p-Index From 2021 - 2026
21.104
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Media Komunikasi FPIPS Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Pandecta Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi Jurnal Akuntansi Multiparadigma Jurnal Komunikasi Hukum Journal of Indonesian Legal Studies AKRUAL: Jurnal Akuntansi Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY International Journal of Community Service Learning WIDYA LAKSANA International Journal of Social Science and Business Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Veteran Law Review Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Ganesha Law Review Jurnal Suara Hukum Target : Jurnal Manajemen Bisnis Lampung Journal of International Law (LaJIL) Jurnal Ilmiah Raad Kertha Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Komunitas Yustisia Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Jurnal Media Informatika Jurnal Pacta Sunt Servanda Journal Equity of Law and Governance Jurnal Locus Delicti Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS (P2MMGFHIS) Jurnal Manajemen Perhotelan Journal of Law, Poliitic and Humanities Journal of Artificial Intelligence and Digital Business International Journal of Organizational Behavior and Policy Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Ekuitas Jurnal Pnedidikan Ekonomi Jurnal SUTASOMA Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research PESHUM JIS Siwirabuda (Jurnal Ilmiah Sains Sosial, Kewirausahaan dan Kebudayaan) Perspektif Administrasi Publik dan hukum Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara JICL
Claim Missing Document
Check
Articles

Pengelolaan Pesisir Tianyar Mengedepankan Pendekatan Nonkonfrontatif Berbasis Tri Hita Karana Mendukung One Map Policy Adnyani, Ni Ketut Sari; Wiratini, Ni Made; Suryana, Kadek Dedy
Jurnal Media Informatika Vol. 6 No. 6 (2025): Edisi Desember 2025
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jumin.v6i6.7258

Abstract

Tujuan penelitian untuk menganalisis penyusunan kebijakan konservasi SDA dalam merespon degradasi kawasan pesisir Desa Tianyar, Bali. Untuk mengetahui mekanisme program kerja kemitraan kerjasama dalam mengatasi degradasi kawasan pesisir Tianyar, Bali melalui penguatan kelembagaan sosial Yayasan Yowana Bhakti Segara. Dukungan Pemerintah desa, desa adat dan masyarakat Tianyar. Jenis penelitian lapangan, sumber data primer, sekunder dan tersier. Informan, responden ditentukan secara purposive. Teknik pengumpulan data, meliputi studi dokumen, observasi, wawancara, angket/kuisioner. Analisis SWOT melalui tahapan FGD, Uji Ahli dan Uji Publik formulasi kebijakan dan finalisasi kebijakan. Hasil temuan penting penelitian bahwa kebijakan satu peta pengelolaan kawasan pesisir dengan pendekatan nonkonfrontatif berbasis Tri Hita Karana  relevan dalam merespon persoalan degradasi kawasan pesisir Tianyar dengan program konservasi berkala melalui pelibatan komunitas konservasi yang terdiri dari kelompok nelayan di bawah koordinasi Yayasan Yowana Bhakti Segara, Pemerintah Desa Tianyar dan Desa Adat. Sinergi pendekatan nonkonfrontatif berbasis Tri Hita Karana mendukung One Map Policy menitikberatkan pada nilai-nilai spiritual dan sosial dalam pengelolaan sumber daya pesisir, memastikan pemanfaatan yang bijaksana, partisipasi masyarakat yang aktif, serta menjaga kelestarian lingkungan laut dan pantai. Rancangan kebijakan one map policy dengan pendekatan nonkonservatif berbasis Tri Hita Karana memberikan dampak bagi penguatan kelembagaan melalui kerjasama kemitraan antara Yayasan Yowana Bhakti Segara, Pemerintah Desa Tianyar, Desa Adat dan masyarakat untuk dibukakan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan wilayah pesisir Tianyar. keterlibatan masyarakat tersebut meliputi pengusulan RZWP-3-K pada proses perencanaan, pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir berbasis kearifan lokal, pengawasan berbasis masyarakat, serta keterlibatan masyarakat pada proses evaluasi. Rakomendasi kebijakan ini semestinya diakomodasi oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karangasem dalam pemetaan kawasan zonasi konservasi kawasan pesisir di Kabupaten Karangasem Bali melalui keterlibatan purbisipasi publik.
Pelaksanaan Tradisi Manak Salah di Desa Padang Bulia dalam Upaya Mengakomodasi Penjaminan Hak Asasi Manusia Kadek Dhyan Wahyuni; I Wayan Landrawan; Ni Ketut Sari Adnyani
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2026): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i1.7948

