Articles
<![CDATA[OPTIMALISASI MITIGASI DAN PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA TERKAIT PEMBAJAKAN SCANLATION KOMIK PADA WEBSITE ILLEGAL ]]>
<![CDATA[Alberto Eka Sutisna]]>;
<![CDATA[Rianda Dirkareshza]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33474/hukeno.v6i2.15879
<![CDATA[Pembajakan hak cipta menjadi sebuah permasalahan dalam pertumbuhan ekonomi kreatif, terkhususnya industri buku komik. Dimana pemanfaatan teknologi memberikan perubahan terhadap ciptaan yang dulunya hanya ada dalam bentuk fisik, dan kini dapat diubah menjadi bentuk digital. Penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi perbendaharaan studi terkait pembajakan hukum hak cipta yang menawarkan sebuah konsep optimalisasi dan penegakan hukum dalam menanggulangi problematika pembajakan scanlation komik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam karya ilmiah ini adalah penelitian yuridis normatif yang dilengkapi dengan wawancara dan dibangun dengan kerangka teori penegakan hukum oleh Lawrence M. Friedman. Scanlation diartikan sebagai tindakan scanning and translation yang mengacu pada penyebaran komik dengan memperbanyak komik digital ilegal untuk disalin dan disebarluaskan. Sehingga diperlukannya peraturan perundang-undangan yang mengatur bentuk perlindungan karya komik di ruang digital dan peran aktif dari lembaga penegak hukum hak cipta, pihak swasta dan masyarakat umum untuk menanggulangi tindakan pembajakan scanlation ini.]]>
<![CDATA[Pengelabuan Informasi Harga di E-Commerce terhadap Konsumen Melalui Flash Sale ]]>
<![CDATA[Dinda Pratiwi]]>;
<![CDATA[Rianda Dirkareshza]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 8, No 3 (2023): OCTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v8i3.7344
<![CDATA[ This research aims to examine legal protection for consumers and the legal consequences resulting from deceptive price information in flash sale practices in e-commerce. Information fraud carried out by business actors is contrary to consumer protection, so legal certainty is needed for consumers in buying and selling activities on e-commerce. The research method used is normative research which is equipped with interviews with BPSK, as well as a statutory and regulatory approach which focuses on the object of research on norms. Information was collected using interview techniques to obtain additional data. The results of this research confirm that it can actually enforce consumer protection in trading via electronic systems as contained in the UUPK, Trade Law, ITE Law and PP PMSE. However, there are no regulations regarding flash sales specifically so that the rights and obligations between business actors and consumers have not yet achieved harmony in online buying and selling activities. Consumers' lack of knowledge regarding legal certainty in shopping on e-commerce is still low so that the objectives of legislation in imposing sanctions on business actors have not been achieved. Therefore, the novelty in this research is explaining the procedures for completing settlements, especially by BPSK, which gives rise to legal consequences for business actors. Legislation is needed that specifically regulates flash sales and E-commerce obligations in supervising business actors in Indonesia.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum kepada konsumen serta akibat hukum yang ditimbulkan dari pengelabuan informasi harga dalam praktik flash sale di E-commerce. Pengelabuan informasi yang dilakukan pelaku usaha bertentangan dengan perlindungan konsumen sehingga diperlukan kepastian hukum terhadap konsumen dalam aktivitas jual beli di E-commerce. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif yang dilengkapi wawancara dengan BPSK, serta pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang berfokus pada objek penelitian norma. Pengumpulan informasi dengan teknik wawancara tersebut dilakukan untuk memperoleh data tambahan. Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa sejatinya dapat menegakkan perlindungan konsumen dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang termuat dalam UUPK, UU Perdagangan, UU ITE dan PP PMSE. Namun, belum terdapat peraturan mengenai flash sale secara khusus sehingga hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen masih belum mencapai keselarasan dalam kegiatan jual beli online. Minimnya pengetahuan konsumen terkait kepastian hukum dalam berbelanja di E-commerce pun masih rendah sehingga tujuan dari peraturan perundang-undangan dalam memberikan sanksi terhadap pelaku usaha belum tercapai. Oleh karena itu, kebaruan dalam penelitian ini menjelaskan prosedur dalam penyelesaian sengketa, terutama oleh BPSK sehingga menimbulkan akibat hukum kepada pelaku usaha. Diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur flash sale secara khusus dan kewajiban E-commerce dalam mengawasi pelaku usaha di Indonesia.]]>
