Claim Missing Document
Check
Articles

IMPLEMENTASI PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 DIKAITKAN DENGAN OVERCAPACITY DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA Ni Kadek Diah Rahma Gayatri; Made Sugi Hartono; Ni Ketut Sari Adnyani
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38038

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk ( 1) mengkaji dan menganalisis mengenai implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 terhadap pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan mengalami overcapacity di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja (2) mengkaji dan menganalisi mengenai upaya dalam meningkatkan fungsi pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan overcapacity di lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Jenis penelitian yang digunakan adalah oenelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subyek menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Implementasi Pasal 3 Undang-Undang pemasyarakatan di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja belum sepenuhnnya berjalan karena di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Singaraja mengalami overcapacity hunian yang mengakibatkan pembinaan tidak bisa berjalan maksimal dikarenakan adannya ketidakseimbangan antara jumlah warga binaan dan jumlah petugas lapas, dari pihak lapas juga tidak bisa mendatangkan pelatih dari luar dikarenakan masalah anggaran. (2) upaya-upaya yang dapat diterapkan terhadap fungsi pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatana di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB singaraja yaitu perihal pengajuan menambahkan pegawai, mengajukan penambahan saranan dan prasarana dan memindahkan warga binaan pemasyarakatan ini harus dilakuan dengan hati-hati karena harus dibarengi dengan kosisensi dalam menerapkan peraturan.
ANALISIS YURIDIS TENTANG TIDAK DIPERTIMBANGKANNYA ALASAN PEMAAF DALAM KASUS PENGANIAYAAN BEGAL KARENA MEMBELA DIRI (STUDI PUTUSAN NOMOR 01/PID.SUS-ANAK/2020/PN.KPN) Hadi Putra Permana; Made Sugi Hartono; Ni Ketut Sari Adnyani
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38060

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisis mengenai tidak dipertimbangkannya alasan pemaaf pada kasus penganiayaan begal yang dilakukan karena membela diri pada Putusan No.01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, serta (2) mengetahui dan menganalisa bentuk kesalahan pada kasus penganiayaan begal pada Putusan No.01/Pid.Sus/2020/PN.Kpn. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, maka jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach, dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan (library research) yang nantinya bahan hukum tersebut di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan 1 tahun pembinaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak karena terdakwa masih dibawah umur.(2) Dalam putusan tersebut bentuk kesalahan Anak termasuk dalam kesengajaan dengan sadar kemungkian. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan artinya apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan timbul akibat lain.
TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA DALAM MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN PADA HAK ATAS TANAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN I Komang Gede Triandhi Mayuda Putra; Komang Febriyanti Dantes; Ni Ketut Sari Adnyani
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38081

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa peran dan tanggung jawab LPD terhadap hak tanggungan atas tanah (2) mengetahui dan mengkaji kepastian hukum mengenai lembaga perkreditan desa dalam membebankan hak tanggungan hak atas tanah ditinjau dari undang-undang nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Sumber bahan hukum yang digunakan yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan yang terdiri dari sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau penunjang. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif dan Teknik studi dokumen menggunakan bahan hukum yang membahas tentang Hak Tanggungan hak atas tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) peran LPD untuk menunjang lajunya perekonomian pelaksanaan lembaga keuangan pedesaan, serta tanggung jawab LPD mengelola keuangan Desa Pakraman (2) kepastian hukum Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah mempertimbangkan bahwa perkembangan yang telah dan akan terjadi di bidang pengaturan dan administrasi hak-hak atas tanah serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.
EFEKTIVITAS PASAL 144 UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP PENJATUHAN PIDANA BAGI RESIDIVE NARKOTIKA DI KABUPATEN BULELENG Ni Luh Putu Wahyuni Yustisia Dewi; Ni Ketut Sari Adnyani; Made Sugi Hartono
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38086

