Articles
<![CDATA[Pendampingan Masyarakat Kelurahan Pangkalan Jati Mengenai Dampak Hukum Penolakan Vaksinasi di Masa Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Dwi Desi Yayi Tarina]]>;
<![CDATA[Rianda Dirkareshza]]>;
<![CDATA[Kristina Simbolon]]>;
<![CDATA[Rosalia Dika Agustanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol 6 No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mathla'ul Anwar Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30653/002.202164.886
<![CDATA[COMMUNITY ASSISTANCE IN PANGKALAN JATI VILLAGE REGARDING THE LEGAL IMPACT OF REFUSAL TO VACCINATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC. Law of the Republic of Indonesia No. 36 of 2009 on Health, confirms that the government requires immunization and has an important role in maintaining public health, one of the efforts made by the provision of vaccines. In relation to this, people become afraid and even refuse to be vaccinated. As for some hoaxes that are spread is injections of vaccines in men must be in the penis, covid-19 vaccine can engineer genetics, die, exterminate the indigenous population, contain vero cells from african green monkeys and only Indonesia ordered the Covid-19 vaccine. This is the basis of the community's assistance, because of the many fake news (Hoaxes) that are spread massively. The news is spread through whatsapp group, facebook and various other applications. The method used in the implementation of worship in this society is a combination of community educationand dialogue. Community service activities are carried out starting from the stage of preparation, implementation and evaluation. The target of this service activity is the community of Pangkalan Jati Village, Depok City. Where a number of these communities began to be affected by hoaxes about the negatives of the Covid-19 vaccine. The survey in Pangkalan Jati Village Community Assistance on the Impact of Vaccination Rejection Law during the Covid 19 Pandemic showed that participants' understanding of the legal impact of vaccination rejection touched a perfect figure of 100%. As well as other surveys showed that the willingness of participants to follow vaccination was 92.3%. This survey aims to be an indicator of the success or understanding of each participant present on the day.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI MITIGASI DAN PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA TERKAIT PEMBAJAKAN SCANLATION KOMIK PADA WEBSITE ILLEGAL ]]>
<![CDATA[Alberto Eka Sutisna]]>;
<![CDATA[Rianda Dirkareshza]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (517.334 KB)
|
DOI: 10.33474/hukeno.v6i2.15879
<![CDATA[Pembajakan hak cipta menjadi sebuah permasalahan dalam pertumbuhan ekonomi kreatif, terkhususnya industri buku komik. Dimana pemanfaatan teknologi memberikan perubahan terhadap ciptaan yang dulunya hanya ada dalam bentuk fisik, dan kini dapat diubah menjadi bentuk digital. Penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi perbendaharaan studi terkait pembajakan hukum hak cipta yang menawarkan sebuah konsep optimalisasi dan penegakan hukum dalam menanggulangi problematika pembajakan scanlation komik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam karya ilmiah ini adalah penelitian yuridis normatif yang dilengkapi dengan wawancara dan dibangun dengan kerangka teori penegakan hukum oleh Lawrence M. Friedman. Scanlation diartikan sebagai tindakan scanning and translation yang mengacu pada penyebaran komik dengan memperbanyak komik digital ilegal untuk disalin dan disebarluaskan. Sehingga diperlukannya peraturan perundang-undangan yang mengatur bentuk perlindungan karya komik di ruang digital dan peran aktif dari lembaga penegak hukum hak cipta, pihak swasta dan masyarakat umum untuk menanggulangi tindakan pembajakan scanlation ini.]]>
<![CDATA[Eksaminasi Putusan MK NO. 97/PUU-X I/2013 (Penyelesaian Sengketa Pilkada Langsung) ]]>
<![CDATA[Taufiqurrohman Syahuri]]>;
<![CDATA[Rianda Dirkareshza]]>
<![CDATA[ DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 2 (2021): Juli-Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (437.611 KB)
|
DOI: 10.30596/dll.v6i2.6473
