Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.978
P-Index
This Author published in this journals
All Journal BAHASANTODEA ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum JURNAL MAHKAMAH Mazahib SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Jurnal Fish Protech Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial ADHKI: Journal of Islamic Family Law Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Islamic Law Al-Adyan: Journal of Religious Studies El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum Fruitset Sains : Jurnal Pertanian Agroteknologi Edusoshum: Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Humaniora Batara Wisnu : Indonesian Journal of Community Services Journal Of Human And Education (JAHE) Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Tasyri' Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Lunggi Journal Archipelago Journal of Southeast Asia Islamic Studies Pedagogik : Jurnal Pendidikan dan Riset FENOMENA: Journal of Social Science Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdurrauf Journal of Islamic Studies Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Abdurrauf Law and Sharia Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Journal of Dual Legal Systems RELIGI: Jurnal Pendidikan Agama Islam Journal of Indonesian Progressive Education Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal Jurnal Tarbiyatuna
Asman Asman
Hasanuddin University
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 55 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 55 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Analisis Penggunaan Hak Angket Dalam Penerapan Fungsi Pengawasan Terhadap Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang (Studi Penelitian pada DPRD Kota Tanjungpinang) Asman, Asman; Nofrial, Ramon; Jihad, Kaspol
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1352

Abstract

Pelaksanaan Hak Angket DPRD Kabupaten/Kota telah diatur secara teknis dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 77 PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, dimana tahapan Pelaksanaan Hak Angket dimulai dari Pengusulan dan Persetujuan Pelaksanaan Hak Angket melalui Sidang Paripurna DPRD hingga pembentukan Panitia Angket. Seperti yang terjadi pada pengambilan kebijakan terkait berlakunya Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Standar Biaya Keluaran Tunjangan lainnya Walikota dan Wakil Walikota, Tambahan Penghasilan Pegawai dan Tambahan Penghasilan Objektif lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang diduga tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tersebut. Penelitian ini membahas tentang pengaturan hukum hak angket dalam penerapan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, implementasi, faktor hambatan dan solusi penggunaan hak angket dalam penerapan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang. Metode penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif (legal reasearch) melalui studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis empiris (yuridis sosiologis) melalui studi lapangan yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum hak angket dalam penerapan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa DPRD mempunyai hak untuk melakukan penyelidikan terkait tindakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya yang diduga telah melanggar hukum. Implementasi hak angket oleh DPRD Kota Tanjungpinang dalam mengawasi kebijakan TPP ASN untuk memastikan kebijakan TPP ASN dijalankan dengan benar meskipun menemui sejumlah hambatan, termasuk kurangnya transparansi, dinamika politik internal, dan keterbatasan sumber daya. Untuk mengoptimalkan penggunaan hak angket, solusi yang diajukan meliputi penyempurnaan regulasi, pendidikan publik, dan penguatan kolaborasi antara DPRD dan pemerintah kota. Disarankan kepada Pemerintah Kota Tanjung Pinang agar mengedepankan aspek-aspek yang bersifat kepentingan umum dalam menerbitkan sebuah kebijakan, kepada DPRD Tanjung Pinang agar mengoptimalkan kewenangan penggunaan hak angket terhadap kebijakan Pemerintah yang tidak memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.
Social Dynamics on the Increasing Divorce of Malay Communities during COVID-19 in Sambas West Kalimantan, Indonesia Perspective of Islamic Family Law Asman, Asman; Muda, Resali bin
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 17 No. 2 (2023)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/mnh.v17i2.8235