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa efektivitas Pasal 144 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap penanggulangan residive narkotika di Kabupaten Buleleng, serta (2) mengetahui dan menganalisa upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng dalam menekan jumlah jumlah residive narkotika di Kabupaten Buleleng yang selalu meningkat setiap tahun. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah non probability sampling dan penentuan obyeknya dengan purposive sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Efektivitas Pasal 144 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap penanggulangan residive di Kabupaten Buleleng belum berjalan maksimal yang dikarenakan faktor kesadaran hukum di masyarakat yang masih sangat rendah sehingga tidak mampu menunjang sinergi hukum dan penegakan hukum yang telah dilakukan oleh pihak yang berwenang. Serta, (2) Upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng dalam rangka menekan jumlah angka residive di Kabupaten Buleleng adalah melakukan kerjasama dengan instansi-instansi pendidikan seperti sekolah dan kampus, memberikan sosialisasi terhadap siswa dan mahasiswa yang ada di Kabupaten Buleleng. Kemudian bekerjasama dengan desa-desa guna membatasi ruang gerak peredaran narkotika dalam ruang lingkup masyarakat terkecil serta membentuk klinik rehabilitasi untuk membantu pengurangan kecanduan terhadap obat- obatan.
EKSISTENSI NOTARIS SEBAGAI MEDIATOR SENGKETA KENOTARIATAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS (STUDI KASUS KANTOR NOTARIS DI KOTA SINGARAJA) Beatrix Hutasoit; Ni Ketut Sari Adnyani; Komang Febrinayanti Dantes
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38093

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Menganalisis notaris bisa menjadi Mediator dalam sengketa kenotariatan, (2) Bagaimana peranan Notaris sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa kenotariatan, (3) akibat hukum dari akta yang telah dibuat Notaris dalam kaitannya dengan sengketa kenotariatan yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 terhadap masyarakat di Kota Singaraja. Jenis Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Jenis penelitian ini yaitu menggunakan yuridis empiris, serta lokasi penelitian di Kota Singaraja, Teknik pengumpulan bahan hukum ini adalah Teknik Observasi, Teknik Wawancara, dan Teknik Dokumentasi. Data dikumpulkan dianalis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelititian ini menunjukan pertama,Notaris bertindak sebagai mediator dalam mediasi kasus akta jual beli tanah, karena mediator merupakan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak. Tidak ada larangan Notaris sebagai mediator, karena mediator bukanlah pejabat Negara. Kedua, Akibat hukum dari akta jual beli yang terjadi antara pihak penjual dan pembeli yaitu kalau sudah masuk rahana hukum akta bisa dibatalkan, misalnya Notaris sebagai saksi di pengadilan dan meminta izin terlebih dahulu lewat Majelis Pengawas Notaris Daerah (MPD).
PELAKSANAAN PEMBERIAN NAFKAH IDDAH DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PASAL 41 UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI DESA KALIJAGA LOMBOK TIMUR) Selli Handini; Ketut Sudiatmaka; Ni Ketut Sari Adnyani
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38106

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1)Untuk mengkaji dan menganalisis terkait dengan Pelaksanaan Pemberian Nafkah Iddah di Desa Kalijaga Lombok Timur (2) Untuk mengkaji dan menganalisis implementasi hukum islam dan pasal 41 undang-undang nomor 16 tahun 2019 terkait dengan pemberian nafkah iddah kepada mantan istri di desa kalijaga Lombok timur.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif.lokasi penelitian ini dilakukan di desa kalijaga, kabupaten Lombok timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik non probability sampling dan penentuan subyek penelitian dengan menggunakan teknik purposive sampling.Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian memberikan akibat hukum bagi kedudukan dan kewajiban bagi suami atau istri hal ini tercantum dalam pasal 41 undang- undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan hukum islam yakni berkaitan dengan pemberian nafkah iddah kepada mantan istri. Nafkah iddah merupakan nafkah yang diberikan olek mantan suami kepada mantan istri yang ditalak cerai saat mantan istri tersebut masih berada dalam masa iddah atau masa tunggu setelah terjadinya perceraian selama istri tersebut tidak berbuat nusyuz selama perkawinan sesuai dengan apa yang telah di atur dalam pasal 41 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan hukum islam. Dalam hal ini efektif atau tidaknya suatu hukum di dalam masyarakat di tentukan oleh beberapa faktor yaitu : faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum,faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut berkaitan satu sama lain karena merupakan esensi penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas hukum.
PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA PARKIR DI KABUPATEN BADUNG TERKAIT PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DITINJAU BERDASARKAN UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Putu Eka Mas Adipa Putra; Ni Ketut Sari Adnyani; Si Ngurah Ardhya
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38140

