p-Index From 2021 - 2026
6.443
P-Index
This Author published in this journals
All Journal BAHASANTODEA ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum JURNAL MAHKAMAH Mazahib SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Jurnal Fish Protech Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Ghancaran: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ADHKI: Journal of Islamic Family Law Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Islamic Law Al-Adyan: Journal of Religious Studies El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum Fruitset Sains : Jurnal Pertanian Agroteknologi Edusoshum: Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Humaniora Batara Wisnu : Indonesian Journal of Community Services Journal Of Human And Education (JAHE) Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Tasyri' Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Lunggi Journal Archipelago Journal of Southeast Asia Islamic Studies Pedagogik : Jurnal Pendidikan dan Riset FENOMENA: Journal of Social Science Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdurrauf Journal of Islamic Studies Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Abdurrauf Law and Sharia Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Journal of Dual Legal Systems Journal of Indonesian Progressive Education Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal Jurnal Tarbiyatuna
Claim Missing Document
Check
Articles

Dinamika Usia Dewasa dan Relevansinya terhadap Batas Usia Perkawinan di Indonesia: Perspektif Yuridis-Normatif: Dinamika Usia Dewasa dan Relevansinya terhadap Batas Usia Perkawinan di Indonesia: Perspektif Yuridis-Normatif Asman, Asman
Journal of Islamic Law Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Islamic Law
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/jil.v2i1.66

Abstract

The age of marriage is a matter of controversy in a wedding where the determination of the age of adulthood is very diverse, both from the perspective of national law and the perspective of Islamic law. Legal experts have mixed responses to the requirements of the age of women and men and become pros and cons in marriage. This is because the age limit for marriage in Islam is very different, whereas, in Indonesian regulations, it stipulates 19 years for men and women. This article aims to examine the dynamics of adulthood and its relevance to the age limit of marriage in Indonesia. This research method takes the type of literature research with a normative-juridical approach. In this paper, researchers look for sources of Islamic law and national law based on literature from books, laws, and references that support the author’s argument. There are three results in this article. First, it is crucial to realize the equal age of marriage in the marriage law based on equality. Second, there are differences in determining the age of adulthood in several laws and regulations in Indonesia, including the Marriage Law, which causes dynamics in implementing the age limit for marriage. Third, the provision of the marriage age of 19 for men and women must be adequately enforced. The Office of Religious Affairs does not serve marriages where the prospective partner is under 19. These three ideas follow the principles of benefit, which are the references for regulations in the Islamic world (maqāshid al-syarī’ah).
Pelatihan Pembuatan Eco Enzim (Tim Penggerak Karang Taruna Desa Sukasetia Cihaubetik, Kecamatan Ciamis Kabupatan, Jawa Barat) Herawati, Heny; Santhoso, Agus; Asman, Asman; Armiati, Reni; Sukatmadjaya, Ahmad
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 2 No. 2 (2022): Journal of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v2i2.2224

Abstract

Pengelolaan sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat sangatlah penting dilakukan terutama untuk sampah rumah tangga yang setiap harinya selalu ada. Fasilitas pengolahan sampah organik perlu untuk disediakan agar sampah dapat bermanfaat untuk pertanian. Selain itu, warga desa sukasetia juga belum pernah mendapatkan edukasi yang cukup mengenai pengolahan sampah menggunakan teknologi tepat guna. Untuk merespon permasalahan tersebut, maka ibu-ibu PKK dan karang taruna perlu diberikan pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola sampah organik yaitu berupa eco enzyme. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi yaitu permasalahan penumpukan sampah organik dari dapur berupa sisa sayuran dan buah-buahan. Eco enzyme dibuat dari sampah organik, molase, dan air dengan rasio 3:1:10. Bahan dicampur di dalam wadah plastik kapasitas 10 Liter dan dibiarkan mengalami fermentasi spontan selama 3 bulan hingga cairan eco enzyme bisa dipanen. Berdasarkan evaluasi kegiatan dengan diikuti sebanyak 12 peserta menyatakan puas terkait adanya kegiatan pengelolaan sampah organik menjadi eco enzyme. Tingkat pemahaman peserta terhadap topik mencapai 80%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar peserta dapat memahami prinsip-prinsip dan praktik produksi enzim ramah lingkungan Kegiatan mampu memberikan edukasi efektif kepada warga desa sukasetia.
Inheritance Distribution System: A One-To-Two Analysis of The Axological Perspective of Islamic Law Philosophy Asman, Asman; Kolyazhor, Andrey V.
Abdurrauf Journal of Islamic Studies Vol. 4 No. 1 (2025): Abdurrauf Journal of Islamic Studies
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Aceh, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/arjis.v4i1.285

