Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.948
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta LAW REVIEW Jurnal Cakrawala Hukum Jurisprudentie Jurnal Penelitian Hukum De Jure Al-Qisth Law Review JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat) Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Justitia et Pax Morality :Jurnal Ilmu Hukum JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) JCES (Journal of Character Education Society) SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Ius Constituendum Substantive Justice International Journal of Law JURNAL MERCATORIA Gorontalo Law Review Jurnal Yuridis Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Veteran Law Review Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Pagaruyuang Law Journal Jurnal Simbur Cahaya JE (Journal of Empowerment) KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Pengabdian Masyarakat Khatulistiwa BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Alauddin Law Development Journal (ALDEV) LEGAL BRIEF Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti (JAICB) SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Law Development Journal Audito Comparative Law Journal (ACLJ) IBLAM Law Review Jurnal Interpretasi Hukum Syiah Kuala Law Journal Journal of Law, Poliitic and Humanities Reformasi Hukum ABDINE Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Kreatif : Karya Pengabdian untuk Masyarakat Aktif dan Inovatif
Rianda Dirkareshza
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 61 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 61 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Eksaminasi Putusan MK NO. 97/PUU-X I/2013 (Penyelesaian Sengketa Pilkada Langsung) Taufiqurrohman Syahuri; Rianda Dirkareshza
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 2 (2021): Juli-Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (437.611 KB) | DOI: 10.30596/dll.v6i2.6473

Abstract

Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya UUD NRI 1945) menyebutkan, Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. Berdasar Pasal ini disusunlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang di dalamnya mengatur rekrutmen kepala daerah melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung untuk selanjutnya disingkat Pilkada langusng. Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggoyta Dewan. Dengan demikian Pilkada langsung semakin kuat legalitasnya sebagai bagian dari Pemilu. Namun sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-X I/2013, Pilkada langsung dinyatakan bukan rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD NRI 1945, melainkan rezim Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Oleh karena Pilkada langsung bukan rezim Pemilu maka penyelesaian sengketa hasil Pilkada langsung bukan di Mahkamah Konstitusi seperti yang telah berjalan sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka (library reseach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang selanjutnya akan dianalisis dengan wetsen rechtshistorische interpretatie, interpretasi gramatikal, dan interpretasi sistematis. Hasil pembahasan dalam tulisan ini menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 97/PUU-X I/2013 yang menjelaskan Pilkada langsung bukan rezim Pemilu bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 yang menyatakan Pilkada langsung tergolong rezim Pemilu serta Pengertian pemilihan umum tidak hanya terbatas pada ruang lingkup Pasal 22E UUD NRI 1945 karena pengertian pemilihan umum selain dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945, juga dapat lahir dari ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan gubernur, bupati dan wali kota dipilih secara demoratis
PEMBERANTASAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL PENYELUNDUPAN BENDA CAGAR BUDAYA MELALUI HUKUM NASIONAL DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL Aji Lukman Ibrahim; Rianda Dirkareshza
Justitia et Pax Vol. 36 No. 1 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 1 Tahun 2020
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v36i1.3076

Abstract

This research aims to know law enforcement against transnational criminals smuggling cultural heritage objects through national law and to know the efforts of the Indonesian government to return cultural heritage objects from any other country. This study uses normative legal research, data sources in the form of secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data analysis is descriptive-analytical with the statutory approach and conceptual approach. The results showed that law enforcement against transnational criminals smuggling objects of cultural heritage both Indonesian and foreign citizens can be enforced using criminal provisions as regulated in Law Number 11 the Year 2010 concerning Cultural Heritage. This is based on the territorial principle and the passive national principle. The efforts of the Indonesian government to return cultural heritage objects from abroad can be done with diplomacy, Interpol cooperation, buy the Cultural Heritage objects from collectors, exhibitions with other countries and borrowing foreign museum collections for long term to complete the museum collections in Indonesia.
Ratio legis kewajiban untuk menjaga dan menghormati norma agama berdasarkan Undang-Undang Kepariwisataan Dwi Aryanti Ramadhani; Aji Lukman Ibrahim; Rianda Dirkareshza
Jurnal Cakrawala Hukum Vol 12, No 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/idjch.v12i2.5353

