p-Index From 2021 - 2026
8.017
P-Index
Claim Missing Document
Check
Articles

PENINGKATAN PEREKONOMIAN DESA MELALUI PENDAFTARAN MEREK UMKM Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman; Rianda Dirkareshza; Rosalia Dika Agustanti; Ahmad Yani
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 7, No 5 (2023): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmm.v7i5.16683

Abstract

Abstrak: UMKM Rolisa Food merupakan salah satu UMKM di desa Jatisura Kabupaten Indramayu. UMKM tersebut memiliki enam produk dalam bentuk kemasan. Keenam produk meliputi Kerupuk Mangga, Kopi Biji Mangga, Manisan Mangga, Jus Mangga, Kacang Daun Jeruk dan Krupuk Kulit Sapi. Namun permasalahannya bahwa UMKM Rolisa Food belum adanya perlindungan hukum atas merek terhadap nama UMKM dan produk tersebut. Karena tanpa adanya merek akan menyebabkan masyarakat sulit menjelaskan kepada orang lain tentang produk yang akan dikonsumsinya. Mitra dari kegitatan pengabdian ini adalah UMKM Rolisa Food dan UMKM yang berada di desa Jatisura Kabupaten Indramayu. Tujuan dari kegiatan ini yaitu memberikan pengetahuan tentang pentingnya perlindungan hukum produk UMKM melalui pendaftaran merek. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu pelatihan terhadap mitra kegiatan mengenai pelatihan pemahaman terkait pendaftaran merek UMKM. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa dari 18 peserta yang mengikuti, sebelumya dilakukan pretest terlebih dahulu mengukur sejauh mana mereka memahami Hak Merek. Hasil pre test tersebut ada di angka 27,7% dan setelah kegiatan selesai dilakukan melalui posttest dengan mengisi kuesioner menggunakan media google form dengan hasil posttest dengan hasil di angka 83,3%, terdapat selisih 55,6%, yang menjelaskan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan setelah diberikannya edukasi oleh tim pengabdi.Abstract: UMKM Rolisa Food is one of the micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) in the Jatisura village of Indramayu Regency. This MSME offers six products in various packaging forms. These six products include Mango Crackers, Mango Coffee Beans, Mango Preserves, Mango Juice, Orange Leaf Nuts, and Beef Skin Crackers. However, the issue lies in the fact that UMKM Rolisa Food lacks legal protection for its brand name and products. Without a brand, it becomes challenging for the community to explain to others the products they intend to consume. The partners in this community service initiative are UMKM Rolisa Food and other MSMEs located in Jatisura village, Indramayu Regency. The objective of this activity is to provide knowledge about the importance of legal protection for MSME products through trademark registration. The method used in this activity is training for the partners regarding understanding the process of trademark registration for MSMEs. The results of the activity indicate that out of 18 participants, a pre-test was conducted initially to measure their understanding of Trademark Rights. The pre-test results were at 27.7%. After the activity was completed, a post-test was conducted using a questionnaire through Google Forms, resulting in a post-test score of 83.3%. This shows an increase of 55.6% in knowledge, indicating that there was an improvement in understanding after receiving education from the service team.
PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN KEWASPADAAN TERKAIT FENOMENA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN Rosalia Dika Agustanti; Rianda Dirkareshza; Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 6, No 4 (2022): Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmm.v6i4.8999

