Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.948
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta LAW REVIEW Jurnal Cakrawala Hukum Jurisprudentie Jurnal Penelitian Hukum De Jure Al-Qisth Law Review JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat) Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Justitia et Pax Morality :Jurnal Ilmu Hukum JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) JCES (Journal of Character Education Society) SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Ius Constituendum Substantive Justice International Journal of Law JURNAL MERCATORIA Gorontalo Law Review Jurnal Yuridis Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Veteran Law Review Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Pagaruyuang Law Journal Jurnal Simbur Cahaya JE (Journal of Empowerment) KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Pengabdian Masyarakat Khatulistiwa BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Alauddin Law Development Journal (ALDEV) LEGAL BRIEF Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti (JAICB) SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Law Development Journal Audito Comparative Law Journal (ACLJ) IBLAM Law Review Jurnal Interpretasi Hukum Syiah Kuala Law Journal Journal of Law, Poliitic and Humanities Reformasi Hukum ABDINE Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Kreatif : Karya Pengabdian untuk Masyarakat Aktif dan Inovatif
Rianda Dirkareshza
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 61 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 61 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Peninjauan Aspek Keamanan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Crpytocurrency Murizqy, Muhammad Alhadi; Dirkareshza, Rianda
Jurnal Ius Constituendum Vol. 7 No. 2 (2022): OCTOBER
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v7i2.4067

Abstract

This study aims to determine the security of cryptocurrency trading and the legal protection of cryptocurrencies in Indonesia. Provide education and information in an effort to minimize losses when making cryptocurrency investment transactions. This study uses a normative juridical research method and a statutory regulation approach by reviewing news and literature related to the problems of this research. The results of the research can be said that the legality of crypto assets has been regulated in Law No. 10 of 2011 concerning Law No. 32 of 1997 concerning Commodity Futures Trading directly by the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (Bappebti) so that its legality can be accounted for.  However, security in cryptocurrency transactions is still minimal because cyber crimes such as hacking, scamming and phishing are still common. Therefore, the novelty of this research is an explanation that cryptocurrency investor customers must choose crypto assets that have been registered by Bappebti and crypto investor customers are required to use a cryptocurrency exchange platform that has an operational permit from Bappebti in order to reduce the risk of crypto investor customers experiencing losses caused by the platform cryptocurrency exchanges and crypto assets that are not licensed by Bappebti.Penelitian ini berutujuan untuk mengetahui keamanan trading cryptocurrency dan perlindungan hukum cryptocurrency di Indonesia. Memberikan edukasi dan informasi guna upaya meminimalisir kerugian saat melakukan transaksi investasi cryptocurrency. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji berita dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa aset crypto telah diatur legalitasnya dalam Undang-Undang   No 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang secara langsung diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sehingga legalitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Namun keamanan dalam bertransaksi cryptocurrency masih minim karena kejahatan cyber seperti hacking, scamming dan, phising masih sering terjadi. Oleh karena itu kebaharuan dari peneliitan ini berupa penjelasan bahwa nasabah investor cryptocurrency harus memilih aset crypto yang telah terdaftar oleh Bappebti dan nasabah investor crypto diwajibkan untuk menggunakan platform cryptocurrency exchange yang telah mendapat izin operasional dari Bappebti guna mengurangi resiko nasabah investor crypto mengalami kerugian yang diakibatkan oleh platform cryptocurrency exchange dan aset crypto yang tidak memiliki izin Bappebti.    
Pembentukan Koperasi Perkumpulan Penyandang Disabilitas dalam Meningkatkan Perekonomian dan Konektivitas Penyandang Disabilitas di Indonesia Sadiawati, Diani; Dirkareshza, Rianda; Suharyati, Suharyati; Supriadi, Yudi Nur; Akbar, Sahda Saraswati; Aryaputri, Aqila Shafiqa
ABDINE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2024): ABDINE : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52072/abdine.v4i2.910

