Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.206
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Pembaharuan Hukum Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Ius Constituendum Islamic Review : Jurnal Riset dan Kajian Keislaman Jurnal Yudisial Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum UNTAG Law Review JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat JURNAL USM LAW REVIEW KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Hang Tuah Law Journal Journal of General Education and Humanities Semarang Law Review Journal Juridisch
Junaidi, Muhammad
Unuiversitas Semarang
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 80 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 80 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Penyelenggaraan Pesantren Dalam Rangka Memberdayakan Masyarakat Muhammad Junaidi
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i2.5487

Abstract

The purpose of this research study is to understand the extent to which the implementation of Islamic boarding schools through the strengthening contained in Law Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools. This is very important and is not only interpreted as a form of state intervention but also makes pesantren capable of strengthening in the context of community empowerment. Through a normative juridical approach, it is hoped that this study will be able to see a careful perspective on existing problems related to the implementation of Islamic boarding schools in the context of empowering the community. The method used is normative juridical. The results of the study show that in order to achieve these goals, pesantren should balance it through strengthening the curriculum. In addition, pesantren must also prepare derivative regulations in accordance with the provisions in Law Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools and their derivative regulations.    Tujuan dari pengkajian penelitian ini adalah untuk mamahami sejauh mana penyelenggaraan pesantren melalui penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Hal ini sangatlah penting yang bukan hanya dimaknai sebagai bentuk intervensi negara akan tetapi menjadikan pesantren mampu melakukan penguatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Melalui pendekatan yuridis normatif diharapkan kajian ini mampu melihat perspektif secara cermat atas masalah yang ada terkait penyelenggaraan pesantren dalam rangka memberdayakan masyarakat. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan untuk mencapai tujuan itu semua maka sudah semestinya pesantren mengimbanginya melalui penguatan kurikulum. Selain itu pesantren juga haruslah menyiapkan peraturan turunan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren dan peraturan turunannya.        
Pencabutan Putusan Pailit Dalam Hal Harta Pailit Tidak Cukup Untuk Membayar Biaya Kepailitan Paulus Sirait; Muhammad Junaidi; Kukuh Sudarmanto; Syafran Sofyan
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i3.7911

Abstract

The purpose of this research is to learn about the revocation of bankruptcy judgments in the event that bankruptcy assets are not sufficient to pay bankruptcy costs. If, in the management of bankruptcy assets, the curator considers that the bankruptcy assets are insufficient to pay the bankruptcy costs, the curator may apply for revocation of the bankruptcy statement submitted to the supervisory judge. Based on the proposal of the supervisory judge to revoke the debtor's bankruptcy statement, the commercial court may decide to revoke the debtor's bankruptcy statement. The problems that occur over the revocation and the problems and solutions to the revocation of the bankruptcy judgment in the event that the bankruptcy assets are not enough to pay the bankruptcy costs. The research method used is a legal research method that prioritizes how to research library materials and laws and regulations. The results of this study indicate that the revocation of the bankruptcy decision prioritizes legal certainty for debtors but does not provide certainty of payment of creditors' bills. Second, the revocation of the bankruptcy declaration decision by the Commercial Court has caused problems where the bankruptcy assets are only used to pay bankruptcy costs; the bankruptcy revocation decision is not accompanied by an order for the receivership to liquidate the company's debtors; and actio pauliana in bankruptcy is only valid while the bankruptcy process is still running. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pencabutan putusan pailit jika harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. Jika kurator dalam pengurusan harta pailit percaya bahwa harta pailit tidak mencukupi untuk membayar biaya kepailitan, kurator dapat mengajukan permohonan pencabutan pernyataan pailit yang disampaikan kepada Hakim Pengawas. Jika Hakim Pengawas merekomendasikan untuk mencabut pernyataan pailit debitur, maka Pengadilan Niaga dapat memutuskan untuk mencabut pernyataan pailit debitur. Permasalahan yang terjadi atas pencabutan serta problematika dan solusi pencabutan putusan pailit dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penetian yuridis normatif yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan adalah pencabutan putusan pailit lebih mengutamakan kepastian hukum bagi debitur namum tidak memberikan kepastian pembayaran atas tagihan kreditur. Kedua, pencabutan putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga telah menimbulkan problematika dimana harta pailit hanya dipergunakan untuk membayar biaya kepailitan, putusan pencabutan pailit tidak disertai dengan perintah bagi kurator untuk melakukan likudasi terhadap debitur perseroan, actio pauliana dalam kepailitan hanya berlaku selama proses kepailitan masih berjalan.   
Keabsahan Risalah Lelang Atas Objek Lelang Yang Tidak Dapat Dibalik Nama Muhammad Junaidi; Tri Wibowo; Diah Sulistyani Ratna Sediati; Zaenal Arifin; Soegianto Soegianto
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i3.7916