Abstract

Abstrak: Masalah pertama adalah pernah terjadi kasus tindak pidana kekerasan seksual dan korbannya adalah anak di bawah 18 (delapan belas) tahun. Selanjutnya, banyak remaja yang setelah tindak pidana kekerasan seksual itu terjadi tidak pernah merasa hati-hati dan bahkan terkesan menunjukkan perilaku penyimpangan (kenakalan remaja). Tujuan utama yang ingin dicapai adalah peningkatan pemahaman dan kewaspadaan warga masyarakat terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Metode pelaksanaan adalah Penyuluhan dengan tema No Excuse For Abuse: Lawan Pelecehan dan Kekerasan Pada Perempuan. Mitra kegiatan yakni warga, remaja karang taruna sebanyak 41 (empat puluh satu) orang dari Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dalam bentuk wawancara kepada seluruh peserta Penyuluhan. Hasil menunjukkan bahwa dari semua materi yang disampaikan oleh tim terdapat peningkatan pemahaman dan kewaspadaan mitra terutama terhadap fenomena kekerasan seksual terhadap perempuan sebesar 47,77%. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar terutama perhatian yang diberikan kepada korban kekerasan seksual. Selain itu, masyarakat semakin paham dan waspada akan modus tindak pidana kekerasan seksual sehingga dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual utamanya di lingkungan tempat tinggal mitra.Abstract: The first problem is that there have been cases of criminal acts of sexual violence and the victims are children under 18 (eighteen) years. Furthermore, many teenagers who after the crime of sexual violence occurred never felt careful and even seemed to show deviant behavior (juvenile delinquency). The main goal to be achieved is to increase the understanding and awareness of the community towards the crime of sexual violence. The method of implementation is counseling with the theme No Excuse For Abuse: Fighting Harassment and Violence Against Women. The activity partners are residents, youth youth organizations as many as 41 (forty one) people from Pondok Jaya Village, Cipayung District, Depok City. Monitoring and evaluation are carried out in the form of interviews with all extension participants. The results showed that from all the material presented by the team there was an increase in understanding and awareness of partners, especially against the phenomenon of sexual violence against women by 47.77%. By carrying out this activity, it can provide great benefits, especially the attention given to victims of sexual violence. In addition, the community is increasingly understanding and aware of the modus operandi of sexual violence so that it can prevent the occurrence of sexual violence, especially in the partner's neighborhood. 
Kewenangan Kepala Otorita dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara Diani Sadiawati; Rianda Dirkareshza; Wicipto Setiadi; Elizabet Devi Permatasari
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 23, No 3 (2023): September Edition
Publisher : Law and Human Rights Policy Strategy Agency, Ministry of Law and Human Rights of The Repub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2023.V23.325-340

Abstract

Preparing development plans for the National Capital City (IKN) of Nusantara is one of the authorities that must be carried out by the Government to ensure the continuity and progress of the State’s development in accordance with the mandate of Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital City. However, in reality, the formulation of development plans for the new National Capital City still experiences problems related to the Nusantara Capital City Authority (OIKN). Problems with OIKN in preparing development plans for the new National Capital City can come from various factors, such as disharmony of laws and regulations. This study aimed to find out the power of the chairman of authority related to the planning and development of the Nusantara Capital City and the concept of the chairman of authority in preparing the Nusantara Capital City development plans in harmony with the Long-Term National Development Plan. The method used in this study was the Normative Method with interviews and Legislative, Conceptual, Philosophical, and Futuristic approaches which were analyzed in a descriptive-analytic manner and processed qualitatively. The results of the study show that in planning for the development of the national capital city, the chairman of authority has the power to determine the location of the new national capital city according to geographical, social, and economic conditions and to prepare a master plan. However, IKN development plans that are not guided by the Long-Term National Development Plan (RPJPN) as national development guidelines, but are instead guided by the Government’s Master Plan (RIP) will create their own problems. The recommendation from this research is to launch a Hybrid Government system followed by the process of integrating the RIP into the 2025-2045 RPJPN so that it becomes the country’s grand master plan for the next 20 years.
Penerapan Jalan Berbayar di Provinsi D.K.I Jakarta yang Dianggap Merugikan Masyarakat Tatianna Daniella Usmany; Rianda Dirkareshza
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/juinhum.4.3.7863.411-421

Abstract

Provinsi DKI Jakarta menghadapi tantangan kemacetan lalu lintas yang serius sebagai akibat dari pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang cepat. Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ini melalui sistem three in one dan sistem ganjil-genap belum memberikan hasil yang signifikan. Oleh karena itu, pemerintah mengusulkan penerapan sistem Jalan Berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) sebagai solusi. Namun, kebijakan ini menghadapi sejumlah permasalahan, termasuk dampaknya terhadap pengguna kendaraan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan wawancara sebagai pelengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Jalan Berbayar di Jakarta memiliki dampak yang signifikan terhadap pengguna kendaraan, terutama bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang bergantung pada kendaraan pribadi. Sistem ini juga dianggap tidak memadai dalam memenuhi aksesibilitas dan keterjangkauan angkutan umum, yang membuat sebagian besar penduduk Jakarta tetap bergantung pada kendaraan pribadi. Selain itu, pemerintah DKI Jakarta dinilai melanggar beberapa peraturan, seperti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Jalan dan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penerapan jalan berbayar juga dianggap kurang memperhatikan partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah terkait. Dalam konteks ini, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan angkutan umum yang terintegrasi dan penyesuaian kebijakan jalan berbayar agar lebih memperhitungkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Selain itu, perlu ada upaya yang lebih besar dalam melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan transportasi.
Penyalahgunaan Koreografi Tari Pada Aplikasi TikTok Sebagai Kekayaan Intelektual yang Dikomersialisasikan Tanpa Izin Vanessa Christina Siringoringo; Rianda Dirkareshza
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/juinhum.4.3.7894.432-440

