Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.638
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MEDIA KONSERVASI Jurnal Dedikasi Jurnal Gamma JURNAL HUTAN LESTARI Tengkawang : Jurnal Ilmu Kehutanan Jurnal Penelitian Hutan Tanaman Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Jurnal Belantara Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Jurnal Ilmiah Dikdaya Gorontalo Journal of Forestry Research Legalitas: Jurnal Hukum Agriecobis : Journal of Agricultural Socioeconomics and Business Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Forest Science Avicennia Journal of Community Service and Empowerment Budapest International Research and Critics in Linguistics and Education Journal (Birle Journal) Jurnal Penyuuhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM) JURNAL HUTAN TROPIS Petanda : Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity) Journal of Biotechnology and Natural Science Jejak: Jurnal Pendidikan Sejarah Universitas Jambi Indonesian Research Journal on Education Spiritualita : Journal of Ethics and Spirituality Inovasi Jurnal Pengabdian Masyarakat (IJPM) Karaton: Jurnal Riset dan Inovasi Sumenep
Amir Syarifuddin
Universitas Muhammadiyah Malang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 60 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 60 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
KEBIJAKAN PIDANA DALAM PENGATURAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA Raden Achmad Syarnubi; Bunyamin Alamsyah; Amir Syarifuddin
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 10, No 1 (2018): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (490.378 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v10i1.156

Abstract

Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia, yaitu menjamin prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah jangan sampai hak yang terkuat yang berlaku. Salah satu bentuk penghormatan terhadap hak-hak selaku pelanggar hukum sebagai bagian dari warga negara, adalah  diaturnya ketentuan tentang asas-asas hukum acara pidana nasional, yang memuliakan harkat dan martabat manusia, yang disangkakan, didakwakan dan/atau dinyatakan terbukti bersalah melakukan pelanggaran hukum pidana. Untuk menjamin terselenggaranya proses peradilan yang cepat, KUHAP mengatur sejumlah ketentuan, antara lain mengenai batas waktu penahanan. Dengan adanya penetapan batas waktu penahanan, proses peradilan mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh sidang pengadilan, diharapkan dapat berlangsung secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Namun ditemui adanya norma yang kosong (vacuum of norm) di dalam KUHAP terkait pemenuhan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, terdapat yang mengatur tentang batas waktu penyelesaian perkara pidana terhadap tersangka atau terdakwa yang tidak dikenakan penahanan. Kekosongan norma hukum tersebut sangat berpotensi melemahkan penegakan hukum karena menimbulkan ketidak-pastian hukum, ketidak-adilan hukum, dan ketidak-manfaatan hukum di tengah masyarakat.
FILSAFAT POSITIVISME DAN ALIRAN HUKUM POSITIF Amir Syarifuddin
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 7, No 1 (2015): JUNI
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (122.202 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v7i1.61

Abstract

Menurut Auguste Comte bahwa evolusi perkembangan akal budi manusia dimulai dari tahap teologi, berlanjut ke tahap metafisis dan berakhir pada tahap positif. Pada tahap teologis manusia belum memiliki kemampuan menjelaskan objek baik dirinya maupun yang di luar dirinya. Semua objek dipahami sebagai memiliki jiwa dan kekuatan, yang merupakan hasil ciptaan Tuhan (teo, deus). Pada tahap metafisis, akal pikiran manusia lebih maju, ditandai dengan kemampuan membuat abstraksi sehingga dapat menghasilkan konsep-konsep  umum yang dipandang sebagai penyebab dari segala akibat. Pada tahap poistip, yang merupakan tahap tertinggi perkembangan akal-fikiran manusia, ia telah mampu menjelaskan segala objek berdasarkan hukum dan atau teori yang telah teruji secara empiris. Semua objek hanya dapat dipercaya apabila objek itu diketahui melalui pancaindera. Bahkan objek itu dapat ditakar, diukur dan ditimbang sehingga dapat memberikan kepastian, riel, akurat, dan bermanfaat. Evolusi akal fikiran manusia yang telah mencapai tahap positif merupakan basis dari perkembangan masyarakat modern, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Masyarakat modern adalah yang berlandaskan pandangan positif yang hanya memperhitungkan hal yang pastri, riel, akurat, dan bermanfaat. Ilmu pengetahuan dibangun hanya dari objek yang dapat dialami melalui pancaindera dengan menyingkirkan pandangan teologis dan metafisis. Perkembangan tahap pemikiran tersebut mempengaruhi perkembangan pemikiran hukum, mulai dari teori hukum alam yang irrasional, berlanjut kepada pemikiran hukum alam yang rasional dan akhirnya membentuk dasar bagi perkembangan hukum internasional. Demikian juga halnya  hukum positif yang dibangun berdasarkan filsafat positivisme tidak dapat melepaskan diri dari ciri-ciri filsafat tersebut, sehingga hukum positif hanya memperhitungkan kepastian, konkrit, akurat, dan bermanfaat.
KAJIAN YURIDIS TENTANG PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN BEGAL MOTOR MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA Subhan Subhan; Ruben Achmad; Amir Syarifuddin
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 6, No 2 (2014): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (154.875 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v6i2.119

