Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.158
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta Rechtsidee LAW REVIEW Jurnal Cakrawala Hukum Jurisprudentie Al-Qisth Law Review JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat) Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Justitia et Pax Morality :Jurnal Ilmu Hukum JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) JCES (Journal of Character Education Society) SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Ius Constituendum Substantive Justice International Journal of Law JURNAL MERCATORIA Gorontalo Law Review Jurnal Yuridis Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Veteran Law Review Jurnal Yudisial Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Pagaruyuang Law Journal Jurnal Simbur Cahaya JE (Journal of Empowerment) KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Pengabdian Masyarakat Khatulistiwa BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Alauddin Law Development Journal (ALDEV) LEGAL BRIEF Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti (JAICB) SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Law Development Journal Audito Comparative Law Journal (ACLJ) IBLAM Law Review Jurnal Interpretasi Hukum Syiah Kuala Law Journal Journal of Law, Poliitic and Humanities Reformasi Hukum Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Batavia Jurnal Kreatif : Karya Pengabdian untuk Masyarakat Aktif dan Inovatif LamLaj Al-Azhar Islamic Law Review Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Rianda Dirkareshza
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 70 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 70 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
PENDAYAGUNAAN PEMAHAMAN HAK CIPTA ATAS KARYA LOKAL PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENINGKATAN EKONOMI KREATIF Dirkareshza, Rianda; Desthabu, Meurina; Karunia, Aura Dwi; Bagaskara, Muhammda Fadhil
Jurnal Kreatif : Karya Pengabdian untuk Masyarakat Aktif dan Inovatif Vol 1 No 01 (2024): JANUARI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/jkreatif.v1i01.21

Abstract

There are a number of challenges to work produced by people with disabilities, for example in the context of copyright, it becomes the main focus in community service activities for help people with disabilities register copyright as evidence stronger in terms of legal certainty and product protection being targeted avoid a legal vacuum if it is hampered by a conflict. Together through the Wisma Cheshire Foundation as a forum for empowering and giving greater opportunities for groups of people with disabilities, service activities This community seeks understanding in the utilization of implementation the usefulness of copyright for the works they have produced is expected. One way to increase the value of creative economic growth is by realizing. The dream of disabled friends is to have an MSME. In general, there is one connection between the creative economy and copyright because the development of the creative economy is focused towards the creation of goods or services that rely on talent and creativity can later produce economic benefits to the creator. Methods used in community service this is Participatory Action Research (PAR), PAR is methods oriented towards community empowerment, development and mobilization knowledge. The solutions that will be implemented by the service team include: first, provide education for people with disabilities regarding registration, benefits and others so on regarding copyright as well; secondly, providing facilities in the form of registration assistance copyright for the work they create; third, provide valuable opportunities economically to people with disabilities for the work they create through registration of individual legal entities/Micro, Small and Medium Enterprises is based on economics creative. Disability; Copyright; and Economy Creative
Penerapan Jalan Berbayar di Provinsi D.K.I Jakarta yang Dianggap Merugikan Masyarakat Tatianna Daniella Usmany; Rianda Dirkareshza
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.3.7863.411-421

Abstract

Provinsi DKI Jakarta menghadapi tantangan kemacetan lalu lintas yang serius sebagai akibat dari pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang cepat. Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ini melalui sistem three in one dan sistem ganjil-genap belum memberikan hasil yang signifikan. Oleh karena itu, pemerintah mengusulkan penerapan sistem Jalan Berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) sebagai solusi. Namun, kebijakan ini menghadapi sejumlah permasalahan, termasuk dampaknya terhadap pengguna kendaraan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan wawancara sebagai pelengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Jalan Berbayar di Jakarta memiliki dampak yang signifikan terhadap pengguna kendaraan, terutama bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang bergantung pada kendaraan pribadi. Sistem ini juga dianggap tidak memadai dalam memenuhi aksesibilitas dan keterjangkauan angkutan umum, yang membuat sebagian besar penduduk Jakarta tetap bergantung pada kendaraan pribadi. Selain itu, pemerintah DKI Jakarta dinilai melanggar beberapa peraturan, seperti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Jalan dan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penerapan jalan berbayar juga dianggap kurang memperhatikan partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah terkait. Dalam konteks ini, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan angkutan umum yang terintegrasi dan penyesuaian kebijakan jalan berbayar agar lebih memperhitungkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Selain itu, perlu ada upaya yang lebih besar dalam melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan transportasi.
Penyalahgunaan Koreografi Tari Pada Aplikasi TikTok Sebagai Kekayaan Intelektual yang Dikomersialisasikan Tanpa Izin Vanessa Christina Siringoringo; Rianda Dirkareshza
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.3.7894.432-440