Abstract

Pandeglang Regency is a tsunami-affected area in the Sunda Strait. In order to rebuild tourism, it is necessary to formulate an integrated planning by compiling regulations on tourism. This study aims to determine the Ratio Legis obligation to maintain and respect religious norms for tourists in tourism laws and to find out the form of legal protection for tourists who violate religious norms in tourist attractions. The research method used is in the form of normative legal research complemented by interviews with the head of the tourism village in Pandeglang district. The results showed that the ratio legis obligation to maintain and respect religious norms, customs, culture, and values that live in the community for tourists so that the local culture is not contaminated with foreign cultures brought by tourists. Then the sanctions applied only in the form of a warning are not commensurate with the losses incurred.How to cite item: Ramadhani, D., Ibrahim, A., Dirkareshza, R. (2021). Ratio legis kewajiban untuk menjaga dan menghormati norma agama berdasarkan Undang-Undang Kepariwisataan. Jurnal Cakrawala Hukum, 12(2), 159-167. doi:https://doi.org/10.26905/idjch.v12i2.5353 
Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19: Antara Negara Sejahtera dan Negara Sehat Rianda Dirkareshza; Dinda Maurizka Azura; Roni Pradana
JURNAL MERCATORIA Vol 14, No 1 (2021): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v14i1.5020

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menggali dan meneliti lebih dalam bagaimana kebijakan–kebijakan yang pemerintah keluarkan di masa pandemi Covid-19 ini untuk menciptakan negara sejahtera dan negara sehat. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan literatur review dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil studi menunjukkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada saat Pandemi Covid-19 ini terlihat menitikberatkan pada prinsip negara sehat apabila ditinjau dari segi kuantitas. Tidak menutup kemungkinan yang besar apabila dilihat dari segi kualitas, sebagai negara sejahtera juga salah satu tujuan dari beberapa rangkaian kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Rangkaian kebijakan–kebijakan tersebut dinilai cukup efektif, namun tidak dapat dirasakan secara langsung dampak positifnya untuk jangka panjang.
Kompetensi DPD RI Dalam Mengemban Amanah Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Sebagai Lembaga Tinggi Negara Rianda Dirkareshza
Jurnal Yuridis Vol 6, No 2 (2019): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (309.492 KB) | DOI: 10.35586/jyur.v6i2.1106

Abstract

Salah satu poin penting dalam revisi UU No. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah penambahan kewenangan Dewan Perwakilam Daerah Republik Indonesia dalam mengawasi dan mengevaluasi peraturan daerah (perda) dan rancangan peraturan daerah (raperda). Dalam UU MD3 pasal 249 ayat 1 huruf J itu, disebutkan bahwa DPD mempunyai wewenang dan tugas: “melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah”. Pembentukan DPD sendiri adalah upaya konstitusional untuk mengakomodasi suara daerah dengan memberi saluran, sekaligus peran kepada daerah-daerah. Saluran dan peran tersebut dilakukan dengan memberikan tempat bagi daerah-daerah untuk menempatkan wakilnya dalam badan perwakilan tingkat nasional untuk memperjuangkan dan menyuarakan kepentingan-kepentingan daerahnya, terutama dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sehingga akan memperkuat ikatan dalam kesatuan Negara Republik Indonesia. DPD mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional (regional representation) dari daerah, dalam hal ini provinsi. Sama dengan DPD, Keberadaan peraturan perundang-undangan tingkat daerah pada hakikatnya merupakan akibat diterapkannya prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Karena itu memberikan relasi yang cukup terhadap DPD sebagai territorial representative dan perda sebagai regulasi daerah, menjadi syarat bagi jalannya desentralisasi dan pembangunan daerah yang baik. 
Immigrant Child Legal Identity Registration as A Tool to Promote Sustainable Development Goals 16.9 Mouva Putri Ramadhita; Rianda Dirkareshza
Susbtantive Justice International Journal of Law Vol 5 No 2 (2022): Substantive Justice International Journal of Law
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/substantivejustice.v5i2.182

Abstract

Immigrant child in Indonesia and other nation surely has to reach their rights, including in the provision of legal identity, and this matter is stated in as the 16.9th goal of the SDGs. Child registration is an important document that every single child should acknowledge and own as well as identical form and an integral part of citizens’ civil and political rights. However, Indonesia only focuses on immigrant mandatories and has not discussed the fate of child immigrants in terms of identity on granting their rights. This paper intends to find the urgencies on immigrant child legal identity registration in Indonesia and provide a law comparison to maximize the legal identity regulation for immigrants as their basic rights. This paper uses a normative juridical and comparative approach that scopes the immigrant child’s legal identity registration in order to reach the 16.9th SDGs and fulfill the basic rights of the immigrant child that should be reached by them as human beings. The findings of the research show that some immigrant child still not able to reach the 16.9th SDGs goal. Some regulations in Indonesia are not able to scope the loopholes in the societies., Moreover, sustainable development is an important goal for societies that surely fulfill basic rights, and Indonesia, compared with the United States of America and China, has no scope for basic regulation for the immigrant child, regarding legal identity registration.
The Urgency of Ulayat Land Registration in Indonesia Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman; Rianda Dirkareshza; Rosalia Dika Agustanti; Fareta Angelita Ichwana P
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 5 (2022): Desember: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.049 KB)