Abstract

Pengaturan mengenai perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan begal motor diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pada Pasal 170 dan 351. Keberadaan pasal-pasal tersebut, idealnya dapat menjadi dasar perlu adanya proses pemeriksaan masyarakat yang terlibat dalam main hakim sendiri oleh pihak berwajib.  Upaya pencegahan dan penanggulangan tindakan main hakim sendiri dapat dilakukan dengan 2 langkah antara lain: a) Preventif, yaitu Membangun kewibawaan dan kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat; Dengan himbauan dan penyuluhan hukum; dan Melaksanakan patroli rutin, Dan b) Represif, yaitu memperoses pelaku main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana. Namun dalam hal ini polisi belum optimal, dikarenakan banyaknya kendala yang dihadapi kepolisian.Kata Kunci: Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENJADI ALASAN PUTUSNYA GUGATAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JAMBI Ahmad Tarmizi; Bunyamin Alamsyah; Amir Syarifuddin
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 9, No 2 (2017): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.943 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v9i2.152

Abstract

Tujuan peulisan ini adalah: 1) Untuk memahami dan menganalisis pengaturan mengenai  kekerasan dalam rumah tangga  sebagai dasar hukum pengajuan cerai gugat  menurut peraturan perundang-undangan Indonesia; 2) Untuk mengajukan konsepsi Hukum Perkawinan tentang pengaturan kekerasan  dalam rumah tangga  sebagai dasar hukum pengajuan cerai gugat. Dari tujuan penelitian tersebut, disusun perumusan masalah:  1) Bagaimanakah pengaturan mengenai  kekerasan dalam rumah tangga  sebagai dasar hukum pengajuan cerai gugat  menurut peraturan perundang-undangan Indonesia?; 2) Bagaimanakah konsepsi Hukum Perkawinan tentang pengaturan kekerasan dalam rumah tangga  sebagai dasar hukum pengajuan cerai gugat?.   Dengan metode penelitian yuridis empiris, dan dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan sejarah,.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PEMBUNUHAN ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH TUNGKAL ULU Arif Nazaruddin Yusuf; Ibrahim Ibrahim; Amir Syarifuddin
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 9, No 1 (2017): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.019 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v9i1.140