Abstract

This study examines the implementation of the Manak Salah tradition in Padang Bulia Customary Village from the perspectives of legal certainty and human rights protection. Manak Salah is a customary practice associated with the birth of opposite-sex twins, which in Balinese Hindu cosmology is considered a sacred event that may disrupt the balance between the sekala and niskala realms, thereby requiring purification rituals. Although the contemporary practice of this tradition has become more humane and no longer involves social exclusion, its regulation remains unwritten and has not been formally codified in the village’s Awig-awig (customary law). This condition creates the risk of multiple interpretations, legal uncertainty, and insufficient protection of the rights of children and affected families. This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach, using interviews with customary leaders, field observations, and document analysis of statutory regulations and customary legal sources. The findings reveal that the absence of written norms causes the implementation of Manak Salah to rely heavily on the discretion of customary authorities, leading to potential inconsistency and normative vulnerability. This study emphasizes the urgency of codifying the Manak Salah tradition into the Awig-awig as a form of customary law reform aimed at ensuring legal certainty, strengthening institutional accountability within customary villages, and harmonizing customary law with Bali Provincial Regulation No. 4 of 2019 and fundamental human rights principles.
Optimalisasi Peran Pecalang Segara dalam Melakukan Pengawasan Aktivitas Melaut yang Berdampak pada Rusaknya Ekosistem Terumbu Karang di Desa Adat Pemuteran Bali Utara I Gede Yoga Esa Mahendra; I Wayan Landrawan; Ni Ketut Sari Adnyani
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2026): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i1.7950

Abstract

This study aims to analyze the role and optimization strategies of Pecalang Segara in monitoring fishing activities that contribute to coral reef ecosystem degradation in the Traditional Village of Pemuteran, North Bali. Pecalang Segara is a customary security institution that holds social legitimacy and customary authority in maintaining order within coastal areas. This research applies an empirical legal approach using a qualitative descriptive method. Data were collected through field observations, interviews with customary leaders and coastal communities, and a literature review of environmental laws and related regulations. The findings indicate that Pecalang Segara plays a strategic role in supervising fishing activities based on local wisdom, particularly in preventing destructive fishing practices that damage coral reefs. However, the effectiveness of this role remains limited due to insufficient technical capacity, low environmental legal awareness, and weak integration between customary law and formal legal systems. The study highlights the importance of strengthening Pecalang Segara through environmental education, regulatory-based monitoring training, and institutional coordination with local government authorities. The integration of customary law and national environmental law is expected to establish a sustainable community-based marine monitoring model capable of effectively protecting coral reef ecosystems and supporting environmental governance in coastal areas.
Implikasi Yuridis Judicial Review AD/ART Partai Politik Di Mahkamah Agung Berdasarkan Putusan Nomor: 39 P/HUM/2021 I Kadek Agus Yudi Luliana; Ni Ketut Sari Adnyani; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3906

Abstract

Kedudukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Politik dalam sistem hukum Indonesia hingga saat ini masih menimbulkan persoalan yuridis, khususnya terkait dengan mekanisme pengujian norma internal partai. Undang-Undang tentang Partai Politik (UU PPP) belum secara tegas mengatur AD/ART sebagai norma hukum yang dapat dijadikan objek pengujian di Mahkamah Agung. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum (recht vacuum) yang berimplikasi pada tidak adanya kewenangan lembaga peradilan untuk menguji materi muatan AD/ART Partai Politik terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Akibatnya, hak-hak kader partai yang berpotensi dirugikan oleh ketentuan AD/ART tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis dari ketiadaan kewenangan pengujian AD/ART Partai Politik serta urgensi reformulasi pengaturannya dalam UU PPP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa reformulasi UU PPP dengan memasukkan AD/ART Partai Politik sebagai norma yang dapat diuji secara yudisial merupakan langkah penting untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak kader partai, serta penguatan prinsip negara hukum dan demokrasi internal partai politik.
Analisis Yuridis Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Rekening Bersama Pihak Ketiga Dalam Transaksi Elektronik Jual Beli Akun Game Online Komang Derin Rediasa; Ni Ketut Sari Adnyani; I Dewa Gede Herman Yudiawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3985