Abstract

The State Constitution stipulates that the State recognizes and respects customary law community units and their traditional rights as long as they are still alive and following the development of the nation, society, and the Unitary State of the Republic of Indonesia as outlined by law. The outcomes of the second and fourth constitutional amendments and the constitution's three articles are strong evidence of the state's recognition of customary law in Indonesia. There are always issues, although customary lands are constitutionally and legally protected. Interviews are a component of this normatively-based legal research method. The formulation of the issue concerns the legal protection of indigenous peoples against ulayat rights and the urgency of registering ulayat land in Indonesia. The first conclusion of this study is that the constitution and laws protect the rights of indigenous peoples to customary land. However, the community and other parties against indigenous peoples must balance constitutional and regulatory protections. Second, it is not sufficient for indigenous peoples to recognize customary land; it must also be determined by the regional director and administered at the National Land Agency office so that administration is streamlined and information is made more accessible.
URGENSI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT MENUJU INDONESIA TANGGUH DAN INDONESIA MAJU Rianda Dirkareshza; Nada Prima Dirkareshza; Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman; Rosalia Dika Agustanti; Mouva Putri Ramadhita
Gorontalo Law Review Vol 5, No 2 (2022): Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v5i2.2353

Abstract

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah diberlakukan sejak 3 juli 2021 dan terus diperpanjang hingga sekarang, PPKM memang dapat menurunkan jumlah terinfeksi covid-19 tetapi malah memperparah di sektor lainnya. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi masyarakat pasca diterbitkannya peraturan PPKM dan urgensi partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan perturan PPKM dengan metode Yuridis normatif dan pendekatan Statue Approach dan Literature Review. PPKM yang terus menerus diperpanjang dan ternyata semakin terasanya efek negative dari kebijakan tersebut banyak masyarakat mulai melakukan tindakan-tindakan yang menyuarakan protesnya dengan berbagai bentuk. Maka dari itu sangat dibutuhkan peranan masyarakat dalam tahapan-tahapan pembuatan peraturan. Menurut teori Walfare State atau bisa disebut dengan “Negara Sejahtera” bila melibatkan partisipasi masyarakat yang akan merasakan dampak langsung dari aturan terebut. Oleh karena itu pemerintah diharuskan untuk menggunakan pendekatan secara Bottom-Up, yang berarti membentuk peraturan berdasarkan masukan dari rakyat yang akan disusun dan direalisasikan oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat akan memberikan landasan yang lebih baik dan memberikan solusi disertai implementasi yang lebih efektif atas segala permasalahan khususnya pada golongan menengah kebawah.
The Problem of Criminalization of Commercial Sexual Workers and Users of Prostitution Services Rianda Dirkareshza; Eka NAM Sihombing; Rosalia Dika Agustanti
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 22, No 4 (2022): December Edition
Publisher : Law and Human Rights Policy Strategy Agency, Ministry of Law and Human Rights of The Repub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2022.V22.525-536

Abstract

Prostitution is a complex problem because it intersects with so many aspects, especially in women’s rights. However, the complexity of the problem is not accompanied by legal certainty of regulations regarding prostitution. This paper aims to find out and understand how the problem of criminalization of prostitutes and users of prostitution services in Indonesia. This research method is normative juridical law research with a concept and legislation approach. Data used secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary materials. The result found is a legal vacuum related to the regulation of prostitution actions so that prostitutes and users of prostitution services often escape the legal snare. The need for criminalization as a countermeasure against users of prostitution services that are key in the practice of prostitution and protecting women’s rights. As well as countermeasures by providing rehabilitation for prostitutes and in them to have skills and not fall back into the vortex of prostitution practices.
LITERASI DAN SOSIALISASI SEBAGAI UPAYA MENGHINDARI EFEK HUKUM DAN EKONOMI BAGI PENJUAL DAN PEMBELI BARANG TIRUAN ATAU BARANG PALSU PADA UMKM DI KECAMATAN CINERE DEPOK, JAWA BARAT Anastasia Bernadin Dwi Mardiatmi; Rianda Dirkareshza; Jenji Gunaedi Argo
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 6, No 4 (2022): Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v6i4.11744