Abstract

Pemberdayaan kelompok penyandang disabilitas dalam bidang ekonomi perlu dilakukan guna meningkatkan taraf hidup dan ketahanan ekonomi kelompok penyandang disabilitas. Hal ini sebagai langkah untuk memberikan wadah kepada kelompok penyandang disabilitas dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Maka dari itu diperlukan pembentukan koperasi bagi penyandang disabilitas sebagai wadah bagi kelompok penyandang dalam menjalankan kegiatan ekonomi dan juga sebagai sarana untuk konektivitas penyandang disabilitas. Berdasarkan penjelasan tersebut maka Tim Pengabdi melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan membentuk koperasi perkumpulan penyandang disabilitas yang nantinya koperasi tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian dan konektivitas penyandang disabilitas. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini yaitu tim melakukan dalam 3 (tiga) tahap, yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap monitoring. Hasil dari pengabdian ini yaitu Tim Pengabdi membantu kelompok penyandang disabilitas membentuk badan usaha koperasi dan juga memberikan penyuluhan materi terkait cara pengelolaan koperasi yang baik dan benar. Selain itu Tim Pengabdi juga memberikan best practice kepada peserta terkait dengan pengelolaan koperasi.
Penguatan Perlindungan Nelayan dalam Blue Economy: Analisis Kerangka Hukum dan Pendanaan di Kabupaten Indramayu Syahuri, Taufiqurrohman; Kaharuddin, Kaharuddin; Sadiawati, Diani; Dirkareshza, Rianda; Fauzan, Muhammad
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v10i2.695

Abstract

Seluruh dunia sepakat bahwa dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan harus mematuhi daripada 17 poin dari sustainable development goals yang mana salah satu dari poin tersebut adalah poin 14 yang meyakini adanya keberlanjutan dalam ekosistem laut. Nelayan menjadi salah satu hal yang mendukung blue economy. Namun dalam hal perlindungannya belum memadai dengan tidak adanya pengaturan perlindungan pada tingkat daerah lewat Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan lewat UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, terutama di daerah Majakarta, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan ideal mengenai perlindungan dan pendanaan nelayan di Kabupaten Indramayu karena belum adanya pengaturan pada tingkat Perda dalam hal perlindungannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparasi, dan pendekatan konseptual. Dalam menentukan konsep perlindungan dan pendanaan dalam teknis Peraturan Daerah belum diatur secara konteks kedaerahan. Terlebih dalam tingkat peraturan daaerah di Kabupaten Indramayu belum mengakomodasi terkait dengan perlindungan nelayan secara komprehensif. Dengan demikian diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut dalam tingkat peraturan daerah dengan mengedepankan peran aktif nelayan dalam mengakses pendanaan di pemerintah daerah kabupaten agar mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat.
PENINGKATAN KEAHLIAN WARGA MASYARAKAT TENTANG PENGOLAHAN LIMBAH JADI RUPIAH Agustanti, Rosalia Dika; Waluyo, Bambang; Dirkareshza, Rianda; Hulu, Samuel Arthur; Azami, Muhamad Rafi
JCES (Journal of Character Education Society) Vol 5, No 4 (2022): October
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jces.v5i4.10398

Abstract

Abstrak: Permasalahan sampah yang terjadi di Indonesia semakin hari semakin memprihatinkan. Masih banyak sampah yang dikelola dengan tidak memperhatikan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan menyebabkan tercemarnya lingkungan hidup. Oleh karena itu tim menyelenggarakan sebuah penyuluhan yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat bagaimana pentingnya menjaga lingkungan dan cara menjaga lingkungan dimulai dari setiap individu. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan penyuluhan kali ini adalah perpaduan antara pendidikan masyarakat dan pelatihan. Hasil dari kegiatan ini adalah rata-rata 36,66% telah mengerti apa itu lingkungan hidup, bagaimana pencemaran lingkungan hidup bisa terjadi, dan dampak dari pencemaran lingkungan hidup serta masyarakat juga mengetahui cara mencegah pencemaran lingkungan dengan mengikuti program pelestarian lingkungan yaitu mendaur ulang sampah plastik menjadi tote bag.Abstract:  The problem of waste that occurs in Indonesia is getting worse day by day. There is still a lot of waste managed without paying attention to the 3R principle (Reduce, Reuse, Recycle), which causes environmental pollution. Therefore, the team organized outreach to educate the public on how important it is to protect the environment and how to protect the environment, starting with each individual. The method used in implementing this extension is a combination of community education and training. The results of this activity are an average of 36.66% have understood the environment, how environmental pollution can occur, and the impact of environmental pollution. The community also knows how to prevent environmental pollution by participating in environmental conservation programs, namely recycling plastic waste be a tote bag.
Legal Protection of Workers' Rights for Victims of Workplace Accidents: A Cross-National Comparative Analysis in the Context of Worker Welfare Sahda Saraswati Akbar; Rianda Dirkareshza
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 1 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i1.887