Abstract

The study aims to analyze the validity of the auction bulletin and the constraints and solutions made by the Office of Auctions on the object of the auction that cannot be renamed. The process of execution of the auction has been regulated in this way by various laws and regulations. In practice, there are some cases where the auction object cannot be renamed, even though the auctions have been carried out in accordance with the conditions and have been made by the Auction Office. The type of research used in this investigation is normative jurisprudence with a method of legislative approach. As a result, in the event that there is an auction object that cannot be named after, it does not immediately result in the following auction process: The auction notice made by the auction office becomes invalid. For example, the case in the decision of the Central Java High Court No. 161/PDT/2016/PT.SMG dated July 15, 2016. The Supreme Court's judgment recognizes the validity of the Auction, although the judgement leads to legal uncertainty for the auction vendor and KPKNL Semarang. In order to establish the basis of legal certainty and the foundation of justice for the seller and KPKNL Semarang, it is recommended to file a lawsuit and settlement to the state court to ensure the status and legal status of the post auction process that has taken place. The novelty of this research is the study of the Auction Records on an auction object that cannot be renamed.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan Risalah Lelang beserta kendala dan solusinya yang dibuat oleh Pejabat Lelang atas objek lelang yang tidak dapat dibalik nama. Proses pelaksanaan lelang telah diatur sedemikian rupa dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Begitu juga dengan proses balik nama atas objek lelang, telah diatur dalam peraturan perundangan dengan jelas. Dalam praktiknya, terdapat beberapa kasus bahwa objek lelang tidak dapat dibalik nama meskipun lelang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan telah dibuat Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitiaan ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Hasilnya, dalam hal terdapat objek lelang yang tidak dapat dibalik nama, tidak serta merta mengakibatkan proses lelang berikut Risalah Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang menjadi batal dan tidak sah. Sebagai contoh, kasus dalam putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 161/PDT/2016/PT.SMG tanggal 15 Juli 2016. Dari putusan pengadilan tinggi tersebut keabsahan Risalah Lelang tetap diakui, meskipun dengan adanya putusan tersebut mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum bagi penjual lelang dan KPKNL Semarang. Guna mewujudkan asas kepastian hukum dan asas keadilan bagi penjual dan KPKNL Semarang, disarankan untuk mengajukan gugatan dan penetapan kepada pengadilan negeri untuk memastikan kedudukan dan status hukum atas proses pasca lelang yang telah terjadi. Kebaruan penelitian ini yaitu kajian tentang Risalah Lelang atas objek lelang yang tidak dapat dibalik nama.       
Kedudukan Hukum Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Yang Belum Ditanda Tangani Salah Satu Pihak Rahajeng Wulandari; Kukuh Sudarmanto; Muhammad Junaidi; Zaenal Arifin
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i3.8000

Abstract

The purpose of this research is to analyze the legal position of the contract of procurement of goods and services that has not been signed by one of the parties by raising a case study based on the cooperation agreement between PT TJB Power Services PLTU Unit 1-2 and PT PLN (Persero) Unit of Manufacture of Tanjung Jati B. This research uses a method of normative jurisprudence approach. The result of this study is an agreement on the procurement of goods and services that has not been signed by one of the parties in PT TJB Power Services has not yet been able to provide legal certainty and justice for the parties. The agreement between PT TjB Power Service and PT PLN (Persero) Unit of Mother Manufacturing Tanjung Jati B must be signed as a form of agreement of the sides. The urgency of this research is that in any agreement must be agreed by the parties, it becomes one of the legal conditions of the agreement as regulated in Article 1320 of the Covenant. The contract of procurement of goods and services between PT TJB Power Services and PT PLN (Persero) Master Unit of Manufacture of Tanjung Jati B must be signed as a form of agreement between the parties. The agreement of proceeding of Goods and Services which has not been signed by one of the parties must be made on the basis of the agreement with the parties with the existence of the legal basis and agreed by the parties in writing as an executable form of the contract for the provision of good and services and legally binding to the party. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kedudukan hukum perjanjian pengadaan barang/jasa yang belum ditandatangani salah satu pihak dengan mengangkat studi kasus berdasarkan perjanjian kerjasama antara PT TJB Power Services PLTU Unit 1-2 dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Urgensi penelitian ini adalah dalam setiap perjanjian harus disepakati oleh para pihak, hal tersebut menjadi salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHP. Hasil dari penelitian ini adalah perjanjian pengadaan barang/jasa yang belum ditandatangani salah satu pihak di PT TJB Power Services belum dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum bagi para pihak. Perjanjian pengadaan barang/jasa antara PT TJB Power Services dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B harus ditandatangani sebagai bentuk kesepakatan para pihak.  Perjanjian pengadaan barang/jasa yang belum ditandatangani salah satu pihak harus dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak dengan adanya dasar hukum dan disepakati para pihak secara tertulis sebagai bentuk dapat dilaksanakannya perjanjian pengadaan barang/jasa dan mengikat secara sah kepada para pihak.    
Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Muhammad Junaidi; Khikmah Khikmah
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i1.8127