Abstract

ABSTRAKMaraknya perdagangan barang tiruan atau barang-barang palsu atau barang KW di Indonesia semakin menjadi, persoalanya peredaran barang palsu bukan hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi banyak juga di berbagai negara. Salah satu di alasannya karena minimnya pemahaman dan literasi konsumen dan penjual terkait apa itu produk tiruan. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan literasi mengenai hukum menjual barang tiruan dan bagaimana meningkatkan kinerja manajemen melalui penerapan strategi pemasaran yang baik. Kegiatan ini disusun menggunakan metode edukasi, literasi dan pendampingan  kepada 30 pelaku UMKM di Kecamatan Cinere.  Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah adanya peningkatan pengetahuan pelaku UMKM sebesar 70% setelah mendapatkan literasi dan edukasi mengenai hukum dan strategi pemasaran. Kata Kunci: usaha mikro, kecil dan menengah; efek hukum; keunggulan bersaing  ABSTRACTThe rise of trade in counterfeit goods or counterfeit goods or KW goods in Indonesia is increasingly becoming, the problem is that the circulation of counterfeit goods does not only occur in Indonesia, but also in many countries. One of the reasons is the lack of understanding and literacy of consumers and sellers regarding what counterfeit products are. Therefore, this service activity aims to provide education and literacy regarding the law of selling counterfeit goods and how to improve management performance through the application of good marketing strategies. This activity was arranged using education, literacy and mentoring methods for 30 MSME actors in Cinere District. The result of this community service activity is an increase in the knowledge of MSME actors by 70% after getting literacy and education about law and marketing strategies. Keywords: micro; small and medium enterprises; legal effects; competitive advantage
Co-Authors ., Taupiq Ade Syaifullah Fattah Agustanti, Rosalia Dika Ahmad Yani Ahsan Ridho Faturahman Aji Lukman Ibrahim Akbar, Sahda Saraswati Akhdan, Fariz Ridhanus Alberto Eka Sutisna Ali Imran Nasution Aliyya, Annisa Lisaana Sidqin Amanda, Nur Septiana Anisa Hesti Fitriyani Anjani, Risa Gia Anni Alvionita Simanjuntak Aras Firdaus Ardiantor , Andri Aryaputri, Aqila Shafiqa Azami, Muhamad Rafi Azzahra, Kesya Fadhilah Bagaskara, Muhammda Fadhil Bambang Waluyo Bernadin Dwi M Davilla Prawidya Azaria Desthabu, Meurina Diani Sadiawati Dias Prima Laurenza Dinda Maurizka Azura Dinda Pratiwi Dwi Desi Yayi Tarina Eka NAM Sihombing Eka NAM Sihombing Elizabet Devi Permatasari Elizabet Devi Permatasari Fahrudin Fahrudin Falevi, Yunizar Fareta Angelita Ichwana P Farizh Maulana Yusuf Fauzan, Aditya Rafi Gilang Abi Zaifa Gumilar, Egi Rivaldi Gunawan, Muhammad Gilang Hasna, Taria Hasudungan, Andrie Cornelius Hulu, Samuel Arthur Indra Kusuma Innayatu Dzil Izzati Jenji Gunaedi Argo Kaharuddin Karunia, Aura Dwi Kristina Simbolon Kristina Simbolon Laily Hanifah M. Rizki Yudha Prawira Mahmud, Suci Ramadhani Marasabessy, Masita Marcella, Grace Marsya Arviela Maharani Mouva Putri Ramadhita Mouva Putri Ramadhita Mouva Putri Ramadhita Muhammad fauzan Muhammad Yusrizal Adi Syaputra Murizqy, Muhammad Alhadi Muthia Sakti Nada Prima Dirkareshza Nadhira Imaniyar Najla Rafiki Nasya Zulaekha Putri Algamar Nilla Deva Lusyana Novyana, Hilda Nur Indah Putri Ramadhani Nurhalizah, Aisyah Permatasari, Elizabet Devi Pradana , Roni Pramaseta Widiawardana Pritha Maya Savitri Raden Alya Lutfiyyah Ramadhani, Dwi Aryanti Reyna Zahia Ribka Amelia Putri Tarigan Risa Gia Anjani Roni Pradana Sahda Saraswati Akbar Samual Arthur Hulu Satino Simbolon, Devri Santiyas Sintha Fransiske Simanungkalit Sitorus, Yosua Audric Matthew Suharyati Suharyati Surahmad Surahmad Surahmad, Surahmad Syahputra, Muhammad Amin Tatianna Daniella Usmany Taufiqurrohman Syahuri Taupiqqurrahman Tri Aprilidya Agri Vanessa Christina Siringoringo Wijaya, Safira YUDI NUR SUPRIADI Zaifa, Gilang Abi