Claim Missing Document
Check
Articles

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA INTELEKTUAL KARAKTER FIKSI DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA I Made Surya Wahyu Arsadi; Si Ngurah Ardhya; Ni Ketut Sari Adnyani
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i2.51692

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa karya intelektual karakter fiksi secara independen perlu mendapatkan perlindungan hukum dan masuk ke dalam objek hak cipta. Rumusan masalah yang diajukan yaitu (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap karakter fiksi di Indonesia berdasarkan Undang – Undang no 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? dan (2) Bagaimana perlindungan hukum karakter fiksi di Negara Amerika apabila di bandingkan dengan perlindungan hukum karakter fiksi yang ada di Indonesia? Penelitian ini merupakan perbandingan hukum antara hukum hak cipta yang ada di negara Indonesia dengan hukum yang mengatur tentang karakter fiksi yang ada di negara Amerika. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta karakter fiksi hanya bisa dilindungi jika karakter fiksi tersebut masih menjadi satu kesatuan dengan naskah cerita dan diwujudkan ke dalam karya cipta sinematografi, buku cerita, dan permainan video. Sedangkan negara Amerika dimana peraturan merek dagang, hak cipta, dan hak hukum publisitas mendorong penulis untuk memahami dan mengembangkan karakter fiksi independen dan menawarkannya kepada publik untuk dinikmati dalam berbagai bentuk media dan barang dagangan terkait karakter fiksi.
IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 4 HURUF (A) UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PELAYANAN JARINGAN WIFI INDIHOME DI KOTA SINGARAJA I Gusti Ayu Ngurah Gayatri Widyani Putri; Si Ngurah Ardhya; Ni Ketut Sari Adnyani
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 3 (2022): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i3.51866

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa terkait Implementasi Ketentuan Pasal 4 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pelayanan Jaringan Wifi IndiHome serta mengetahui bagaimana menindaklanjuti kekeliruan informasi pelayanan yang dialami konsumen pada Kontrak Berlangganan Wifi IndiHome. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kota Singaraja. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Teknik penentuan sampel penelitian yang digunakan adalah Teknik Nonprobability Sampling dengan bentuk Purposive Sampling. Data penelitian yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Pasal 4 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen belum dapat terimplementasi dengan baik, hal ini dipengaruhi oleh kurang optimalnya faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor budaya. Adapun bentuk pertanggung jawaban pihak Telkom Singaraja dalam menindaklanjuti kekeliruan informasi yaitu dengan memberikan pelayanan dalam bentuk Pusat Bantuan melalui Call center atau Media Sosial IndiHome Care.
KEABSAHAN PERJANJIAN ARISAN ONLINE DITINJAU DARI PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Lompoh Egia Nuansa Pinem; Ni Ketut Sari Adnyani; Muhamad Jodi Setianto
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 3 (2022): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i3.51869

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa terkait (1) Legalitas Perjanjian Arisan Online Terkait Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan (2) Akibat Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi Di Arisan Online. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis pedekatan yang digunakan adalah Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Teknik analisis bahan hukum adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa (1) menurut hukum perdata, legalitas perjanjian yang ada didalam arisan online sah dan mengikat bagi kedua belah pihak yang terlibat didalamnya. Mengacu pada pasal 1320 KUHPer perjanjian diarisan online dinyatakan sah secara hukum jika memenuhi persyaratan seperti: kecakapan untuk membuat suatu hal yang untuk perikatan, sepakat bagi mereka untuk mengikatkan dirinya, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Maka perjanjian di arisan online pun berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang melaksanakan arisan tersebut. Untuk memperkuat pernyataan dari pasal 1320 KUHPer sebagai syarat sahnya perjanjian arisan online di dukung oleh asas-asas yang ada di perjanjian. Didasarkan oleh Asas kebebasan berkontrak yang menyatakan bahwa kontrak dibuat boleh dengan bagaimanapun bentuknya, mau tertulis dan tidak tertulis. Sepanjang kedua pihak yang membuat perjanjian sama-sama sepakat dan isi dari perjanjian yang akan dibuat tidak sama sekali bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku di masyarakat. (2) Akibat hukum terhadap wanprestasi di arisan online berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, pembayaran biaya perkara. Namun akibat hukum akan disesuaikan dengan bagaimana si debitur menanggapi tuntutan dari kreditur dan melihat kembali perjanjian yang di sepakati di awal mengenai tangung jawab oleh owner arisan sebagai penanggung jawab bilamana arisan macet, apakah ditanggung secara bersama sama, apakah menunjuk pengadilan untuk menyelesaikannya.
AKIBAT HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH WARIS BERDASARKAN PASAL 20 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA Maria Avelina Abon; Komang Febrinayanti Dantes; Ni Ketut Sari Adnyani
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 3 (2022): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i3.51871