Abstract

The study aims to analyze legal protection for Indonesian Migrant Workers (PMI) abroad, focusing on the difference in legal protection between legal and illegal migrant workers. The urgency of this research arises from the growing number of challenges and risks faced by PMIs while working abroad, including violence, exploitation, and human trafficking. Furthermore, issues of information and preparation before departure, as well as untransparent or illegal recruitment practices, aggravate the situation of PMI. The study suggests enhanced international cooperation, strict surveillance of recruiting agents, and improved access to information for PMI as a solution to addressing this problem, ensuring that they receive strong legal protection by international and national law.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri, dengan fokus pada perbedaan perlindungan hukum antara pekerja migran legal dan ilegal. Urgensi penelitian ini timbul dari semakin banyaknya tantangan dan risiko yang dihadapi oleh PMI  saat bekerja di luar negeri, termasuk kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan orang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kelemahan signifikan dalam undang-undang yang ada, termasuk UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan PMI di Luar Negeri yang kurang berpihak pada perlindungan PMI. Terlebih lagi, permasalahan informasi dan persiapan sebelum berangkat, serta praktik perekrutan yang tidak transparan atau ilegal, memperparah kondisi PMI. Penelitian ini menyarankan peningkatan kerjasama internasional, pengawasan agen perekrutan yang ketat, dan peningkatan akses informasi bagi PMI sebagai solusi untuk mengatasi masalah ini, memastikan bahwa mereka menerima perlindungan hukum yang kuat sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
Eksistensi Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Pasca Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Muhammad Fakhrul Haq; Kukuh Sudarmanto; Zaenal Arifin; Muhammad Junaidi; Albertus Heru Nuswanto; Rati Riana
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 2 (2025): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i2.11068

Abstract

This study aims to analyze the existence, legal standing, and implementation of Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 2 of 2022 on Job Creation following the issuance of Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020, which declared Law Number 11 of 2020 on Job Creation conditionally unconstitutional. The urgency of this research lies in the need for an in-depth juridical review of the legitimacy of the Perppu, which is deemed not to meet the “compelling urgency” requirements stipulated in Article 22 of the 1945 Constitution and Constitutional Court Decision Number 138/PUU-VII/2009, as well as its implications for the rule of law and public participation in the legislative process. This research employs a normative juridical method with a statutory approach and descriptive-analytical analysis of secondary data. The findings reveal that the Perppu’s legal standing is weak as it fails to meet all three criteria of compelling urgency, while its implementation encounters obstacles in terms of legal substance and legal culture, particularly regarding investor-oriented policies and the reduction of workers’ rights. The novelty of this research lies in its comprehensive analysis combining Hans Kelsen’s hierarchy of norms theory, Lawrence M. Friedman’s legal system theory, and Gustav Radbruch’s legal purpose theory to assess the legitimacy and effectiveness of the Perppu. It is concluded that the Perppu does not fully fulfill the elements of legal justice and legal benefit for civil society, although it still provides legal certainty for the government to accelerate national strategic projects. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi, kedudukan hukum, dan implementasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya kajian yuridis mendalam terhadap legitimasi penerbitan Perppu yang dinilai tidak memenuhi syarat “hal ihwal kegentingan yang memaksa” sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 dan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, serta implikasinya terhadap prinsip negara hukum dan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan analisis deskriptif-analitis terhadap data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis kedudukan Perppu Cipta Kerja lemah karena tidak memenuhi ketiga kriteria kegentingan yang memaksa, sementara implementasinya menghadapi hambatan pada aspek substansi hukum dan budaya hukum, khususnya terkait keberpihakan pada investor dan pengurangan hak-hak pekerja. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif yang menggabungkan teori hierarki norma hukum Hans Kelsen, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, dan teori tujuan hukum Gustav Radbruch untuk menilai legitimasi dan efektivitas Perppu Cipta Kerja. Disimpulkan bahwa Perppu ini belum sepenuhnya memenuhi unsur keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat sipil, meskipun masih memberikan kepastian hukum bagi pemerintah dalam mempercepat proyek strategis nasional.  
Kekosongan Perlindungan Hukum Dalam Praktik Kebidanan Pada Kegawatdaruratan Maternal  Titik Muryanti; Muhammad Junaidi; Endah Pujiastuti
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 1 (2026): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i1.12021