Abstract

Koreografi tari pada umumnya diciptakan untuk dipertunjukkan di hadapan umum, namun seiring kemajuan teknologi, koreografi tari juga direkam dalam bentuk video untuk dipertunjukan melalui aplikasi TikTok. Koreografi tari yang dipublikasikan di aplikasi TikTok menjadi konten yang tidak jarang disalahgunakan untuk kepentingan komersial orang lain. Pencipta dapat melakukan beberapa upaya manakala hal tersebut terjadi sebab dari hak cipta yang timbul terdapat hak eksklusif didalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep prinsip deklaratif dalam Undang – Undang Hak Cipta dan untuk mengetahui penyelesaian masalah penyalahgunaan koreografi tari yang dikomersialisasikan tanpa izin pencipta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangan – undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian penulisan ini menyatakan bahwa hak cipta telah timbul setelah karya tersebut dipublikasikan berdasarkan prinsip deklaratif dan dalam hak cipta yang telah timbul secara otomatis memiliki hak ekslusif yang terbagi menjadi hak moral dan hak ekonomi.
PERAN HUKUM DALAM MENGATUR DAN MELINDUNGI VARIETAS TANAMAN LOKAL UNTUK KETAHANAN PANGAN DAN LINGKUNGAN Rianda Dirkareshza
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v8i2.3315

Abstract

Varietas tanaman lokal memiliki peran krusial dalam mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan, terutama di tengah tantangan global seperti perubahan iklim. Artikel ini membahas pentingnya pelestarian varietas tanaman lokal yang telah beradaptasi secara spesifik dengan kondisi ekologi setempat dan memiliki nilai budaya serta ekonomi yang tinggi. Melalui pendekatan kualitatif dan tinjauan literatur, artikel ini mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya pelestarian, termasuk tekanan dari praktik pertanian modern, kebijakan yang kurang mendukung, serta minimnya kesadaran masyarakat. Selain itu, artikel ini mengevaluasi kerangka hukum yang ada, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang mengatur dan melindungi varietas tanaman lokal. Temuan menunjukkan bahwa keberhasilan pelestarian varietas tanaman lokal sangat bergantung pada sinergi antara pengetahuan lokal, kebijakan yang berpihak pada lingkungan, dan partisipasi aktif masyarakat. Artikel ini memberikan rekomendasi kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan hukum dan mendorong pemanfaatan berkelanjutan varietas tanaman lokal sebagai bagian integral dari strategi ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan.
Regulatory Convergence of Trade Secret Licensing Agreements in Indonesia Through a Comparative Study of Taiwan and the United States Axara Alejendra Anjani; Rianda Dirkareshza
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 5 No. 12 (2025): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v5i12.52483

Abstract

The protection of trade secrets plays a vital role in safeguarding a nation’s competitive edge, particularly amid globalization and economic integration. Indonesia has enacted a legal basis through Law No. 30 of 2000; however, its practical enforcement still encounters obstacles related to legal certainty, law enforcement, and procedural consistency. This research examines the protection of trade secrets in Indonesia by comparing it with Taiwan and the United States, while also exploring the possible adoption of best practices to enhance national competitiveness. The study employs a normative juridical method combined with a comparative approach and regulatory analysis, relying on literature reviews of legislation, international instruments, and relevant scholarly works. The findings suggest that incorporating best practices—such as preliminary injunctions, whistleblower immunity, stricter sanctions, and improved inter-agency collaboration—could significantly strengthen trade secret protection in Indonesia. Recommendations are directed toward the Directorate General of Intellectual Property (DGIP), the Ministry of Trade, and the Supreme Court to develop technical guidelines, establish a dedicated task force, and provide information security training for businesses, thereby aligning Indonesia’s trade secret protection framework with global standards.
Pembangunan Hukum Berkelanjutan antara Pusat dan Daerah melalui Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional Rianda Dirkareshza
Simbur Cahaya Volume 29 Nomor 2, Desember 2022
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v29i2.1863

