Articles
<![CDATA[The Problem of Criminalization of Commercial Sexual Workers and Users of Prostitution Services ]]>
<![CDATA[Rianda Dirkareshza]]>;
<![CDATA[Eka NAM Sihombing]]>;
<![CDATA[Rosalia Dika Agustanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 22, No 4 (2022): December Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Law and Human Rights Policy Strategy Agency, Ministry of Law and Human Rights of The Repub ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30641/dejure.2022.V22.525-536
<![CDATA[Prostitution is a complex problem because it intersects with so many aspects, especially in women’s rights. However, the complexity of the problem is not accompanied by legal certainty of regulations regarding prostitution. This paper aims to find out and understand how the problem of criminalization of prostitutes and users of prostitution services in Indonesia. This research method is normative juridical law research with a concept and legislation approach. Data used secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary materials. The result found is a legal vacuum related to the regulation of prostitution actions so that prostitutes and users of prostitution services often escape the legal snare. The need for criminalization as a countermeasure against users of prostitution services that are key in the practice of prostitution and protecting women’s rights. As well as countermeasures by providing rehabilitation for prostitutes and in them to have skills and not fall back into the vortex of prostitution practices.]]>
<![CDATA[LITERASI DAN SOSIALISASI SEBAGAI UPAYA MENGHINDARI EFEK HUKUM DAN EKONOMI BAGI PENJUAL DAN PEMBELI BARANG TIRUAN ATAU BARANG PALSU PADA UMKM DI KECAMATAN CINERE DEPOK, JAWA BARAT ]]>
<![CDATA[Anastasia Bernadin Dwi Mardiatmi]]>;
<![CDATA[Rianda Dirkareshza]]>;
<![CDATA[Jenji Gunaedi Argo]]>
<![CDATA[ SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 6, No 4 (2022): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jpmb.v6i4.11744
<![CDATA[ABSTRAKMaraknya perdagangan barang tiruan atau barang-barang palsu atau barang KW di Indonesia semakin menjadi, persoalanya peredaran barang palsu bukan hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi banyak juga di berbagai negara. Salah satu di alasannya karena minimnya pemahaman dan literasi konsumen dan penjual terkait apa itu produk tiruan. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan literasi mengenai hukum menjual barang tiruan dan bagaimana meningkatkan kinerja manajemen melalui penerapan strategi pemasaran yang baik. Kegiatan ini disusun menggunakan metode edukasi, literasi dan pendampingan kepada 30 pelaku UMKM di Kecamatan Cinere. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah adanya peningkatan pengetahuan pelaku UMKM sebesar 70% setelah mendapatkan literasi dan edukasi mengenai hukum dan strategi pemasaran. Kata Kunci: usaha mikro, kecil dan menengah; efek hukum; keunggulan bersaing ABSTRACTThe rise of trade in counterfeit goods or counterfeit goods or KW goods in Indonesia is increasingly becoming, the problem is that the circulation of counterfeit goods does not only occur in Indonesia, but also in many countries. One of the reasons is the lack of understanding and literacy of consumers and sellers regarding what counterfeit products are. Therefore, this service activity aims to provide education and literacy regarding the law of selling counterfeit goods and how to improve management performance through the application of good marketing strategies. This activity was arranged using education, literacy and mentoring methods for 30 MSME actors in Cinere District. The result of this community service activity is an increase in the knowledge of MSME actors by 70% after getting literacy and education about law and marketing strategies. Keywords: micro; small and medium enterprises; legal effects; competitive advantage]]>
<![CDATA[PENINGKATAN IMPLEMENTASI KESADARAN HUKUM DAGANG DAN STRATEGI PEMASARAN DALAM BERBISNIS BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL PADA DESA MANGUNJAYA ]]>
<![CDATA[Rianda Dirkareshza]]>;
<![CDATA[Rosalia Dika Agustanti]]>;
<![CDATA[Bernadin Dwi M]]>;
<![CDATA[Nada Prima Dirkareshza]]>;
<![CDATA[Mouva Putri Ramadhita]]>
<![CDATA[ JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 6, No 5 (2022): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jmm.v6i5.10325