<![CDATA[Pemberdayaan Seniman Lokal Melalui Pemahaman Dan Perlindungan Hak Cipta Di Kelompok Musisi Muda Kecamatan Cipete ]]>
<![CDATA[Rianda Dirkareshza]]>;
<![CDATA[Nadhira Imaniyar]]>;
<![CDATA[Marsya Arviela Maharani]]>;
<![CDATA[Farizh Maulana Yusuf]]>;
<![CDATA[Dias Prima Laurenza]]>;
<![CDATA[Innayatu Dzil Izzati]]>;
<![CDATA[Reyna Zahia]]>;
<![CDATA[Ribka Amelia Putri Tarigan]]>;
<![CDATA[Nasya Zulaekha Putri Algamar]]>;
<![CDATA[Ahsan Ridho Faturahman]]>
<![CDATA[ BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Majalengka ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31949/jb.v5i2.8691
<![CDATA[Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menganalisis dan mendokumentasikan upaya pemberdayaan seniman lokal, terutama kelompok musisi muda di Kecamatan Cipete, melalui pemahaman dan perlindungan hak cipta. Proyek pengabdian masyarakat ini berhasil mendampingi pendaftaran satu sertifikat hak cipta untuk karya berjudul "Desersi Realita," mencerminkan komitmen civitas akademika dalam mendukung perlindungan hak kekayaan intelektual dalam ranah musik lokal. Proses pengabdian ini melibatkan metode partisipatif dengan keterlibatan langsung kelompok musisi muda. Temuan proyek ini menunjukkan bahwa pemahaman yang lebih baik terhadap hak cipta dapat memberdayakan seniman lokal, meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap karya-karya lokal, dan merangsang kreativitas dalam menciptakan karya yang orisinal. Pengabdian kepada masyarakat ini memberikan kontribusi penting terhadap literatur perlindungan hak cipta dan pengembangan seni lokal. Implikasi praktis termasuk perlunya dukungan institusional untuk melindungi hak kekayaan intelektual seniman, serta peningkatan edukasi hukum kekayaan intelektual di kalangan seniman dan masyarakat. Dengan demikian, proyek pengabdian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi upaya serupa di wilayah lain, seiring dengan semakin pentingnya perlindungan hak cipta dalam menghadapi dinamika perkembangan seni dan teknologi dalam konteks masyarakat lokal.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIK PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TERHADAP PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Hasna, Taria]]>;
<![CDATA[Mahmud, Suci Ramadhani]]>;
<![CDATA[., Taupiq]]>;
<![CDATA[Syahputra, Muhammad Amin]]>;
<![CDATA[Simbolon, Devri Santiyas]]>;
<![CDATA[Dirkareshza, Rianda]]>
<![CDATA[ Al-Qisth Law Review Vol. 7 No. 2 (2024): Al-QISTH LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24853/al-qisth.7.2.185-198
<![CDATA[Perjanjian TRIPS menjadi kesepakatan bagi anggota WTO untuk mengkonversi undang-undang nasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual. UU No.31 tahun 2000 tentang Desain Industri menjadi salah satu keseriusan pemerintah Indonesia dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual. Problematik pemeriksaan substantif perlu ditinjau kembali agar tidak terjadi kesamaan dalam pendaftaran Desain Industri. Metode penelitian dalam artikel ini adalah yuridis normative yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan teori hukum. Diharapkan artikel ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk merevisi beberapa peraturan di bidang Hak Kekayaan Intelektual. The TRIPS Agreement is an agreement for WTO members to convert national laws in the field of Intellectual Property Rights. Law No. 31 of 2000 concerning Industrial Design is one of the Indonesian government's seriousness in protecting Intellectual Property Rights. The problems of substantive inspection need to be reviewed so that there are no similarities in the registration of industrial designs. The research method in this article is normative juridical, namely research that is focused on examining document studies, namely using secondary data such as laws and regulations, court decisions, and legal theory. It is hoped that this article can be taken into consideration by the government to revise several regulations in the field of Intellectual Property Rights. ]]>
<![CDATA[INDIGENOUS PEOPLE ENVIRONMENTAL RIGHTS VULNERABILITY TO CARBON TRADING MECHANISM: A LESSON LEARNED FOR INDONESIA ]]>
<![CDATA[Azaria, Davilla Prawidya]]>;
<![CDATA[Dirkareshza, Rianda]]>;
<![CDATA[Nasution, Ali Imran]]>
<![CDATA[ Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 2 (2023): November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bengkulu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33369/jbengkoelenjust.v13i2.30953