Abstract

  This study aims to analyse positive legal arrangements in Indonesia regarding the legal protection of midwives in maternal emergencies and to formulate a concept of protection that provides legal certainty. The high maternal mortality rate (AKI) in Indonesia often forces midwives to act quickly outside of formal authority. However, they remain vulnerable to criminalisation due to the absence of specific implementing rules after the enactment of Law No. 17 of 2023. The research method used is a normative-legal approach with a descriptive-analytical orientation, based on the literature, laws, and regulations. The results of the study show a gap between 'das sollen' and 'das sein', where midwives are still haunted by legal risks even when acting in good faith. As a solution, this study offers a novelty in the form of an integrative protection model that adopts best practices from New Zealand, including the application of the good faith clause, the Strengthening of the Protection of the Midwife Profession, the obligation to certify BEmONC, and the application of restorative justice in the resolution of medical disputes. The implementation of this model is expected to create a fair health legal system for health workers while guaranteeing the right to life of mothers and babies.   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum positif di Indonesia terkait perlindungan hukum bidan dalam kegawatdaruratan maternal serta merumuskan konsep perlindungan yang memberikan kepastian hukum. Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia sering kali memaksa bidan bertindak cepat di luar kewenangan formal, namun mereka tetap rentan terhadap kriminalisasi karena belum adanya aturan pelaksana spesifik pasca berlakunya UU No. 17 Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis melalui studi literatur dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein, di mana bidan masih dihantui risiko hukum meskipun bertindak dengan itikad baik. Sebagai solusi, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa model perlindungan integratif yang mengadopsi praktik terbaik dari New Zealand, mencakup penerapan good faith clause, penguatan perlindungan profesi bidan, kewajiban sertifikasi BEmONC, serta penerapan restorative justice dalam penyelesaian sengketa medis. Implementasi model ini diharapkan dapat menciptakan sistem hukum kesehatan yang adil bagi tenaga kesehatan sekaligus menjamin hak hidup ibu dan bayi.  
Implementasi Nilai Pasar dan Nilai Likuidasi Sebagai Nilai Limit Dalam Lelang Hak Tanggungan Wahyu Mahendra; Zaenal Arifin; Muhammad Junaidi; Soegianto Soegianto
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.12877