Abstract

Pemerintah mengeluarkan sejumlah peraturan dimasa Covid-19 dan efektif dalam pemulihan Kesehatan masyarakat secara massif namun berdampak buruk terhadap perekonomian di Indonesia khususnya pulau Jawa dan Bali.  Hal ini diakibatkan tidak seimbangnya tujuan dari pembentukan aturan     tersebut, hanya berfokus kepada Healthy State sehingga mengenyampingkan  Walfare State. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan Statue Approach dan Literature Review diolah secara deskriptif analitis. Adapun temuan dari penelitian ini adalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagai representasi daerah dapat menjadi penghubung untuk menjembatani seluruh aspirasi daerah agar tersampaikan kepada pemeritnah pusat melalui beberapa hal antara lain: pertama, DPD RI harus focus mengawasi sejumlah Undang – Undang yang menjadi dasar hukum pemerintah untuk mengeluarkan         kebijakan pemulihan ekonomi nasional dan mem-berikan rekomendasi langsung yang merepresentasikan daerah masing – masing anggota de-wan (Senator) agar tidak lagi menghasilkan aturan yang memberikan dampak buruk dalam jangka Panjang. Kedua, DPD RI melalui BULD sudah sepatutnya memfokuskan diri utnuk memberikan telaah, analisis dan kajian kepada   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) un-tuk dapat focus melakukan penysusunan terhadap peraturan daerah yang mendukung pemuli-han ekonomi nasional. Ketiga, DPD RI membentuk tim kerja antara beberapa alat kelengka-pan yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan erat dengan pembangunan hukum berke-lanjutan antara hubungan pusat dan    daerah terhadap pemulihan ekonomi nasional agar dapat memberikan rekomendasi yang komprehensif kedapam rancangan perda maupun perda atau hingga menyusun RUU terkait langsung dengan pemulihan ekonomi nasional.
IMPLEMENTATION OF DEBT TO EQUITY SWAP AS A STEP FOR COMPANIES IN FACING THE THREAT OF BANKRUPTCY Najla Rafiki; Rianda Dirkareshza
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 1 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18465346

Abstract

This article examines the implementation of debt to equity swap as a strategic legal mechanism for companies facing the threat of bankruptcy within the Indonesian legal system. The study departs from the phenomenon of corporate over-leverage and the increasing use of Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) as a forum for debt restructuring, and focuses on how the conversion of debt into shares can operate as an alternative corporate rescue tool rather than a purely financial technique. Using a normative legal research method with a statute, case, and conceptual approach, the research analyzes the legal framework governing debt to equity swap, including bankruptcy law, company law, and capital market regulation, and is conceptually grounded in Lawrence M. Friedman's legal system theory, encompassing legal structure, substance, and culture. The discussion is supported by case studies of PT Garuda Indonesia, PT Darma Henwa Tbk, and PT Bakrie & Brothers Tbk to assess the practical application, procedural requirements, and consequences of debt to equity swap. The findings indicate that, under appropriate conditions, debt to equity swaps can mitigate bankruptcy risk, restore financial health, recalibrate the relationship between companies and creditors, and strengthen ongoing concerns while still requiring careful attention to shareholder protection and regulatory compliance.
Reconceptualization of the Scope of Parties in Disputes Handled by the Financial Services Sector Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS SJK) Theresia Gabriella; Rianda Dirkareshza
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 10 No. 1 (2025): March
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v10i1.211