<![CDATA[Developed countries are strictly obligated to reduce carbon emissions due to their industrial activities, contributing to a major concentration of greenhouse gases in the atmosphere. This paper aims to provide a basic overview of carbon reduction provisions under Kyoto Protocol and climate change frameworksdevelopment through the years. Practically in developing countries, its provision requires funding and transferring technology schemes by developed countries. The carbon markets emerged from Clean Development Mechanism (CDM) as a so-called eco-friendly project which potentially turns into a new form of capitalism in developing countries along with a tendency to depend on funding and transferring technology itself. Indigenous people are targeted groups directly affected by CDM projects and often neglect their fundamental rights. State is obligated to provide a forum for indigenous people to participate in the level of socializing, consultation, and law-making process of CDM as its nature being the most vulnerable group. Keywords: Carbon trade; climate change; environmental rights; indigenous people]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN HUKUM DAN LINGKUNGAN DALAM MENDUKUNG SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS ]]>
<![CDATA[Dirkareshza, Rianda]]>;
<![CDATA[Syahuri, Taufiqurrohman]]>;
<![CDATA[Sakti, Muthia]]>;
<![CDATA[M., Anastasia Bernadin Dwi]]>;
<![CDATA[Dirkareshza, Nada Prima]]>;
<![CDATA[Wijaya, Safira]]>
<![CDATA[ JCES (Journal of Character Education Society) Vol 6, No 4 (2023): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jces.v6i4.16600
<![CDATA[Abstrak: Desa Babakankaret merupakan salah satu desa di Kabupaten Cianjur yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar. Permasalahan yang dialami mitra adalah minimnya modal warga tidak produktif untuk dapat mengelola lingkungan desa yang memiliki sumber daya alam,Tujuan penyelenggaraan pengabdian kepada Masyarakat ini agar dapat meningkatkan pemahaman legalitas dalam berkontrak bagi kelompok tani dan pemberdayaan lingkungan di Desa Babakankaret.. Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat menggunakan Community Based Participatory Research (CBPR) yaitu metode yang mengutamakan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap penelitian dan pengabdian, lalu diturunkan dalam tiga tahapan yaitu tahap survey, tahap pelaksanaan penanaman bibit dan diakhiri dengan tahapan sosialisasi perjanjian bagi hasil. Hasil dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah pemberdayaan lingkungan pada Desa Babakankaret dengan ditanamnya 3000 bibit hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 5 lokasi Desa. Pemberdayaan hukum yang terlaksana adalah 90% dari 40 warga Desa Babakankaret dari beberapa elemen masyarakat telah memahami pentingnya hukum dan tersosialisasinya perjanjian bagi hasil yang akan digunakan warga desa apabila akan melakukan perjanjian dengan pemilik tanah yang ingin dikelola oleh kelompok tani yang ada di Desa Babakankaret.Abstract: Babakankaret Village is one of the villages in Cianjur Regency which has quite large natural resource potential. The problem experienced by partners is the lack of capital for unproductive residents to be able to manage the village environment which has natural resources, this is also reinforced by the low knowledge of legal partners to enter into production sharing agreements with landowners so they can manage productively. The method of implementing community service uses Community Based Participatory Research (CBPR), which is a method that prioritizes community participation in each stage of research and community service, then is passed down in three stages, namely the survey stage, the seed liberation stage and ends with the agreement socialization stage for results for the population village. The result of the implementation of community service is environmental empowerment in Babakankaret Village by planting 3,000 grant seeds from the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) in 5 village locations. The legal empowerment that was carried out was that 90% of the 40 residents of Babakankaret Village from several elements of society had understood the importance of law and the socialization of Income share agreements that would be used by villagers when they were to have relations with landowners who wanted to be managed by farmer groups in Babakankaret Village.]]>
<![CDATA[PENDAMPINGAN PENDAFTARAN PERSEROAN PERORANGAN BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL PADA PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA ]]>
<![CDATA[Dirkareshza, Rianda]]>;
<![CDATA[Sadiawati, Diani]]>;
<![CDATA[Novyana, Hilda]]>;
<![CDATA[Sakti, Muthia]]>;