Abstract

Koreografi tari pada umumnya diciptakan untuk dipertunjukkan di hadapan umum, namun seiring kemajuan teknologi, koreografi tari juga direkam dalam bentuk video untuk dipertunjukan melalui aplikasi TikTok. Koreografi tari yang dipublikasikan di aplikasi TikTok menjadi konten yang tidak jarang disalahgunakan untuk kepentingan komersial orang lain. Pencipta dapat melakukan beberapa upaya manakala hal tersebut terjadi sebab dari hak cipta yang timbul terdapat hak eksklusif didalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep prinsip deklaratif dalam Undang – Undang Hak Cipta dan untuk mengetahui penyelesaian masalah penyalahgunaan koreografi tari yang dikomersialisasikan tanpa izin pencipta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangan – undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian penulisan ini menyatakan bahwa hak cipta telah timbul setelah karya tersebut dipublikasikan berdasarkan prinsip deklaratif dan dalam hak cipta yang telah timbul secara otomatis memiliki hak ekslusif yang terbagi menjadi hak moral dan hak ekonomi.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BPOM TERHADAP FENOMENA PEREDARAN OBAT SIRUP PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT ANAK Elizabet Devi Permatasari; Rianda Dirkareshza
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i10.p12

Abstract

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui pandangan undang-undang terkait kesehatan terhadap fenomena peredaran obat sirup penyebab gagal ginjal akut anak dan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab hukum BPOM terhadap fenomena ini. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif menggunakan literatur-literatur untuk mencari konsep, teori-teori, pendapat-pendapat, maupun penemuan yang memiliki kaitan erat dengan pokok permasalahan pada penelitian ini. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa adanya peredaran obat sirup ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Kesehatan serta Cara Pembuatan Obat yang Baik. Kemudian, bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dilakukan oleh BPOM yaitu dengan memperkuat fungsi pengawasan pre-market dan post-market atas obat-obatan yang beredar dan melakukan uji obat-obatan secara mandiri selain itu karena masih lemahnya fungsi pengawasan dari BPOM yang diatur dalam Perpres BPOM maka perlu dilakukannya pengesahan atas Rancangan Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan untuk memperkuat fungsi, kewenangan serta pengaturan sanksi bagi BPOM. The purpose of this writing is to determine the views of health-related laws on the phenomenon of the circulation of syrup drugs that cause acute kidney failure in children and to determine the form of BPOM legal responsibility for this phenomenon. This research method uses normative juridical method using literature to search for concepts, theories, opinions, and discoveries that have a close relationship with the subject matter in this study. The result of this study is that the circulation of syrup drugs is not in accordance with the provisions of the Health Act and How To Make Good Medicine. Then, the form of legal responsibility that can be done by BPOM is to strengthen the function of pre-market and post-market supervision of drugs in circulation and test drugs independently in addition to the weak supervisory function of BPOM regulated in the BPOM Presidential Regulation, it is necessary to ratify the draft law on drug and food supervision to strengthen the function, authority and regulation of sanctions for BPOM.
OPTIMALISASI MITIGASI DAN PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA TERKAIT PEMBAJAKAN SCANLATION KOMIK PADA WEBSITE ILLEGAL Alberto Eka Sutisna; Rianda Dirkareshza
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v6i2.15879

Abstract

Pembajakan hak cipta menjadi sebuah permasalahan dalam pertumbuhan ekonomi kreatif, terkhususnya industri buku komik. Dimana pemanfaatan teknologi memberikan perubahan terhadap ciptaan yang dulunya hanya ada dalam bentuk fisik, dan kini dapat diubah menjadi bentuk digital. Penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi perbendaharaan studi terkait pembajakan hukum hak cipta yang menawarkan sebuah konsep optimalisasi dan penegakan hukum dalam menanggulangi problematika pembajakan scanlation komik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam karya ilmiah ini adalah penelitian yuridis normatif yang dilengkapi dengan wawancara dan dibangun dengan kerangka teori penegakan hukum oleh Lawrence M. Friedman. Scanlation diartikan sebagai tindakan scanning and translation yang mengacu pada penyebaran komik dengan memperbanyak komik digital ilegal untuk disalin dan disebarluaskan. Sehingga diperlukannya peraturan perundang-undangan yang mengatur bentuk perlindungan karya komik di ruang digital dan peran aktif dari lembaga penegak hukum hak cipta, pihak swasta dan masyarakat umum untuk menanggulangi tindakan pembajakan scanlation ini.
Pengelabuan Informasi Harga di E-Commerce terhadap Konsumen Melalui Flash Sale Dinda Pratiwi; Rianda Dirkareshza
Jurnal Ius Constituendum Vol 8, No 3 (2023): OCTOBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v8i3.7344