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa mengenai perlindungan hukum terhadap ahli waris terkait dengan peralihan hak atas tanah waris serta (2) akibat hukum bagi pelaku mafia tanah yang memanfaatkan ahli waris untuk peralihan hak atas tanah waris. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan 2 (dua) jenis pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan Teknik pengumpulan Bahan Hukum menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perlindungan hukum terhadap ahli waris terkait dengan peralihan hak atas tanah waris adalah perlindungan hukum preventif. Hal tersebut sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang seluruhnya yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran dan memberi petunjuk ataupun batasan dalam melakukan suatu kewajiban. (2) Akibat Hukum bagi pelaku mafia tanah yang memanfaatkan ahli waris untuk peralihan hak atas tanah dapat batal demi hukum dan akan mengakibatkan akta jual beli tersebut dapat terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain serta Notaris/PPAT akan mendapatkan sanksi berupa sanksi administrasi, sanksi pidana maupun sanksi perdata dengan menyesuaikan pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukannya.
ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA PIDANA PENCURIAN DI POLSEK SAWAN I Wayan Artawan; Made Sugi Hartono; Ni Ketut Sari Adnyani
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 3 (2022): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i3.51874

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa hak-hak apa yang didapatkan tersangka pidana pencurian dilihat dari asas praduga tidak bersalah, serta untuk (2) mengetahui dan menganalisa bagaimana perlindungan hukum terhadap tersangka pidana pencurian dari pihak Kepolisian di Polsek Sawan, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Polsek sawan. Teknik pengumpulan data digunakan adalah dengan studi dokumen, wawacara dan observasi. Teknik penentuan subjeknya menggunakan teknik purposive sampling dan penentuan sampel yang digunakan adalah teknik non probability sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif hasil penelitian menunjukan bahwa (1) hak-hak apa yang didapatkan tersangka pidana pencurian dilihat dari asas praduga tidak bersalah sangatlah banyak dan bersifat tegas tidak boleh dilanggar oleh siapapun kecuali menurut undang-undang, (2) bagaimana perlindungan hukum terhadap tersangka pidana pencurian dari pihak Kepolisian di Polsek Sawan adalah masih belum maksimal dan perlu adanya pembenahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian
EKSISTENSI PELAKSANAAN TRADISI MANAK SALAH DI DESA ADAT PEDAWA KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG (DALAM PERSEFEKTIF PERATURAN NOMOR 10 TAHUN 1951 TENTANG PENGHAPUSAN TRADISI MANAK SALAH ) I Putu Agus Yudha Artama; Ketut Sudiatmaka; Ni Ketut Sari Adnyani
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 3 (2022): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i3.51898

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa mengenai prosesi pelaksanaan tradisi manak salah di Desa Adat Pedawa, serta (2) mengetahui dan menganalisa Peraturan Nomor 10 Tahun 1951 Tentang Penghapusan Tradisi Manak Salah di Desa Adat Pedawa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, dengan 2 (dua) jenis pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Adat Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Bahan hukum yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan menggunakan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik non probability sampling dengan bentuk penerapan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan bentuk penerapan menggunakan model analisa hermeneutika hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) proses pelaksanaan tradisi Manak salah di Desa Adat Pedawa terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu persiapan, mebyakaon dan mekecis atau metirta, (2) implementasi Peraturan Nomor 10 Tahun 1951 Tentang Penghapusan Tradisi Manak Salah di Desa Adat Pedawa belum terlaksana dengan baik yang disebabkan karena adanya pelaksanaan tradisi yang masih dilakukan oleh krama Desa Adat Pedawa.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PADA PENGGUNA APLIKASI SOSIAL MEDIA INSTAGRAM STORY DIKAJI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Salwa Shafira; Ni Ketut Sari Adnyani; Ni Putu Rai Yuliartini
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 3 (2022): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i3.51905