<![CDATA[Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya UUD NRI 1945) menyebutkan, Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. Berdasar Pasal ini disusunlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang di dalamnya mengatur rekrutmen kepala daerah melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung untuk selanjutnya disingkat Pilkada langusng. Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggoyta Dewan. Dengan demikian Pilkada langsung semakin kuat legalitasnya sebagai bagian dari Pemilu. Namun sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-X I/2013, Pilkada langsung dinyatakan bukan rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD NRI 1945, melainkan rezim Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Oleh karena Pilkada langsung bukan rezim Pemilu maka penyelesaian sengketa hasil Pilkada langsung bukan di Mahkamah Konstitusi seperti yang telah berjalan sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka (library reseach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang selanjutnya akan dianalisis dengan wetsen rechtshistorische interpretatie, interpretasi gramatikal, dan interpretasi sistematis. Hasil pembahasan dalam tulisan ini menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 97/PUU-X I/2013 yang menjelaskan Pilkada langsung bukan rezim Pemilu bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 yang menyatakan Pilkada langsung tergolong rezim Pemilu serta Pengertian pemilihan umum tidak hanya terbatas pada ruang lingkup Pasal 22E UUD NRI 1945 karena pengertian pemilihan umum selain dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945, juga dapat lahir dari ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan gubernur, bupati dan wali kota dipilih secara demoratis]]>
<![CDATA[PEMBERANTASAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL PENYELUNDUPAN BENDA CAGAR BUDAYA MELALUI HUKUM NASIONAL DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Aji Lukman Ibrahim]]>;
<![CDATA[Rianda Dirkareshza]]>
<![CDATA[ Justitia et Pax Vol. 36 No. 1 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 1 Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24002/jep.v36i1.3076
<![CDATA[This research aims to know law enforcement against transnational criminals smuggling cultural heritage objects through national law and to know the efforts of the Indonesian government to return cultural heritage objects from any other country. This study uses normative legal research, data sources in the form of secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data analysis is descriptive-analytical with the statutory approach and conceptual approach. The results showed that law enforcement against transnational criminals smuggling objects of cultural heritage both Indonesian and foreign citizens can be enforced using criminal provisions as regulated in Law Number 11 the Year 2010 concerning Cultural Heritage. This is based on the territorial principle and the passive national principle. The efforts of the Indonesian government to return cultural heritage objects from abroad can be done with diplomacy, Interpol cooperation, buy the Cultural Heritage objects from collectors, exhibitions with other countries and borrowing foreign museum collections for long term to complete the museum collections in Indonesia.]]>
<![CDATA[Ratio legis kewajiban untuk menjaga dan menghormati norma agama berdasarkan Undang-Undang Kepariwisataan ]]>
<![CDATA[Dwi Aryanti Ramadhani]]>;
<![CDATA[Aji Lukman Ibrahim]]>;
<![CDATA[Rianda Dirkareshza]]>
<![CDATA[ Jurnal Cakrawala Hukum Vol 12, No 2 (2021): Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Merdeka Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26905/idjch.v12i2.5353
<![CDATA[Pandeglang Regency is a tsunami-affected area in the Sunda Strait. In order to rebuild tourism, it is necessary to formulate an integrated planning by compiling regulations on tourism. This study aims to determine the Ratio Legis obligation to maintain and respect religious norms for tourists in tourism laws and to find out the form of legal protection for tourists who violate religious norms in tourist attractions. The research method used is in the form of normative legal research complemented by interviews with the head of the tourism village in Pandeglang district. The results showed that the ratio legis obligation to maintain and respect religious norms, customs, culture, and values that live in the community for tourists so that the local culture is not contaminated with foreign cultures brought by tourists. Then the sanctions applied only in the form of a warning are not commensurate with the losses incurred.How to cite item: Ramadhani, D., Ibrahim, A., Dirkareshza, R. (2021). Ratio legis kewajiban untuk menjaga dan menghormati norma agama berdasarkan Undang-Undang Kepariwisataan. Jurnal Cakrawala Hukum, 12(2), 159-167. doi:https://doi.org/10.26905/idjch.v12i2.5353 ]]>