Abstract

This study discusses the division of inheritance one to two in Indonesia which is reviewed from the philosophy of Islamic law. In the philosophy of Islamic law, every discussion of Islamic law is inseparable from the study of axiology, epistimology and ontology. The division of inheritance in Indonesia is experiencing controversy between women and men in gender issues. The Qur'an surah an-nisa verse 11 explains that the distribution of inheritance has been determined, but in fact in Indonesian society, especially the Muslami people, in the distribution of inheritance between daughters and sons, there are those who use the concept of one to one. Is the division of inheritance one to one contrary to the Qur'an which is Islamic Shari'a. The focus in this study is how the axiology of the one-to-two dimension in the division of inheritance in Indonesia perspectives of Islamic legal philosophy. The method in this study is a qualitative research method that is bibliographical. This study took data through references or references from books, journals, mass media and other references relevant to this study. Meanwhile, the findings in this study are that from the axiological perspective of Islamic legal philosophy, the division of inheritance is one to two, reflecting the value of substantive justice, not formal justice. This substantive justice seeks to balance the rights and obligations between men and women in accordance with their respective social roles and responsibilities in society. [Penelitian ini membahas terkait pembagian waris satu banding dua di Indonesia yang di tinjau dari filsafat hukum islam. Dalam filsafat hukum islam menjalaskan setiap pembahasan hukum islam tidak terlepas dari kajian aksiologi, epistimologi dan ontologi. Pembagian waris di indonesia mengalami kontroversi antara perempuan dan laki-laki masuk dalam isu gender. Al-Qur’an surat an-nisa ayat 11 menjelaskan dalam pembagian waris sudah ditentukan bagiannya, tetapi kenyataannya di masyarakat indonesia khususnya umat muslami dalam pembagian waris antara anak perempuan dan anak laki-laki ada yang menggunakan konsep satu banding satu. Apakah pembagian waris satu banding satu bertentangan dengan al-Qur’an yang merupakan syariat islam. Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana aksiologi dimensi satu banding dua dalam pembagian waris di Indonesia prespektif filsafat hukum islam. Metode dalam penelitian ini adalah metodoe penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan. Penelitian ini mengambil data melalui rujukan atau referensi dari buku, jurnal, media masa dan referensi lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Sementara itu, temuan dalam penelitian ini adalah Dari perspektif aksiologis filsafat hukum Islam, pembagian warisan adalah satu banding dua mencerminkan nilai keadilan substantif, bukan keadilan formal. Keadilan substantif ini berupaya menyeimbangkan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan peran dan tanggung jawab sosial masing-masing dalam masyarakat].
The impact of online games on changing children's behavior at SMP Muhammadiyah Asman, Asman; Muliani, Muliani; Amin, Amin
Journal of Indonesian Progressive Education Vol. 2 No. 1 (2025)
Publisher : Early Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63617/jipe.v2i1.32

Abstract

This research aims impact of online gaming on changes in children's behavior, focusing on its negative impact on social and emotional development at SMP Muhammadiyah 1 Berbah. The method used was descriptive qualitative, this study involved six parents, six students, and one teacher, using observation, interviews, and documentation for data collection. The results showed that online gaming positively improved technological understanding, but negatively impacted social interaction, emotional stability, and eye health. Factors contributing to gaming addiction include lack of self-control and parental attention. This study underscores the important role of parents and teachers in managing students' use of technology to reduce adverse impacts, such as antisocial behavior and decreased academic performance. Additionally, the study highlights the need for balanced digital engagement strategies to help children develop healthier gaming habits. Future research could explore intervention programs that promote responsible gaming while enhancing students' social and emotional well-being.
Early Age Marriage Ditinjau Dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dan Analisis Konsep Hukum Islam Asman, Asman
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 4 No. 2 December (2019)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v4i2.506

Abstract

Maraknya praktek pernikahan dini di masyarakat, serta undang-undang yang mengatur juga masih menjadi perdebatan, baik itu menurut Islam atau hukum Indonesia (Hukum Positif). Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Kematangan mental, fisik, kedewasaan berpikir dan ekonomi merupakan modal penting dalam mempersiapkan pernikahan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah mengatur tentang batas usia pernikahan, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Secara pengertian yang di maksud dengan pernikahan dini adalah pernikahan yang usianya kurang dari batas usia minimal menikah. Masalah yang muncul masih terdapat di masyarakat menikahkan anaknya di bawah umur dengan alasan-alasan yang mendesak yang mengakibatkan psikologi anak terganggu. Berdasarkan alasan tersebut penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang “Early Age Marriage ditinjau dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Analisis Konsep Hukum Islam”. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library Research). Sifat penelitian ini deskriptif analitik yaitu tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang melalui kajian kepustakaan dalam konsep UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan konsep analisis hukum Islam. Sedangkan fokus pembahasan di dalam tulisan ini adalah 1. Bagaimana pandangan Hukum fositif Indonesia tentang pernikahan dini 2. Bagaimana pernikahan dini dalam Konsep Hukum Islam di Indonesia 3. Apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini. 4. Apa dampak psikologis dari pernikahan dini pada anak. 5. Rekomendasi Penulis kepada pembaca. Tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan dini itu mempunyai dampak negatif dan positifnya, apabila dalam perkara itu dapat maslahat dan kerusaka, maka menolak kerusakan harus didahulukan atas pengambilan manfaat, jadi sebaiknya pernikahan dini itu harus dicegah mulai dari sekarang.
Harmonisation of Dayak Customary Sanctions with Islamic Law: The Case Study of Dimly Lit Cafe in West Kalimantan Asman, Asman
Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum Vol. 13 No. 1 (2025): Al-Mazaahib
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/al-mazaahib.v13i1.4101