Abstract

 This research aims to examine legal protection for consumers and the legal consequences resulting from deceptive price information in flash sale practices in e-commerce. Information fraud carried out by business actors is contrary to consumer protection, so legal certainty is needed for consumers in buying and selling activities on e-commerce. The research method used is normative research which is equipped with interviews with BPSK, as well as a statutory and regulatory approach which focuses on the object of research on norms. Information was collected using interview techniques to obtain additional data. The results of this research confirm that it can actually enforce consumer protection in trading via electronic systems as contained in the UUPK, Trade Law, ITE Law and PP PMSE. However, there are no regulations regarding flash sales specifically so that the rights and obligations between business actors and consumers have not yet achieved harmony in online buying and selling activities. Consumers' lack of knowledge regarding legal certainty in shopping on e-commerce is still low so that the objectives of legislation in imposing sanctions on business actors have not been achieved. Therefore, the novelty in this research is explaining the procedures for completing settlements, especially by BPSK, which gives rise to legal consequences for business actors. Legislation is needed that specifically regulates flash sales and E-commerce obligations in supervising business actors in Indonesia.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum kepada konsumen serta akibat hukum yang ditimbulkan dari pengelabuan informasi harga dalam praktik flash sale di E-commerce. Pengelabuan informasi yang dilakukan pelaku usaha bertentangan dengan perlindungan konsumen sehingga diperlukan kepastian hukum terhadap konsumen dalam aktivitas jual beli di E-commerce. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif yang dilengkapi wawancara dengan BPSK, serta pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang berfokus pada objek penelitian norma. Pengumpulan informasi dengan teknik wawancara tersebut dilakukan untuk memperoleh data tambahan. Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa sejatinya dapat menegakkan perlindungan konsumen dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang termuat dalam UUPK, UU Perdagangan, UU ITE dan PP PMSE. Namun, belum terdapat peraturan mengenai flash sale secara khusus sehingga hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen masih belum mencapai keselarasan dalam kegiatan jual beli online. Minimnya pengetahuan konsumen terkait kepastian hukum dalam berbelanja di E-commerce pun masih rendah sehingga tujuan dari peraturan perundang-undangan dalam memberikan sanksi terhadap pelaku usaha belum tercapai. Oleh karena itu, kebaruan dalam penelitian ini menjelaskan prosedur dalam penyelesaian sengketa, terutama oleh BPSK sehingga menimbulkan akibat hukum kepada pelaku usaha. Diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur flash sale secara khusus dan kewajiban E-commerce dalam mengawasi pelaku usaha di Indonesia.
Pemberdayaan Seniman Lokal Melalui Pemahaman Dan Perlindungan Hak Cipta Di Kelompok Musisi Muda Kecamatan Cipete Rianda Dirkareshza; Nadhira Imaniyar; Marsya Arviela Maharani; Farizh Maulana Yusuf; Dias Prima Laurenza; Innayatu Dzil Izzati; Reyna Zahia; Ribka Amelia Putri Tarigan; Nasya Zulaekha Putri Algamar; Ahsan Ridho Faturahman
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jb.v5i2.8691

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menganalisis dan mendokumentasikan upaya pemberdayaan seniman lokal, terutama kelompok musisi muda di Kecamatan Cipete, melalui pemahaman dan perlindungan hak cipta. Proyek pengabdian masyarakat ini berhasil mendampingi pendaftaran satu sertifikat hak cipta untuk karya berjudul "Desersi Realita," mencerminkan komitmen civitas akademika dalam mendukung perlindungan hak kekayaan intelektual dalam ranah musik lokal. Proses pengabdian ini melibatkan metode partisipatif dengan keterlibatan langsung kelompok musisi muda. Temuan proyek ini menunjukkan bahwa pemahaman yang lebih baik terhadap hak cipta dapat memberdayakan seniman lokal, meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap karya-karya lokal, dan merangsang kreativitas dalam menciptakan karya yang orisinal. Pengabdian kepada masyarakat ini memberikan kontribusi penting terhadap literatur perlindungan hak cipta dan pengembangan seni lokal. Implikasi praktis termasuk perlunya dukungan institusional untuk melindungi hak kekayaan intelektual seniman, serta peningkatan edukasi hukum kekayaan intelektual di kalangan seniman dan masyarakat. Dengan demikian, proyek pengabdian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi upaya serupa di wilayah lain, seiring dengan semakin pentingnya perlindungan hak cipta dalam menghadapi dinamika perkembangan seni dan teknologi dalam konteks masyarakat lokal.
PROBLEMATIK PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TERHADAP PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA Hasna, Taria; Mahmud, Suci Ramadhani; ., Taupiq; Syahputra, Muhammad Amin; Simbolon, Devri Santiyas; Dirkareshza, Rianda
Al-Qisth Law Review Vol. 7 No. 2 (2024): Al-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.7.2.185-198