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna jasa rekening bersama pihak ketiga dalam transaksi elektronik jual beli akun game online, serta (2) mengkaji dan menganalisis bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha penyedia jasa rekening bersama apabila terjadi kerugian terhadap konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan jasa rekening bersama pihak ketiga meliputi perlindungan dalam bentuk preemtif, preventif, dan represif yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan; (2) tanggung jawab hukum penyedia jasa rekening bersama terhadap kerugian konsumen dapat dilakukan sesuai dengan regulasi hukum positif Indonesia agar pelaku usaha berkewajiban memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen sesuai dengan regulasi Hukum Positif Indonesia. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa masih terdapat kekosongan norma dalam pengaturan jasa rekening bersama yang dijalankan secara informal, sehingga diperlukan pembentukan regulasi yang lebih spesifik guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi konsumen digital di Indonesia.
Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pengeroyokan Di Kabupaten Buleleng Ketut Ayu Astiti Sari; Made Sugi Hartono; Ni Ketut Sari Adnyani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4240

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pengeroyokan di masyarakat berdasarkan hasil penelitian empiris. Tindak pidana pengeroyokan masih sering terjadi dan menimbulkan keresahan sosial, sehingga memerlukan penanganan yang tidak hanya bersifat penindakan, tetapi juga pencegahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan tindak pidana pengeroyokan dilakukan melalui upaya penal dan non-penal. Penegakan hukum pidana telah dilaksanakan oleh aparat kepolisian, namun masih menghadapi kendala dalam pembuktian dan partisipasi masyarakat. Upaya pencegahan dilakukan melalui patroli, imbauan, dan peran masyarakat, tetapi belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penanggulangan tindak pidana pengeroyokan memerlukan penguatan kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat.
Strategi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digitalisasi Dan Industri 4.0 I Gusti Ngurah Kesa Janardana; Komang Febrinayanti Dantes; Ni Ketut Sari Adnyani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4308

Abstract

Revolusi Industri 4.0 telah membawa dampak besar terhadap perubahan lanskap sosial, ekonomi, dan hukum, termasuk dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Transformasi digital dan kemajuan teknologi menciptakan peluang sekaligus tantangan dalam menjaga kepemilikan atas karya intelektual yang semakin kompleks dan tanpa batas fisik. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan menelaah berbagai literatur akademik, jurnal ilmiah, serta regulasi terkait HKI di era digital. Pembahasan dilakukan dalam empat fokus utama, yaitu: adaptasi hukum terhadap digitalisasi, tantangan dalam pengakuan bentuk baru HKI seperti NFT, perlindungan terhadap UMKM dan kekayaan komunal, serta strategi internasionalisasi dan kolaborasi lintas sektor. Temuan menunjukkan bahwa perlindungan HKI harus bersifat preventif, adaptif, dan progresif. Pembaruan regulasi, peningkatan literasi hukum, serta kolaborasi antar lembaga dan negara menjadi strategi penting dalam memperkuat sistem perlindungan HKI yang adil dan relevan. Disarankan agar pemerintah merumuskan kebijakan yang responsif terhadap inovasi dan memperkuat infrastruktur hukum digital nasional.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DITINJAU BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA (Studi Putusan Nomor 14/Pdt.g.s/2024/PN.sgr) Kadek Widya Puspayani; Ni Ketut Sari Adnyani; Komang Febrinayanti Dantes
Jurnal Locus Delicti Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober, Jurnal Locus Delicti
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jld.v6i2.6878

Abstract

This study aims to analyze the judge's considerations and legal consequences in cases of breach of debt agreements based on Decision No. 14/Pdt.G.S/2024/PN.Sgr. The focus of the study is the conflict in normative interpretation between Article 1313 of the Civil Code, which allows for unilateral obligations, and Article 1320 of the Civil Code, which requires the agreement of both parties for a valid agreement. This study uses a normative legal approach with qualitative descriptive analysis techniques. The research findings indicate that judges consider a unilateral statement from the defendant as valid evidence of an agreement even though it was not signed by the plaintiff. The study also indicates that judges consider a unilateral statement from the defendant as the valid basis for a legally binding agreement, which is considered to have created legal uncertainty because it does not meet the principle of consensualism required by Article 1320 of the Civil Code. This finding emphasizes the need for harmonization of legal interpretation and clarity of the boundaries between obligations and agreements in the Civil Code. This has implications for legal uncertainty and has the potential to open up loopholes for contradictory legal interpretations in the future.
Eksploitasi Teknologi untuk Penipuan Digital: Studi Kasus Penyebaran Undangan Pernikahan Palsu di WhatsApp dan Implikasi Hukumnya di Indonesia Ketut Ayu Asiti Sari; Made Sugi Hartono; Ni Ketut Sari Adnyani
Perspektif Administrasi Publik dan hukum Vol. 3 No. 1 (2026): Januari: Perspektif Administrasi Publik dan hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/perspektif.v3i1.908