Abstract

Mortgage auctions constitute a primary mechanism for executing collateral in resolving non-performing loans. This study examines the implementation of market value and liquidation value as the basis for determining reserve prices and analyzes their implications for substantive justice for debtors and creditors. Employing a normative-empirical legal research method, this study integrates statutory analysis, doctrinal review, and empirical observations of mortgage auction practices at the State Assets and Auction Service Office (KPKNL). The findings reveal a persistent gap between normative regulations—particularly Minister of Finance Regulation No. 122 of 2023 and the Indonesian Valuation Standards—which prioritize market value, and practical implementation, where creditors frequently apply liquidation value from the initial auction stage. This practice results in the disposal of collateral at prices below fair economic value, disproportionately disadvantaging debtors and weakening substantive justice. The study argues that such implementation contradicts fairness principles and increases the potential for post-auction disputes. The novelty of this research lies in proposing a tiered reserve price model that mandates the use of market value at the initial auction stage and permits liquidation value only in subsequent auctions if the asset remains unsold, supported by transparent procedures and independent appraisers. This model is expected to enhance legal certainty, balance the interests of debtors and creditors, and strengthen public trust in the mortgage auction system.   Lelang hak tanggungan merupakan mekanisme utama eksekusi jaminan dalam penyelesaian kredit bermasalah. Penelitian ini menganalisis implementasi penggunaan nilai pasar dan nilai likuidasi sebagai dasar penetapan nilai limit serta implikasinya terhadap keadilan substantif bagi debitur dan kreditur. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan mengombinasikan analisis peraturan perundang-undangan, kajian doktrinal, dan pengamatan empiris terhadap praktik lelang hak tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif, khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 dan Standar Penilaian Indonesia yang memprioritaskan nilai pasar, dengan praktik di lapangan yang masih dominan menggunakan nilai likuidasi sejak tahap awal pelelangan. Praktik tersebut menyebabkan objek jaminan dilepas pada harga yang tidak mencerminkan nilai ekonomis wajar, sehingga merugikan debitur dan melemahkan keadilan substantif. Penelitian ini menegaskan bahwa kondisi tersebut berpotensi meningkatkan sengketa pasca-lelang dan menurunkan kepercayaan terhadap sistem lelang. Kebaruan penelitian ini terletak pada tawaran model penetapan nilai limit secara berjenjang, yakni mewajibkan penggunaan nilai pasar pada pelelangan pertama dan menempatkan nilai likuidasi sebagai alternatif pada tahap berikutnya apabila objek tidak terjual, dengan mekanisme yang transparan dan melibatkan penilai independen. Model ini diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum, menyeimbangkan kepentingan debitur dan kreditur, serta meningkatkan legitimasi sistem lelang hak tanggungan.
Bantuan sosial Sebagai Instrumen Politik Uang Non-Tunai dalam Pemilu Indonesia Angreinni Angreinni; Muhammad Junaidi; Kukuh Sudarmanto; Albertus Heru Nuswanto; Suryani Angraini Fahmi
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 2 (2026): JUNE
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i2.13655

Abstract

The purpose of this study is to analyze the potential transformation of social assistance (Bansos) into a non-cash vote-buying instrument in Indonesian elections and to identify regulatory and governance weaknesses that facilitate such practices. This research employs a juridical-normative approach supported by conceptual analysis and literature review of electoral laws and social assistance policies. The findings reveal a regulatory gap in the Election Law that fails to explicitly accommodate policy-based non-cash vote buying, alongside legal ambiguity in distinguishing legitimate public policy from electoral instruments, and governance failure reflected in weak transparency, accountability, and bureaucratic neutrality in Bansos distribution. Concrete indicators of politicization include pre-election distribution surges (electoral timing), program personalization, and biased beneficiary selection. The novelty of this study lies in formulating the concept of policy-based non-cash vote buying as an expansion of vote-buying categorization within electoral law, complemented by a typology of politicization mechanisms and monitoring indicators. This study contributes to advancing electoral law reform through an effect-based approach, strengthening institutional oversight, and improving transparent and accountable Bansos governance to uphold electoral integrity and fairness.     Tujuan penelitian ini adalah menganalisis potensi transformasi bantuan sosial (Bansos) sebagai instrumen politik uang non-tunai dalam Pemilu Indonesia serta mengidentifikasi kelemahan regulasi dan tata kelola yang memfasilitasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan dukungan analisis konseptual dan studi literatur terhadap regulasi Pemilu dan kebijakan bansos. Hasil penelitian menunjukkan adanya regulatory gap dalam Undang-Undang Pemilu yang belum mengakomodasi politik uang non-tunai berbasis kebijakan publik, disertai legal ambiguity dalam batas antara kebijakan sosial dan instrumen elektoral, serta governance failure yang tercermin dari lemahnya transparansi, akuntabilitas, dan netralitas birokrasi dalam distribusi Bansos. Indikator konkret politisasi Bansos meliputi peningkatan distribusi menjelang Pemilu (electoral timing), personalisasi program, dan bias dalam penentuan penerima. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan konsep policy-based non-cash vote buying sebagai perluasan kategorisasi politik uang dalam hukum Pemilu, disertai tipologi mekanisme politisasi Bansos dan indikator pengawasannya. Kontribusi penelitian ini mendorong reformulasi hukum Pemilu berbasis pendekatan dampak, penguatan pengawasan kelembagaan, serta perbaikan tata kelola Bansos yang transparan dan akuntabel guna menjaga integritas dan keadilan elektoral.
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Muhammad Junaidi; Aga Gumilang Kristiyawan
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 13 No. 1 (2023): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v13i1.6967