<![CDATA[Abstrak: Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) diharapkan dapat mendukung dan membantu dalam pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi Covid-19 maupun pasca endemi Covid-19. Secara umum semua sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memiliki permasalahan legalitas dan lemahnya strategi berbisnis serta minimnya informasi atas kemudahan dari Perusahaan Perseorangan khususnya dimasa pasca endemic Covid-19. Tujuan dari pengabdian melibatkan Perangkat Desa sebagai perpanjangan pengabdi untuk dapat tepat pada sasarannya yaitu UMKM yang membutuhkan, agar dapat ditindak lanjuti pada proses pendampingan secara real time. Berdasarkan hasil survey kepada perangkat Desa Mangunjaya, menghasilkan bahwa masyarakat Desa Mangunjaya membutuhkan peningkatan strategi pemasaran dan kesadaran hukum dagang untuk meningkatkan pendapat para pelaku UMKM di wilayah Desa Mangunjaya . Kegiatan pengabdian ini disusun menggunakan metode Plan - Do - Check - Action disertai pelaksanaan dialog dan praktik lapangan untuk menghasilkan bukti yang nyata kepada masyarakat Desa Mangunjaya. Penggunaan metode Plan - Do - Check - Action menjadi solusi praktis untuk pelaksanaan proses kegiatan. Pendampingan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan tim pengabdi menghasilkan 4 buah sertifikat Nomor Induk Berusaha. Sosialisasi peningkatan strategi bisnis menghasilkan peningkatan pengetahuan ilmu ekonomi kepada 85% peserta yang mengikuti kegiatan.Abstract: The enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (Job Creation Law) is expected to support and assist in economic growth during the Covid-19 pandemic and post-endemic Covid-19. In general, all Micro and Small Enterprises (MSE) sectors have problems with the nature and weak business strategy and lack of information on the convenience of Individual Companies, especially in the post-endemic period of Covid-19. Thepurpose of service involves the Village Apparatus as an extension of service to be able to be right on its target, namely MSMEs in need, so that it can be followed up on the mentoring process in real time. Based on the results of a survey of the Mangunjaya Village apparatus, it was found that the people of Mangunjaya Village need to improve marketing strategies and awareness of trade laws to increase the opinions of MSME actors in the Mangunjaya Village area. This service activity was prepared using the Plan - Do - Check - Action method accompanied by the implementation of dialogue and field practices to produce concrete evidence to the people of Mangunjaya Village. The use of the Plan - Do - Check - Action method is a practical solution for the implementation of the activity process. Assistance in increasing legal awareness carried out by the service team produced 4 Certificates of Business Identification Numbers. Socialization of improving business strategies resulted in an increase in knowledge of economics to 85% of participants who participated in the activity.]]>
<![CDATA[Pembangunan Hukum Berkelanjutan antara Pusat dan Daerah melalui Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional ]]>
<![CDATA[Rianda Dirkareshza]]>
<![CDATA[ Simbur Cahaya Volume 29 Nomor 2, Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (352.159 KB)
|
DOI: 10.28946/sc.v29i2.1863
<![CDATA[Pemerintah mengeluarkan sejumlah peraturan dimasa Covid-19 dan efektif dalam pemulihan Kesehatan masyarakat secara massif namun berdampak buruk terhadap perekonomian di Indonesia khususnya pulau Jawa dan Bali. Hal ini diakibatkan tidak seimbangnya tujuan dari pembentukan aturan tersebut, hanya berfokus kepada Healthy State sehingga mengenyampingkan Walfare State. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan Statue Approach dan Literature Review diolah secara deskriptif analitis. Adapun temuan dari penelitian ini adalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagai representasi daerah dapat menjadi penghubung untuk menjembatani seluruh aspirasi daerah agar tersampaikan kepada pemeritnah pusat melalui beberapa hal antara lain: pertama, DPD RI harus focus mengawasi sejumlah Undang – Undang yang menjadi dasar hukum pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan pemulihan ekonomi nasional dan mem-berikan rekomendasi langsung yang merepresentasikan daerah masing – masing anggota de-wan (Senator) agar tidak lagi menghasilkan aturan yang memberikan dampak buruk dalam jangka