Abstract

The purpose of this study is to find out the causes and provide alternative solutions to the increase in divorce of the Malay community in Sambas Regency, West Kalimantan. The emergence of Covid-19 at the beginning of 2019 as a very scary and deadly virus for mankind in this world. One of them is Indonesia, which has been greatly affected by Covid-19, both from the family economy side and from the family resilience side. One of the cases that occurred in Sambas Regency was that in 2021 there was an increase in divorce during the Covid-19 pandemic, resulting in a change in status. This type of research is a type of qualitative research that prioritizes field studies with a normative juridical approach. The focus in this research is what causes the increasing divorce status of the Malay community during the Covid-19 period in Sambas Regency? And what are the alternative solutions to reduce the high divorce rate during the Covid-19 period in Sambas Regency. The findings of this study are the increase in divorce in Sambas Regency, the existence of conflicts in the families of married couples which results in divorce the main cause of problems in life or family economic resilience, communication in the family is tenuous and marriage. immaturity is caused by being too young to start a household. The alternative solution provided by this study is that husband and wife must communicate actively without prioritizing 2E, namely emotion and egoism to avoid conflict, synergistic active intervention from religious leaders, government, KUA, BBKN and families, to conduct socialization in order to create good relationships for newly married couple or husband and wife who have been married for a long time
Intercourse Against Biological Children An Analysis of Islamic Law Asman, Asman
Abdurrauf Journal of Islamic Studies Vol. 3 No. 1 (2024): Abdurrauf Journal of Islamic Studies
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Aceh, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/arjis.v3i1.25

Abstract

Parental intercourse with biological children is in the spotlight among practitioners of Islamic law. Sexual intercourse against biological children is included in the category of adultery or sexual violence against children, because there are differences of opinion between practitioners of Islamic law regarding adultery and sexual violence against children. The aim of this research is to determine the perspective of Islamic law regarding sexual intercourse with biological children carried out by their parents (fathers). So the focus in this study is how is sexual intercourse against biological children from the perspective of Islamic law? The method in this study uses a type of descriptive qualitative research and while the pastor uses a normative approach so that what is emphasized is the result of the analysis of Islamic law related to sexual intercourse with biological children. The result in this study is that sexual intercourse against biological children is an act that violates Islamic law so that perpetrators of sexual intercourse can be stoned and can be expelled from their halamam village or exiled to a farther place or in Indonesian law perpetrators of sexual intercourse against biological children can be punished with a maximum prison sentence of 15 years in prison Persetubuhan orangtua terhadap anak kandung menjadi sorotan di kalangan praktisi hukum Islam. Persetubuhan terhadap anak kandung apakah termasuk kategori zina atau kekerasan seksual terhadap anak, karena ada perbedaan pendapat antara praktisi hukum Islam terkait perzinahan dan kekerasan seksual terhadap anak. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui sudut pandang hukum Islam terhadap persetubuhan terhadap anak kandung yang dilakukan oleh orang tuanya (bapak). Maka fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana persetubuhan terhadap anak kandung perspektif hukum Islam? Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan sedangkan pendekatanya menggunakan pendekatan normatif sehingga yang ditekankan adalah hasil dari analisis hukum Islam terkait persetubuhan terhadap anak kandung. Hasil dalam penelitian ini adalah persetubuhan terhadap anak kandung merupakan perbuatan yang melanggar syariat Islam
MARGINALISASI PEREMPUAN DALAM PROBLEMATIKA LEGALITAS NIKAH SIRI DI INDONESIA Asman, Asman
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 12 No 02 (2024): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v12i02.7457

Abstract

This study discusses the marginalization of women in unregistered marriages. Unregistered marriages can cause polemics in society. Unregistered marriages referred to here are marriages that are considered legitimate, on the other hand unregistered marriages are also debated in the eyes of the law both in Islamic law and national law, because unregistered marriages are not registered by the state and do not meet the requirements and pillars of marriage that have been determined in Islamic law and Indonesian marriage law. This research method uses a qualitative literature type while the approach in this study is a normative approach. The focus of this study is how marginalization occurs against women in unregistered marriages from an Islamic legal perspective. The results of this study are that unregistered marriages are clearly not legally administrative and not all husbands and wives have marriage certificates because they are not registered by the state. In the case of unregistered marriages, the government does not provide a copy of the marriage certificate for couples who are married unregistered, which is proof of marriage that is registered by the state by the KUA
Peran Bagian Keuangan Dan BMN Dalam Mendukung Operasional Di Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Lestari, Sri; Chusnah, Chusnah; Ridwan, M.; Asman, Asman; Nasution, Chodijah; Azara, Ekta
Batara Wisnu : Indonesian Journal of Community Services Vol. 2 No. 3 (2022): Batara Wisnu | September - Desember 2022
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bw.v2i3.321

