p-Index From 2021 - 2026
7.948
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta LAW REVIEW Jurnal Cakrawala Hukum Jurisprudentie Jurnal Penelitian Hukum De Jure Al-Qisth Law Review JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat) Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Justitia et Pax Morality :Jurnal Ilmu Hukum JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) JCES (Journal of Character Education Society) SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Ius Constituendum Substantive Justice International Journal of Law JURNAL MERCATORIA Gorontalo Law Review Jurnal Yuridis Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Veteran Law Review Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Pagaruyuang Law Journal Jurnal Simbur Cahaya JE (Journal of Empowerment) KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Pengabdian Masyarakat Khatulistiwa BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Alauddin Law Development Journal (ALDEV) LEGAL BRIEF Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti (JAICB) SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Law Development Journal Audito Comparative Law Journal (ACLJ) IBLAM Law Review Jurnal Interpretasi Hukum Syiah Kuala Law Journal Journal of Law, Poliitic and Humanities Reformasi Hukum ABDINE Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Kreatif : Karya Pengabdian untuk Masyarakat Aktif dan Inovatif
Claim Missing Document
Check
Articles

PENINGKATAN IMPLEMENTASI KESADARAN HUKUM DAGANG DAN STRATEGI PEMASARAN DALAM BERBISNIS BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL PADA DESA MANGUNJAYA Rianda Dirkareshza; Rosalia Dika Agustanti; Bernadin Dwi M; Nada Prima Dirkareshza; Mouva Putri Ramadhita
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 6, No 5 (2022): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmm.v6i5.10325

Abstract

Abstrak: Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) diharapkan dapat mendukung dan membantu dalam pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi Covid-19 maupun pasca endemi Covid-19. Secara umum semua sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memiliki permasalahan legalitas dan lemahnya strategi berbisnis serta minimnya informasi atas kemudahan dari Perusahaan Perseorangan khususnya dimasa pasca endemic Covid-19. Tujuan dari pengabdian melibatkan Perangkat Desa sebagai perpanjangan pengabdi untuk dapat tepat pada sasarannya yaitu UMKM yang membutuhkan, agar dapat ditindak lanjuti pada proses pendampingan secara real time. Berdasarkan hasil survey kepada perangkat Desa Mangunjaya, menghasilkan bahwa masyarakat Desa Mangunjaya membutuhkan peningkatan strategi pemasaran dan kesadaran hukum dagang untuk meningkatkan pendapat para pelaku UMKM di wilayah Desa Mangunjaya . Kegiatan pengabdian ini disusun menggunakan metode Plan - Do - Check - Action disertai pelaksanaan dialog dan praktik lapangan untuk menghasilkan bukti yang nyata kepada masyarakat Desa Mangunjaya. Penggunaan metode Plan - Do - Check - Action menjadi solusi praktis untuk pelaksanaan proses kegiatan. Pendampingan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan tim pengabdi menghasilkan 4 buah sertifikat Nomor Induk Berusaha. Sosialisasi peningkatan strategi bisnis menghasilkan peningkatan pengetahuan ilmu ekonomi kepada 85% peserta yang mengikuti kegiatan.Abstract: The enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (Job Creation Law) is expected to support and assist in economic growth during the Covid-19 pandemic and post-endemic Covid-19. In general, all Micro and Small Enterprises (MSE) sectors have problems with the nature and weak business strategy and lack of information on the convenience of Individual Companies, especially in the post-endemic period of Covid-19. Thepurpose of service involves the Village Apparatus as an extension of service to be able to be right on its target, namely MSMEs in need, so that it can be followed up on the mentoring process in real time. Based on the results of a survey of the Mangunjaya Village apparatus, it was found that the people of Mangunjaya Village need to improve marketing strategies and awareness of trade laws to increase the opinions of MSME actors in the Mangunjaya Village area. This service activity was prepared using the Plan - Do - Check - Action method accompanied by the implementation of dialogue and field practices to produce concrete evidence to the people of Mangunjaya Village. The use of the Plan - Do - Check - Action method is a practical solution for the implementation of the activity process. Assistance in increasing legal awareness carried out by the service team produced 4 Certificates of Business Identification Numbers. Socialization of improving business strategies resulted in an increase in knowledge of economics to 85% of participants who participated in the activity.
Pembangunan Hukum Berkelanjutan antara Pusat dan Daerah melalui Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional Rianda Dirkareshza
Simbur Cahaya Volume 29 Nomor 2, Desember 2022
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.159 KB) | DOI: 10.28946/sc.v29i2.1863