Panjang. Kedua, DPD RI melalui BULD sudah sepatutnya memfokuskan diri utnuk memberikan telaah, analisis dan kajian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) un-tuk dapat focus melakukan penysusunan terhadap peraturan daerah yang mendukung pemuli-han ekonomi nasional. Ketiga, DPD RI membentuk tim kerja antara beberapa alat kelengka-pan yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan erat dengan pembangunan hukum berke-lanjutan antara hubungan pusat dan daerah terhadap pemulihan ekonomi nasional agar dapat memberikan rekomendasi yang komprehensif kedapam rancangan perda maupun perda atau hingga menyusun RUU terkait langsung dengan pemulihan ekonomi nasional.]]>
<![CDATA[Sosialisasi dan Pendampingan Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Dan Diskriminasi ]]>
<![CDATA[Satino Satino]]>;
<![CDATA[Rosalia Dika Agustanti]]>;
<![CDATA[Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman]]>;
<![CDATA[Ali Imran Nasution]]>;
<![CDATA[Rianda Dirkareshza]]>
<![CDATA[ Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2023): Januari 2023 - Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Scientific Journal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25008/altifani.v3i1.346
<![CDATA[Anak dalam hidupnya seharusnya dapat tumbuh dan berkembang tanpa mengalami kekerasan. Oleh sebab itu perlu ada pemahaman dalam diri anak bahwa terjadinya kekerasan merupakan bentuk pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Tidak banyak yang memahami bahwa sekecil apapun bentuk kekerasan dan diskriminasi yang di alami oleh anak akan mengakibatkan hancurnya kehidupannya. Banyak orang menganggap bahwa kekerasan dan diskriminasi adalah hal yang lumrah ketika seseorang dalam keadaan tertentu, dalam hal ini jika anak salah pergaulan, lingkungan yang tidak mendukung, dan bahkan karena faktor tidak punya orang tua. Hal seperti itu seakan menjadi pembenaran bahwa anak akan mendapatkan kekerasan dan diskriminasi. Pentingnya diadakan sosialisasi dan pendampingan diharapkan dapat menampung keluh dan kesah anak yang pernah mengalami kekerasan dan diskriminasi, sehingga ke depan bisa di antisipasi tentang bagaimana seharusnya pemerintah dalam mencegah terjadinya kekerasan dan diskriminasi pada anak. Oleh sebab itu, Pengabdi akan mengkaji tentang bentuk kekerasan yang dialami anak, pengertian dan bentuk perlindungan anak, dan pemahaman anak tentang kekerasan dalam hidupnya. Dalam rangka mendukung penulisan ini menggunakan metode dialog, diskusi dan pendampingan kepada para orang tua dan anak-anak di lingkungan Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok. Kegiatan dihadiri oleh 20 orang termasuk di dalamnya stakeholder dan pemuda karang taruna. Setelah semua proses selesai dilaksanakan diharapkan solusi yang ditawarkan akan menjadi obat bahwa peran kasih sayang antar sesama manusia menjadi hal yang berharga di dunia.]]>
<![CDATA[Comparative Study of State Jurisdiction: The Protection Towards Geographical Indication at Indonesia, the EU and US ]]>
<![CDATA[Rianda Dirkareshza]]>;
<![CDATA[Anni Alvionita Simanjuntak]]>
<![CDATA[ Audito Comparative Law Journal (ACLJ) Vol. 4 No. 2 (2023): May 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22219/aclj.v4i2.26434
<![CDATA[Geographical Indication (GI) is one of the Intellectual Property Rights features. In this instance, one component that needs to be highlighted is its registration. Unfortunately, there are several infringements of Indonesian GI exist, such as Indonesian product registration being claimed by foreigners or outsiders. This article examines the legal protection of Geographical Indications based on Indonesian Legal Instruments and the law of outsiders parties and the international’s rule in Geographical Indication dispute settlement among countries. This article uses normative juridical research methods with a descriptive-analytical approach using national and international laws and relevant regulations to its issues. The findings revealed that protecting Geographical Indications in the International domain often causes polemics due to the need for firmness regarding the International Agreements’ substance. The arrangement of Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) merely requires legal provisions for each country in protecting Geographical Indications. Consequently, each country has fundamental different legal for protecting GI, and the legal uncertainty in International Agreement raises new issues.]]>