Abstract

Digital fraud, particularly schemes involving the distribution of fake wedding invitations through instant messaging applications such as WhatsApp, has developed into a serious problem in Indonesia along with the increasing use of digital technology in everyday life. This fraudulent modus operandi exploits victims’ curiosity, trust, and panic to prompt them to open malicious links or download harmful files containing malware. Such malware has the potential to damage device systems, steal personal data, and access sensitive information, including banking accounts and social media profiles. This form of fraud not only causes significant financial losses for victims but also results in psychological impacts, such as fear, trauma, and a loss of trust in digital communication. This article aims to comprehensively examine the modus operandi of digital fraud through fake wedding invitations, analyze the relevant legal framework, and assess the social and economic impacts on society. In addition, the article emphasizes the importance of improving digital literacy as an effective preventive measure to minimize the risk of digital fraud. To address this issue, the article proposes strengthening cooperation among law enforcement agencies, cybersecurity institutions, and technology service providers. Recommendations are also directed toward reinforcing regulations, enhancing the effectiveness of law enforcement, and intensifying public awareness campaigns to reduce the incidence of digital fraud in Indonesia.
PENGEMBANGAN USAHA TERHADAP PEREMPUAN BALI PASCAPERCERAIAN DARI PERKAWINAN CAMPURAN BERMUATAN GENDERDALAM HUKUM Ni Ketut Sari Adnyani
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 2 No. 1 (2019): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jxw5n504