Abstract

There are contradictions between the customary norms of the Dayak community and the phenomenon of dimly lit cafes in Sajingan Besar, West Kalimantan, which are often associated with deviant activities such as the sale of alcohol and hidden prostitution. On the one hand, the Dayak community imposes customary sanctions as a form of enforcement of local social and cultural norms; on the other hand, there has been no in-depth study to assess the extent to which these sanctions are consistent with the principles of Islamic law. The purpose of this article is to analyze the view of Islamic law on Dayak customary sanctions on the existence of dimly lit cafes and to explore the potential synergy between the two in maintaining morality and public order.This type of research is qualitative research with a normative sociological approach. Data sources consisted of primary data in the form of interviews with traditional leaders and local scholars, and secondary data in the form of Islamic literature, customary law, and social regulations. Data collection techniques were conducted through literature review and in-depth interviews, while data analysis techniques used descriptive-qualitative methods with content analysis and interpretive approaches. The results show that there are similarities between Dayak customary sanctions and Islamic legal principles, especially in terms of the purpose of maintaining social order and upholding moral norms. The novelty of this study lies in the comparative analysis between customary sanctioning mechanisms and the concept of hisbah in Islam, which have rarely been studied simultaneously in the local context of the Indonesia-Malaysia border. This research contributes to strengthening cross-cultural and religious understanding in upholding social norms, as well as providing positive implications for the formulation of local policies based on local wisdom values and Islamic principles in creating a harmonious society. Kontradiksi muncul antara norma adat masyarakat Dayak dan fenomena keberadaan café remang-remang di Sajingan Besar, Kalimantan Barat, yang sering dikaitkan dengan aktivitas menyimpang seperti peredaran minuman keras dan prostitusi terselubung. Di satu sisi, masyarakat Dayak memberlakukan sanksi adat sebagai bentuk penegakan norma sosial dan budaya lokal; di sisi lain, belum ada kajian mendalam yang menilai sejauh mana sanksi tersebut selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap sanksi adat Dayak atas keberadaan café remang-remang serta menggali potensi sinergi antara keduanya dalam menjaga moralitas dan ketertiban masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-sosiologis. Sumber data terdiri dari data primer berupa wawancara dengan tokoh adat dan ulama setempat, serta data sekunder berupa literatur keislaman, hukum adat, dan regulasi sosial. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara, sementara teknik analisis data menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan analisis isi dan interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat titik temu antara sanksi adat Dayak dan prinsip hukum Islam, terutama dalam hal tujuan menjaga ketertiban sosial dan menegakkan norma moral. Kebaruan dari studi ini terletak pada analisis komparatif antara mekanisme sanksi adat dan konsep hisbah dalam Islam, yang selama ini jarang dieksplorasi secara bersamaan dalam konteks lokal perbatasan Indonesia-Malaysia. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat pemahaman lintas budaya dan agama dalam penegakan norma sosial, serta memberikan implikasi positif bagi perumusan kebijakan lokal yang berbasis pada nilai kearifan lokal dan prinsip-prinsip Islam dalam menciptakan masyarakat yang harmonis.
Dampak Negatif Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam Asman, Asman
Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 1 No. 1 (2024): Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/ahlika.v1i1.13

Abstract

Penelitian ini membahas tentang dampak negatif judi online terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif hukum keluarga islam. Perkembangan judi online yang begitu cepat, dengan banyaknya penyedia layanan judi online yang bertebaran, memudahkan siapa pun untuk melakukan transaksi perjudian. Fokus dalam penelitia ini adalah bagai mana dampak negatif judi online terhadap keharmonisan rumah tangga. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat kepustakaan, sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Analisis dalam penelitian ini bersumber dari bahan sekunder yang dikumpulkan yang terkait penelitian dampak negatif judi online terhadap keharmonisan rumahtangga. Kemudian hasil dari penelitian ini adalah efek buruk dari perjudian online terhadap keharmonisan dalam rumah tangga antaranya adalah faktor sosial dan ekonomi menyebabkan suami istri merasa sulit memenuhi kebutuhan rumah tangga, ditambah kekalahan dalam perjudian yang menyebabkan pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan perceraian
Maslahah Mursalah's Analysis of Women Small Traders in Meeting Household Needs at Sambas Morning Market, West Kalimantan Asman, Asman; Aamer, Mohamed
Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 2 No. 1 (2025): Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/ahlika.v2i1.188