Abstract

Perjanjian TRIPS menjadi kesepakatan bagi anggota WTO untuk mengkonversi undang-undang nasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual. UU No.31 tahun 2000 tentang Desain Industri menjadi salah satu keseriusan pemerintah Indonesia dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual. Problematik pemeriksaan substantif perlu ditinjau kembali agar tidak terjadi kesamaan dalam pendaftaran Desain Industri. Metode penelitian dalam artikel ini adalah yuridis normative yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan teori hukum. Diharapkan artikel ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk merevisi beberapa peraturan di bidang Hak Kekayaan Intelektual. The TRIPS Agreement is an agreement for WTO members to convert national laws in the field of Intellectual Property Rights. Law No. 31 of 2000 concerning Industrial Design is one of the Indonesian government's seriousness in protecting Intellectual Property Rights. The problems of substantive inspection need to be reviewed so that there are no similarities in the registration of industrial designs. The research method in this article is normative juridical, namely research that is focused on examining document studies, namely using secondary data such as laws and regulations, court decisions, and legal theory. It is hoped that this article can be taken into consideration by the government to revise several regulations in the field of Intellectual Property Rights. 
Co-Authors ., Taupiq Ade Syaifullah Fattah Agustanti, Rosalia Dika Ahmad Yani Ahsan Ridho Faturahman Aji Lukman Ibrahim Akbar, Sahda Saraswati Akhdan, Fariz Ridhanus Alberto Eka Sutisna Ali Imran Nasution Aliyya, Annisa Lisaana Sidqin Amanda, Nur Septiana Anisa Hesti Fitriyani Anjani, Risa Gia Anni Alvionita Simanjuntak Aras Firdaus Ardiantor , Andri Aryaputri, Aqila Shafiqa Azami, Muhamad Rafi Azzahra, Kesya Fadhilah Bagaskara, Muhammda Fadhil Bambang Waluyo Bernadin Dwi M Davilla Prawidya Azaria Desthabu, Meurina Diani Sadiawati Dias Prima Laurenza Dinda Maurizka Azura Dinda Pratiwi Dintan Falya Dwi Desi Yayi Tarina Eka NAM Sihombing Eka NAM Sihombing Elizabet Devi Permatasari Elizabet Devi Permatasari Fahrudin Fahrudin Falevi, Yunizar Fareta Angelita Ichwana P Farizh Maulana Yusuf Fauzan, Aditya Rafi Gilang Abi Zaifa Gumilar, Egi Rivaldi Gunawan, Muhammad Gilang Hasna, Taria Hasudungan, Andrie Cornelius Hulu, Samuel Arthur Indra Kusuma Innayatu Dzil Izzati Jenji Gunaedi Argo Kaharuddin Karunia, Aura Dwi Kristina Simbolon Kristina Simbolon Laily Hanifah Langit Rafi Soemarsono M. Rizki Yudha Prawira Mahmud, Suci Ramadhani Marasabessy, Masita Marcella, Grace Marsya Arviela Maharani Mouva Putri Ramadhita Mouva Putri Ramadhita Mouva Putri Ramadhita Muhammad fauzan Muhammad Yusrizal Adi Syaputra Murizqy, Muhammad Alhadi Muthia Sakti Nada Prima Dirkareshza Nadhira Imaniyar Nasya Zulaekha Putri Algamar Nilla Deva Lusyana Novyana, Hilda Nur Indah Putri Ramadhani Nurhalizah, Aisyah Permatasari, Elizabet Devi Pradana , Roni Pramaseta Widiawardana Pritha Maya Savitri Raden Alya Lutfiyyah Ramadhani, Dwi Aryanti Reyna Zahia Ribka Amelia Putri Tarigan Risa Gia Anjani Roni Pradana Sahda Saraswati Akbar Samual Arthur Hulu Satino Simbolon, Devri Santiyas Sintha Fransiske Simanungkalit Sitorus, Yosua Audric Matthew Suharyati Suharyati Surahmad Surahmad Surahmad, Surahmad Syahputra, Muhammad Amin Tatianna Daniella Usmany Taufiqurrohman Syahuri Taupiqqurrahman Tri Aprilidya Agri Vanessa Christina Siringoringo Wijaya, Safira YUDI NUR SUPRIADI Zaifa, Gilang Abi