Abstract

Workers' rights to occupational safety are defined as rights that must be considered by all countries as stated in article 23 of the Universal Declaration of Human Rights. Through this, the author is interested in conducting research as a form of achieving better worker welfare and also aims to provide insight for policy makers to improve and develop regulations related to worker safety and health. This study uses a comparative method that compares regulations in Iceland, Canada, Belgium, Singapore, Australia with regulations in Indonesia using a legal research approach and a conceptual approach. The novelty in this study is to conduct a comparative study of the six countries in achieving worker welfare through aspects of worker health and safety. However, of course Indonesia needs to make other considerations in determining regulations or policies that will be adopted through implementation in other countries.
Synergy of Investment Law Transformation in the Implementation of PPP for Solar Power Plant Financing in Ibu Kota Nusantara Gunawan, Muhammad Gilang; Dirkareshza, Rianda
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 19 No. 1 (2025): KRTHA BHAYANGKARA: APRIL 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v19i1.3687

Abstract

The development of Ibu Kota Nusantara (IKN) embraces a sustainable city concept, targeting 100% renewable energy utilization and achieving Net Zero Emission by 2045. Based on Presidential Regulation No. 63 of 2022, IKN's primary energy source comes from Solar Power Plants (PLTS). However, financing this project faces major challenges due to limited capital access and high loan interest rates. The government has established the Public-Private Partnership (PPP) scheme as the main financing mechanism, covering 54% of IKN’s total budget. Nevertheless, the PPP scheme remains highly dependent on high-risk bank loans. Therefore, this study analyzes the optimization of PPP in the PLTS project at IKN by exploring the blended finance scheme, particularly integrating PPP with green bonds. Additionally, it examines the legal aspects of investment in PLTS infrastructure development at IKN and the role of regulations in supporting sustainable financing implementation. This study is expected to provide academic and practical contributions by formulating regulatory recommendations to optimally support energy infrastructure development at IKN. The research employs a normative legal method with a legislative approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The findings indicate that issuing green bonds by the IKN Authority can serve as a strategic legal foundation for sustainable PLTS infrastructure financing and attract investors.
Penafsiran Hukum (Legal Interpretations) Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Demi Masyarakat Yang Sejahtera, Adil, dan Makmur (Walfare State) (Standpoint Usul Perubahan Terhadap UU Pelayanan Publik): Legal Interpretations Against Act No. 25 of 2009 on Public Service Demi Prosperous Communities, Fair, And Prosperous (Walfare State) (Standpoint For Proposed Amendments To The Public Service Law) Dirkareshza , Rianda; Ardiantor , Andri; Pradana , Roni
Reformasi Hukum Vol 25 No 2 (2021): December Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.296 KB) | DOI: 10.46257/jrh.v25i2.202