Abstract

Tujuan Penulisan ini adalah untuk menganalisa mekanisme  serta kendala atas PTDH dari dinas anggota Polri di Jawa Tengah. Penegakkan disiplin anggota Polri diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002, PP Nomor 1 Tahun 2003,dan PerkapolriNo.Pol. 7 Tahun 2006. Penulisan ini lebih fokus kepada PTDH anggota Polri Jawa Tengah. Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait PTDH. Pendekatan Penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Hasil Penulisan ini: 1) Mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jawa Tengah: dilakukan penyelidikan, dan penyidikan, pemeriksaan perkara, dibuat berita acara pemeriksaan, dibuat berita acara pemeriksaaan (BAP), dilakukan persidangan, Komisi Kode Etik Profesi memutuskan perkara, tersangka/terpidana menerima dan menjalani sanksi putusan, 2) Kendala  atas mekanisme PTDH dari dinas anggota Polri di Jawa Tengah: peraturan tentang Kode Etik Profesi Polri tidak tersedia penjelasan yang memadai, seringnya terjadi perubahan aturan hukum intern dalam tubuh Polri, sulit memperoleh keterangan dari saksi dari masyarakat dan tidak ada sangksi hukum bagi saksi bila tidak memenuhi panggilan, pada umumnya istri anggota polri tidak berani melaporkan suaminya yang melakukan pelanggaran kode etik tidak ada upaya paksa seperti proses pidana untuk panggilan terhadap terduga pelanggar apabila ia tidak hadir, faktor Psikologis bagi pimpinan selaku Ankum untuk menvonis PTDH bagi anggota yang melanggar Kode Etik Polri.
Co-Authors A. Heru Nuswanto Abdullah Kelib Aga Gumilang Kristiyawan Agung Kristyanto Nababan Ahmed Kheir Osman Aisyah Nurhaliza Albertus Heru Nuswanto Amri Panahatan Sihotang Angreinni Angreinni Anton Catur Sulistiyo Arief Rizal Arief Rizal Arief Rizal Atok Dadyo Utomo Ayu Melati Ratuningnagari Bahrudin Mahmud Bambang Sadono Bambang Sadono Banja Bakti Marantasi Bramedika Kris Endira Budi Suryanto Cita Tsaabiethah Agustria Sasti Claustantianus Wibisono Tanggono Dedi Suwandi Dedy Suwandi Diah Sasikirana Retno Murniati Diah Sulistiyani R S Diah Sulistyani Diah Sulistyani Ratna Sediati Diah Sulistyani RS Dwi Harmono Edy Nugroho Endah Pujiastuti Fanesa Amada Fenny Cahyani Gunawan Meidianto Hendri Susilo Hendro Widodo Heri Kiswanto Herwin Haryadi Basoeki Indra Ashoka Mahendrayana Irfatul Chasanah Izzudin Arsalan Jatmiko . Jefrianus Tamo Ama Junius Akbar Karyanto Karyanto Khikmah Khikmah Kukuh Sudarmanto Mahbub Fajril Qolby Mangaraja Manurung Maskuri Maskuri Miftah Arifin Miftah Arifin Miftah Arifin Misbakhul Munir Mochamad Said Moehamad Nindyarto Laksmana Praja Moh. Havidz Nevoso Muhamad Chabib Faturrohman Muhammad Fakhrul Haq Muhammad Naufal Syutan Firmansyah Muhammad Nur Aflah Muhammad Rizky Pratama Ar Rahim Nilaiana Nilaiana Nina Juwitasari Nunuk Wahyuningrum Nurkholis Nurkholis Nuswanto, A Heru Oktarini Kusniawati Panjaitan, Bahmid Paulus Sirait Purnomo Purnomo Putri Diyan Nur Aini Putri Haliza Yuniar Raden Soeko Agung Prasetyo Rahajeng Wulandari Rati Riana Rati Riana Rizky Nanda Perdana Rizqi Purnama Puteri Sabar Sabar Septiandani, Dian Setiya Pramana Siti Fatimah Soegianto Soegianto Soegianto Soegianto Soegianto Soegianto Stefani Dewi Rosaria Subaidah Ratna Juita Sudarmanto, Kukuh Suhartono Suhartono Sujito Sukadi sukarna, kadi Sukimin Sukimin Sukimin Sukimin Supriyadi - Supriyadi Suryani Angraini Fahmi Syafran Sofyan Tatiek Nurhayatie Titik Muryanti Tri Endang Yani Tri Wibowo Umu Malikah Veronica Anggraini Suci Wulandari Vikri Pramana Putra Wahab Aznul Hidaya Wahyu Mahendra Wibisono, Totok Wiwit Mulyanto Yoghi Arief Susanto Yulistyowati, Efi Zaenal Arifin Zaenal Arifin Zulianto Zulianto Zulkifli Zulkifli