Abstract

The rapid growth of the financial services sector in Indonesia has increased the potential for disputes between consumers and financial service providers (PUJK), thereby necessitating an effective dispute resolution mechanism. In response, the Financial Services Authority (OJK) established the Financial Services Sector Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS SJK) through Regulation No. 61/POJK.07/2020 as an enhancement of the previous regulation. LAPS SJK is the result of a merger of six sectoral dispute resolution institutions to simplify the resolution process across various financial service sectors. However, in its implementation, there has been a regulatory disharmony concerning the definition and scope of parties eligible to access LAPS SJK services. Law No. 4 of 2023 limits consumers to individuals, while POJK 61/2020 expands the definition to include users of PUJK services, and LAPS SJK Regulation No. 1 refers to "legal subjects," thereby making the scope more inclusive. This inconsistency creates legal uncertainty and potentially hinders access to justice. This research adopts a normative legal approach to analyze the regulatory disharmony and recommends the need for a reconceptualization of the definition of disputing parties. Harmonizing the regulations is expected to improve the effectiveness and inclusiveness of LAPS SJK in resolving disputes and strengthen legal protection in the financial services sector.
URGENSI REFORMULASI MEKANISME PEMUNGUTAN ROYALTI MUSIK BAGI UMKM RESTORAN SEBAGAI SOLUSI ATAS PARADOKS PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA DI INDONESIA Rianda Dirkareshza; Monica Hermala Rahayu; Nursanti Mardiyati; Aisyah Nikita Permata Putri
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 3 (2025): MEI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i3.190

Abstract

Kewajiban pembayaran royalti musik bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) restoran di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik, menimbulkan paradoks antara perlindungan hak cipta dan keberlanjutan usaha kecil. Di satu sisi, pemungutan royalti dimaksudkan untuk menjamin hak ekonomi pencipta, namun di sisi lain, penerapan kewajiban yang seragam sering kali dianggap membebani UMKM yang memiliki keterbatasan finansial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi reformulasi mekanisme pemungutan royalti musik agar lebih adil, proporsional, dan adaptif terhadap kondisi UMKM restoran. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data kepustakaan berupa analisis kasus dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep diskon royalti berbasis kapasitas usaha dan omzet dapat menjadi solusi kompromistis yang seimbang antara kepentingan pencipta dan pelaku usaha. Selain itu, penyaluran royalti yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi digital diperlukan untuk membangun kepercayaan pengguna sekaligus menjamin distribusi yang tepat sasaran kepada pencipta. Reformulasi ini diharapkan mampu menciptakan sistem royalti yang lebih berkeadilan, melindungi hak pencipta, serta menjaga iklim usaha yang sehat bagi UMKM restoran di Indonesia
PENINGKATAN DAYA SAING USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH “NASI BEBEK ALBISRI” DALAM BIDANG KULINER MELALUI PROSES PENDAFTARAN MEREK DAGANG Kayla Fellicia Putri; Cleo Patricia Joe; Naura Nareswari; Hera Aprillya Dwi Lestari; Rafi Rangga Saputra; Darari Rifqi Avesina; Devan Fakhriy Primandana; Aldizar Fikri Ardiansyah; Alif Andika; Akbar Haditama; Monica Hermala Rahayu; Rianda Dirkareshza
Jurnal Kreatif : Karya Pengabdian untuk Masyarakat Aktif dan Inovatif Vol 3 No 1 (2026): JANUARI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/jkreatif.v3i1.187