<![CDATA[Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19: Antara Negara Sejahtera dan Negara Sehat ]]>
<![CDATA[Rianda Dirkareshza]]>;
<![CDATA[Dinda Maurizka Azura]]>;
<![CDATA[Roni Pradana]]>
<![CDATA[ JURNAL MERCATORIA Vol 14, No 1 (2021): JURNAL MERCATORIA JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/mercatoria.v14i1.5020
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk menggali dan meneliti lebih dalam bagaimana kebijakan–kebijakan yang pemerintah keluarkan di masa pandemi Covid-19 ini untuk menciptakan negara sejahtera dan negara sehat. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan literatur review dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil studi menunjukkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada saat Pandemi Covid-19 ini terlihat menitikberatkan pada prinsip negara sehat apabila ditinjau dari segi kuantitas. Tidak menutup kemungkinan yang besar apabila dilihat dari segi kualitas, sebagai negara sejahtera juga salah satu tujuan dari beberapa rangkaian kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Rangkaian kebijakan–kebijakan tersebut dinilai cukup efektif, namun tidak dapat dirasakan secara langsung dampak positifnya untuk jangka panjang.]]>
<![CDATA[Kompetensi DPD RI Dalam Mengemban Amanah Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Sebagai Lembaga Tinggi Negara ]]>
<![CDATA[Rianda Dirkareshza]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 6, No 2 (2019): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (309.492 KB)
|
DOI: 10.35586/jyur.v6i2.1106
<![CDATA[Salah satu poin penting dalam revisi UU No. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah penambahan kewenangan Dewan Perwakilam Daerah Republik Indonesia dalam mengawasi dan mengevaluasi peraturan daerah (perda) dan rancangan peraturan daerah (raperda). Dalam UU MD3 pasal 249 ayat 1 huruf J itu, disebutkan bahwa DPD mempunyai wewenang dan tugas: “melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah”. Pembentukan DPD sendiri adalah upaya konstitusional untuk mengakomodasi suara daerah dengan memberi saluran, sekaligus peran kepada daerah-daerah. Saluran dan peran tersebut dilakukan dengan memberikan tempat bagi daerah-daerah untuk menempatkan wakilnya dalam badan perwakilan tingkat nasional untuk memperjuangkan dan menyuarakan kepentingan-kepentingan daerahnya, terutama dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sehingga akan memperkuat ikatan dalam kesatuan Negara Republik Indonesia. DPD mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional (regional representation) dari daerah, dalam hal ini provinsi. Sama dengan DPD, Keberadaan peraturan perundang-undangan tingkat daerah pada hakikatnya merupakan akibat diterapkannya prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Karena itu memberikan relasi yang cukup terhadap DPD sebagai territorial representative dan perda sebagai regulasi daerah, menjadi syarat bagi jalannya desentralisasi dan pembangunan daerah yang baik. ]]>
<![CDATA[Immigrant Child Legal Identity Registration as A Tool to Promote Sustainable Development Goals 16.9 ]]>
<![CDATA[Mouva Putri Ramadhita]]>;
<![CDATA[Rianda Dirkareshza]]>
<![CDATA[ Susbtantive Justice International Journal of Law Vol 5 No 2 (2022): Substantive Justice International Journal of Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56087/substantivejustice.v5i2.182
<![CDATA[Immigrant child in Indonesia and other nation surely has to reach their rights, including in the provision of legal identity, and this matter is stated in as the 16.9th goal of the SDGs. Child registration is an important document that every single child should acknowledge and own as well as identical form and an integral part of citizens’ civil and political rights. However, Indonesia only focuses on immigrant mandatories and has not discussed the fate of child immigrants in terms of identity on granting their rights. This paper intends to find the urgencies on immigrant child legal identity registration in Indonesia and provide a law comparison to maximize the legal identity