<![CDATA[LEGAL LIABILITY OF THE PARTIES TO THE TRAGEDY OF THE MATCH AT KANJURUHAN STADIUM INDONESIA ]]>
<![CDATA[Rianda Dirkareshza]]>;
<![CDATA[M. Rizki Yudha Prawira]]>
<![CDATA[ Syiah Kuala Law Journal Vol 6, No 3: Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/sklj.v6i3.28803
<![CDATA[Fanaticism towards high football in Indonesia has essentially been embedded in people's lives. The adverse impact of the phenomenon on his travels has evolved into hooliganism. The purpose of this article is to find out the responsibility of the parties to the tragedy of the match at the Kanjuruhan Stadium in Indonesia. The research methods used are Normative Juridical and Socio Phenomena to reveal cases that do not yet have permanent legal force (In Kracht) so that they are classified into a phenomenon, the approaches used are Statue Approach and the case approach. The results of the study revealed first, the organizing committee violated the provisions of Article 19 letter b of the FIFA Legal Handbook which states "firearms or mass control gas must not be carried or used and Article 21 letter c the organizing committee is required to ensure that no door or gate is locked under any circumstances. Second, the Executive Committee of the Police element is indicated to have violated the Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 1 of 2009 concerning the Use of Force in Police Actions which regulates the stages that must be carried out when wanting to use force. Third, the Indonesian Football Association (PSSI) is assumed to be responsible in accordance with 50 paragraphs (1) of Law Number 11 of 2022 concerning Sports.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI PENDIRIAN PERUSAHAAN CANGKANG DI NEGARA SUAKA PAJAK YANG BERAKIBAT PELANGGARAN PAJAK ]]>
<![CDATA[Raden Alya Lutfiyyah]]>;
<![CDATA[Rianda Dirkareshza]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 7 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i07.p18
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan menganalisis indikasi adanya pelanggaran pajak terhadap pembentukan perusahaan cangkang di negara suaka pajak dengan mengidentifikasi faktor apa saja yang dapat mengindikasikan perusahaan cangkang sebagai tindakan penghindaran pajak serta mengkualifikasi aturan hukum apa yang mengatur mengenai tindakan penghindaran pajak. etode penelitian hukum yang penulis gunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan metode berpikir secara deduktif. Mengenai berbagai data yang didapatkan, kemudian dilaksanakan Analisa dengan penggunaan pendekatan kualitatif. Tidak semua perusahaan cangkang melakukan pelanggaran pajak. Perusahaan cangkang dikatakan melanggar pajak apabila perusahaan tersebut melakukan tindakan illegal. Perusahaan cangkang ini bisa dikaitkan dengan perspektif perpajakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengampunan Pajak. maka para pelaku dapat dihukum sesuai dengan sanksi pidana yang berlaku. Mengenai sanksi administrasi pelaku pelanggaran pajak dapat dijatuhkan berdasarkan Undang- Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). This paper aims to analyze indications of tax violations against the formation of shell companies in tax havens by identifying what factors can indicate shell companies as tax avoidance actions and qualifying what legal rules regulate tax avoidance actions. The legal research method that the author uses is normative juridical. The approach taken by the author is to use the deductive thinking method. Regarding the various data obtained, then an analysis is carried out using a qualitative approach. Not all shell companies commit tax violations. Shell companies are said to violate taxes if the company takes illegal actions. This shell company can be related to the perspective of taxation based on the Minister of Finance Regulation Number 118 / PMK.03 / 2016 concerning the Implementation of Law Number 11 of 2019 concerning Tax Amnesty. then the perpetrators can be punished in accordance with the applicable criminal sanctions. Regarding administrative sanctions for perpetrators tax violations can be imposed based on Law No. 28 of 2007 concerning General Provisions and Tax Procedures (KUP Law).]]>
<![CDATA[Hak Cipta Aset Nft (Non-Fungible Token): Ancaman Nyata Bagi Seniman ]]>
<![CDATA[Pramaseta Widiawardana]]>;
<![CDATA[Rianda Dirkareshza]]>