Abstract

Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran hak cipta bisa memberi dampak buruk bagi penciptanya, sering kali pelanggaran hak cipta membuat pemilik dari hak cipta mengalami kerugian ekonomi. Dalam hal ini, tentunya perlindungan hukum hak cipta harus ditegakkan. Karya sinematografi yaitu film yang seharusnya dilindungi hak penciptanya oleh UndangUndang Hak Cipta, tetapi dalam kenyataannya banyak yang melakukan pembajakan digital dan illegal downloading dari film aslinya. Kemajuan teknologi sekarang ini membawa dampak yang baik sekaligus dampak yang buruk. Pembajakan digital di era sekarang yang semakin marak. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai penegakan hukum hak cipta merupakan salah satu faktor terjadinya pelanggaran hak cipta seperti download film online. Artikel ini membahas tentang bagaimana dampak buruk download film melalui cara yang tidak legal atau pembajakan digital serta penegakan hak cipta dalam menghadapi masalah illegal downloading. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaturan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Sosial Media Instagram Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan Pendekatan Kasus dan Pendekatan Perundang-undangan. Jenis penelitian ini Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis dan bentuk-bentuk dokumen resmi atau disebut juga dengan bahan hukum (data sekunder) yaitu mengumpulkan bahan-bahan dari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.
IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL TERHADAP PROSES PERCERAIAN PADA PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI KABUPATEN BULELENG Kadek Dwiky Nugraha Yoga Trisna; Ketut Sudiatmaka; Ni Ketut Sari Adnyani
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 3 (2022): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i3.51907

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui proses penyelesaian perceraian terhadap perkawinan tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng serta untuk (2) mengetahui implementasi peraturan nomor 96 Tahun 2018 tentang persyararan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terhadap proses perceraian pada perkawinan tidak tercatat di Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan (2) dua jenis pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini berlokasi di Dinas dan Pencatatan Sipil yang beralamat di Jl. Gajah Mada No. 152 Singaraja, Kabupaten Buleleng. Bahan hukum yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Dalam teknik penentuan sampel, penelitian ni menggunakan teknik purposive sampling dengan teknik pengolahan data secara analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) proses perceraian pada perkawinan tidak tercatat dapat dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan cara mengisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, (2) implementasi peraturan nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terhadap proses perceraian pada perkawinan tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng telah terlaksana cukup baik, namun masih terdapat beberapa kendala terkait proses pelaksanaan perceraian yang dianggap sulit dalam menghadirkan pihak-pihak terkait, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyerahkan proses perceraian pada perkawinan tidak tercatat ke masing-masing desa yang bersangkutan. Selain itu diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hendaknya lebih memperhatikan lagi sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) kepada masyarakat akan pentingnya mencatatkan perkawinan dan memiliki akta nikah untuk mempermudah segala jenis urusan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan.
URGENSI PENGATURAN PSIKOLOGI FORENSIK DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA Putu Eka Pitriyantini; Ni Ketut Sari Adnyani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i05.p12

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji pentingnya pengaturan perihal psikologi forensic pada sistem peradilan di Indonesia, penelitian ini membandingkan manfaat kajian psikologi forensic di negara-negara yang menggunakan psikologi forensic dalam sistem peradilannya. Penelitian hukum yang dipergunakan adalah metode penelitan hukum normatif, dalam penelitian ini terdapat norma kabur perihal dasar hukum psikologi forensik yaitu Pasal 183 dan 184 KUHAP pada sistem peradilan pidana serta norma kosong pada sistem peradilan perdata. Pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan Sejarah Aturan Hukum. Hasil dari penelitian ini, hakekat psikologi forensik dalam system hukum yaitu karena kajian keilmuaan ini memiliki kemampuan untuk mengetes di pengadilan, reformulasi, penemuan psikologi kedalam bahasa legal dalam pengadilan, dan menyediakan informasi bagi aparat penegak hukum sehingga mudah dimengerti. Urgensi dari pengaturan psikologi forensic dalam dalam sistem peradilan, merupakan seseuatu yang diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, hal ini dikarenakan antara hukum dan psikologi forensik memiliki hubungan yang erat dan penting. Hal ini dapat dilihat dari objek kajian dari keduanya yang menempatkan manusia sebagai objek kajian. Psikologi forensik dan hukum secara hakiki berasal dari rumpun keilmuwan sosial, hal inilah yang kemudian berdampak pada keterlibatan psikologi terhadap pandangan-pandangan dalam sistem hukum. ABSTRACT This study aims to examine the importance of regulating the matter of forensic psychology in the justice system in Indonesia, this study compares the benefits of forensic psychology studies in countries that use forensic psychology in their justice system. The legal research used is a normative legal research method, in this study there are vague norms regarding the legal basis of forensic psychology, namely Articles 183 and 184 of the KUHAP in the criminal justice system and empty norms in the civil justice system. The research approach used is the statutory approach and the history of law approach. The results of this study, forensic psychology in the legal system is because this scientific study has the ability to test in court, reformulation, psychological discoveries into legal language in court, and provide information for law enforcement officials so that it is easy to understand. The urgency of regulating forensic psychology in the justice system is something that is needed to guarantee legal certainty, this is because law and forensic psychology have important relationship. This can be seen from the object of study of the two which place humans as the object of study. Forensic psychology and law essentially come from the social science, this is what then has an impact on psychology's involvement in views in the legal system.
Discrimination on the Right to Get Salary for Women Workers in Indonesia from the Ratification of International Conventions Perspective Ni Ketut Sari Adnyani; I Wayan Landrawan
Pandecta Research Law Journal Vol 18, No 1 (2023): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v18i1.44376