Abstract

Kejahatan merupakan perilaku menyimpang yang selalu melekat pada masyarakat. Kejahatan, seperti pemerkosaan, pembunuhan, penganiayaan, perampokandan lain-lain sangat meresahkan dan merugikan masyarakat. Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari sering disaksikan fenomena-fenomena pembunuhan, maka dapatdirumuskan permasalahan yang akan penulis teliti, yaitu: 1).Bagaimanakah penegakan hukum pidana dalam penanggulangan pembunuhan anak dibawah umur di wilayah Tungkal Ulu, 2).Bagaimanakah kendala dan upaya penegakan hukum pidana dalam penanggulangan pembunuhan anak dibawah umur di wilayah Tungkal Ulu?. metode penelitian yang digunakan bersifat Normatif Empiris, dimana penulis melakukan penelitian terhadap norma hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dalam penanggulangan pembunuhan anak dibawah umur di wilayah Tungkal Ulu. Sehingga diperoleh bahwa Penegakan hukum dengan penerapan hukum pidana  sebagaimana sebelumnya telah dikatakan bahwa menjadi sebuah senjata terakhir apabila upaya lain telah dilakukan, khususnya melalui sarana non penal, seperti melalui  pendidikan baik formal maupun non formal dan lain.  Dengan berlandaskan beberapa pendapat ahli hukum atau pakar Hukum Pidana, maka yang dimaksudkan sebagai penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana pada rumusan masalah yang pertama dalam penulisan ini adalah mereka yang bertugas dibidang Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan serta Pengacara yang menangani pembunuhan anak di Tungkal Ulu. Kendala penegakan hukum pidana dalam penanggulangan pembunuhan anak dibawah umur di wilayah Tungkal Ulu adalah   Secara Internal dan Eksternal yang menjadi sulitnya penyidik di dalam melakukan pengolahan Tempat Kejadian Perkara
PENYELESAIAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN DI POLRES MUARO JAMBI Arsil Hadi; Ibrahim Ibrahim; Amir Syarifuddin
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 8, No 1 (2016): JUNI
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v8i1.89

Abstract

Ketentuan KUHP tentang perbuatan pidana pencurian ringan, mengandung kelemahan  pada batasan pidana ringan dan jumlah denda yang dapat dijatuhkan. Untuk mengatasi fenomenan hukum tersebut, Mahkamah Agung melakukan inisiasi berupa penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian  Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. (selanjutnya disebut PERATURAN MAHKAMAH AGUNG 02/2012). Upaya sosialisasi Peraturan Mahkamah ini kepada semua aparat penegak hukum maka dilakukan Nota Kesepakatan yang melibatkan Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM,  Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia (MAHUMJAKPOL) yang salah satunya pembahasan mengenai restorative justice (penyelesaian sengketa secara damai) melalui mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh  masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula pada tahap penyidikan oleh Kepolisian dan pada tahap persidangan oleh hakim. Penerapan restorative justice terhadap tindak pidana  pencurian ringan menurut Peraturan Mahkamah   Agung Nomor 2 Tahun 2012 di Polres Muaro Jambi merujuk pada Nota Kesepakatan Bersama MAHUMJAKPOL berdasarkan instruksi oleh Kapolri melalui Kapolda Jambi untuk melaksanakan restorative Justice dan telah diatur di dalam Standar Operasional pelaksanaan restorative justice. Namun di dalam pelaksanaan mediasi masih ditemukan factor penghambat yaitu Kurangnya pemahaman penyidik Polri tentang tindak pidana pencurian yang digolongkan sebagai tindak pidana ringan Tidak adanya Pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku, Tidak adanya Persetujuan dari pihak korban / keluarga dan adanya keinginan  untuk memaafkan pelaku, Tidak adanya Dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, Pelaku sudah pernah dihukum
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DI WILAYAH HUKUM POLTABES JAMBI Heni Astuti; Amir Syarifuddin
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 1, No 3 (2010): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.791 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v1i3.56

Abstract

Konsekuensi bertumpunya aneka ragam aktivitas berlalu lintas di jalan, maka muncul berbagai macam problem dengan tingkat kerumitan masing-masing. Semakin tinggi intensitas kegiatan masyarakat, semakin rumit pula problematika lalu lintas. Problematika tersebut semakin tinggi ketika aktivitas berlalu lintas menggunakan sarana berupa kendaraan bermesin dengan teknologi yang memberi dorongan kecepatan yang tinggi. Problematika itu antara lain menyangkut kecelakaan lalu lintas, kemacetan lalu lintas dan pelanggaran hukum di jalan. Masalah kecelakaan lalu lintas merupakan problem krusial yang tidak mudah diatasi. Seluruh negara di dunia memiliki problem yang hampir sama dalam hal kecelakaan lalu lintas sampai menimbulkan korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia, untuk itu diperlukan penegakan hukum dalam menumbuhkan efekjera dan kesadaran berlalulintas di jalan. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kecelakaan Lalu lintas, Korban Meninggal Dunia
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA Sri Winugroho; Suzanalisa Suzanalisa; Amir Syarifuddin
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 10, No 2 (2018): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.782 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v10i2.165