Abstract

Pemerintah mengeluarkan sejumlah peraturan dimasa Covid-19 dan efektif dalam pemulihan Kesehatan masyarakat secara massif namun berdampak buruk terhadap perekonomian di Indonesia khususnya pulau Jawa dan Bali.  Hal ini diakibatkan tidak seimbangnya tujuan dari pembentukan aturan     tersebut, hanya berfokus kepada Healthy State sehingga mengenyampingkan  Walfare State. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan Statue Approach dan Literature Review diolah secara deskriptif analitis. Adapun temuan dari penelitian ini adalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagai representasi daerah dapat menjadi penghubung untuk menjembatani seluruh aspirasi daerah agar tersampaikan kepada pemeritnah pusat melalui beberapa hal antara lain: pertama, DPD RI harus focus mengawasi sejumlah Undang – Undang yang menjadi dasar hukum pemerintah untuk mengeluarkan         kebijakan pemulihan ekonomi nasional dan mem-berikan rekomendasi langsung yang merepresentasikan daerah masing – masing anggota de-wan (Senator) agar tidak lagi menghasilkan aturan yang memberikan dampak buruk dalam jangka Panjang. Kedua, DPD RI melalui BULD sudah sepatutnya memfokuskan diri utnuk memberikan telaah, analisis dan kajian kepada   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) un-tuk dapat focus melakukan penysusunan terhadap peraturan daerah yang mendukung pemuli-han ekonomi nasional. Ketiga, DPD RI membentuk tim kerja antara beberapa alat kelengka-pan yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan erat dengan pembangunan hukum berke-lanjutan antara hubungan pusat dan    daerah terhadap pemulihan ekonomi nasional agar dapat memberikan rekomendasi yang komprehensif kedapam rancangan perda maupun perda atau hingga menyusun RUU terkait langsung dengan pemulihan ekonomi nasional.
Sosialisasi dan Pendampingan Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Dan Diskriminasi Satino Satino; Rosalia Dika Agustanti; Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman; Ali Imran Nasution; Rianda Dirkareshza
Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2023): Januari 2023 - Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Indonesian Scientific Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25008/altifani.v3i1.346

Abstract

Anak dalam hidupnya seharusnya dapat tumbuh dan berkembang tanpa mengalami kekerasan. Oleh sebab itu perlu ada pemahaman dalam diri anak bahwa terjadinya kekerasan merupakan bentuk pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Tidak banyak yang memahami bahwa sekecil apapun bentuk kekerasan dan diskriminasi yang di alami oleh anak akan mengakibatkan hancurnya kehidupannya. Banyak orang menganggap bahwa kekerasan dan diskriminasi adalah hal yang lumrah ketika seseorang dalam keadaan tertentu, dalam hal ini jika anak salah pergaulan, lingkungan yang tidak mendukung, dan bahkan karena faktor tidak punya orang tua. Hal seperti itu seakan menjadi pembenaran bahwa anak akan mendapatkan kekerasan dan diskriminasi. Pentingnya diadakan sosialisasi dan pendampingan diharapkan dapat menampung keluh dan kesah anak yang pernah mengalami kekerasan dan diskriminasi, sehingga ke depan bisa di antisipasi tentang bagaimana seharusnya pemerintah dalam mencegah terjadinya kekerasan dan diskriminasi pada anak. Oleh sebab itu, Pengabdi akan mengkaji tentang bentuk kekerasan yang dialami anak, pengertian dan bentuk perlindungan anak, dan pemahaman anak tentang kekerasan dalam hidupnya. Dalam rangka mendukung penulisan ini menggunakan metode dialog, diskusi dan pendampingan kepada para orang tua dan anak-anak di lingkungan Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok. Kegiatan dihadiri oleh 20 orang termasuk di dalamnya stakeholder dan pemuda karang taruna. Setelah semua proses selesai dilaksanakan diharapkan solusi yang ditawarkan akan menjadi obat bahwa peran kasih sayang antar sesama manusia menjadi hal yang berharga di dunia.
Comparative Study of State Jurisdiction: The Protection Towards Geographical Indication at Indonesia, the EU and US Rianda Dirkareshza; Anni Alvionita Simanjuntak
Audito Comparative Law Journal (ACLJ) Vol. 4 No. 2 (2023): May 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/aclj.v4i2.26434