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Faktor yang mempengaruhi penggunaan klausula baku yang mengandung eksonerasi yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pada konsumen oleh pelaku usaha jasa parkir di Kabupaten Badung, (2) tanggung jawab pelaku usaha dan upaya hukum yang dapat di tempuh konsumen jasa parkir terhadap kerugian yang diderita di Kabupaten Badung. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Badung. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non probability sampling dengan cara yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian adalah dengan teknik purposive sampling. Untuk teknik pengolahan dan analisis data, menggunakan cara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyaknya beredar karcis parkir yang mencantumkan klausula eksonerasi yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adanya keunggulan secara ekonomis dan psikologis menjadi salah satu faktor pencantuman klausula eksonerasi. Terkait tanggung jawab adanya pembatasan tanggung jawab dari pelaku usaha serta dalam menyelesaikan sengketa lebih mengedepankan penyelesaian sengketa secara non litigasi
AKIBAT HUKUM PERKAWINAN NYENTANA TERHADAP HAK MEWARIS LAKI-LAKI DI KELUARGA ASALNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS BALI Komang Tria Anggreni; Ni Ketut Sari Adnyani; Ketut Sudiatmaka
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38142

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa sistem mewaris laki-laki di keluarganya setelah melakukan perkawinan nyentana, serta (2) mengetahui dan menganalisa dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak mewaris laki-laki di keluarga asalnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini mengkaji norma tentang hak mewaris laki-laki yang sudah melangsungkan perkawinan nyentana. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi Pustaka kemudian dianalisis secara kualitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) hukum adat Bali menggunakan sistem pewarisan dimana yang memegang kedudukan kedudukan kewarisan dengan garis keturunan laki-laki yang disebut purusa. Setelah melaksanakan perkawinan nyentana maka gak mewaris laki-laki telah hilang karena berubah status menjadi pradana di keluarga perempuan yang berkedudukan sebagai purusa dan dianggap telah meninggalkan rumah dan kewajiabnnya terhadap orangtua dan leluhur. Serta, (2) Dasar pertimbangan pemberian hak mewaris kepada laki-laki yang telah melakukan perkawinan nyentana berdasarkan Keputusan Nomor 01/KEP/PS-3/MDP Bali/X/2010 yang menyatakan bahwa seorang yang ninggal kedaton secara terbatas masih mungkin mendapatkan warisan dengan catatan masih bertanggungjawab terhadap keluarga dan leluhurnya sehingga mendapat bagian anegen suwun (dua banding satu).
ANALISIS YURIDIS TENTANG PASAL 506 KUHP SEBAGAI PERATURAN UTAMA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI Kadek Martha Hadi Parwanta; Made Sugi Hartono; Ni Ketut Sari Adnyani
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38143

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisa tentang Pasal 506 KUHP sebagai peraturan utama dalam penanggulangan tindak pidana prostitusi (2) mengetahui dan menganalisis interpretasi hukum terhadap Pekerja Seks Komersial sebagai korban dalam tindak Pidana Prostitusi. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, maka jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan Perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukan (1) tindak pidana prostitusi di indonesia diatur dalam Pasal 506 KUHP, dalam Pasal ini hanya membahas dan menjatuhkan pidana kepada seseorang yang mengambil keuntungan dari perbuatan cabul atau seseorang yang berprofesi sebagai mucikari atau germo dalam Pasal ini tidak membahas tentang seseorang yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial dan juga pengguna jasa, (2) dalam Pasal 506 KUHP tidak mengatur tentang seseorang yang bekerja sebagai pekerja seks komersial sehingga Pasal ini tidak dapat menjatuhkan hukumam pidana kepada seseorang yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial, selama ini pekerja seks komersial hanya dianggap sebagai korban yang tidak berdaya.
PERDAGANGAN PENGARUH (TRADING IN INFLUENCE) DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC) Anis Lailatul Fajriah; Ni Ketut Sari Adnyani; Made Sugi Hartono
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38149