Abstract

Secara filosofis kehadiran UU Pelayanan Publilk lahir sebagai bentuk kehadiran negara dalam memenuhi hak-hak dasar warga negara. Dimana dalam UUD NRI Tahun 1945 telah secara tegas mengatur tentang hak-hak asasi bagi warga negara dalam rangka menghormati (obligation to respect), melindungi (obligation to protect), dan memenuhi (obligation to fulfill). Dari sisi sosiologis, diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada warga negara untuk memenuhi kebutuhan hidup berupa barang, jasa dan administrasi, menuju kehidupan yang sejahtera. Metolodologi yang digunakan adalah metodologi interpretasi teleologis dan interpretasi sistematik. Tulisan ini ingin melihat sejauhmana UU Pelayanan Publik sesuai dengan tujuan bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan Makmur (walfare state), sehingga dibutuhkan sebuah penafsiran hukum. UU 25 Tahun 2009 ini juga sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kekinian dilihat dari kebutuhan dan kehidupan warga negara. Berdasarkan hasil Analisis dapat diberikan saran bahwa UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik harus segera dilakukan perubahan atau bahkan penggantian.
PERAN HUKUM DALAM MENGATUR DAN MELINDUNGI VARIETAS TANAMAN LOKAL UNTUK KETAHANAN PANGAN DAN LINGKUNGAN Dirkareshza, Rianda
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 8 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v8i2.3315

Abstract

Varietas tanaman lokal memiliki peran krusial dalam mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan, terutama di tengah tantangan global seperti perubahan iklim. Artikel ini membahas pentingnya pelestarian varietas tanaman lokal yang telah beradaptasi secara spesifik dengan kondisi ekologi setempat dan memiliki nilai budaya serta ekonomi yang tinggi. Melalui pendekatan kualitatif dan tinjauan literatur, artikel ini mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya pelestarian, termasuk tekanan dari praktik pertanian modern, kebijakan yang kurang mendukung, serta minimnya kesadaran masyarakat. Selain itu, artikel ini mengevaluasi kerangka hukum yang ada, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang mengatur dan melindungi varietas tanaman lokal. Temuan menunjukkan bahwa keberhasilan pelestarian varietas tanaman lokal sangat bergantung pada sinergi antara pengetahuan lokal, kebijakan yang berpihak pada lingkungan, dan partisipasi aktif masyarakat. Artikel ini memberikan rekomendasi kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan hukum dan mendorong pemanfaatan berkelanjutan varietas tanaman lokal sebagai bagian integral dari strategi ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan.
HAK EKONOMI DALAM HAK CIPTA LAGU: ANALISIS KASUS KONTROVERSIAL ANTARA BAND DAN PARTAI POLITIK Dirkareshza, Rianda
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.290

Abstract

Hak ekonomi dari para pencipta tidak boleh diabaikan, yang menjamin mereka mendapatkan manfaat ekonomi dari karya ciptaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki perlindungan hukum terkait hak cipta lagu dan penyelesaian sengketa. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif yang fokus pada sumber hukum primer seperti undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam kerangka hukum nasional. Pengolahan data kualitatif dilakukan melalui analisis deskriptif. Salah satu isu kontemporer terkait hak cipta lagu adalah maraknya pembajakan dan plagiarisme lagu melalui platform internet. Pelanggaran hak cipta sering terjadi di berbagai platform media sosial, di mana pembuat konten mempublikasikan lagu tanpa mengakui hak ekonomi dan moral dari pencipta aslinya. Perlindungan hukum untuk hak cipta lagu diatur dalam Pasal 58 huruf (d) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kasus yang melibatkan Band Feast dan Partai Nasdem menjadi bukti kurangnya pemahaman mengenai hak cipta lagu. Partai politik seharusnya turut serta dalam pendidikan hukum dan kampanye kesadaran hukum terkait undang-undang hak cipta untuk memberdayakan masyarakat.
PENDAYAGUNAAN PEMAHAMAN HAK CIPTA ATAS KARYA LOKAL PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENINGKATAN EKONOMI KREATIF Dirkareshza, Rianda; Desthabu, Meurina; Karunia, Aura Dwi; Bagaskara, Muhammda Fadhil
Jurnal Kreatif : Karya Pengabdian untuk Masyarakat Aktif dan Inovatif Vol 1 No 01 (2024): JANUARI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/jkreatif.v1i01.21