Abstract

Fenomena yang terjadi saat ini adalah bahwa tingkat kejahatan jalanan di hampir seluruh kota besar di Indonesia, mengalami perubahan pada strata pelaku. Kejahatan jalanan yang dulunya didominasi oleh kelompok-kelompok penjahat kambuhan, kini justru didominasi oleh kelompok baru dari kalangan pelajar dan bekas pelajar yang menganggur. Mereka bermutasi menjadi gerombolan geng motor. dampak buruk dari kegiatan geng motor terhadap keamanan, ketertiban dan ketentraman  di tengah  masyarakat. Pada sisi lain, rentetan kejadian keganasan dan kebrutalan kelompok geng motor, semakin menggugah  kesadaran bersama betapa perlunya dilakukan penegakan hukum yang keras dan bersifat komprehensif terhadap pelaku, sedemikian sehingga kegiatan kelompok jalanan tersebut bisa diberantas, dan korban-korban tidak lagi berjatuhan. Dalam perspektif perundang-undangan Indonesia, terhadap pelaku kejahatan jalanan yang dilakukan secara bersama-sama, dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana termaktub di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan ketentuan pidana khusus seperti pidana yang berkaitan dengan lalu lintas sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), atau ketentuan pidana yang berhubungan dengan narkotika sebagaimana  diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika).
SISTEM PERBAIKAN EKOFISIOLOGI TANAMAN SENGON (Paraserianthes falcataria (L) Nielsen ) DI KECAMATAN WAGIR, 161 MALANG Febri Arif Cahyo Wibowo; Rosa Septiana Mieske Putri; Amir Syarifuddin; Tatag Muttaqin
Jurnal Hutan Tropis Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Hutan Tropis Vol 8 No 2 edisi Juli 2020
Publisher : Lambung Mangkurat University-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/jht.v8i2.9063

Abstract

Sengon plant (Paraserianthes falcataria (L) Nielsen) in Indonesia is one of the types of plants developed in the development of Community Forestry especially in Wagir District, Malang Regency. This study was conducted to analyze the effect of environmental conditions, especially temperature and humidity on stomata density and chlorophyll levels in the plant Sengon (Paraserianthes falcataria (L) Nielsen) and analyze the soil nutrient content under the Sengon stand (Paraserianthes falcataria (L) Nielsen) on plant physiology in Sukodadi Village, Wagir District, Malang Regency. The techniques used are field surveys, leaf sampling to measure physiological properties (stomata density and chlorophyll content), and soil sampling to measure soil chemical properties (macro nutrient content), as well as direct observations in the field to measure environmental factors (temperature and humidity). Analysis of the data used is multiple linear regression in SPSS to determine whether there is influence of temperature and humidity on the physiology of stomata and chlorophyll as well as descriptive analysis on soil factors. Research result is that temperature and humadity have an effect on chlorophyll. This support to possibility of temperature and humadity system in the region so that agreed crops will affect the concentration of chlorine.
PENGARUH SERANGAN KARAT TUMOR TERHADAP TINGGI DAN DIAMETER SENGON (Falcataria moluccana (L) Nielson) DI DESA PAIT KABUPATEN MALANG Amir Syarifuddin; Mochammad Chanan; Tawakal Ridho; Erni Mukti Rahayu
Gorontalo Journal of Forestry Research VOLUME 4 NOMOR 1 TAHUN 2021 GORONTALO JOURNAL OF FORESTRY RESEARCH
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/gjfr.v4i1.1351

