpangan sosial akibat penerapan sistem ekonomi dan hukum modern yang lebih menekankan efisiensi dan legalitas formal dibandingkan keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik sistem ekonomi dan hukum kapitalisme dan sosialisme, mengkaji peran nilai-nilai klasik, serta merumuskan model sintesis yang berorientasi pada keadilan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif-konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapitalisme unggul dalam efisiensi dan inovasi tetapi cenderung menciptakan ketimpangan struktural, sementara sosialisme menekankan pemerataan namun berpotensi mengurangi fleksibilitas ekonomi. Nilai-nilai klasik seperti keadilan sosial, solidaritas, dan keseimbangan moral berfungsi sebagai koreksi etis terhadap kelemahan kedua sistem tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sintesis sistem ekonomi dan hukum yang mengintegrasikan pasar, peran negara, dan nilai klasik merupakan solusi konseptual untuk mewujudkan keadilan sosial yang berkelanjutan. 
Peranan Politik Hukum: (Studi Terhadap Relasi Politik Dan Hukum Dalam Mewujudkan Negara Hukum Demokratis) Rusdin; Wusiat; Suprinuryadin; Erham
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3456

Abstract

Penelitian ini mengkaji peranan politik hukum dalam membentuk relasi antara politik dan hukum guna mewujudkan negara hukum demokratis di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa pembangunan hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik yang memengaruhi proses pembentukan dan penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi politik dan hukum serta mengkaji peranan politik hukum sebagai instrumen strategis dalam memperkuat negara hukum demokratis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum memiliki peranan penting dalam menentukan arah kebijakan hukum agar sejalan dengan nilai-nilai konstitusional. Relasi politik dan hukum berpengaruh signifikan terhadap kualitas legislasi dan penegakan hukum, terutama dalam aspek keadilan, kepastian hukum, dan partisipasi publik. Penelitian ini juga menemukan bahwa tantangan utama dalam mewujudkan negara hukum demokratis di Indonesia adalah politisasi hukum dan lemahnya supremasi hukum. Oleh karena itu, penguatan politik hukum yang demokratis menjadi prasyarat utama dalam membangun sistem hukum yang adil dan berkelanjutan.
Peran Negara Dan Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Relasional Pada Hukum Kontrak Untuk Mengatasi Ketimpangan Sosial Rusdin; Ridwan; Musmuliadin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3805

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran negara dan hakim dalam mewujudkan keadilan relasional pada hukum kontrak sebagai upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial. Hukum kontrak klasik pada umumnya dibangun atas asumsi kesetaraan dan kebebasan berkontrak, namun dalam praktiknya asumsi tersebut sering kali tidak terwujud akibat ketimpangan sosial dan ekonomi yang bersifat struktural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan relasional dalam hukum kontrak serta mengkaji peran negara dan hakim dalam mengoreksi hubungan kontraktual yang tidak setara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan filsafat hukum dan konseptual, yang didukung oleh kajian terhadap doktrin hukum dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan relasional menawarkan kerangka kritis untuk menilai kontrak tidak hanya berdasarkan keabsahan formal, tetapi juga berdasarkan relasi kuasa, konteks sosial, dan keadilan substantif. Negara berperan penting melalui regulasi dan kebijakan hukum untuk melindungi pihak yang lemah, sementara hakim dituntut berperan aktif dalam menafsirkan dan menerapkan hukum secara kontekstual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan keadilan relasional dalam hukum kontrak memperkuat fungsi negara dan hakim dalam mencegah kontrak menjadi sarana ketidakadilan sosial. 
Rekonstruksi Perlindungan Hak Konstitusional Atas Leingkungan Hidup Dalam Proyek Irigasi Pemerintah: Pendekatan Sosiologi Hukum Berbasis Keadilan Lingkungan Rusdin; Hajairin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3806