<![CDATA[Agustanti, Rosalia Dika]]>;
<![CDATA[Permatasari, Elizabet Devi]]>;
<![CDATA[Hulu, Samuel Arthur]]>;
<![CDATA[Falevi, Yunizar]]>;
<![CDATA[Akhdan, Fariz Ridhanus]]>;
<![CDATA[Marasabessy, Masita]]>;
<![CDATA[Amanda, Nur Septiana]]>
<![CDATA[ JCES (Journal of Character Education Society) Vol 6, No 3 (2023): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jces.v6i3.15680
<![CDATA[Abstrak: Adanya stigma negatif dan sulitnya akses informasi bagi penyandang disabilitas menyulitkan mereka untuk memperoleh pekerjaan ataupun membuat usaha sendiri. Untuk mengatasi masalah ini, pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan solusi agi penyandang disabilitas yang kurang mendapatkan informasi terkait pendaftaran perseroan perorangan sehingga mereka cinderung kesulitan untuk memperoleh izin atas usaha yang mereka miliki adanya pengabdian ini tentu dapat meningkatkan taraf hidup mereka terutama dalam aspek ekonomi dengan adanya izin yang jelas terkait usaha mereka sehingga mereka dapat menjalankan usahanya dengan lancar. yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka terutama dalam aspek ekonomi . Pada kegiatan ini, menggunakan metode survei yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data-data dari fenomena yang berlangsung dan mencari keterangan-keterangan secara factual dari suatu kelompok. Kemudian dilanjutkan dengan analisis pendampingan pendaftaran perseroan perorangan bagi penyandang disabilitas. Hasil pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa adanya pendampingan dan pelatihan terkait pendaftaran perseroan perorangan memberikan pengetahuan dan juga keterampilan yang diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam menjalankan usaha. Kegiatan pendaftaran perseroan perorangan ini menghasilkan 3 (tiga) buah Sertifikat Nomor Induk Berusaha dan 9 (Sembilan) Sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseroan.Abstract: The existence of negative stigma and difficult access to information for people with disabilities makes it difficult for them to get a job or create their own business. To overcome this problem, this community service aims to provide solutions for people with disabilities who lack information related to individual company registration so that they have difficulty obtaining permits for their businesses the existence of this service can certainly improve their living standards, especially in the economic aspect with a clear permit related to their business so that they can run their business smoothly. In this activity, using the survey method is a study conducted to obtain data from ongoing phenomena and seek factual information from a group. Then followed by the analysis of assistance for individual company registration for persons with disabilities as many as 13 people. The results of community service show that assistance and training related to the registration of individual companies provide the knowledge and skills needed to provide protection and legal certainty in running a business. This individual company registration activity resulted in 3 (three) certificates of business Identification Number and 9 (nine) certificates of registration of Company establishment. The existence of negative stigma and difficult access to information for people with disabilities makes it difficult for them to get a job or create their own business. To overcome this problem, this community service aims to provide solutions that can improve their standard of living, especially in the economic aspect. In this activity, using the survey method is a study conducted to obtain data from ongoing phenomena and seek factual information from a group. Then proceed with the analysis of the assistance of individual company registration for persons with disabilities. The results of community service show that the assistance and training related to the registration of individual companies provide the knowledge and skills needed to provide protection and legal certainty in running a business. This individual company registration activity resulted in 3 (three) certificates of business Identification Number and 9 (nine) certificates of registration of Company establishment.]]>
<![CDATA[PEMANFAATAN HUKUM SEBAGAI SARANA REKAYASA SOSIAL DALAM PENYALAHGUNAAN ONDEL-ONDEL DITINJAU MELALUI TEORI PENTAHELIX ]]>
<![CDATA[Dirkareshza, Rianda]]>;
<![CDATA[Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman]]>;
<![CDATA[Akbar, Sahda Saraswati]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal volume 7 Nomor 2, Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v7i2.5131
