Claim Missing Document
Check
Articles

Perlindungan Hukum Korban Phishing: Analisis Kriminologi dan Efektivitas Regulasi di Indonesia: Legal Protection for Phishing Victims: Criminological and Regulatory Effectiveness Analysis in Indonesia Moh. Havidz Nevoso; Wahab Aznul Hidaya; Kadi Sukarna; Muhammad Junaidi; Cita Tsaabiethah Agustria Sasti
Journal Juridisch Vol. 4 No. 1 (2026): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v4i1.12221

Abstract

This study aims to analyze the criminological factors underlying phishing cybercrime and to assess the effectiveness of legal protection for victims of personal data theft in Indonesia. The core issue lies in the persistence of phishing despite existing legal instruments, indicating a gap between crime etiology and regulatory effectiveness. Academic discourse has largely focused on normative and technical aspects, while criminological analysis of offender motivation and opportunity structures remains limited. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. Criminological analysis applies strain theory to explain socio-economic pressures as offender motivations and routine activity theory to examine the interaction between motivated offenders, suitable targets, and weak digital guardianship. The findings reveal that phishing expands due to low-risk economic rationality, digital system vulnerabilities, and limited public literacy and supervision. Although regulated under the Electronic Information and Transactions Law and the Personal Data Protection Law, legal protection remains suboptimal due to evidentiary challenges and low enforcement probability. Integrating criminological perspectives is essential to strengthen both preventive and repressive strategies.   Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor kriminologis penyebab phishing cybercrime serta menilai efektivitas perlindungan hukum bagi korban pencurian data pribadi di Indonesia. Permasalahan terletak pada masih maraknya phishing meskipun instrumen hukum telah tersedia, yang menunjukkan kesenjangan antara etiologi kejahatan dan efektivitas regulasi. Kajian akademik selama ini cenderung normatif dan teknis, sementara analisis mengenai motivasi pelaku dan struktur peluang kejahatan masih terbatas. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Analisis kriminologis menggunakan strain theory untuk menjelaskan tekanan sosial-ekonomi sebagai motif pelaku serta routine activity theory untuk mengkaji interaksi antara pelaku termotivasi, target rentan, dan lemahnya pengawasan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa phishing berkembang karena rasionalitas ekonomi berisiko rendah, kerentanan sistem digital, serta rendahnya literasi dan pengawasan. Meskipun telah diatur dalam UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi, efektivitas perlindungan hukum belum optimal akibat kendala pembuktian digital dan rendahnya probabilitas penindakan. Integrasi pendekatan kriminologi diperlukan guna memperkuat pencegahan dan penegakan hukum.
Harmonisasi Hukum Positif dalam Pengaturan Alat Kelengkapan DPRD: Harmonization of Positive Law in Regulating DPRD Complements Maskuri Maskuri; Muhammad Junaidi; Fanesa Amada
Journal Juridisch Vol. 3 No. 3 (2025): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v3i3.12880