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan mengenai perdagangan pengaruh ditinjau dari perspektif United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) serta kriminalisasi perdagangan pengaruh sebagai tindak pidana korupsi. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui studi dokumen. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perdagangan pengaruh telah diatur dalam UNCAC namun belum diimplementasikan ke daam hukum nasional walaupun Indonesia telah meratifikasi UNCAC ini sejak tahun 2006. Dalam perkembangannya, kasus mengenai perdagangan pengaruh terus bertambah dengan berbagai modus operandi yang beragam sebagaimana ketiga kasus yang dibahas dalam penelitian ini. Selama ini, upaya menjerat pelaku menggunakan pasal tentang suap yang mana sesungguhnya hanya terbatas pada pelaku yang merupakan penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil saja. Oleh karena itu, dalam hukum pidana Indonesia ke depan, perlu kriminalisasi perdagangan pengaruh sebagai tindak pidana korupsi, dalam hal ini didorong melalui revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Co-Authors ., Ida Ayu Putu Sri Utari ., Ni Putu Krisna Priandari abram purba Agus Sujana, Komang Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anis Lailatul Fajriah Ardhya, Si Ngurah Ardya, Si Ngurah Ariawan, Detha Djoni Asrini, Ni Kadek Putus Ave Christina Hananda Ayu Eka, Dewa Ayu Nadya Gayatri Ayu Nadya Gayatri Beatrix Hutasoit Berliana Mawarni, Komang Febri Bhalqis N Firmansyah Cucumandalin, I Ketut Samuel Dani Ilham Dani Ilham Des Alpin Desak Laksmi Brata Desak Made Dwipayani Dewa Agung Budi Rama Laksana Dewa Ayu Eka Agustini Dewa Ayu Made Laksmi Dewi Dewa Ayu Putu Utari Praba Dewa Bagus Sanjaya Dewa Gede Sudika Mangku Elly Herliyani Erisa Agus Tiana Umi Saputri Fadillah, Nazarina Fajar Bukit Purnama, Ida Bagus Kade Febriyanti Dantes, Komang Frisma Indra Prastya, Komang G. Aditya Nugraha Putra Gede Adi Puspa Ariawan Gede Marhaendra Wija Atmadja Gusti Ayu Putu Nia Priyantini Hadi Parwanta, Kadek Martha Hadi Putra Permana Handini, Selli Hutasoit, Beatrix I G A Lokita Purnamika Utami I Gede Yudi Wisnawa I Gst. Agung Komang Yoga Tri Pandita I Gusti Agung Ayu Wulandari I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Ayu Ngurah Gayatri Widyani Putri I Gusti Ayu Purnamawati I KETUT SUDANTRA I Komang Gede Triandhi Mayuda Putra I Komang Sanju Bayu Mustika I Made Dwitya Surya Nugraha I Made Surya Wahyu Arsadi I Made Yudana I Putu Agus Yudha Artama I Putu Ngurah Wage Myartawan I Wayan Artawan I Wayan Gede Wisnu I Wayan Kertih I Wayan Landrawan I WAYAN WINDIA I.G.A.Meta Sukma Devi Ida Ayu Putu Purnami Ida Bagus Indra Bhaskara Ida Bagus Indra Bhaskara Ida Bagus Kade Fajar Bukit Purnama Ida Bagus Putu Yudha Putra Ira Octaviyani . Jayanti Ningrat, Kadek Ayuni Jima, Selviana