Abstract

This community service aims to analyze the financial section and the management of State-Owned Goods (BMN) in supporting the operations of the Ciliwung Cisadane River Basin Organization (BBWS). Identifying the challenges faced in financial management and State-Owned Goods (BMN) management. Providing recommendations to improve the efficiency and effectiveness of financial management and optimize the use of state assets (BMN) to support the BBWS's tasks in water resource management. The method used is a qualitative approach, including in-depth interviews conducted with finance department employees, BMN managers, and relevant parties at BBWS Ciliwung Cisadane, direct observation of the financial and asset management processes in the BBWS work environment, and document analysis, including financial reports, BMN inventory documents, and relevant regulations. The purpose of this service is to assist in the smooth allocation of budgets, management of expenditures, and financial reporting. So that the implementation of operational activities complies with the applicable regulations. Meanwhile, the management of state assets contributes to the effectiveness of asset utilization, from planning, procurement, to maintenance. Some of the challenges faced include, among others, the limited availability of competent human resources, lack of integration in information systems, and administrative hurdles that slow down the financial and BMN management processes.
Legal Relations of Contemporary Islamic Family: A Study of The Existence of Local Culture in Sambas, West Kalimantan Asman, Asman; Nilhakim, Nilhakim; Kotyazhov, Andrey V.
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 22, No 2 (2024)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jis.v22i2.2892

Abstract

This research investigates marriage laws in Islam, aiming to explore the scientific knowledge of Islamic family law related to the local Sambas culture in marriage practices. The people of Sambas deeply intertwine their regional loyalties with local customary culture, particularly in the context of Muslim weddings. This study addresses whether Islamic marriage laws conflict with local cultural traditions, especially within Indonesia's framework of Islamic family law. The focus of this research examines how the implementation of Islamic marriage laws interacts with or conflicts with the local Sambas culture. The research employs a qualitative methodology that combines fieldwork and literature review. The empirical normative approach is designed to describe data related to contemporary Islamic family law legislation in the context of the local cultural axiology of Sambas, West Kalimantan. This approach systematically examines and explains the facts and characteristics of the subject in detail and depth. The researcher closely ties the research methods to the procedures, techniques, tools, and designs used throughout the study. The primary finding of this research underscores that culture is fundamentally a product of human intellect, comprising patterns, ways of thinking, emotions, and reactions shaped by and expressed through symbols created collectively by the Sambas community. The study identifies significant issues in the current legislative framework, where policymakers often prioritize intellectual subjectivity over human objectivity. As a result, emerging policies fail to address societal needs adequately. In response, the researcher catalogs various forms of local wisdom within Islamic communities in Sambas, proposing these as relevant methodologies for establishing laws that align with local culture.
Pemahaman Generasi Z terhadap Sighat Taklik: Studi Kasus di Kabupaten Sambas Asman, Asman
Tasyri' : Journal of Islamic Law Vol. 4 No. 1 (2025): Tasyri'
Publisher : STAINI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53038/tsyr.v4i1.154