Abstract

Geographical Indication (GI) is one of the Intellectual Property Rights features. In this instance, one component that needs to be highlighted is its registration. Unfortunately, there are several infringements of Indonesian GI exist, such as Indonesian product registration being claimed by foreigners or outsiders. This article examines the legal protection of Geographical Indications based on Indonesian Legal Instruments and the law of outsiders parties and the international’s rule in Geographical Indication dispute settlement among countries. This article uses normative juridical research methods with a descriptive-analytical approach using national and international laws and relevant regulations to its issues. The findings revealed that protecting Geographical Indications in the International domain often causes polemics due to the need for firmness regarding the International Agreements’ substance. The arrangement of Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) merely requires legal provisions for each country in protecting Geographical Indications. Consequently, each country has fundamental different legal for protecting GI, and the legal uncertainty in International Agreement raises new issues.
LEGAL LIABILITY OF THE PARTIES TO THE TRAGEDY OF THE MATCH AT KANJURUHAN STADIUM INDONESIA Rianda Dirkareshza; M. Rizki Yudha Prawira
Syiah Kuala Law Journal Vol 6, No 3: Desember 2022
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/sklj.v6i3.28803

Abstract

Fanaticism towards high football in Indonesia has essentially been embedded in people's lives. The adverse impact of the phenomenon on his travels has evolved into hooliganism. The purpose of this article is to find out the responsibility of the parties to the tragedy of the match at the Kanjuruhan Stadium in Indonesia. The research methods used are Normative Juridical and Socio Phenomena to reveal cases that do not yet have permanent legal force (In Kracht) so that they are classified into a phenomenon, the approaches used are Statue Approach and the case approach. The results of the study revealed first, the organizing committee violated the provisions of Article 19 letter b of the FIFA Legal Handbook which states "firearms or mass control gas must not be carried or used and Article 21 letter c the organizing committee is required to ensure that no door or gate is locked under any circumstances. Second, the Executive Committee of the Police element is indicated to have violated the Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 1 of 2009 concerning the Use of Force in Police Actions which regulates the stages that must be carried out when wanting to use force. Third, the Indonesian Football Association (PSSI) is assumed to be responsible in accordance with 50 paragraphs (1) of Law Number 11 of 2022 concerning Sports.
Hak Cipta Aset Nft (Non-Fungible Token): Ancaman Nyata Bagi Seniman Pramaseta Widiawardana; Rianda Dirkareshza
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 6 No 3 (2023)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37329/ganaya.v6i3.2466

Abstract

The Non-Fungible Token is an opportunity for artists to introduce their digital works to the general public, but it can also become a real threat to artists' attempts to commercialize their digital arts. This research aims to complement the studies regarding prevention and law enforcement related to copyright infringement of Non-Fungible Token assets. The research method used by the author in this article is normative juridical research supplemented by interviews, and this research uses a statute approach that is carried out by examining all laws and regulations related to the copyright of a work. The Commodity Futures Trading Regulatory Agency cooperates with the Ministry of Communication and Information in terms of prevention by blocking content and data. Another preventive measure is for artists to register with and join the Collective Management Institute (LMK). In addition, special laws and regulations are needed that regulate the protection of Non-Fungible Token assets, as well as the role of copyright law enforcement agencies and the public, to minimize the occurrence of violations in the realm of copyright.
LAW STUDENT VILLAGE PROJECT: STRATEGI MENGEMBANGKAN KUALITAS HUKUM DAN MASYARAKAT CERDAS Rianda Dirkareshza; Rosalia Dika Agustanti; Samual Arthur Hulu; Tri Aprilidya Agri; Ade Syaifullah Fattah
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 7, No 4 (2023): Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmm.v7i4.15413