Jose Widyatama Lingga Juliasih, Ni Wayan Kadek Agus Pranata Kusuma Kadek Agus Yudistira Mahadi Putra Kadek Arya Putra Gunawan Kadek Ayuni Jayanti Ningrat Kadek Budi Hartayani Kadek Dwi Elvitriana Kadek Dwiky Nugraha Yoga Trisna Kadek Martha Hadi Parwanta Kadek Sumarni Kadek Surya Alit Dharma Putra Kadek Tia Yuliastari Kadek Widiantika Ketut Andita Pratidina Lestari Ketut Meri Kertiasih Ketut Pastika Jaya Ketut Sinta Suryaningsih Komang Agus Sujana Komang Ary Putra Dharmawan Komang Dandi Permana Yudha Komang Dewi Suryaningrat Komang Diah Prabawati Komang Febri Berliana Mawarni Komang Febrinayanti Dantes Komang Febrinayanti Dantes Komang Febriyanti Dantes Komang Frisma Indra Prastya Komang Tria Anggreni Kusuma, Putu Riski Ananda Lailatul Fajriah, Anis Laksmi Brata, Desak Lompoh Egia Nuansa Pinem Luh Ayu Sri Wahyuni M.Cs S.Kom I Made Agus Wirawan . M.Si Drs. Ketut Sudiatmaka . Made Bagas Ari Kusuma D Made Deby Listianitari Made Sugi Hartono Mandriani, Ni Nyoman Mandriani, Ni Nyoman Mangku, Dewa Gede Manurung, Rajuniper Maria Avelina Abon Maria Widiastuti Mas Adipa Putra, Putu Eka Muhamad Jodi Setianto Nazarina Fadillah Ni Kadek Diah Rahma Gayatri Ni Kadek Putus Asrini Ni Kadek Putus Asrini Ni Kadek Putus Asrini Ni Ketut Restini Ni Komang Intan Kumala Sari Ni Luh Gede Erni Sulindawati Ni Luh Putu Lusi Ayupratiwi Ni Luh Putu Marta Puspita Yanti Ni Luh Putu Wahyuni Yustisia Dewi Ni Luh Wayan Yasmiati Ni Made Mirah Krisna Devi Ni Made Wiratini Ni Nyoman Mandriani Ni Nyoman Mandriani NI NYOMAN SUKERTI . Ni Putu Diah Luckyta Maharani Ni Putu Mira Kusuma Yanti Ni Putu Monika Ventari Kusumawati Ni Putu Rai Yuliartini Ni Wayan Juliasih Ni Wayan Sukerti Nur Widyas Junior Timbeng Nyoman Tri Antika Dewi Parwati, Ni Putu Ega Pastika Jaya, Ketut Pitriyantini, Putu Eka Pranata Kusuma, Kadek Agus Pratiwi , Ni Kadek Mira Pratiwi, Ni Kadek Mira Prisilia Eka Trisna, Putu Diana Puspa Ariawan, Gede Adi Putra Permana, Hadi Putra, G. Aditya Nugraha Putra, I Made Dwi Cahya Prayogi Putri, Made Kharisma Putu Agus Yana Saputra Putu Diana Prisilia Eka Trisna Putu Eka Mas Adipa Putra Putu Ocha Dana Parwata Putu Pipit Pricellia Eka Putri Putu Utari Praba, Dewa Ayu Putus Asrini, Ni Kadek Rachmawati, Ayu Dewi Rahma Gayatri, Ni Kadek Diah Rama Laksana, Dewa Agung Budi Randy Ray Sinaga Ratna Artha Windari Restini, Ni Ketut Salles, Sergio Salwa Shafira Saputra, I Nyoman Pasek Hadi Selli Handini Selviana Jima Si Ngurah Ardya Sinaga, Randy Ray Sukma Devi, I.G.A.Meta Sumarni, Kadek Suryana, Kadek Dedy Tia Yuliastari, Kadek Tria Anggreni, Komang Triandhi Mayuda Putra, I Komang Gede Ventari Kusumawati, Ni Putu Monika Veronika Wulandari Yana Saputra, Putu Agus Yanti, Ni Putu Mira Kusuma Yasmiati, Ni Luh Wayan Yudha Putra, Ida Bagus Putu Yudistira Mahadi Putra, Kadek Agus Yustisia Dewi, Ni Luh Putu Wahyuni