Abstract

This study discusses the understanding of millennial brides of Generation Z towards sighat taklik after ijab kabul in brides and grooms who carry out weddings at the Sambas Religious Affairs Office, West Kalimantan. The understanding of millennial brides about sighat talik in KUA is that every millennial bride and groom after carrying out ijab kabul, especially men (husbands), some recite sighat taklik and some do not pronounce sighat taklik whose manuscript is in the marriage book. From this case, the pros and cons of the bride and groom after ijab kabul arise, so the question arises whether the pronunciation of sighat taklik is an obligation or not?. The focus of this research is how millennial brides of generation Z understand sighat taklik after ijab kabul at KUA Sambas, West Kalimantan?. The method in this study is to use a qualitative field approach while the approach in this study uses phenomenology. The findings in this study from eight respondents interviewed, namely the bride and groom, four of the bride and groom did not know the existence of sighat taklik and did not pronounce sighat taklik and four bride couples knew and pronounced the sighat taklik in the marriage book. The conclusion in this study is the occurrence of pros and cons to the sighat taklik in the marriage book, the lack of emphasis on socialization from the BP4 in the premarital material to the prospective bride and groom, and the lack of knowledge of the bride and groom in the affirmation of knowledge of the Marriage Law No. 1 of 1974, article 29 of the marriage agreement, and the understanding of the Compilation of Islamic Law article 46 concerning taklik talaq.
Comparative Analysis of the Istinbath Methods of the Shafi'i and Hanafi Schools Regarding the Role of the Wali Mujbir in Marriage Law Asman, Asman
Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 9 No. 1 (2024): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/alahkam.v9i1.9447

Abstract

This study provides an understanding of the differences in the istinbath methods of the Syafi'i and Hanafi schools regarding the determination of a mujbir guardian. The right of a mujbir guardian only applies to girls or widows who are still children because an adult woman is considered capable of determining her life partner without the need for the consent of a guardian. So that it can distinguish the methods of determining the law between the Syafi'i and Hanafi schools regarding the determination of a mujbir guardian. The focus of this study is the difference between the istinbath method of madzhab shafi'i and madhhab hanafi regarding wali mujbir. While the method in this study is qualitative research that is literary and the approach in this study uses a normative approach. The normative approach is an approach whose study is through the literacy of sources consisting of the Qur'an, hadith, Islamic fiqh books, books relevant to the discussion, Islamic law journals and other references related to wali mujbir. The result of this study is that in order to protect the human rights of women, this concept is not appropriate to use. Although in reality there are still many practices of the concept of wali mujbir in Indonesia, considering that madzab Shafi'i is the most followed madzab in Indonesia. But still, this is contrary to Law number 1 of 1974 which is listed in article 6 paragraph (1) chapter II.
Masa Depan Terancam: Dispensasi Perkawinan dan Dampak Negatif pada Anak dan Keluarga Asman, Asman
Journal of Dual Legal Systems Vol. 1 No. 2 (2024): Journal of Dual Legal Systems
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia Faculty, Stai Syekh Abdur Rauf, Aceh Singkil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/jdls.v1i2.223

Abstract

The dispensation of child marriage is a crucial issue in the legal system and child protection in Indonesia. This dispensation is given as an exception that allows children under the minimum age to marry, which has been regulated in Law No. 16 of 2019 which revises Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, which is the minimum age of 19 years for men and women. Dispensation can be filed with a religious court (for Muslims) or a district court (for non-Muslims) for urgent reasons, such as an out-of-wedlock pregnancy or social pressure. This study aims to analyze the factors that cause the application of marriage dispensation, as well as its impact on children, especially in health, psychology, and economic aspects. The results of the study show that the dispensation of child marriage often has a negative impact on children's lives, including increased risk of reproductive health, loss of education, and low family welfare. Therefore, this study recommends a more comprehensive approach to tackling child marriage through education, increasing public awareness, and strengthening legal protection for children to avoid underage marriage practices that are detrimental to their future. [Dispensasi perkawinan di bawah umur merupakan isu krusial dalam sistem hukum dan perlindungan anak di Indonesia. Dispensasi ini diberikan sebagai pengecualian yang memungkinkan anak di bawah usia minimal menikah, yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang merevisi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu usia minimal 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Dispensasi dapat diajukan ke pengadilan agama (untuk muslim) atau pengadilan negeri (untuk non-muslim) dengan alasan mendesak, seperti kehamilan di luar nikah atau tekanan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab pengajuan dispensasi perkawinan, serta dampaknya terhadap anak, terutama dalam aspek kesehatan, psikologi, dan ekonomi. Hasil kajian menunjukkan bahwa dispensasi perkawinan di bawah umur seringkali berdampak negatif pada kehidupan anak, termasuk meningkatkan risiko kesehatan reproduksi, putusnya pendidikan, dan rendahnya kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya pendekatan yang lebih komprehensif dalam menanggulangi perkawinan anak melalui edukasi, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penguatan perlindungan hukum bagi anak-anak untuk menghindari praktik perkawinan di bawah umur yang merugikan masa depan mereka]
Parental Rights and Obligations to Children in the Era of Industrial Revolution 4.0 (Islamic Family Law perspective) Asman, Asman
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 4, No 1 (2020): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v4i1.6899