Abstract

Intellectual Property Rights, particularly trademarks, play a vital role in strengthening business identity and competitiveness within the increasingly competitive culinary sector. However, many MSMEs have limited knowledge of the urgency of trademark protection and its registration procedures, making them vulnerable to business imitation risks. This community engagement program was conducted to support the culinary MSME “Nasi Bebek Albisri” in understanding the strategic benefits of trademark registration while providing direct assistance throughout the application process. The method used included counseling sessions consisting of material presentation, interactive discussions, and hands-on guidance during the preparation and submission of trademark documents to the Directorate General of Intellectual Property (DJKI). The results indicate a significant improvement in the MSME’s understanding of trademark functions, legal protection benefits, and administrative procedures involved in registration. Furthermore, the program successfully accompanied the MSME in completing its official trademark filing, thereby enhancing its business competitiveness and ensuring legal protection for its brand identity.
Co-Authors ., Taupiq Ade Syaifullah Fattah Agustanti, Rosalia Dika Ahmad Yani Ahsan Ridho Faturahman Aisyah Nikita Permata Putri Aisyah Nurhalizah Aji Lukman Ibrahim Akbar Haditama Akbar, Sahda Saraswati Akhdan, Fariz Ridhanus Alberto Eka Sutisna Aldizar Fikri Ardiansyah Ali Imran Nasution Alif Andika Aliyya, Annisa Lisaana Sidqin Amanda, Nur Septiana Anisa Hesti Fitriyani Anjani, Risa Gia Anni Alvionita Simanjuntak Aras Firdaus Ardiantor , Andri Aryaputri, Aqila Shafiqa Aulia Anjani Nurdin Axara Alejendra Anjani Azami, Muhamad Rafi Azzahra, Kesya Fadhilah Bagaskara, Muhammda Fadhil Bambang Waluyo Bernadin Dwi M Bobby Suryo Prakoso Cleo Patricia Joe Darari Rifqi Avesina Davilla Prawidya Azaria Desthabu, Meurina Devan Fakhriy Primandana Dewi Darmastuti Diani Sadiawati Diani Sadiawati Dias Prima Laurenza Dika Hikmah Wicaksana Dinda Maurizka Azura Dinda Pratiwi Dwi Desi Yayi Tarina Egi Rivaldi Gumilar Eka NAM Sihombing Eka NAM Sihombing Elizabet Devi Permatasari Elizabet Devi Permatasari Fahrudin Fahrudin Falevi, Yunizar Fareta Angelita Ichwana P Farizh Maulana Yusuf Fauzan, Aditya Rafi Giaby Amanda Larasati Gilang Abi Zaifa Gilang Abi Zaifa Gumilar, Egi Rivaldi Gunawan, Muhammad Gilang Hasna, Taria Hasudungan, Andrie Cornelius Hera Aprillya Dwi Lestari Hulu, Samuel Arthur Indra Kusuma Innayatu Dzil Izzati Jenji Gunaedi Argo Kaharuddin Karunia, Aura Dwi Kayla Fellicia Putri Kesya Fadhilah Azzahra Kesya Fadhilah Azzahra Kristina Simbolon Kristina Simbolon Laily Hanifah M. Rizki Yudha Prawira Mahmud, Suci Ramadhani Marasabessy, Masita Marcella, Grace Marsya Arviela Maharani Megafury Apriandhini Mimin Mintarsih Monica Hermala Rahayu Monica Hermala Rahayu Mouva Putri Ramadhita Mouva Putri Ramadhita Mouva Putri Ramadhita Muhammad Fathan Aliqa El Mubarok Muhammad Fauzan Muhammad Fauzan Muhammad fauzan Muhammad Yusrizal Adi Syaputra Murizqy, Muhammad Alhadi Muthia Sakti Nada Prima Dirkareshza Nadhira Imaniyar Najla Rafiki Nasya Zulaekha Putri Algamar Naura Nareswari Nilla Deva Lusyana Novyana, Hilda Nur Indah Putri Ramadhani Nursanti Mardiyati Oremia Exilla Rafelina Sihombing Permatasari, Elizabet Devi Pradana , Roni Pramaseta Widiawardana Prisca Dwi Maylinda Pritha Maya Savitri Putri Ni'matul Maula Raden Alya Lutfiyyah Rafi Rangga Saputra Ramadhani, Dwi Aryanti Reyna Zahia Ribka Amelia Putri Tarigan Risa Gia Anjani Roni Pradana Sahda Saraswati Akbar Samual Arthur Hulu Satino Simbolon, Devri Santiyas Sintha Fransiske Simanungkalit Sitorus, Yosua Audric Matthew Suharyati Suharyati Surahmad Surahmad Surahmad, Surahmad Syahputra, Muhammad Amin Tatianna Daniella Usmany Taufiqurrahman Syahuri Taufiqurrohman Syahuri Taupiqqurrahman Theresia Gabriella Tri Aprilidya Agri Vanessa Christina Siringoringo Vania Athalia Lumban Tobing Wijaya, Safira YUDI NUR SUPRIADI