Abstract

Abstrak: Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan. Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berkolaborasi dalam sebuah kegiata atau Program kerja yang bernama Law Student Village Project (LSVP) dengan mitra sasaran Masyarakat Desa Puraseda di Kabupaten Bogor. Program kerja ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hukum dan membangun masyarakat yang cerdas dan tentunya dengan adanya kegiatan LSVP diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Dalam mencapai tujuan, program kerja ini menggunakan metode yang terbaru dan inovatif, seperti memadukan metode penyuluhan hukum dan metode pengembangan karakter masyarakat untuk mencapai tujuan program kerja ini. Tercapainya tujuan yang dimaksud dari program kerja ini harus sesuai dengan apa yang sedang menjadi permasalahan pada masyarakat yang menjadi target, pada kesempatan kali ini terdapat dua permasalahan besar yang telah terselesaikan pada program kerja ini. Yang pertama mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HaKi) dengan mendaftarkan Hak Merek salah satu satu badan hukum perorangan yang ada di lokasi Pengabdian kepada Masyarakat. Kemudian penyelesaian masalah yang kedua yaitu peningkatan pemahaman masyarakat mengenai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) melalui sosialisasi dan dialog Bersama dengan masyarakat.Abstract: Community service is one of the pillars of the Tri Dharma of Higher Education that must be implemented. Students and a team of lecturers at the Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, who work together in an activity or work program called the Law Student Village Project (LSVP). This work program aims to improve the quality of law and build a smart society and of course with LSVP activities we hope to provide significant benefits to the community. In achieving the objectives, this work program uses the latest and certainly innovative methods, such as combining legal counseling methods and community character development methods to achieve the objectives of this work program. The achievement of the intended objectives of this work program must be in accordance with what is being a problem in the targeted community, on this occasion there are two major problems that have been resolved in this work program. The first is about Intellectual Property Rights (IPR) by registering the Trademark Rights of one of the individual legal entities at the location. Then the second problem solution is to increase community understanding of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program through socialization and joint dialogue with the community.
PENINGKATAN PEREKONOMIAN DESA MELALUI PENDAFTARAN MEREK UMKM Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman; Rianda Dirkareshza; Rosalia Dika Agustanti; Ahmad Yani
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 7, No 5 (2023): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmm.v7i5.16683

Abstract

Abstrak: UMKM Rolisa Food merupakan salah satu UMKM di desa Jatisura Kabupaten Indramayu. UMKM tersebut memiliki enam produk dalam bentuk kemasan. Keenam produk meliputi Kerupuk Mangga, Kopi Biji Mangga, Manisan Mangga, Jus Mangga, Kacang Daun Jeruk dan Krupuk Kulit Sapi. Namun permasalahannya bahwa UMKM Rolisa Food belum adanya perlindungan hukum atas merek terhadap nama UMKM dan produk tersebut. Karena tanpa adanya merek akan menyebabkan masyarakat sulit menjelaskan kepada orang lain tentang produk yang akan dikonsumsinya. Mitra dari kegitatan pengabdian ini adalah UMKM Rolisa Food dan UMKM yang berada di desa Jatisura Kabupaten Indramayu. Tujuan dari kegiatan ini yaitu memberikan pengetahuan tentang pentingnya perlindungan hukum produk UMKM melalui pendaftaran merek. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu pelatihan terhadap mitra kegiatan mengenai pelatihan pemahaman terkait pendaftaran merek UMKM. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa dari 18 peserta yang mengikuti, sebelumya dilakukan pretest terlebih dahulu mengukur sejauh mana mereka memahami Hak Merek. Hasil pre test tersebut ada di angka 27,7% dan setelah kegiatan selesai dilakukan melalui posttest dengan mengisi kuesioner menggunakan media google form dengan hasil posttest dengan hasil di angka 83,3%, terdapat selisih 55,6%, yang menjelaskan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan setelah diberikannya edukasi oleh tim pengabdi.Abstract: UMKM Rolisa Food is one of the micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) in the Jatisura village of Indramayu Regency. This MSME offers six products in various packaging forms. These six products include Mango Crackers, Mango Coffee Beans, Mango Preserves, Mango Juice, Orange Leaf Nuts, and Beef Skin Crackers. However, the issue lies in the fact that UMKM Rolisa Food lacks legal protection for its brand name and products. Without a brand, it becomes challenging for the community to explain to others the products they intend to consume. The partners in this community service initiative are UMKM Rolisa Food and other MSMEs located in Jatisura village, Indramayu Regency. The objective of this activity is to provide knowledge about the importance of legal protection for MSME products through trademark registration. The method used in this activity is training for the partners regarding understanding the process of trademark registration for MSMEs. The results of the activity indicate that out of 18 participants, a pre-test was conducted initially to measure their understanding of Trademark Rights. The pre-test results were at 27.7%. After the activity was completed, a post-test was conducted using a questionnaire through Google Forms, resulting in a post-test score of 83.3%. This shows an increase of 55.6% in knowledge, indicating that there was an improvement in understanding after receiving education from the service team.
PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN KEWASPADAAN TERKAIT FENOMENA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN Rosalia Dika Agustanti; Rianda Dirkareshza; Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 6, No 4 (2022): Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmm.v6i4.8999