Abstract

In accordance with the current development of the current era of globalization is very fast developing, especially digital technology called the era of revolution Industry 4.0 where the existence of technology and information can be accessed anytime and by anyone, so that positive and negative impacts on the rights and obligations of parents to children in the family. This study uses a qualitative approach by collecting data through library research techniques, then analyzed in the perspective of Islamic family law. The method used is descriptive qualitative which describes data related to the rights and obligations of parents to children in the revolutionary 4.0 era in the perspective of Islamic family law. The focus of the problem in this study is how the rights and obligations of parents towards children in the 4.0 revolution industry era in the perspective of Islamic family law. The results of this study, parents have rights and obligations which are the responsibility of actualizing the rights of children in protecting, controlling, educating, maintaining respect and protecting children in the family.
Co-Authors Aamer, Mohamed Aamer, Mohammaed Abdul Harlan, La Ode Abdul Rahman Achmad Musyahid, Achmad Ahmed, Ahmed Akbar, Reza Amin Amin Andri Nirwana AN Arif, Fahmi Aris Munandar Ariska, Firli Armiati, Reni Arsam Arsam Asfani, Rahimah Asyari, Muhammad ali Hasim Azara, Ekta Chatarina Umbul Wahyuni chusnah, Chusnah Eka Wahyuni Fadjriani, Lia Fernando, Ricky Septian Hasan, Abi Hasiah , Hasiah Hasim, Abdul Heny Herawati Isamu, Kobajashi Togo Iswandi Iswandi Jihad, Kaspol Jufri, Fikri kamali kamali, kamali Karman Kasmiati Kasmiati Kolyazhor, Andrey V. Kotyazhov, Andrey V. M. Ridwan Malfiandri, Malfiandri Miswinda Mualimmah, Mualimmah Muallimah Muallimah Muchsin, Tamrin Muda, Resali bin Muhammad Muhammad Muhammad Ridwan Muliani Muliani, Muliani Mulianti Muliyani Muliyani Mutazam, Mutazam Nasution, Chodijah Nilda Nilda, Nilda Nilhakim, Nilhakim Nur Syamsiah, Nur Nuraeni Nuraeni Nurhikmah Nurhikmah Nurkhotijah, Siti Nurulhuda, Elly Soraya Purwanti, MM Fajar Putri, Hadisa Ramon Nofrial, Ramon Regina, Atika Risnawati Risnawati Rosana, Mayang Sam Hermansyah Sanjaya, Utu Santhoso, Agus Sari, Riazmi Yusma Sinaga, Gopal Gospel Sismedi Saputro, Bambang Sri Lestari Sukadmaja, Ahmad SUKAMTO, HERI Sukatmadjaya, Ahmad Sunaryo Sunaryo Suwarjoyowirayatno, Suwarjoyowirayatno Suyadi Suyadi Waskito, Meindro Yulianti, Wirna Yustia Pratiwi, Woro Yusuf Yusuf