Abstract

Discrimination against women workers is a violation of human rights as regulated in international instruments such as the International Labor Organization ILO and CEDAW. Constitutionally, the rights of every Indonesian citizen are based on Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Protection of workers is also regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower Articles 67 to Article 101 which cover the protection of safety, health and welfare assurance. However, not many women themselves realize that their rights are protected and this has an impact on women’s lives. Reviewing arrangements for the rights of women workers regulated in the ILO, CEDAW and Manpower and their implementing regulations. Accommodate a number of related regulations above, based on gender responsiveness for female workers. This study aims to examine how the accommodation of international conventions into Indonesian positive law? and efforts to strengthen the implementation of the convention?. Types of normative research. The results of this study indicate that there are protection arrangements in conventions that can be adopted. In the future, editorial guarantees for protection for women will be prepared.
Co-Authors ., Ida Ayu Putu Sri Utari ., Ni Putu Krisna Priandari abram purba Agus Sujana, Komang Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anis Lailatul Fajriah Ardhya, Si Ngurah Ardya, Si Ngurah Ariawan, Detha Djoni Asrini, Ni Kadek Putus Ave Christina Hananda Ayu Eka, Dewa Ayu Nadya Gayatri Ayu Nadya Gayatri Beatrix Hutasoit Berliana Mawarni, Komang Febri Bhalqis N Firmansyah Cucumandalin, I Ketut Samuel Dani Ilham Dani Ilham Des Alpin Desak Laksmi Brata Desak Made Dwipayani Dewa Agung Budi Rama Laksana Dewa Ayu Eka Agustini Dewa Ayu Made Laksmi Dewi Dewa Ayu Putu Utari Praba Dewa Bagus Sanjaya Dewa Gede Sudika Mangku Elly Herliyani Erisa Agus Tiana Umi Saputri Fadillah, Nazarina Fajar Bukit Purnama, Ida Bagus Kade Febriyanti Dantes, Komang Frisma Indra Prastya, Komang G. Aditya Nugraha Putra Gede Adi Puspa Ariawan Gede Marhaendra Wija Atmadja Gusti Ayu Putu Nia Priyantini Hadi Parwanta, Kadek Martha Hadi Putra Permana Handini, Selli Hutasoit, Beatrix I G A Lokita Purnamika Utami I Gede Yudi Wisnawa I Gst. Agung Komang Yoga Tri Pandita I Gusti Agung Ayu Wulandari I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Ayu Ngurah Gayatri Widyani Putri I Gusti Ayu Purnamawati I KETUT SUDANTRA I Komang Gede Triandhi Mayuda Putra I Komang Sanju Bayu Mustika I Made Dwitya Surya Nugraha I Made Surya Wahyu Arsadi I Made Yudana I Putu Agus Yudha Artama I Putu Ngurah Wage Myartawan I Wayan Artawan I Wayan Gede Wisnu I Wayan Kertih I Wayan Landrawan I WAYAN WINDIA I.G.A.Meta Sukma Devi Ida Ayu Putu Purnami Ida Bagus Indra Bhaskara Ida Bagus Indra Bhaskara Ida Bagus Kade Fajar Bukit Purnama Ida Bagus Putu Yudha Putra