Abstract

This study analyzes the regulation of council apparatus in the Regional People's Representative Council of Demak Regency and formulates an ideal model for harmonizing Indonesia’s positive law. The research background concerns the disharmony among several legal instruments, especially the MD3 Law, the Regional Government Law, and Government Regulation Number 12 of 2018, which undermines the effectiveness of the council in carrying out its legislative, oversight, and budgetary functions. The urgency lies in the need for an integrated legal system to prevent conflicting interpretations and overlapping authority. Using a normative juridical method with conceptual and descriptive analytical approaches, this study evaluates statutory documents and the institutional practices of the Demak council. The findings reveal a clear discrepancy between das sollen and das sein characterized by weak inter organ coordination and functional disharmony. The novelty of this study lies in proposing a harmonization model that integrates vertical, horizontal, and functional approaches grounded in the principle of socio equilibrium which aligns legal structure with institutional realities. The study concludes that revising the council’s internal regulations, strengthening institutional capacity, and issuing national guidelines for legal harmonization are essential steps. Key recommendations include preparing an academic manuscript on harmonization, improving institutional training, and encouraging meaningful public participation.   Penelitian ini menganalisis pengaturan mengenai perangkat dewan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak serta merumuskan model ideal untuk harmonisasi hukum positif Indonesia. Latar belakang penelitian ini berkaitan dengan disharmoni berbagai instrumen hukum, khususnya Undang Undang MD3, Undang Undang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 yang melemahkan efektivitas DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Urgensi penelitian terletak pada kebutuhan membangun sistem hukum terpadu guna mencegah perbedaan penafsiran dan tumpang tindih kewenangan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan konseptual dan deskriptif analitis, penelitian ini mengevaluasi dokumen peraturan perundang-undangan dan praktik kelembagaan DPRD Demak. Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein yang tercermin dari lemahnya koordinasi antarlembaga dan disharmoni fungsi. Kebaruan penelitian ini terletak pada model harmonisasi yang memadukan pendekatan vertikal, horizontal, dan fungsional berdasarkan prinsip socio equilibrium yang menyelaraskan struktur hukum dengan realitas kelembagaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa revisi peraturan internal DPRD, penguatan kapasitas kelembagaan, dan penerbitan pedoman nasional tentang harmonisasi hukum merupakan langkah penting. Rekomendasi utama mencakup penyusunan naskah akademik harmonisasi, peningkatan pelatihan kelembagaan, dan mendorong partisipasi publik secara substansial.
Penegakan Disiplin Pelanggaran Tidak Dinas dan Efektivitas Sanksi Anggota Polda Jateng: Disciplinary Enforcement and Sanction Effectiveness for Non-Duty Violations in Central Java Police Mahbub Fajril Qolby; Sabar Sabar; Kukuh Sudarmanto; Muhammad Junaidi; Kadi Sukarna
Journal Juridisch Vol. 4 No. 1 (2026): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v4i1.12883

Abstract

This study aims to analyze the enforcement of discipline for non-service violations committed by members of the Central Java Regional Police based on Government Regulation No. 2 of 2003, as well as to assess the effectiveness of the disciplinary sanctions imposed. The research method used is empirical legal research with a case approach, supported by primary data through interviews and secondary data through literature studies. The results show that disciplinary enforcement for non-service violations in the Central Java Regional Police has been carried out in accordance with the provisions of the legislation, with the application of proportional sanctions accompanied by ongoing guidance and supervision. The core findings of this study indicate that disciplinary sanctions not only serve as an instrument of punishment but are also effective in preventing repeat violations and encouraging increased discipline among members. The novelty of this research lies in its empirical analysis of the effectiveness of disciplinary sanctions for non-service violations as an instrument of internal guidance, which has rarely been specifically examined in previous studies. This study concludes that consistent enforcement of discipline and strengthening of the internal legal culture are key factors in improving the professionalism and integrity of Polri members.   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan disiplin terhadap pelanggaran tidak dinas yang dilakukan oleh anggota Polda Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, serta menilai efektivitas sanksi disiplin yang dijatuhkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus, yang didukung oleh data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan disiplin terhadap pelanggaran tidak dinas di Polda Jawa Tengah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan penerapan sanksi yang bersifat proporsional dan disertai pembinaan serta pengawasan berkelanjutan. Temuan inti penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi disiplin tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga efektif dalam mencegah pelanggaran berulang dan mendorong peningkatan kedisiplinan anggota. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis empiris terhadap efektivitas sanksi disiplin pelanggaran tidak dinas sebagai instrumen pembinaan internal, yang masih jarang dikaji secara spesifik dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsistensi penegakan disiplin dan penguatan budaya hukum internal merupakan faktor kunci dalam meningkatkan profesionalisme dan integritas anggota Polri.
Batas Kewenangan Pengadilan dalam Pembatalan Putusan Arbitrase: Studi Kasus Akuisisi TPI: Limits of Court Authority in the Annulment of Arbitral Awards: A Case Study of the TPI Acquisition Vikri Pramana Putra; Muhammad Junaidi; Oktarini Kusniawati; Cita Tsaabiethah Agustria Sasti
Journal Juridisch Vol. 4 No. 1 (2026): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v4i1.13332