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peluang atau kesempatan bagi perempuan Bali dalam bidang pengembangan usaha pasca perceraian dari perkawinan campuran, mengedepankan prinsip responsive gender ke dalam awig-awig, ilmplikasi muatan toleransi menyama braya, status krama istri, serta menjalankan kewajiban ngayah pada saat piodalan di pura Tri Kahyangan menjadi tujuan dari muatan gender dalam hukum terhadap usaha yang dikembangkan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah sociological jurisprudence, dan jenis penelitiannya adalah studi analitik terhadap bahan hukum yang mengadopsi hak-hak perempuan di bidang dunia usaha. Bahan Hukum yang mengikat tertap mengacu pada UUD Negara Republik Indonesia Pasal 18 B ayat (2) dan Awig-Awig Desa Adat yang mengacu pada Keputusan Nomor 01/KEP/PSM- 3?MDP/Bali/X/2010 oleh Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali tentang unsur pembagian waris perempuan Bali berstatus (pradana) berhak memperoleh warisan meskipun sudah kawin dan mengikuti suaminya, warisan berupa harta tetadan dapat menjadi modal utama untuk pengembangan usaha dalam konteks hukum bisnis. Penentukan subjek penelitian dilakukan secara stratified random sampling. Teknik Analisa bahan hukum yaitu deskriptif. Hasil penelitian: perempuan Bali diberikan kesempatan diterima menjadi krama istri berdasarkan kesepakata pra perkawinan dari pihak mempelai, keluarga mempelai, dan desa adat yang memuat ketentuan bahwa di kemudian hari apabila terjadi peristiwa perceraian adat siap menerima dan memberikan peluang untuk menjalankan rutinitas seperti krama istri umumnya. Implikasi dari muatan gender dalam hukum bahwa merujuk consensus dari hasil musyawarah desa adat perempuan yang menyamdang status janda dari perkawinan campuran diberikan kesempatan membuka peluang usaha di wilayah desa setempat, dan berhak memperoleh hibah warisan sesuai dengan ketentuan yang diadopsi dari MUDP Bali setelah memperoleh kesepakatan dengan keluarga besar melalui rembug keluarga dengan pihak desa adat (Dharma Pula). Kata kunci : gender, hukum, perempuan, usa
Co-Authors ., Ida Ayu Putu Sri Utari ., Ni Putu Krisna Priandari abram purba Agus Sujana, Komang Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anam, Miftahul Anastasia, Ester Gloria Anis Lailatul Fajriah Ardhya, Si Ngurah Ardya, Si Ngurah Ariawan, Detha Djoni Asrini, Ni Kadek Putus Ave Christina Hananda Ayu Agustini, Ni Komang Ayu Eka, Dewa Ayu Nadya Gayatri Ayu Nadya Gayatri Beatrix Hutasoit Berliana Mawarni, Komang Febri Bhalqis N Firmansyah Cucumandalin, I Ketut Samuel Dani Ilham Dani Ilham Dantes, Komang Putri Komang Febrinayanti Des Alpin Desak Laksmi Brata Desak Made Dwipayani Dewa Agung Budi Rama Laksana Dewa Ayu Eka Agustini Dewa Ayu Made Laksmi Dewi Dewa Ayu Putu Utari Praba Dewa Bagus Sanjaya Dewa Gede Sudika Mangku Elly Herliyani Erisa Agus Tiana Umi Saputri Fadillah, Nazarina Fajar Bukit Purnama, Ida Bagus Kade Fathullah, Seni Kamalia Rizki Febrianta, Komang Panji Febriyanti Dantes, Komang Frisma Indra Prastya, Komang G. Aditya Nugraha Putra Gede Adi Puspa Ariawan Gede Marhaendra Wija Atmadja Gusti Ayu Putu Nia Priyantini Hadi Parwanta, Kadek Martha Hadi Putra Permana Hadi, I Gusti Ayu Apsari Handini, Selli Hutasoit, Beatrix I Dewa Gede Herman Yudiawan I G A Lokita Purnamika Utami I Gede Wisnu Darma Suta I Gede Wisnu Darma Suta I Gede Yoga Esa Mahendra I Gede Yudi Wisnawa I Gst. Agung Komang Yoga Tri Pandita I Gusti Agung Ayu Wulandari I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Ayu Ngurah Gayatri Widyani Putri I Gusti Ayu Purnamawati I Gusti Ngurah Kesa Janardana I Kadek Agus Yudi Luliana I KETUT SUDANTRA I Komang Angga Adi Setiawan I Komang Angga Adi Setiawan I Komang Gede Triandhi Mayuda Putra I Komang Sanju Bayu Mustika I Made Dwitya Surya Nugraha I Made Surya Wahyu Arsadi I Made Yudana I Putu Agus Yudha Artama I Putu Ngurah Wage