<![CDATA[AbstrakPenyalahgunaan ondel-ondel sebagai sarana mengamen di Jakarta telah menjadi permasalahan sosial dan budaya yang perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebagai bentuk pelestarian ondel-ondel sebagai ikon budaya Betawi. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Yuridis-Empiris. Hasil penelitian menjelaskan bahwa adanya penyalahgunaan ondel-ondel disebabkan oleh tidak optimalnya pengawasan pada beberapa aspek seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sipil. Dalam hal ini pemanfaatan hukum sebagai sarana rekayasa sosial dapat menjadi solusi penyelesaian permasalahan dan juga didukung oleh para pemangku kepentingan yang turut serta melakukan perubahan pembangunan yang menjaga keberlangsungan kehidupan dan kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu diperlukan suatu peraturan daerah yang dapat menjadi alat untuk membantu masyarakat dalam pemberdayaan ondel-ondel agar dapat berjalan dengan baik.]]>
<![CDATA[Legal Responsibility for Mystery Box Sale and Purchase Transactions in E-Commerce ]]>
<![CDATA[Marcella, Grace]]>;
<![CDATA[Dirkareshza, Rianda]]>
<![CDATA[ DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 8, No 2 (2023): July-December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30596/dll.v8i2.15015
<![CDATA[Mystery box is a product whose sales concept does not explain clearly and completely the information on the goods being traded. The purpose of this study is to find out how the validity and legal accountability of mystery box buying and selling transactions in e-commerce. The research method used in this study is to use normative legal research methods, considering the object/focus of this research study is a product of statutory regulations. The results of the study show that related to mystery box buying and selling transactions, business actors in carrying out these activities do not carry out the principle of good faith so that they are not in accordance with Article 45 paragraph 2 of Government Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions. In the event that the consumer is not provided with complete and clear information regarding the mystery box product purchased by the consumer, it is not in accordance with Article 4 of the PK Law, Article 7 of the PK Law, Article 8 of the PK Law, Article 18 of the PK Law, Article 48 and Article 50 paragraph (1 ) Government Regulation Number 71 of 2019 concerning Implementation of Electronic Systems and Transactions, for violations of Article 8 of the PK Law according to Article 62 paragraph (1) of the PK Law, can be subject to imprisonment and fines. ]]>
<![CDATA[The Law Enforcement of Stock Pump and Dump Practices by Influencers through Act No. 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector ]]>
<![CDATA[Sitorus, Yosua Audric Matthew]]>;
<![CDATA[Dirkareshza, Rianda]]>
<![CDATA[ Law Development Journal Vol 5, No 4 (2023): December 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Sultan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30659/ldj.5.4.496-514
<![CDATA[The practice of stock pump and dump involving influencers such as Belvin Tannadi has become a significant concern in Indonesia following the introduction of the P2SK Law, which expands the legal scope of this practice. This article aims to examine the legal implications of pump and dump practices by influencers in Indonesia, particularly after the revision of Act No. 8 of 1995 as amended by Act No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (P2SK Law). This research uses a normative legal approach by applying a statute approach and a case approach to analyze the legal ramifications of pump and dump practices by influencers and their law enforcement in Indonesia. The results show that the perpetrators of the practice of pump and dump shares, especially influencers who violate this provision, may be subject to severe sanctions as stipulated in Article 22 paragraph (43) of the P2SK Law in conjunction with Article 104 of the PM Law with a minimum imprisonment of 5 years to a maximum of 15 years and a minimum fine of five billion rupiah and a maximum of one hundred and fifty billion rupiah. Although Indonesia has taken a step forward in capital market regulation by removing the word "material" from the P2SK Law, law enforcement against this practice still needs to improve speed and firmness. The Belvin Tannadi case demonstrates that the OJK needs to take tangible action, whereas, in the United States, law enforcement appears to be more efficient. Furthermore, safeguarding the integrity of Indonesia's capital market and investors from harmful practices hinges on collaboration among law enforcement agencies, prioritizing investor education, and enhancing transparency and accountability in handling cases.]]>