Abstract

This research is motivated by the controversy surrounding the annulment of the arbitral award in the TPI acquisition case, which reveals a serious conflict between the principle of final and binding arbitration and judicial intervention that exceeds the limits of authority under Law No. 30 of 1999. The urgency of this study lies in the need to critically assess the fractured relationship between courts and arbitration, particularly when courts expand the interpretation of public order and disregard the kompetensi-kompetensi principle, thereby creating legal uncertainty for business actors. Using a normative juridical research method with qualitative analytical techniques based on case study and doctrinal interpretation, this study aims to identify the limits of judicial authority, map the forms of judicial overreach, and explain their implications for arbitral finality. The novelty of this research lies in its structural analysis of judicial practices in the TPI case, which have not been thoroughly examined in previous studies, as well as in its conceptual synthesis of authority theory, finality principles, and arbitral institutional design. The findings provide theoretical contributions by refining the understanding of the limits of judicial authority and offer practical benefits in the form of judicial and regulatory reform recommendations to strengthen the integrity of Indonesia’s arbitration system.   Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kontroversi pembatalan putusan arbitrase dalam kasus akuisisi TPI, yang memperlihatkan benturan serius antara asas final and binding arbitrase dengan praktik intervensi pengadilan yang melampaui batas kewenangan menurut UU 30/1999. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menilai secara kritis keretakan hubungan antara pengadilan dan arbitrase, terutama ketika pengadilan memperluas tafsir ketertiban umum dan mengabaikan prinsip-prinsip kompetensi hingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan teknik analisis kualitatif berbasis studi kasus dan penafsiran doktrinal, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi batas kewenangan pengadilan, memetakan bentuk judicial overreach, serta menjelaskan implikasinya terhadap finalitas arbitrase. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis struktural terhadap praktik yudisial dalam perkara TPI yang selama ini belum diurai secara mendalam dalam penelitian terdahulu, serta sintesis konseptual antara teori kewenangan, asas finalitas, dan desain kelembagaan arbitrase. Hasil penelitian memberikan kontribusi teoretis berupa pemurnian pemahaman batas kewenangan pengadilan dan manfaat praktis berupa rekomendasi reformasi yudisial dan regulatif untuk memperkuat integritas sistem arbitrase Indonesia.
Konflik Kepentingan Partai Politik dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Political Party Conflict of Interest in Government Procurement Moehamad Nindyarto Laksmana Praja; Muhammad Junaidi; Zaenal Arifin
Journal Juridisch Vol. 4 No. 1 (2026): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v4i1.13465

Abstract

This study examines the mechanisms of political party conflicts of interest in village procurement in Central Java, identifies regulatory gaps that enable such practices, and assesses their implications for good governance. The research employs normative legal methods using statutory, case, and conceptual approaches, complemented by interviews as supporting data. The findings indicate that village procurement is highly vulnerable to political intervention and patronage due to regulatory fragmentation among village procurement rules, administrative law, and political party regulations. A case study of village operational vehicle procurement reveals decision centralization, indications of collusion, and the instrumental use of procurement for political benefit distribution. These patterns demonstrate that party-related conflicts of interest are not incidental but operate systemically through power networks that undermine transparency, accountability, and administrative neutrality. The novelty of this study lies in its theoretical construction, positioning political party conflicts of interest in village procurement as a form of institutionalized structural corruption embedded in regulatory gaps. The study recommends clearer separation between political party functions and village governance, explicit conflict-of-interest regulation, strengthened oversight mechanisms, and integrity education for village officials.   Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme benturan kepentingan partai politik dalam pengadaan barang/jasa desa di Jawa Tengah, mengidentifikasi celah regulasi yang memfasilitasinya, serta menilai implikasinya terhadap prinsip good governance. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, yang diperkaya dengan wawancara sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan desa memiliki kerentanan tinggi terhadap intervensi politik dan patronase akibat ketidaksinkronan regulasi antara hukum pengadaan desa, administrasi pemerintahan, dan pengaturan partai politik. Studi kasus pengadaan kendaraan operasional kepala desa menunjukkan indikasi sentralisasi keputusan, kolusi, dan penggunaan pengadaan sebagai instrumen distribusi manfaat politik. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa benturan kepentingan partai tidak bersifat insidental, melainkan beroperasi secara sistemik melalui jaringan kekuasaan yang melemahkan transparansi, akuntabilitas, dan netralitas pemerintahan desa. Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi teoretis yang menempatkan benturan kepentingan partai politik dalam pengadaan desa sebagai bentuk korupsi struktural yang terinstitusionalisasi melalui celah regulasi. Penelitian merekomendasikan penegasan pemisahan fungsi partai dan pemerintahan desa, pengaturan konflik kepentingan secara eksplisit, penguatan pengawasan, serta pendidikan integritas aparatur desa.
Tindak Pidana Pemilu Sebagai Kejahatan Demokrasi Konstitusional: Electoral Crimes as Constitutional Democracy Crimes Junius Akbar; Muhammad Junaidi; Arief Rizal
Journal Juridisch Vol. 4 No. 1 (2026): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v4i1.13515