regulation for immigrants as their basic rights. This paper uses a normative juridical and comparative approach that scopes the immigrant child’s legal identity registration in order to reach the 16.9th SDGs and fulfill the basic rights of the immigrant child that should be reached by them as human beings. The findings of the research show that some immigrant child still not able to reach the 16.9th SDGs goal. Some regulations in Indonesia are not able to scope the loopholes in the societies., Moreover, sustainable development is an important goal for societies that surely fulfill basic rights, and Indonesia, compared with the United States of America and China, has no scope for basic regulation for the immigrant child, regarding legal identity registration.]]>
<![CDATA[The Urgency of Ulayat Land Registration in Indonesia ]]>
<![CDATA[Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman]]>;
<![CDATA[Rianda Dirkareshza]]>;
<![CDATA[Rosalia Dika Agustanti]]>;
<![CDATA[Fareta Angelita Ichwana P]]>
<![CDATA[ LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 5 (2022): Desember: Law Science and Field ]]>
Publisher : <![CDATA[IHSA Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (243.049 KB)
<![CDATA[The State Constitution stipulates that the State recognizes and respects customary law community units and their traditional rights as long as they are still alive and following the development of the nation, society, and the Unitary State of the Republic of Indonesia as outlined by law. The outcomes of the second and fourth constitutional amendments and the constitution's three articles are strong evidence of the state's recognition of customary law in Indonesia. There are always issues, although customary lands are constitutionally and legally protected. Interviews are a component of this normatively-based legal research method. The formulation of the issue concerns the legal protection of indigenous peoples against ulayat rights and the urgency of registering ulayat land in Indonesia. The first conclusion of this study is that the constitution and laws protect the rights of indigenous peoples to customary land. However, the community and other parties against indigenous peoples must balance constitutional and regulatory protections. Second, it is not sufficient for indigenous peoples to recognize customary land; it must also be determined by the regional director and administered at the National Land Agency office so that administration is streamlined and information is made more accessible.]]>
<![CDATA[URGENSI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT MENUJU INDONESIA TANGGUH DAN INDONESIA MAJU ]]>
<![CDATA[Rianda Dirkareshza]]>;
<![CDATA[Nada Prima Dirkareshza]]>;
<![CDATA[Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman]]>;
<![CDATA[Rosalia Dika Agustanti]]>;
<![CDATA[Mouva Putri Ramadhita]]>
<![CDATA[ Gorontalo Law Review Vol 5, No 2 (2022): Gorontalo Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32662/golrev.v5i2.2353
<![CDATA[Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah diberlakukan sejak 3 juli 2021 dan terus diperpanjang hingga sekarang, PPKM memang dapat menurunkan jumlah terinfeksi covid-19 tetapi malah memperparah di sektor lainnya. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi masyarakat pasca diterbitkannya peraturan PPKM dan urgensi partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan perturan PPKM dengan metode Yuridis normatif dan pendekatan Statue Approach dan Literature Review. PPKM yang terus menerus diperpanjang dan ternyata semakin terasanya efek negative dari kebijakan tersebut banyak masyarakat mulai melakukan tindakan-tindakan yang menyuarakan protesnya dengan berbagai bentuk. Maka dari itu sangat dibutuhkan peranan masyarakat dalam tahapan-tahapan pembuatan peraturan. Menurut teori Walfare State atau bisa disebut dengan “Negara Sejahtera” bila melibatkan partisipasi masyarakat yang akan merasakan dampak langsung dari aturan terebut. Oleh karena itu pemerintah diharuskan untuk menggunakan pendekatan secara Bottom-Up, yang berarti membentuk peraturan berdasarkan masukan dari rakyat yang akan disusun dan direalisasikan oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat akan memberikan landasan yang lebih baik dan memberikan solusi disertai implementasi yang lebih efektif atas segala permasalahan khususnya pada golongan menengah kebawah.]]>