Abstract

This research discusses the activities of women as small traders in the Sambas Morning Market and their contribution to the household economy from the perspective of maslahah mursalah. The problem raised is the extent to which the economic role of women small traders contributes to meeting household needs and how these activities are reviewed from the perspective of Islamic law, especially the concept of maslahah mursalah. This study uses a qualitative method with a field approach. Data was collected through in-depth interviews, direct observation, and documentation of the activities of women traders in the market. The results of the study show that women small traders make a significant contribution in supporting basic household needs, such as food, children's education, and health. From the point of view of maslahah mursalah, this activity is classified as a form of benefit that does not contradict the provisions of sharia because it brings real benefits, both individually and socially. As long as this trade activity is carried out by holding Islamic values such as honesty, responsibility, and maintaining ethics and self-respect, the existence of women in the informal economic sector can be accepted and justified within the framework of Islamic law. Abstrak: Penelitian ini membahas aktivitas perempuan sebagai pedagang kecil di Pasar Pagi Sambas dan kontribusinya terhadap ekonomi rumah tangga dalam perspektif maslahah mursalah. Permasalahan yang diangkat adalah sejauh mana peran ekonomi perempuan pedagang kecil berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan bagaimana aktivitas tersebut ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, khususnya konsep maslahah mursalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi terhadap aktivitas para pedagang perempuan di pasar tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan pedagang kecil memberikan kontribusi signifikan dalam menopang kebutuhan dasar rumah tangga, seperti pangan, pendidikan anak, dan kesehatan. Dari sudut pandang maslahah mursalah, aktivitas ini tergolong sebagai bentuk kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan syar’i karena membawa manfaat nyata, baik secara individu maupun sosial. Selama aktivitas perdagangan ini dijalankan dengan memegang nilai-nilai Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, serta menjaga etika dan kehormatan diri, maka keberadaan perempuan dalam sektor ekonomi informal ini dapat diterima dan dibenarkan dalam kerangka hukum Islam.
The Role Of Zakat In The Digital Era 4.0 For Families In Solving Social Problems Integrated With Technology Asman, Asman
ASAS Vol. 15 No. 02 (2023): Asas, Vol. 15, No. 02 Desember 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v15i02.16414

Abstract

Management in the management of zakat nationally was socialized after the issuance of Law Number 38 of 1999 concerning Zakat Management in Indonesia. However, in the course of the management of zakat management in Indonesia, there are problems in the formation of zakat management at the regional, district, sub-district and zakat managers in the form of community organizations. So that in zakat management the distribution of zakat is not right on target so that zakat management gets pros and cons in the community. The purpose of this study is to examine more deeply the implications of zakat management in Indonesia through the literature so that answers are obtained such as the contribution of solutions in this study. The methodology in this research is the type in this research is a qualitative research literature. While the approach in this study uses a normative juridical approach. The results in this study are the management of zakat management must be adjusted to the needs of those who are entitled to receive it according to the socio-economic conditions of Muslim citizens.Keywords: Role, Zakat, digital era 4.0, family, technology
Halal Certification Implementation System After The Issuance Of Law Number 33 Of 2014 Concerning Halal Product Assurance In Indonesia Asman, Asman; Nilhakim, Nilhakim
ASAS Vol. 16 No. 2 (2024): Asas, Vol. 16, No. 02 Desember 2024
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v16i2.22519

Abstract

The issuance of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees is no longer just a discourse but has become part of the state's obligations, by carrying out a substantive function towards Islamic values related to the halal principles in Islam. From the start, it is mandatory to implement halal product guarantees. Government Regulation Number 31 of 2019 which regulates the Implementing Regulations of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees, is very good for the existence of BPJPH in carrying out its duties and functions as one of the Halal Product Guarantee Organizing Bodies in Indonesia. under the Ministry of Religious Affairs. This research uses a qualitative descriptive research method where the problem in this research is whether there is an influence of the birth of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees regarding the systematics of halal certification. The results of research on the issue of the birth of Law no. 33 of 2014 concerning JPH have no effect on the Cooperation Agreement for LPH candidates with BPJPH regarding the issuance of halal certification.Keywords: Halal Certification; Law No. 13 Of 2014; Halal Product Assurance