Abstract

This study aims to analyze electoral crimes as crimes against constitutional democracy from the perspectives of criminal law and constitutional law. The study is grounded in the persistence of a normative approach that treats electoral crimes merely as special offenses without a theoretical framework explaining their impact on the legitimacy of state power. In practice, money politics, vote manipulation, and abuse of authority not only violate criminal law but also distort the constitutional mechanism of government formation. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, using systematic and teleological interpretation of electoral law norms. The findings demonstrate that electoral crimes should be understood as crimes against democracy that violate fundamental legal interests, namely, popular sovereignty and the legitimacy of political authority. Their classification as extraordinary crimes is constructed through the integration of constitutional crime theory, democratic legitimacy theory, and the theory of democratic system protection, which collectively explain their systemic and constitutional impact. The novelty of this study lies in its conceptual reconstruction that repositions electoral crimes as violations of democratic power reproduction mechanisms, as well as its reinterpretation of their place within criminal law as offenses protecting collective constitutional interests. These findings support the need to reformulate electoral criminal law policy based on the protection of democratic legitimacy.   Penelitian ini bertujuan menganalisis tindak pidana Pemilu sebagai kejahatan terhadap demokrasi konstitusional dalam perspektif hukum pidana dan hukum ketatanegaraan. Latar belakang penelitian ini berangkat dari masih dominannya pendekatan normatif yang menempatkan tindak pidana Pemilu sebatas delik khusus tanpa konstruksi teoritik mengenai dampaknya terhadap legitimasi kekuasaan negara. Padahal, praktik politik uang, manipulasi suara, dan penyalahgunaan kewenangan tidak hanya melanggar norma pidana, tetapi berpotensi merusak mekanisme konstitusional pembentukan pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui interpretasi sistematis dan teleologis terhadap norma hukum Pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana Pemilu harus dipahami sebagai crime against democracy yang menyerang kepentingan hukum fundamental berupa kedaulatan rakyat dan legitimasi kekuasaan. Kualifikasi sebagai extraordinary crime dibangun melalui integrasi teori constitutional crime, teori legitimasi demokratis, dan teori perlindungan sistem demokrasi, yang menegaskan bahwa dampak pelanggaran Pemilu bersifat sistemik dan konstitusional. Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi konseptual yang mereposisi tindak pidana Pemilu sebagai pelanggaran terhadap mekanisme reproduksi kekuasaan demokratis, sekaligus menawarkan reinterpretasi kedudukannya dalam sistem hukum pidana sebagai delik yang melindungi kepentingan konstitusional kolektif. Temuan ini menegaskan perlunya reformulasi kebijakan hukum pidana Pemilu berbasis perlindungan legitimasi demokrasi.
Sistem Pengawasan Asuransi Syariah Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Sukadi Suratman; Muhammad Junaidi
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 2 No. 1 (2019): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v2i1.2259

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa sistem penagwasan asuransi syariah berdasarkan undang-undang yang berlaku. Penerapan prinsip syariah dalam asuransi syariah bertolak dari ketentuan hukum Islam dalam aspek ekonomi syariah. Konsep asuransi syariah menggunakan berbagai risiko (risk sharing) yang berdeda dari konsepsi asuransi konvensional. Penerapan prinsip syariah dalam asuransi syariah inilah yang ditempatkan pada bagian pertama pengawasan.   Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative. Banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan pengawasan asuransi syariah diantaranya soal pemahaman masyarakat. Kendala lainnya yang cukup berpengaruh adalah dukungan penuh dari para pengambil kebijakan di negeri ini. Termasuk kendala dukungan pemerintah adalah upaya harmonisasi dan singkronisasi peraturan yang masih menjadi hambatan secara yuridis diantaranya persoalan. Upaya-upaya dalam mengatasi kendala tersebut dapat dilakukan melalui penguatan struktur. Struktur yang ada saat ini sudah baik, tetapi karena DSN-MUI menghadapi tugas dan tantangan yang lebih berat seperti mengurusi dan bermitra dengan lembaga-lembaga keuangan syariah yang notabene diurus oleh prktisi-praktisi yang professional. Disisi lain yang perlu diterjemahkan dalam praktinya sehingga memungkinkan sistem pengawasan berjalan maksimal adalah evaluasi kelembagaan pengawasan harus dijalankan secara keberlanjutan sehingga memungkinkan sistem pengawasan pada lembaga asuransi syariah utamanya yang dijalankn oleh lembaga Dewan Pengawas syariah dapat berjalan maksimal.
REORIENTASI SANKSI PIDANA DALAM PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DI INDONESIA Rizqi Purnama Puteri; Muhammad Junaidi; Zaenal Arifin
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 3 No. 1 (2020): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v3i1.2283