Abstract

Abstrak: Masalah pertama adalah pernah terjadi kasus tindak pidana kekerasan seksual dan korbannya adalah anak di bawah 18 (delapan belas) tahun. Selanjutnya, banyak remaja yang setelah tindak pidana kekerasan seksual itu terjadi tidak pernah merasa hati-hati dan bahkan terkesan menunjukkan perilaku penyimpangan (kenakalan remaja). Tujuan utama yang ingin dicapai adalah peningkatan pemahaman dan kewaspadaan warga masyarakat terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Metode pelaksanaan adalah Penyuluhan dengan tema No Excuse For Abuse: Lawan Pelecehan dan Kekerasan Pada Perempuan. Mitra kegiatan yakni warga, remaja karang taruna sebanyak 41 (empat puluh satu) orang dari Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dalam bentuk wawancara kepada seluruh peserta Penyuluhan. Hasil menunjukkan bahwa dari semua materi yang disampaikan oleh tim terdapat peningkatan pemahaman dan kewaspadaan mitra terutama terhadap fenomena kekerasan seksual terhadap perempuan sebesar 47,77%. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar terutama perhatian yang diberikan kepada korban kekerasan seksual. Selain itu, masyarakat semakin paham dan waspada akan modus tindak pidana kekerasan seksual sehingga dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual utamanya di lingkungan tempat tinggal mitra.Abstract: The first problem is that there have been cases of criminal acts of sexual violence and the victims are children under 18 (eighteen) years. Furthermore, many teenagers who after the crime of sexual violence occurred never felt careful and even seemed to show deviant behavior (juvenile delinquency). The main goal to be achieved is to increase the understanding and awareness of the community towards the crime of sexual violence. The method of implementation is counseling with the theme No Excuse For Abuse: Fighting Harassment and Violence Against Women. The activity partners are residents, youth youth organizations as many as 41 (forty one) people from Pondok Jaya Village, Cipayung District, Depok City. Monitoring and evaluation are carried out in the form of interviews with all extension participants. The results showed that from all the material presented by the team there was an increase in understanding and awareness of partners, especially against the phenomenon of sexual violence against women by 47.77%. By carrying out this activity, it can provide great benefits, especially the attention given to victims of sexual violence. In addition, the community is increasingly understanding and aware of the modus operandi of sexual violence so that it can prevent the occurrence of sexual violence, especially in the partner's neighborhood. 
Kewenangan Kepala Otorita dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara Diani Sadiawati; Rianda Dirkareshza; Wicipto Setiadi; Elizabet Devi Permatasari
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 23, No 3 (2023): September Edition
Publisher : Law and Human Rights Policy Strategy Agency, Ministry of Law and Human Rights of The Repub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2023.V23.325-340