Abstract

Hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh negara dalam setiap kebijakan pembangunan, termasuk proyek irigasi pemerintah. Dalam praktiknya, pembangunan irigasi sering kali lebih menekankan pada aspek teknis dan ekonomi, sementara perlindungan lingkungan hidup dan hak masyarakat terdampak belum menjadi perhatian utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hak konstitusional atas lingkungan hidup dalam proyek irigasi pemerintah serta merumuskan rekonstruksi perlindungan hukum berbasis sosiologi hukum dan keadilan lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis normatif dan sosio-legal dengan menelaah peraturan perundang-undangan, kebijakan, literatur ilmiah, dan hasil penelitian terkait pembangunan irigasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proyek irigasi menimbulkan dampak multidimensional berupa degradasi lingkungan, perubahan sosial, serta ketimpangan distribusi manfaat dan beban pembangunan. Ditemukan adanya kesenjangan antara norma konstitusional dan praktik pelaksanaan proyek, di mana hukum lebih berfungsi sebagai legitimasi kebijakan pembangunan daripada sebagai instrumen perlindungan hak lingkungan hidup. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi perlindungan hak konstitusional atas lingkungan hidup memerlukan integrasi prinsip keadilan lingkungan, penguatan partisipasi masyarakat, dan orientasi pembangunan yang berkelanjutan.
THE INFLUENCE OF PRODUCT QUALITY AND PROMOTION ON THE PURCHASE DECISION OF ORNAMENTAL FISH AT MALIGE AQUARIUM STORE IN BAUBAU CITY Hasni; Pardana, Deki; Katjina, Husnah; Daholu, Ahmad; Rusdin; Salsabiyla, Fannisa
Journal Economics Technology And Entrepreneur Vol 4 No 04 (2025): ECOTECHNOPRENEUR : JOURNAL ECONOMICS, TECHNOLOGY AND ENTREPRENEUR
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/ecotechnopreneur.v4i04.2034

Abstract

This study aims to analyze the effect of product quality and promotion on consumer purchase decisions at Malige Aquarium Store in Baubau City. The research uses a quantitative method with a survey approach involving 97 respondents selected from a population of 3,115 consumers. Data were collected through observation, questionnaires, and documentation, and analyzed using multiple linear regression. The results show that product quality has a significant effect on purchase decisions, indicating that the physical condition and appearance of ornamental fish play an important role in consumer preferences. Promotion also has a significant effect, which means that marketing communication and information delivery can increase consumer interest. The simultaneous test confirms that product quality and promotion together influence purchase decisions. The coefficient of determination shows that 25.3 percent of the variation in purchase decisions is explained by both variables, while the remaining 74.7 percent is influenced by other factors not included in this study. The findings highlight the need for improving fish quality and strengthening promotional strategies to support consumer buying behavior
Sistem Informasi Manajemen Perawatan Mesin Perkakas Untuk Menginventory dan Pengelompokan Permesinan pada Politeknik Negeri Fakfak Rusdin
Jurnal Informasi, Sains dan Teknologi Vol. 8 No. 2 (2025): Desember: Jurnal Informasi Sains dan Teknologi
Publisher : Politeknik Negeri FakFak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Inventory is one of the supports for an industry in carrying out its activities, both in the grouping of a machine and the management system in machinery to improve a job. One of the efforts to improve service that can be undertaken is by increasing the amount of inventory owned. The increasing amount of inventory also requires proper inventory management using a database system. Microsoft Access to assist in database design. Before being stored in the database, data and information regarding the inventory will be grouped using the concept of Group Technology (GT) to facilitate the data storage process. Users can be obtained by gathering information from recording staff and the laboratory head through interviews. In addition to defining user needs, the design of the Entity Relationship Diagram (ERD) and Data Flow Diagram (DFD) was carried out to understand the existing system. To analyze the existing system, an analysis is conducted based on Performance, Information, Economy, Control, Efficiency, and Service (PIECES). The results of the validation test, verification test, and prototype test show that the weaknesses of the existing system can be improved and user needs can be met. To identify the weaknesses of the system, a PIECES analysis can be conducted on both the old and new systems. Meanwhile, to determine whether user needs have been met, adjustments can be made by aligning user needs with the prototype through validation and verification tests.