Abstract

There are a number of challenges to work produced by people with disabilities, for example in the context of copyright, it becomes the main focus in community service activities for help people with disabilities register copyright as evidence stronger in terms of legal certainty and product protection being targeted avoid a legal vacuum if it is hampered by a conflict. Together through the Wisma Cheshire Foundation as a forum for empowering and giving greater opportunities for groups of people with disabilities, service activities This community seeks understanding in the utilization of implementation the usefulness of copyright for the works they have produced is expected. One way to increase the value of creative economic growth is by realizing. The dream of disabled friends is to have an MSME. In general, there is one connection between the creative economy and copyright because the development of the creative economy is focused towards the creation of goods or services that rely on talent and creativity can later produce economic benefits to the creator. Methods used in community service this is Participatory Action Research (PAR), PAR is methods oriented towards community empowerment, development and mobilization knowledge. The solutions that will be implemented by the service team include: first, provide education for people with disabilities regarding registration, benefits and others so on regarding copyright as well; secondly, providing facilities in the form of registration assistance copyright for the work they create; third, provide valuable opportunities economically to people with disabilities for the work they create through registration of individual legal entities/Micro, Small and Medium Enterprises is based on economics creative. Disability; Copyright; and Economy Creative
Co-Authors ., Taupiq Ade Syaifullah Fattah Agustanti, Rosalia Dika Ahmad Yani Ahsan Ridho Faturahman Aji Lukman Ibrahim Akbar, Sahda Saraswati Akhdan, Fariz Ridhanus Alberto Eka Sutisna Ali Imran Nasution Aliyya, Annisa Lisaana Sidqin Amanda, Nur Septiana Anisa Hesti Fitriyani Anjani, Risa Gia Anni Alvionita Simanjuntak Aras Firdaus Ardiantor , Andri Aryaputri, Aqila Shafiqa Azami, Muhamad Rafi Azzahra, Kesya Fadhilah Bagaskara, Muhammda Fadhil Bambang Waluyo Bernadin Dwi M Davilla Prawidya Azaria Desthabu, Meurina Diani Sadiawati Dias Prima Laurenza Dinda Maurizka Azura Dinda Pratiwi Dwi Desi Yayi Tarina Eka NAM Sihombing Eka NAM Sihombing Elizabet Devi Permatasari Elizabet Devi Permatasari Fahrudin Fahrudin Falevi, Yunizar Fareta Angelita Ichwana P Farizh Maulana Yusuf Fauzan, Aditya Rafi Gilang Abi Zaifa Gumilar, Egi Rivaldi Gunawan, Muhammad Gilang Hasna, Taria Hasudungan, Andrie Cornelius Hulu, Samuel Arthur Indra Kusuma Innayatu Dzil Izzati Jenji Gunaedi Argo Kaharuddin Karunia, Aura Dwi Kristina Simbolon Kristina Simbolon Laily Hanifah M. Rizki Yudha Prawira Mahmud, Suci Ramadhani Marasabessy, Masita Marcella, Grace Marsya Arviela Maharani Mouva Putri Ramadhita Mouva Putri Ramadhita Mouva Putri Ramadhita Muhammad fauzan Muhammad Yusrizal Adi Syaputra Murizqy, Muhammad Alhadi Muthia Sakti Nada Prima Dirkareshza Nadhira Imaniyar Najla Rafiki Nasya Zulaekha Putri Algamar Nilla Deva Lusyana Novyana, Hilda Nur Indah Putri Ramadhani Nurhalizah, Aisyah Permatasari, Elizabet Devi Pradana , Roni Pramaseta Widiawardana Pritha Maya Savitri Raden Alya Lutfiyyah Ramadhani, Dwi Aryanti Reyna Zahia Ribka Amelia Putri Tarigan Risa Gia Anjani Roni Pradana Sahda Saraswati Akbar Samual Arthur Hulu Satino Simbolon, Devri Santiyas Sintha Fransiske Simanungkalit Sitorus, Yosua Audric Matthew Suharyati Suharyati Surahmad Surahmad Surahmad, Surahmad Syahputra, Muhammad Amin Tatianna Daniella Usmany Taufiqurrohman Syahuri Taupiqqurrahman Tri Aprilidya Agri Vanessa Christina Siringoringo Wijaya, Safira YUDI NUR SUPRIADI Zaifa, Gilang Abi