Abstract

Preparing development plans for the National Capital City (IKN) of Nusantara is one of the authorities that must be carried out by the Government to ensure the continuity and progress of the State’s development in accordance with the mandate of Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital City. However, in reality, the formulation of development plans for the new National Capital City still experiences problems related to the Nusantara Capital City Authority (OIKN). Problems with OIKN in preparing development plans for the new National Capital City can come from various factors, such as disharmony of laws and regulations. This study aimed to find out the power of the chairman of authority related to the planning and development of the Nusantara Capital City and the concept of the chairman of authority in preparing the Nusantara Capital City development plans in harmony with the Long-Term National Development Plan. The method used in this study was the Normative Method with interviews and Legislative, Conceptual, Philosophical, and Futuristic approaches which were analyzed in a descriptive-analytic manner and processed qualitatively. The results of the study show that in planning for the development of the national capital city, the chairman of authority has the power to determine the location of the new national capital city according to geographical, social, and economic conditions and to prepare a master plan. However, IKN development plans that are not guided by the Long-Term National Development Plan (RPJPN) as national development guidelines, but are instead guided by the Government’s Master Plan (RIP) will create their own problems. The recommendation from this research is to launch a Hybrid Government system followed by the process of integrating the RIP into the 2025-2045 RPJPN so that it becomes the country’s grand master plan for the next 20 years.
Co-Authors ., Taupiq Ade Syaifullah Fattah Agustanti, Rosalia Dika Ahmad Yani Ahsan Ridho Faturahman Aji Lukman Ibrahim Akbar, Sahda Saraswati Akhdan, Fariz Ridhanus Alberto Eka Sutisna Ali Imran Nasution Aliyya, Annisa Lisaana Sidqin Amanda, Nur Septiana Anisa Hesti Fitriyani Anjani, Risa Gia Anni Alvionita Simanjuntak Aras Firdaus Ardiantor , Andri Aryaputri, Aqila Shafiqa Azami, Muhamad Rafi Azzahra, Kesya Fadhilah Bagaskara, Muhammda Fadhil Bambang Waluyo Bernadin Dwi M Davilla Prawidya Azaria Desthabu, Meurina Diani Sadiawati Dias Prima Laurenza Dinda Maurizka Azura Dinda Pratiwi Dwi Desi Yayi Tarina Eka NAM Sihombing Eka NAM Sihombing Elizabet Devi Permatasari Elizabet Devi Permatasari Fahrudin Fahrudin Falevi, Yunizar Fareta Angelita Ichwana P Farizh Maulana Yusuf Fauzan, Aditya Rafi Gilang Abi Zaifa Gumilar, Egi Rivaldi Gunawan, Muhammad Gilang Hasna, Taria Hasudungan, Andrie Cornelius Hulu, Samuel Arthur Indra Kusuma Innayatu Dzil Izzati Jenji Gunaedi Argo Kaharuddin Karunia, Aura Dwi Kristina Simbolon Kristina Simbolon Laily Hanifah M. Rizki Yudha Prawira Mahmud, Suci Ramadhani Marasabessy, Masita Marcella, Grace Marsya Arviela Maharani Mouva Putri Ramadhita Mouva Putri Ramadhita Mouva Putri Ramadhita Muhammad fauzan Muhammad Yusrizal Adi Syaputra Murizqy, Muhammad Alhadi Muthia Sakti Nada Prima Dirkareshza Nadhira Imaniyar Najla Rafiki Nasya Zulaekha Putri Algamar Nilla Deva Lusyana Novyana, Hilda Nur Indah Putri Ramadhani Nurhalizah, Aisyah Permatasari, Elizabet Devi Pradana , Roni Pramaseta Widiawardana Pritha Maya Savitri Raden Alya Lutfiyyah Ramadhani, Dwi Aryanti Reyna Zahia Ribka Amelia Putri Tarigan Risa Gia Anjani Roni Pradana Sahda Saraswati Akbar Samual Arthur Hulu Satino Simbolon, Devri Santiyas Sintha Fransiske Simanungkalit Sitorus, Yosua Audric Matthew Suharyati Suharyati Surahmad Surahmad Surahmad, Surahmad Syahputra, Muhammad Amin Tatianna Daniella Usmany Taufiqurrohman Syahuri Taupiqqurrahman Tri Aprilidya Agri Vanessa Christina Siringoringo Wijaya, Safira YUDI NUR SUPRIADI Zaifa, Gilang Abi