Abstract

Tujuan penelitian   ini adalah bagaimanakah orientasi sanksi pidana terhadap korporasi dalam hukum positif di Indonesia, bagaimanakah reorientasi formulasi yang seharusnya atas sanksi pidana terhadap korporasiKUHP sekarang ini belum mengatur masalah pertanggungjawaban pidana korporasi. Pentingnya mengatur Pertanggunjawaban pidana korporasi ada dalam satu ketentuan umum KUHP sebagai pedoman bagi undang- undang khusus di luar KUHP sehingga tercipta keseragaman dan konsistensi dalam pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi.. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa orientasi korporasi sampai saat ini belum diatur oleh KUHP dan terdapat undang-undang khusus di luar KUHP sudah mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana, tetapi terlihat untuk mengisi kekosongan hukum dan tidak menjamin kepastian hukum terhadap pemidanaan korporasi. Reorientasi pada formulasi kebijakan atas sanksi pidana korporasi yang ideal dengan menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana serta menekankan pada konsistensi dalam hal penentuan kapan suatu tindak pidana dikatakan sebagai tindak pidana korporasi, siapa yang dapat dipidana atas kejahatan korporasi, serta sanksi yang sesuai terhadap korporasi. Saran penelitian adalah melakukan reorientasi dan reformulasi kebijakan dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada dan Konsep KUHP sebagai pedoman umum serta segera mengesahkan RUU KUHP.
KEWAJIBAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN BAGI PENYELENGGARA NEGARA Dwi Harmono; Kadi Sukarna; Diah Sulistyani; Muhammad Junaidi
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 (2020): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v3i2.2823

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kewajiban pelaporan harta kekayaan bagi pejabat negara dan kendala serta solusi pemerintah terhadap permasalahan yang timbul dalam kewajiban pelaporan harta kekayaan bagi pejabat negara. Adanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) menjadi harapan bagi bangsa Indonesia dalam memberantas korupsi, namun, pemberantasan kasus korupsi tetap mengalami kesulitan, langkah-langkah pemberantasannya masih tersendat-sendat sampai sekarang. Korupsi sudah merupakan penyakit yang telah kronis menjangkiti dan belum dapat disembuhkan hingga saat ini yang menyebar ke seluruh sektor pemerintah bahkan sampai ke perusahaan-perusahaan milik negara. Oleh sebab itu, guna meminimalisir pejabat yang korupsi serta timbulnya kerugian negara akibat oknum-oknum yang koruptif, maka setiap pejabat negara wajib melaporkan kekayaannya. Hasil penelitian ini adalah: Pelaporan harta kekayaan pejabat negara saat ini sudah terintegrasi dalam sebuah Program e-LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan berbasis elektronik. Kendala yang dihadapi terkait pelaporan harta kekayaan oleh pejabat negara meliputi kurangnya sosialisasi ke instansi-instansi. Solusinya adalah berdasarkan penelitian, fasilitas atau sumberdaya-sumberdaya tersebut sudah cukup terpenuhi, namun berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, perlu adanya sosialisasi secara terstruktur dan berkesinambungan.
KEWENANGAN POLRI DALAM PEMBUBARAN ORMAS YANG TELAH DIBATALKAN STATUS HUKUMNYA Zulianto Zulianto; Muhammad Junaidi; Soegianto Soegianto; Bambang Sadono
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 (2020): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v3i2.2868