Myartawan I Wayan Artawan I Wayan Gede Wisnu I Wayan Kertih I Wayan Landrawan I WAYAN WINDIA I.G.A.Meta Sukma Devi Ida Ayu Putu Purnami Ida Bagus Indra Bhaskara Ida Bagus Indra Bhaskara Ida Bagus Kade Fajar Bukit Purnama Ida Bagus Putu Yudha Putra Ira Octaviyani . Jayanti Ningrat, Kadek Ayuni Jima, Selviana Jose Widyatama Lingga Juliasih, Ni Wayan Kadek Agus Pranata Kusuma Kadek Agus Yudistira Mahadi Putra Kadek Arya Putra Gunawan Kadek Ayuni Jayanti Ningrat Kadek Budi Hartayani Kadek Dhyan Wahyuni Kadek Dwi Elvitriana Kadek Dwiky Nugraha Yoga Trisna Kadek Martha Hadi Parwanta Kadek Oktavianiasih Kadek Sri Indriyani Kadek Sumarni Kadek Surya Alit Dharma Putra Kadek Tia Yuliastari Kadek Widiantika Kadek Widya Puspayani Ketut Andita Pratidina Lestari Ketut Ayu Asiti Sari Ketut Ayu Astiti Sari Ketut Meri Kertiasih Ketut Pastika Jaya Ketut Sinta Suryaningsih Ketut Yuli Widiasari Komang Agus Sujana Komang Ary Putra Dharmawan Komang Dandi Permana Yudha Komang Derin Rediasa Komang Dewi Suryaningrat Komang Diah Prabawati Komang Febri Berliana Mawarni Komang Febrinayanti Dantes Komang Febrinayanti Dantes Komang Febriyanti Dantes Komang Frisma Indra Prastya Komang Tria Anggreni Krisnangga Nayotama, Putu Ararya Kusuma, Putu Riski Ananda Lailatul Fajriah, Anis Laksmi Brata, Desak Lompoh Egia Nuansa Pinem Luh Ayu Sri Wahyuni M.Cs S.Kom I Made Agus Wirawan . M.Si Drs. Ketut Sudiatmaka . Made Ashisri Irmawanthi Made Bagas Ari Kusuma D Made Deby Listianitari Made Sugi Hartono Mandriani, Ni Nyoman Mandriani, Ni Nyoman Mangku, Dewa Gede Manurung, Rajuniper Maria Avelina Abon Maria Widiastuti mario silitonga Mas Adipa Putra, Putu Eka Muhamad Jodi Setianto Nazarina Fadillah Ni Kadek Diah Rahma Gayatri Ni Kadek Putus Asrini Ni Kadek Putus Asrini Ni Kadek Putus Asrini Ni Ketut Putri Pradnya Swari Ni Ketut Restini Ni Ketut Sugi Harta Nadi Agustina Putri Ni Komang Githa Chandra Dew Ni Komang Intan Kumala Sari Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih Ni Luh Gede Erni Sulindawati Ni Luh Putu Lusi Ayupratiwi Ni Luh Putu Marta Puspita Yanti Ni Luh Putu Wahyuni Yustisia Dewi Ni Luh Sukma Imagy Ni Luh Wayan Yasmiati Ni Luh Wayan Yasmiati Ni Made Mahachandra Saraswati Mastera Ni Made Mirah Krisna Devi Ni Made Wiratini Ni Nyoman Mandriani Ni Nyoman Mandriani NI NYOMAN SUKERTI . Ni Putu Diah Luckyta Maharani Ni Putu Ega Parwati Ni Putu Mira Kusuma Yanti Ni Putu Monika Ventari Kusumawati Ni Putu Rai Yuliartini Ni Wayan Juliasih Ni Wayan Sukerti Ningsih, Putu Maysi Merta Nur Widyas Junior Timbeng Nyoman Tri Antika Dewi Parwati, Ni Putu Ega Pastika Jaya, Ketut Pitriyantini, Putu Eka Pranata Kusuma, Kadek Agus Pratiwi , Ni Kadek Mira Pratiwi, Ni Kadek Mira Prisilia Eka Trisna, Putu Diana Puspa Ariawan, Gede Adi Putra Permana, Hadi Putra, G. Aditya Nugraha Putra, I Made Dwi Cahya Prayogi Putri, Made Kharisma Putu Agung Anditha Herlambang Putu Agus Yana Saputra Putu Diana Prisilia Eka Trisna Putu Eka Mas Adipa Putra Putu Ocha Dana Parwata Putu Pipit Pricellia Eka Putri Putu Utari Praba, Dewa Ayu Putu Yogi Satya Eka Vinaya Putus Asrini, Ni Kadek Rachmawati, Ayu Dewi Rahma Gayatri, Ni Kadek Diah Rama Laksana, Dewa Agung Budi Randy Ray Sinaga Ratna Artha Windari Rediasa, Komang Derin Restini, Ni Ketut Salles, Sergio Salwa Shafira Saputra, I Nyoman Pasek Hadi Selli Handini Selviana Jima Si Ngurah Ardya Sinaga, Randy Ray Sitio, Yehuda Joshwilly Suci Putri, Agatha Sukma Devi, I.G.A.Meta Sumarni, Kadek Suryana, Kadek Dedy Tahani Zulfa Pranoto Tee-Anastacio, Princess Alyssa D. Tia Yuliastari, Kadek Tria Anggreni, Komang Triandhi Mayuda Putra, I Komang Gede Ventari Kusumawati, Ni Putu Monika Veronika Wulandari Windari , Ratna Artha Yana Saputra, Putu Agus Yanti, Ni Putu Mira Kusuma Yasepa, Komang Bino Yasmiati, Ni Luh Wayan Yudha Putra, Ida Bagus Putu Yudiawan, I Dewa Gede Herman Yudiawan Yudistira Mahadi Putra, Kadek Agus Yustisia Dewi, Ni Luh Putu Wahyuni