Abstract

Tanaman sengon merupakan salah satu  jenis tanaman yang banyak dikembangkan di hutan rakyat,  karena daur totasi relatif pendek dan produktivitas kayu yang baik. Pola penanaman monokultur telah menyebabkan tanaman sengon mudah terserang hama dan penyakit. Salah satu penyakit yang menyerang tanaman sengon adalah karat tumor yang disebabkan adanya infeksi dari jamur Uromycladium tepperianum Sacc. Oleh karena itu perlu dilakukan pengamatan  seragan karat tumor terhadap pertumbuhan tanaman sengon. Pengamatan serangan karat tumor dilakukan di hutan rakyat Desa Pait, Kabupaten Malang dengan membuat sebanyak sepuluh plot pengamatan secara tersebar. Hasil studi menunjukkan bahwa intensitas serangan karat tumor pada  plot pengamatan mencapai  100%. Serangan karat tumor pada tanaman sengon ditandai dengan adanya tumor pada ujung ranting dan cabang tanaman. Rata-rata pertumbuhan diameter tanaman berkisar antara  10,8 cm sampai  21,6 cm. Sedangkan rata-rata pertumbuhan tinggi mencapai  7 m pada umur 2 tahun dan 16 meter pada umur  4 tahun. Secara umum  pertumbuhan tanaman sengon tidak terpengaruh oleh adanya serangan karat tumor. Namun demikian serangan bisa berkembang lebih lanjut ke batang tanaman yang dapat menyebabkan terganggunya metabolisme pertumbuhan tanaman.. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi serangan karat tumor ini antara lain dengan melakukan sanitasi,pemberantasan secara  mekanik dan penggunaan fungsisida.
Co-Authors Abdul M. Rambe Abdurrahman, Muhammad Fathi Ach. Muhib Zainuri Achmad Valliant Ali Agus Dwi Sulistyono Ahmad Tarmizi Ajeng Nurul Fitriawati Ali, Achmad Valliant Anny Wahyuni Aprilia, Lala Arif Nazaruddin Yusuf Arif Prasetyo Wibowo Arsil Hadi Bambang Yudi Ariadi Bistok Saing Budi Purnomo Bunyamin Alamsyah Defrianti, Denny Delliansyah, Eflan Erni Mukti Rahayu Fajriansyah, Bima Farid Ma’ruf Fatonah Fatonah Febri Arif Cahyo W. Febri Arif Cahyo Wibowo firdaus, tawakal ridho Fitriawati, Ajeng Nurul Ghina Salsabila Harianto, Neldi Hasan, Uswan Heni Astuti Huda, Muhammad Qomarul Ibrahim Ibrahim Imtiyaaz, Cassytta Dhiya Indra Laksana Indra Laksana Irfan, Muhammad Irma Suryani Iwan Kurniawan Joko Triwanto Mei Dina Amelia Meichaty, Alef Mochamad Chanan Mohamad Syahri Mohammad Rifki Mudin, Ihyak Ulum Muhammad Irfan Muhammad Zuhdi Muhib Zainuri, Ach. Nirmala Ayu Aryanti Novalina, Sesti Nugroho Tri Waskitho Patma, Tundung Subali Pendi, Hamdi Zas Pertin Sianturi Prasista, Venny Jala Putra, Dody Raden Achmad Syarnubi Raharyoso, Dwi Rahayu Hartini Relawati, Relawati Riwayati, Selvi Rosa Septiana Mieske Putri Rosmati Rosmiati Rosyid Ridlo Al-Hakim Ruben Achmad Saddam Affandy Yusuf Sarbaini Sarbaini Sitinjak, Widia Priscila Sri Winugroho Subhan Subhan Sukmayanti, Rifka Hardina Supriyati . Suzanalisa Suzanalisa Takwanto, Anang Tatag Muttaqin Tataq Mutaqin Tataq Mutaqin, Tataq Tawakal Ridho tawakal ridho firdaus Uswanto, Heri Venny Jala Prasista Wahyu Prihanta Yusdi Anra Yusuf, Muhammad Azmi Zainuri, Ach. Muhib Zulharman Zulharman