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membahas kewenangan Polri dalam   pembubaran ormas yang telah dibatalkan status hukumnya, Untuk menganalisis dan membahas kendala dan solusi atas kewenangan Polri dalam   pembubaran ormas yang telah dibatalkan status hukumnya. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. setiap orang berhak atas kebebasan hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, penjelasan dalam Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945. Penerbitan Perppu 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, merupakan landasan dalam pencabutan status HTI. Kepolisian berwenang mengambil tindakan tegas atas setiap dugaan pelanggaran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Organisasi Kemasyarakatan. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Kepolisian berwenang mengambil tindakan tegas atas setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ormas yang tidak taat terhadap peraturan yang ada, termasuk   kepada anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang lembaganya telah dibubarkan pemerintah.Hak memberikan sanksi pidana ada di tangan polisi sebab Perppu merupakan produk hukum yang setara dengan Undang-undang. Penerapan sanksi atas pelanggaran Undang-Undang dimiliki aparat kepolisian. Perjalanan penerapan perppu ada pelanggaran hukum yang menjurus ke aspek pidana, maka nanti tugasnya polisi bukan Satpol PP. Dalam menjalankan kewenangan Polri terdapat beberapa   hambatan, yaitu sebagai berikut : faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. Dalam mengatasi hambatan yaitu memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang pelaksanaan tugas dan kewenangan Polri dalam mengawasi ormas dan menindak ormas yang melakukan tindak pidana, diantaranya dilakukan dengan cara:tindakan preemtif, preventif dan represif.    
Co-Authors A. Heru Nuswanto Abdullah Kelib Aga Gumilang Kristiyawan Agung Kristyanto Nababan Ahmed Kheir Osman Aisyah Nurhaliza Albertus Heru Nuswanto Amri Panahatan Sihotang Angreinni Angreinni Anton Catur Sulistiyo Arief Rizal Arief Rizal Arief Rizal Atok Dadyo Utomo Ayu Melati Ratuningnagari Bahrudin Mahmud Bambang Sadono Bambang Sadono Banja Bakti Marantasi Bramedika Kris Endira Budi Suryanto Cita Tsaabiethah Agustria Sasti Claustantianus Wibisono Tanggono Dedi Suwandi Dedy Suwandi Diah Sasikirana Retno Murniati Diah Sulistiyani R S Diah Sulistyani Diah Sulistyani Ratna Sediati Diah Sulistyani RS Dwi Harmono Edy Nugroho Endah Pujiastuti Fanesa Amada Fenny Cahyani Gunawan Meidianto Hendri Susilo Hendro Widodo Heri Kiswanto Herwin Haryadi Basoeki Indra Ashoka Mahendrayana Irfatul Chasanah Izzudin Arsalan Jatmiko . Jefrianus Tamo Ama Junius Akbar Karyanto Karyanto Khikmah Khikmah Kukuh Sudarmanto Mahbub Fajril Qolby Mangaraja Manurung Maskuri Maskuri Miftah Arifin Miftah Arifin Miftah Arifin Misbakhul Munir Mochamad Said Moehamad Nindyarto Laksmana Praja Moh. Havidz Nevoso Muhamad Chabib Faturrohman Muhammad Fakhrul Haq Muhammad Naufal Syutan Firmansyah Muhammad Nur Aflah Muhammad Rizky Pratama Ar Rahim Nilaiana Nilaiana Nina Juwitasari Nunuk Wahyuningrum Nurkholis Nurkholis Nuswanto, A Heru Oktarini Kusniawati Panjaitan, Bahmid Paulus Sirait Purnomo Purnomo Putri Diyan Nur Aini Putri Haliza Yuniar Raden Soeko Agung Prasetyo Rahajeng Wulandari Rati Riana Rati Riana Rizky Nanda Perdana Rizqi Purnama Puteri Sabar Sabar Septiandani, Dian Setiya Pramana Siti Fatimah Soegianto Soegianto Soegianto Soegianto Soegianto Soegianto Stefani Dewi Rosaria Subaidah Ratna Juita Sudarmanto, Kukuh Suhartono Suhartono Sujito Sukadi sukarna, kadi Sukimin Sukimin Sukimin Sukimin Supriyadi - Supriyadi Suryani Angraini Fahmi Syafran Sofyan Tatiek Nurhayatie Titik Muryanti Tri Endang Yani Tri Wibowo Umu Malikah Veronica Anggraini Suci Wulandari Vikri Pramana Putra Wahab Aznul Hidaya Wahyu Mahendra Wibisono, Totok Wiwit Mulyanto Yoghi Arief Susanto Yulistyowati, Efi Zaenal Arifin Zaenal Arifin Zulianto Zulianto Zulkifli Zulkifli