Ira Octaviyani . Jayanti Ningrat, Kadek Ayuni Jima, Selviana Jose Widyatama Lingga Juliasih, Ni Wayan Kadek Agus Pranata Kusuma Kadek Agus Yudistira Mahadi Putra Kadek Arya Putra Gunawan Kadek Ayuni Jayanti Ningrat Kadek Budi Hartayani Kadek Dwi Elvitriana Kadek Dwiky Nugraha Yoga Trisna Kadek Martha Hadi Parwanta Kadek Sumarni Kadek Surya Alit Dharma Putra Kadek Tia Yuliastari Kadek Widiantika Ketut Andita Pratidina Lestari Ketut Meri Kertiasih Ketut Pastika Jaya Ketut Sinta Suryaningsih Komang Agus Sujana Komang Ary Putra Dharmawan Komang Dandi Permana Yudha Komang Dewi Suryaningrat Komang Diah Prabawati Komang Febri Berliana Mawarni Komang Febrinayanti Dantes Komang Febrinayanti Dantes Komang Febriyanti Dantes Komang Frisma Indra Prastya Komang Tria Anggreni Kusuma, Putu Riski Ananda Lailatul Fajriah, Anis Laksmi Brata, Desak Lompoh Egia Nuansa Pinem Luh Ayu Sri Wahyuni M.Cs S.Kom I Made Agus Wirawan . M.Si Drs. Ketut Sudiatmaka . Made Bagas Ari Kusuma D Made Deby Listianitari Made Sugi Hartono Mandriani, Ni Nyoman Mandriani, Ni Nyoman Mangku, Dewa Gede Manurung, Rajuniper Maria Avelina Abon Maria Widiastuti Mas Adipa Putra, Putu Eka Muhamad Jodi Setianto Nazarina Fadillah Ni Kadek Diah Rahma Gayatri Ni Kadek Putus Asrini Ni Kadek Putus Asrini Ni Kadek Putus Asrini Ni Ketut Restini Ni Komang Intan Kumala Sari Ni Luh Gede Erni Sulindawati Ni Luh Putu Lusi Ayupratiwi Ni Luh Putu Marta Puspita Yanti Ni Luh Putu Wahyuni Yustisia Dewi Ni Luh Wayan Yasmiati Ni Made Mirah Krisna Devi Ni Made Wiratini Ni Nyoman Mandriani Ni Nyoman Mandriani NI NYOMAN SUKERTI . Ni Putu Diah Luckyta Maharani Ni Putu Mira Kusuma Yanti Ni Putu Monika Ventari Kusumawati Ni Putu Rai Yuliartini Ni Wayan Juliasih Ni Wayan Sukerti Nur Widyas Junior Timbeng Nyoman Tri Antika Dewi Parwati, Ni Putu Ega Pastika Jaya, Ketut Pitriyantini, Putu Eka Pranata Kusuma, Kadek Agus Pratiwi , Ni Kadek Mira Pratiwi, Ni Kadek Mira Prisilia Eka Trisna, Putu Diana Puspa Ariawan, Gede Adi Putra Permana, Hadi Putra, G. Aditya Nugraha Putra, I Made Dwi Cahya Prayogi Putri, Made Kharisma Putu Agus Yana Saputra Putu Diana Prisilia Eka Trisna Putu Eka Mas Adipa Putra Putu Ocha Dana Parwata Putu Pipit Pricellia Eka Putri Putu Utari Praba, Dewa Ayu Putus Asrini, Ni Kadek Rachmawati, Ayu Dewi Rahma Gayatri, Ni Kadek Diah Rama Laksana, Dewa Agung Budi Randy Ray Sinaga Ratna Artha Windari Restini, Ni Ketut Salles, Sergio Salwa Shafira Saputra, I Nyoman Pasek Hadi Selli Handini Selviana Jima Si Ngurah Ardya Sinaga, Randy Ray Sukma Devi, I.G.A.Meta Sumarni, Kadek Suryana, Kadek Dedy Tia Yuliastari, Kadek Tria Anggreni, Komang Triandhi Mayuda Putra, I Komang Gede Ventari Kusumawati, Ni Putu Monika Veronika Wulandari Yana Saputra, Putu Agus Yanti, Ni Putu Mira Kusuma Yasmiati, Ni Luh Wayan Yudha Putra, Ida Bagus Putu Yudistira Mahadi Putra, Kadek Agus Yustisia Dewi, Ni Luh Putu Wahyuni