<![CDATA[ Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 6 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jayapangus Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37329/ganaya.v6i3.2466
<![CDATA[The Non-Fungible Token is an opportunity for artists to introduce their digital works to the general public, but it can also become a real threat to artists' attempts to commercialize their digital arts. This research aims to complement the studies regarding prevention and law enforcement related to copyright infringement of Non-Fungible Token assets. The research method used by the author in this article is normative juridical research supplemented by interviews, and this research uses a statute approach that is carried out by examining all laws and regulations related to the copyright of a work. The Commodity Futures Trading Regulatory Agency cooperates with the Ministry of Communication and Information in terms of prevention by blocking content and data. Another preventive measure is for artists to register with and join the Collective Management Institute (LMK). In addition, special laws and regulations are needed that regulate the protection of Non-Fungible Token assets, as well as the role of copyright law enforcement agencies and the public, to minimize the occurrence of violations in the realm of copyright.]]>
<![CDATA[LAW STUDENT VILLAGE PROJECT: STRATEGI MENGEMBANGKAN KUALITAS HUKUM DAN MASYARAKAT CERDAS ]]>
<![CDATA[Rianda Dirkareshza]]>;
<![CDATA[Rosalia Dika Agustanti]]>;
<![CDATA[Samual Arthur Hulu]]>;
<![CDATA[Tri Aprilidya Agri]]>;
<![CDATA[Ade Syaifullah Fattah]]>
<![CDATA[ JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 7, No 4 (2023): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jmm.v7i4.15413
<![CDATA[Abstrak: Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan. Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berkolaborasi dalam sebuah kegiata atau Program kerja yang bernama Law Student Village Project (LSVP) dengan mitra sasaran Masyarakat Desa Puraseda di Kabupaten Bogor. Program kerja ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hukum dan membangun masyarakat yang cerdas dan tentunya dengan adanya kegiatan LSVP diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Dalam mencapai tujuan, program kerja ini menggunakan metode yang terbaru dan inovatif, seperti memadukan metode penyuluhan hukum dan metode pengembangan karakter masyarakat untuk mencapai tujuan program kerja ini. Tercapainya tujuan yang dimaksud dari program kerja ini harus sesuai dengan apa yang sedang menjadi permasalahan pada masyarakat yang menjadi target, pada kesempatan kali ini terdapat dua permasalahan besar yang telah terselesaikan pada program kerja ini. Yang pertama mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HaKi) dengan mendaftarkan Hak Merek salah satu satu badan hukum perorangan yang ada di lokasi Pengabdian kepada Masyarakat. Kemudian penyelesaian masalah yang kedua yaitu peningkatan pemahaman masyarakat mengenai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) melalui sosialisasi dan dialog Bersama dengan masyarakat.Abstract: Community service is one of the pillars of the Tri Dharma of Higher Education that must be implemented. Students and a team of lecturers at the Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, who work together in an activity or work program called the Law Student Village Project (LSVP). This work program aims to improve the quality of law and build a smart society and of course with LSVP activities we hope to provide significant benefits to the community. In achieving the objectives, this work program uses the latest and certainly innovative methods, such as combining legal counseling methods and community character development methods to achieve the objectives of this work program. The achievement of the intended objectives of this work program must be in accordance with what is being a problem in the targeted community, on this occasion there are two major problems that have been resolved in this work program. The first is about Intellectual Property Rights (IPR) by registering the Trademark Rights of one of the individual legal entities at the location. Then the second problem solution is to increase community understanding of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program through socialization and joint dialogue with the community.]]>
